alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

PNS Tolak Jadi Militer, Pengamat Sarankan Tjahjo Cabut SE Komcad

BANJARMASIN – Pemerintah menetapkan aparatur sipil negara (ASN) ikut serta dalam pelatihan anggota komponen cadangan (Komcad) yang berperan sebagai tentara cadangan untuk pertahanan negara.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan Dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara yang diteken Tjahjo Kumolo pada 27 Desember 2021 lalu.

Tanggapan beragam datang dari ASN Pemprov Kalsel. Aris, ASN di salah satu SKPD Pemprov mengatakan, dirinya merasa berat hati jika kebijakan ini diwajibkan. Bukan karena tak cinta dengan negara, namun sebutnya, soal pertahanan negara ini sudah ada lembaga lain yang dikhususkan menjalankannya.

Dikatakannya, ASN adalah seorang pegawai yang memberikan pelayanan kepada publik. Bukan untuk negara secara luas. “Pelayanan publik ini juga untuk menajalankan roda pemerintahan di negara. Sama saja pengabdiannya,” tuturnya.

Belum lagi soal fisik, tak semua ASN sebutnya yang memiliki fisik bagus seperti TNI/Polri. “Tapi apa mau di kata, saya hanya ASN yang harus tunduk dengan aturan,” ucapnya.

Hal senada dituturkan ASN lain, Fendy. Menurutnya, komponen cadangan ini seakan negara tak siap jika ada gangguan pertahanan. Padahal sebutnya, lembaga ketahanan negara yang dimiliki Indonesia sudah terbilang mumpuni dan diakui oleh negara luar.

Bahkan dia curiga, pelatihan ini ada tujuan lain. Apalagi dipastikan akan memakan anggaran biaya tak sedikit. “ASN ini dituntut untuk melayani masyarakat. Untuk pertahanan negara sudah ada lembaganya yang lebih profesional dan taktis,” ucapnya.

Pendapat berbeda disampaikan Dedi, menurutnya, sebagai ASN yang disumpah untuk taat aturan, mau tak mau harus mengikuti aturan tersebut. Tak bisa menolak. “Anggap saja nantinya ada ilmu pertahanan keamanan yang dimiliki,” ujarnya.

Dia mengatakan, mendapat pelajaran ilmu pertahanan negara tak semua orang berkesempatan. Bahkan sebutnya, ASN cukup beruntung mendapat kesempatan ini. “Kalau tak ASN mungkin tak bisa. Memamg membayangkan pelatihannya akan berat seperti menjadi tentara,” selorohnya.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel, Heriansyah mengatakan, Pemprov Kalsel akan mendukung penuh semua kebijakan pemerintah pusat, salah satunya kebijakan ini. “Komponen cadangan ini sebagai bentuk belanegara, ini sangat bagus. Pemprov sangat mendukung,” ujarnya kemarin.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo sendiri menerangkan, ASN atau PNS tidak diwajibkan mengikuti pelatihan Komcad karena bersifat sukarela. Meski demikian, PNS diharapkan dapat terlibat dalam program sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pertahanan negara.“Dengan bergabungnya ASN ke dalam Komcad, maka dapat memperkuat upaya pertahanan negara yang dilakukan oleh Komponen Utama yakni TNI,” kata Tjahjo.

Dijelaskannya, syarat yang harus dipenuhi PNS untuk mengikuti seleksi Komcad antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, setiap kepada NKRI, berusia antara 18-35 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan tidak memiliki catatan kriminalitas.

Bagi mereka yang memenuhi persyaratan tersebut, maka akan mengikuti seleksi Komcad yang terdiri dari Uji Pengetahuan Umum, Uji Kesamaptaan Jasmani, Uji Pengetahuan dan Wawasan, serta Uji Sikap. “Mereka yang lolos seleksi tersebut maka dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) selama tiga bulan,” terangnya.

Baca Juga :  Ratusan Personel Disiagakan Amankan Lebaran, Rumah Kosong jadi Perhatian

Setelah mengikuti latsarmil selama tiga bulan tersebut, anggota Komcad akan kembali ke profesinya masing-masing. “Sebagai anggota Komcad, TNI akan sewaktu-waktu kembali memanggil untuk mengikuti pelatihan kembali sebagai bentuk penyegaran untuk memastikan kemampuannya masih terjaga. Apabila terdapat kondisi darurat pada negara, maka anggota Komponen Cadangan dapat turun apabila mendapat panggilan oleh Presiden melalui Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Tjahjo.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darmaputra mengatakan pemerintah tak bisa sembarangan merekrut anggota komponen cadangan.

Rizal menjelaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi dasar hukum Komcad dibahas pada era Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. RUU itu digodok dengan semangat menutupi kebutuhan militer dengan melapis kekuatan dari anggota komponen utama, yakni prajurit TNI reguler.

Karena itu, pemerintah hanya akan merekrut masyarakat dengan profesi atau keahlian khusus, seperti dokter, tenaga medis, pilot, insinyur, dan lainnya. Mereka direkrut, dilatih, dan dimobilisasi melalui pendidikan militer, serta terikat dalam masa dinas waktu tertentu.”Jadi enggak sembarangan siapa saja anggota masyarakat nih yang direkrut. Enggak bisa sembarang orang,” kata Rizal.

Semangat rekrutmen Komcad, kata Rizal, tidak dilakukan secara masif atau tanpa pilih-pilih seperti sekarang. Menurutnya, pelaksanaan rekrutmen Komcad itu berbeda dengan semangat pembentukan RUU itu pada masa Ryamizard.

Rekrutmen anggota Komcad ala Prabowo dinilai mubazir dan tidak relevan. Menurutnya, kekuatan tentara reguler sudah cukup banyak dan terlatih.”Jadi Komcad yang sekarang ini menurut saya lebih banyak mubazirnya, apalagi buka sampai merekrut ASN secara umum. Menurut saya enggak relevan,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan alokasi anggaran dengan jumlah mencapai angka Rp1,37 triliun dalam setahun untuk program Komcad mubazir. Menurutnya, pilar utama peperangan saat ini adalah teknologi dan profesionalisme tentara yang tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Karenanya, ia menyayangkan anggaran itu digunakan untuk merekrut Komcad secara masif, alih-alih mengembangkan teknologi militer.

“Jadi dananya itu kemudian di-pending untuk merekrut tentara lapis kedua ini, ya sayang karena tidak bisa membentuk suatu prajurit yang profesional, yang handal dalam tempo yang singkat,” tuturnya.

Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk peremajaan alat utama sistem pertahanan negara (Alutsista), kesejahteraan, kesehatan, dan peningkatan pendidikan prajurit.”Prajurit kan masih jauh dari sejahtera,” ujar Rizal.

Sementara itu, pengamat militer dan peneliti Imparsial, Hussein Ahmad menyebut keputusan Tjahjo mendorong ASN menjadi Komcad bisa menjerumuskan mereka menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hussein mengatakan saat ini Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang menjadi dasar hukum Komcad sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu materi yang digugat adalah tidak adanya pasal mengenai conscientious objection atau penolakan berdasarkan hati nurani.”Jadi semua PNS-PNS yang nanti jadi Komcad itu terancam hak asasi manusianya karena mereka tidak bisa menolak panggilan mobilisasi,” kata Hussein.

Baca Juga :  Heboh Kabar Teror Lemparan Batu, Polisi Patroli di Sekitar BLK

Selain itu, perekrutan ASN menjadi Komcad juga akan membuat status orang tersebut menjadi tidak jelas. ASN merupakan warga sipil namun saat menjadi Komcad dia menyandang status militer.

Hussein menduga program Komcad merupakan agenda militerisasi sipil. Warga sipil diminta untuk mengurus kerja-kerja militer. Padahal, dalam negara demokrasi terdapat pemisahan warga sipil dan militer.

Bahkan HAM mengenal konsep ‘jarak humaniter’, di mana tindakan terhadap warga sipil dan militer memiliki konsekuensi berbeda. Saat menembak tentara dalam perang misalnya, tidak akan menjadi pelanggaran HAM.

“Menjadi pelanggaran HAM kalau menembak sipil. Kalau misal Komcad ini ditembak, bagaimana itu? Dia sipil iya tapi dia angkat senjata, itu jadi satu problem,” terang Hussein.

Hussein kemudian mengkritik pemerintah yang memandang bela negara atau pertahanan negara hanya dalam bentuk angkat senjata. Menurutnya, pemerintah seolah-olah menganggap anggota Komcad lebih melakukan bela negara daripada lainnya.

Padahal, kata Hussein, ASN yang melayani masyarakat, aktivis NGO, dan pekerja media juga melakukan bela negara.”Jadi bela negara tidak boleh dipandang semata-mata angkat senjata. Kalau begitu bermasalah cara kita bernegara,” ujarnya.

Hussein lantas mengingatkan Tjahjo menghormati persidangan gugatan UU PSDN di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, politikus PDIP itu terburu-buru menerbitkan edaran. Semestinya, kata Hussein, Tjahjo mempertimbangkan kemungkinan pasal-pasal dalam UU PSDN diubah.

Selain itu, UU PSDN juga termasuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) yang akan direvisi pada 2022.”Pemerintah sendiri yang akan merevisi undang-undangnya, masa dia (Tjahjo) enggak tahu, masa dia enggak update,” kata Hussein.

Hussein menyarankan agar Tjahjo mencabut surat edaran itu demi kehormatan pemerintah. Menurutnya, waktu penerbitan edaran itu tidak tepat. Ia juga meminta perekrutan Komcad dari masyarakat umum juga dihentikan, menunggu hasil revisi UU PSDN di DPR dan hasil sidang MK.

“Kalau menurut saya harus dicabut dulu, moratorium dulu lah, Komcad baik untuk PNS maupun sipil yang lain itu disetop dulu. Itu yang paling terhormat, itu yang paling elegan yang bisa dilakukan pemerintah saat ini,” ujarnya.(mof/iam/fra/by/ran)

KOMCAD, PASUKAN BARU UNTUK BELA NEGARA

Usai PP 3/2021 diteken Presiden Jokowi, Kemenhan bersiap buka rekrutmen komponen cadangan (Komcad) untuk bela negara.

Proses Rekrutmen
– Pendaftaran
– Seleksi administrasi
– Pelatihan dasar

Syarat Pelamar Komcad
– WNI
– Iman dan Takwa kepada Tuhan
– Setia NKRI, Pancasila, UUD 1945
– Usia 18-35 tahun
– Sehat jasmani
– SKCK Polisi

Pelatihan
– 3 bulan di bawah Komando Pertahanan
– Pelatihan dasar kemiliteran negara dan bela negara
– Diangkat dan ditetapkan oleh menteri

Pengelompokan
– Komcad matra darat
– Komcad Matra Laut
– Komcad Matra udara

Hak
Uang saku selama pelatihan, perlengkapan lapangan, perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Kewajiban
Pengabdian berintegritas dan bertanggungjawab, pelatihan penyegaran, memenuhi panggilan mobilitas.

*Sumber: PP3/2021 dan UU 23/2019

BANJARMASIN – Pemerintah menetapkan aparatur sipil negara (ASN) ikut serta dalam pelatihan anggota komponen cadangan (Komcad) yang berperan sebagai tentara cadangan untuk pertahanan negara.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan Dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara yang diteken Tjahjo Kumolo pada 27 Desember 2021 lalu.

Tanggapan beragam datang dari ASN Pemprov Kalsel. Aris, ASN di salah satu SKPD Pemprov mengatakan, dirinya merasa berat hati jika kebijakan ini diwajibkan. Bukan karena tak cinta dengan negara, namun sebutnya, soal pertahanan negara ini sudah ada lembaga lain yang dikhususkan menjalankannya.

Dikatakannya, ASN adalah seorang pegawai yang memberikan pelayanan kepada publik. Bukan untuk negara secara luas. “Pelayanan publik ini juga untuk menajalankan roda pemerintahan di negara. Sama saja pengabdiannya,” tuturnya.

Belum lagi soal fisik, tak semua ASN sebutnya yang memiliki fisik bagus seperti TNI/Polri. “Tapi apa mau di kata, saya hanya ASN yang harus tunduk dengan aturan,” ucapnya.

Hal senada dituturkan ASN lain, Fendy. Menurutnya, komponen cadangan ini seakan negara tak siap jika ada gangguan pertahanan. Padahal sebutnya, lembaga ketahanan negara yang dimiliki Indonesia sudah terbilang mumpuni dan diakui oleh negara luar.

Bahkan dia curiga, pelatihan ini ada tujuan lain. Apalagi dipastikan akan memakan anggaran biaya tak sedikit. “ASN ini dituntut untuk melayani masyarakat. Untuk pertahanan negara sudah ada lembaganya yang lebih profesional dan taktis,” ucapnya.

Pendapat berbeda disampaikan Dedi, menurutnya, sebagai ASN yang disumpah untuk taat aturan, mau tak mau harus mengikuti aturan tersebut. Tak bisa menolak. “Anggap saja nantinya ada ilmu pertahanan keamanan yang dimiliki,” ujarnya.

Dia mengatakan, mendapat pelajaran ilmu pertahanan negara tak semua orang berkesempatan. Bahkan sebutnya, ASN cukup beruntung mendapat kesempatan ini. “Kalau tak ASN mungkin tak bisa. Memamg membayangkan pelatihannya akan berat seperti menjadi tentara,” selorohnya.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel, Heriansyah mengatakan, Pemprov Kalsel akan mendukung penuh semua kebijakan pemerintah pusat, salah satunya kebijakan ini. “Komponen cadangan ini sebagai bentuk belanegara, ini sangat bagus. Pemprov sangat mendukung,” ujarnya kemarin.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo sendiri menerangkan, ASN atau PNS tidak diwajibkan mengikuti pelatihan Komcad karena bersifat sukarela. Meski demikian, PNS diharapkan dapat terlibat dalam program sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pertahanan negara.“Dengan bergabungnya ASN ke dalam Komcad, maka dapat memperkuat upaya pertahanan negara yang dilakukan oleh Komponen Utama yakni TNI,” kata Tjahjo.

Dijelaskannya, syarat yang harus dipenuhi PNS untuk mengikuti seleksi Komcad antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, setiap kepada NKRI, berusia antara 18-35 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan tidak memiliki catatan kriminalitas.

Bagi mereka yang memenuhi persyaratan tersebut, maka akan mengikuti seleksi Komcad yang terdiri dari Uji Pengetahuan Umum, Uji Kesamaptaan Jasmani, Uji Pengetahuan dan Wawasan, serta Uji Sikap. “Mereka yang lolos seleksi tersebut maka dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) selama tiga bulan,” terangnya.

Baca Juga :  Permohonan NIP Formasi CPNS Tahun 2021

Setelah mengikuti latsarmil selama tiga bulan tersebut, anggota Komcad akan kembali ke profesinya masing-masing. “Sebagai anggota Komcad, TNI akan sewaktu-waktu kembali memanggil untuk mengikuti pelatihan kembali sebagai bentuk penyegaran untuk memastikan kemampuannya masih terjaga. Apabila terdapat kondisi darurat pada negara, maka anggota Komponen Cadangan dapat turun apabila mendapat panggilan oleh Presiden melalui Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Tjahjo.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darmaputra mengatakan pemerintah tak bisa sembarangan merekrut anggota komponen cadangan.

Rizal menjelaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi dasar hukum Komcad dibahas pada era Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. RUU itu digodok dengan semangat menutupi kebutuhan militer dengan melapis kekuatan dari anggota komponen utama, yakni prajurit TNI reguler.

Karena itu, pemerintah hanya akan merekrut masyarakat dengan profesi atau keahlian khusus, seperti dokter, tenaga medis, pilot, insinyur, dan lainnya. Mereka direkrut, dilatih, dan dimobilisasi melalui pendidikan militer, serta terikat dalam masa dinas waktu tertentu.”Jadi enggak sembarangan siapa saja anggota masyarakat nih yang direkrut. Enggak bisa sembarang orang,” kata Rizal.

Semangat rekrutmen Komcad, kata Rizal, tidak dilakukan secara masif atau tanpa pilih-pilih seperti sekarang. Menurutnya, pelaksanaan rekrutmen Komcad itu berbeda dengan semangat pembentukan RUU itu pada masa Ryamizard.

Rekrutmen anggota Komcad ala Prabowo dinilai mubazir dan tidak relevan. Menurutnya, kekuatan tentara reguler sudah cukup banyak dan terlatih.”Jadi Komcad yang sekarang ini menurut saya lebih banyak mubazirnya, apalagi buka sampai merekrut ASN secara umum. Menurut saya enggak relevan,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan alokasi anggaran dengan jumlah mencapai angka Rp1,37 triliun dalam setahun untuk program Komcad mubazir. Menurutnya, pilar utama peperangan saat ini adalah teknologi dan profesionalisme tentara yang tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Karenanya, ia menyayangkan anggaran itu digunakan untuk merekrut Komcad secara masif, alih-alih mengembangkan teknologi militer.

“Jadi dananya itu kemudian di-pending untuk merekrut tentara lapis kedua ini, ya sayang karena tidak bisa membentuk suatu prajurit yang profesional, yang handal dalam tempo yang singkat,” tuturnya.

Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk peremajaan alat utama sistem pertahanan negara (Alutsista), kesejahteraan, kesehatan, dan peningkatan pendidikan prajurit.”Prajurit kan masih jauh dari sejahtera,” ujar Rizal.

Sementara itu, pengamat militer dan peneliti Imparsial, Hussein Ahmad menyebut keputusan Tjahjo mendorong ASN menjadi Komcad bisa menjerumuskan mereka menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hussein mengatakan saat ini Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang menjadi dasar hukum Komcad sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu materi yang digugat adalah tidak adanya pasal mengenai conscientious objection atau penolakan berdasarkan hati nurani.”Jadi semua PNS-PNS yang nanti jadi Komcad itu terancam hak asasi manusianya karena mereka tidak bisa menolak panggilan mobilisasi,” kata Hussein.

Baca Juga :  Ratusan Personel Disiagakan Amankan Lebaran, Rumah Kosong jadi Perhatian

Selain itu, perekrutan ASN menjadi Komcad juga akan membuat status orang tersebut menjadi tidak jelas. ASN merupakan warga sipil namun saat menjadi Komcad dia menyandang status militer.

Hussein menduga program Komcad merupakan agenda militerisasi sipil. Warga sipil diminta untuk mengurus kerja-kerja militer. Padahal, dalam negara demokrasi terdapat pemisahan warga sipil dan militer.

Bahkan HAM mengenal konsep ‘jarak humaniter’, di mana tindakan terhadap warga sipil dan militer memiliki konsekuensi berbeda. Saat menembak tentara dalam perang misalnya, tidak akan menjadi pelanggaran HAM.

“Menjadi pelanggaran HAM kalau menembak sipil. Kalau misal Komcad ini ditembak, bagaimana itu? Dia sipil iya tapi dia angkat senjata, itu jadi satu problem,” terang Hussein.

Hussein kemudian mengkritik pemerintah yang memandang bela negara atau pertahanan negara hanya dalam bentuk angkat senjata. Menurutnya, pemerintah seolah-olah menganggap anggota Komcad lebih melakukan bela negara daripada lainnya.

Padahal, kata Hussein, ASN yang melayani masyarakat, aktivis NGO, dan pekerja media juga melakukan bela negara.”Jadi bela negara tidak boleh dipandang semata-mata angkat senjata. Kalau begitu bermasalah cara kita bernegara,” ujarnya.

Hussein lantas mengingatkan Tjahjo menghormati persidangan gugatan UU PSDN di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, politikus PDIP itu terburu-buru menerbitkan edaran. Semestinya, kata Hussein, Tjahjo mempertimbangkan kemungkinan pasal-pasal dalam UU PSDN diubah.

Selain itu, UU PSDN juga termasuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) yang akan direvisi pada 2022.”Pemerintah sendiri yang akan merevisi undang-undangnya, masa dia (Tjahjo) enggak tahu, masa dia enggak update,” kata Hussein.

Hussein menyarankan agar Tjahjo mencabut surat edaran itu demi kehormatan pemerintah. Menurutnya, waktu penerbitan edaran itu tidak tepat. Ia juga meminta perekrutan Komcad dari masyarakat umum juga dihentikan, menunggu hasil revisi UU PSDN di DPR dan hasil sidang MK.

“Kalau menurut saya harus dicabut dulu, moratorium dulu lah, Komcad baik untuk PNS maupun sipil yang lain itu disetop dulu. Itu yang paling terhormat, itu yang paling elegan yang bisa dilakukan pemerintah saat ini,” ujarnya.(mof/iam/fra/by/ran)

KOMCAD, PASUKAN BARU UNTUK BELA NEGARA

Usai PP 3/2021 diteken Presiden Jokowi, Kemenhan bersiap buka rekrutmen komponen cadangan (Komcad) untuk bela negara.

Proses Rekrutmen
– Pendaftaran
– Seleksi administrasi
– Pelatihan dasar

Syarat Pelamar Komcad
– WNI
– Iman dan Takwa kepada Tuhan
– Setia NKRI, Pancasila, UUD 1945
– Usia 18-35 tahun
– Sehat jasmani
– SKCK Polisi

Pelatihan
– 3 bulan di bawah Komando Pertahanan
– Pelatihan dasar kemiliteran negara dan bela negara
– Diangkat dan ditetapkan oleh menteri

Pengelompokan
– Komcad matra darat
– Komcad Matra Laut
– Komcad Matra udara

Hak
Uang saku selama pelatihan, perlengkapan lapangan, perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Kewajiban
Pengabdian berintegritas dan bertanggungjawab, pelatihan penyegaran, memenuhi panggilan mobilitas.

*Sumber: PP3/2021 dan UU 23/2019

Most Read

Artikel Terbaru

/