alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Selasa, 17 Mei 2022

Lahan Jembatan HKSN Dieksekusi, Doyo: Gugatan adalah Perkara Lain

Di tengah mediasi yang diberikan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kemarin (7/1), Pemko Banjarmasin membongkar tiga bangunan di area proyek Jembatan HKSN.

***

BANJARMASIN – Satu unit ekskavator dan ratusan personel diterjunkan dalam eksekusi itu. Dari Linmas, Satpol PP, damkar, disokong TNI dan Polri.
Pelan tapi pasti, bangunan-bangunan di Jalan Kuin Selatan RT 05 itu dirobohkan.

Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin mengatakan, mereka sudah memenuhi prosedur dengan melayangkan surat peringatan pertama sampai ketiga.

“Karena hingga batas waktu yang ditentukan warga belum membongkar sendiri, maka kami yang membongkarnya,” ujarnya.

Sempat terjadi cekcok. Antara pemilik lahan dan bangunan, Edy dengan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Rini Subantarati dan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Doyo Pudjadi.

Bagi Edy, dia hanya meminta pemko bersikap bijaksana. “Agar pemko membiarkan kami menyelesaikan sendiri pembongkarannya,” ujarnya.
Apalagi, pemilik sudah menggugat lewat Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Rabu (5/1) lalu, sidang pertama digelar. Hakim ketua memberikan tempo sebulan untuk mediasi sebelum sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sejak diperingati Satpol PP, warga juga sudah mulai membongkar sendiri.

Dari perdebatan di tengah eksekusi itu, Edy mengaku tak memperoleh jawaban yang memuaskan.

Dia heran, mengapa harga sebuah rumah plus toko bisa lebih murah dari sebuah tempat tinggal biasa.

Baca Juga :  Jembatan HKSN Diresmikan 19 April

Andaikan nominal ganti rugi yang ditawarkan pemko pantas, maka ia bersedia pindah, tak perlu berpolemik sampai sejauh ini.

“Harga pasaran sudah Rp900 juta. Yang ditawarkan kepada kami cuma Rp550 juta. Kami tak bisa mencari gantinya,” keluh Edy.

Ketika dikonfirmasi, Doyo menegaskan, pembongkaran diperlukan agar PUPR bisa melanjutkan proyek jembatan penghubung Kecamatan Banjarmasin Utara dan Barat tersebut.

“Kalau pemko disebut tak mengajak berdialog, tidak demikian. PUPR sudah menembuh banyak mediasi,” tegasnya.

“Tapi, mereka tetap pada pendiriannya. Sampai akhir, karena tak ada titik temu, sementara pembangunan jembatan tak boleh tertunda. Maka pemko menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan (konsinyasi). Alhamdulillah diterima oleh pengadilan,” jelasnya.

Menurut Doyo, dalam aturan yang berlaku, ketika konsinyasi diterima, artinya tidak ada sengketa kepemilikan.

“Artinya, adalah hak pemko untuk membongkar. Kami sudah berkonsultasi ke mana-mana. Apalagi bila target pembangunan molor, bisa memunculkan masalah baru,” tambahnya.

Lantas, bagaimana dengan gugatan yang tengah berjalan? Dia menjawab, tidak berpengaruh terhadap pembongkaran. Karena yang digugat semata-mata persoalan harga.

“Jadi bila pengadilan mengabulkan gugatan warga, tentu pemko akan menganggarkan (tambahan ganti rugi). Tapi kalau ditolak, ya sudah terima saja,” tukasnya.

“Dengan harga yang ditawarkan sekarang, bukan berarti pemko pelit. Tidak. Tapi sesuai undang-undnag, kami memakai perhitungan tim appraisal,” tutup Doyo.

Baca Juga :  Kerjakan Jembatan HKSN, PUPR Minta Tambahan Waktu

Proyek Jembatan Sudah 77 Persen

Pelaksana lapangan proyek Jembatan HKSN, Arjuna Sulistyo menyebut, progres pembangunan sudah mencapai 77 persen.
“Jika tak ada kendala, kami yakin bisa memenuhi target waktu yang ada,” ujarnya, kemarin (7/1).

Saat ini, kontraktor sedang mengecor lantai jembatan. Dicor berulang-ulang. “Tak bisa langsung sekaligus seperti membangun rumah. Kami juga mesti melihat kondisi cuaca,” tambahnya.

Perihal tiga bangunan warga yang dibongkar, kawasan itu akan diuruk dulu. “Lahan di situ kan masih rawa. Jadi diuruk dulu. Setelah itu, baru ada pemancangan tiang pancang,” jelasnya.

“Ada sekitar 40 titik pemancangan di situ. Rampung pemancangan, baru konstruksinya. Termasuk pembuatan oprit sepanjang 27 meter,” lanjutnya.
Arjuna juga memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengangkut sisa bongkaran sampai Senin (10/1) depan. “Jadi pengurukan pun baru dimulai awal pekan nanti,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Dinas PUPR Banjarmasin memberikan waktu tambahan 50 hari kalender kepada kontraktor untuk merampungkan proyek Jembatan HKSN.
“Terhitung sejak kontrak utama berakhir pada 23 Desember 2021,” ungkap Kepala Bidang Jembatan PUPR, Thomas Sigit Mugianto.

Artinya, targetnya bergeser ke 11 Februari 2022. Harapannya, pada bulan Maret, masyarakat sudah bisa menikmati hasil pembangunan ini.

Perlu diketahui, proyek Jembatan HKSN menghabiskan anggaran Rp22,8 miliar. Sedangkan untuk pembebasan lahannya mencapai Rp33 miliar. (war/at/fud)

Di tengah mediasi yang diberikan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kemarin (7/1), Pemko Banjarmasin membongkar tiga bangunan di area proyek Jembatan HKSN.

***

BANJARMASIN – Satu unit ekskavator dan ratusan personel diterjunkan dalam eksekusi itu. Dari Linmas, Satpol PP, damkar, disokong TNI dan Polri.
Pelan tapi pasti, bangunan-bangunan di Jalan Kuin Selatan RT 05 itu dirobohkan.

Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin mengatakan, mereka sudah memenuhi prosedur dengan melayangkan surat peringatan pertama sampai ketiga.

“Karena hingga batas waktu yang ditentukan warga belum membongkar sendiri, maka kami yang membongkarnya,” ujarnya.

Sempat terjadi cekcok. Antara pemilik lahan dan bangunan, Edy dengan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Rini Subantarati dan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Doyo Pudjadi.

Bagi Edy, dia hanya meminta pemko bersikap bijaksana. “Agar pemko membiarkan kami menyelesaikan sendiri pembongkarannya,” ujarnya.
Apalagi, pemilik sudah menggugat lewat Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Rabu (5/1) lalu, sidang pertama digelar. Hakim ketua memberikan tempo sebulan untuk mediasi sebelum sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sejak diperingati Satpol PP, warga juga sudah mulai membongkar sendiri.

Dari perdebatan di tengah eksekusi itu, Edy mengaku tak memperoleh jawaban yang memuaskan.

Dia heran, mengapa harga sebuah rumah plus toko bisa lebih murah dari sebuah tempat tinggal biasa.

Baca Juga :  Sidang Pertama Gugatan Pembebasan Jembatan HKSN Digelar

Andaikan nominal ganti rugi yang ditawarkan pemko pantas, maka ia bersedia pindah, tak perlu berpolemik sampai sejauh ini.

“Harga pasaran sudah Rp900 juta. Yang ditawarkan kepada kami cuma Rp550 juta. Kami tak bisa mencari gantinya,” keluh Edy.

Ketika dikonfirmasi, Doyo menegaskan, pembongkaran diperlukan agar PUPR bisa melanjutkan proyek jembatan penghubung Kecamatan Banjarmasin Utara dan Barat tersebut.

“Kalau pemko disebut tak mengajak berdialog, tidak demikian. PUPR sudah menembuh banyak mediasi,” tegasnya.

“Tapi, mereka tetap pada pendiriannya. Sampai akhir, karena tak ada titik temu, sementara pembangunan jembatan tak boleh tertunda. Maka pemko menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan (konsinyasi). Alhamdulillah diterima oleh pengadilan,” jelasnya.

Menurut Doyo, dalam aturan yang berlaku, ketika konsinyasi diterima, artinya tidak ada sengketa kepemilikan.

“Artinya, adalah hak pemko untuk membongkar. Kami sudah berkonsultasi ke mana-mana. Apalagi bila target pembangunan molor, bisa memunculkan masalah baru,” tambahnya.

Lantas, bagaimana dengan gugatan yang tengah berjalan? Dia menjawab, tidak berpengaruh terhadap pembongkaran. Karena yang digugat semata-mata persoalan harga.

“Jadi bila pengadilan mengabulkan gugatan warga, tentu pemko akan menganggarkan (tambahan ganti rugi). Tapi kalau ditolak, ya sudah terima saja,” tukasnya.

“Dengan harga yang ditawarkan sekarang, bukan berarti pemko pelit. Tidak. Tapi sesuai undang-undnag, kami memakai perhitungan tim appraisal,” tutup Doyo.

Baca Juga :  Jembatan HKSN Diresmikan Tanpa Persiapan Matang

Proyek Jembatan Sudah 77 Persen

Pelaksana lapangan proyek Jembatan HKSN, Arjuna Sulistyo menyebut, progres pembangunan sudah mencapai 77 persen.
“Jika tak ada kendala, kami yakin bisa memenuhi target waktu yang ada,” ujarnya, kemarin (7/1).

Saat ini, kontraktor sedang mengecor lantai jembatan. Dicor berulang-ulang. “Tak bisa langsung sekaligus seperti membangun rumah. Kami juga mesti melihat kondisi cuaca,” tambahnya.

Perihal tiga bangunan warga yang dibongkar, kawasan itu akan diuruk dulu. “Lahan di situ kan masih rawa. Jadi diuruk dulu. Setelah itu, baru ada pemancangan tiang pancang,” jelasnya.

“Ada sekitar 40 titik pemancangan di situ. Rampung pemancangan, baru konstruksinya. Termasuk pembuatan oprit sepanjang 27 meter,” lanjutnya.
Arjuna juga memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengangkut sisa bongkaran sampai Senin (10/1) depan. “Jadi pengurukan pun baru dimulai awal pekan nanti,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Dinas PUPR Banjarmasin memberikan waktu tambahan 50 hari kalender kepada kontraktor untuk merampungkan proyek Jembatan HKSN.
“Terhitung sejak kontrak utama berakhir pada 23 Desember 2021,” ungkap Kepala Bidang Jembatan PUPR, Thomas Sigit Mugianto.

Artinya, targetnya bergeser ke 11 Februari 2022. Harapannya, pada bulan Maret, masyarakat sudah bisa menikmati hasil pembangunan ini.

Perlu diketahui, proyek Jembatan HKSN menghabiskan anggaran Rp22,8 miliar. Sedangkan untuk pembebasan lahannya mencapai Rp33 miliar. (war/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/