alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Deal Fee di Kediaman Wahid

BANJARMASIN – Kesepakatan fee proyek di Kabupaten HSU ternyata dilakukan di kediaman Bupati HSU Abdul Wahid. Itu dibeberkan saksi sekaligus tersangka, Plt Kadis PUPRP HSU Maliki yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi di Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin, Rabu (5/1) pagi.

“Kesepakatan itu di kediaman Bupati HSU Abdul Wahid, biasanya dilakukan sebelum lelang pada awal tahun anggaran,” tutur Maliki yang dihadirkan secara daring.

Pengaturan kontraktor pemenang lelang proyek pun diakui Maliki, dirinya yang menunjuk. Setelah mendapat persetujuan Wahid, dia menghubungi kontraktor untuk membicarakan fee proyek bagi bupati.“Pertimbangan saya memilih kontraktornya, karena kenal dan mengetahui track record perusahaannya,” alibinya.

Karena sinyal internet buruk dalam persidangan, kesaksian Maliki dan Abdul Wahid yang masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK RI di Jakarta, tidak bisa terdengar jelas di persidangan. Ketua majelis hakim Jamser Simanjuntak akhirnya memutuskan menunda persidangan dan melanjutkan kembali pekan depan.

Sidang pagi itu dilanjutkan mendengarkan keterangan Mujib Rianto. Pria ini sempat ikut diamankan oleh KPK. Karena ia yang menyerahkan uang fee proyek dari Marhaeni dan Fachriadi kepada Maliki. “Saya setornya ke Maliki, kalau untuk bupati saya tidak tahu berapa persentasenya,” ujarnya.

Baca Juga :  KPK Miskinkan Abdul Wahid, Aset Yang Disita Sudah Tembus 14,2 Miliar Rupiah

Mujib begitu pria ini dipanggil mengaku hanya pekerja lepas di perusahaan Marhaeni maupun Fachriadi. Keduanya melalui CV Hanamas dan CV Kalpataru menjadi pemenang tender rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan dengan nilai proyek Rp1,9 miliar dan rehabilitasi jaringan irigasi Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang.

Mujib mengaku menjual jasa untuk menyelesaikan administrasi dokumen perusahaan kontraktor pemenang proyek. Ada sekitar delapan perusahaan yang sering dibantu. Diantaranya CV Doa Ibu, CV Kuripan Jaya, CV Gunung Jaya Selatan, termasuk CV Kalpataru dan CV Hamas.“Saya membantu proses administrasi sampai gol,” katanya.

Ditanya jaksa apakah pernah menyerahkan uang fee proyek selain kepada Maliki? Mujib mengaku selain kepada Maliki, ia juga pernah disuruh mengantarkan uang fee kepada salah satu ASN di Dinas PUPRP HSU.

Baca Juga :  Pengacara Sebut Fee Proyek Sudah Diamanahi Wahid

Adanya gangguan sinyal internet saat sidang berlangsung disayangkan jaksa KPK RI, Tito Jaelani. Ia mengatakan akan berkonsultasi ke pusat untuk mencari solusi. Saksi keduanya sangat penting untuk dihadirkan langsung ke Banjarmasin.“Kami akan konsultasi dengan Dirjen Pas apakah bisa dihadirkan,” ujarnya.

Dikatakan, agar persidangan yang dilakukan secara daring berjalan lancar, pihaknya akan meminta bantuan peralatan teknis di KPK RI. “Nanti kita perbaiki dengan membawa peralatan dari KPK untuk support,” pungkas Tito.(gmp/by/ran)

ALUR GRATIFIKASI PROYEK DI KABUPATEN HSU

1) Bupati Abdul Wahid mengatur jatah proyek di kediamannya. Rapat yang menghadirkan Kepala Dinas PUPRP Maliki ini biasa dilakukan sebelum lelang awal tahun anggaran.

2) Maliki memberi rekomendasi tentang kontraktor, ketika mendapat persetujuan Bupati Wahid, dia kemudian mengubungi kontraktor untuk membicarakan fee bagi bupati.

3) Kontraktor menugasi seorang operator untuk mengurusi dokumen proyek. Proses administrasi diurus sampai selesai.

4) Sebelum proyek, ada kurir yang ditugaskan untuk mengantar uang kepada Maliki dan Wahid.

BANJARMASIN – Kesepakatan fee proyek di Kabupaten HSU ternyata dilakukan di kediaman Bupati HSU Abdul Wahid. Itu dibeberkan saksi sekaligus tersangka, Plt Kadis PUPRP HSU Maliki yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi di Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin, Rabu (5/1) pagi.

“Kesepakatan itu di kediaman Bupati HSU Abdul Wahid, biasanya dilakukan sebelum lelang pada awal tahun anggaran,” tutur Maliki yang dihadirkan secara daring.

Pengaturan kontraktor pemenang lelang proyek pun diakui Maliki, dirinya yang menunjuk. Setelah mendapat persetujuan Wahid, dia menghubungi kontraktor untuk membicarakan fee proyek bagi bupati.“Pertimbangan saya memilih kontraktornya, karena kenal dan mengetahui track record perusahaannya,” alibinya.

Karena sinyal internet buruk dalam persidangan, kesaksian Maliki dan Abdul Wahid yang masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK RI di Jakarta, tidak bisa terdengar jelas di persidangan. Ketua majelis hakim Jamser Simanjuntak akhirnya memutuskan menunda persidangan dan melanjutkan kembali pekan depan.

Sidang pagi itu dilanjutkan mendengarkan keterangan Mujib Rianto. Pria ini sempat ikut diamankan oleh KPK. Karena ia yang menyerahkan uang fee proyek dari Marhaeni dan Fachriadi kepada Maliki. “Saya setornya ke Maliki, kalau untuk bupati saya tidak tahu berapa persentasenya,” ujarnya.

Baca Juga :  Korupsi Terminal, Kasman Bakal Dipecat dari PNS

Mujib begitu pria ini dipanggil mengaku hanya pekerja lepas di perusahaan Marhaeni maupun Fachriadi. Keduanya melalui CV Hanamas dan CV Kalpataru menjadi pemenang tender rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan dengan nilai proyek Rp1,9 miliar dan rehabilitasi jaringan irigasi Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang.

Mujib mengaku menjual jasa untuk menyelesaikan administrasi dokumen perusahaan kontraktor pemenang proyek. Ada sekitar delapan perusahaan yang sering dibantu. Diantaranya CV Doa Ibu, CV Kuripan Jaya, CV Gunung Jaya Selatan, termasuk CV Kalpataru dan CV Hamas.“Saya membantu proses administrasi sampai gol,” katanya.

Ditanya jaksa apakah pernah menyerahkan uang fee proyek selain kepada Maliki? Mujib mengaku selain kepada Maliki, ia juga pernah disuruh mengantarkan uang fee kepada salah satu ASN di Dinas PUPRP HSU.

Baca Juga :  Suap di HSU: Maliki Divonis 6 Tahun Penjara

Adanya gangguan sinyal internet saat sidang berlangsung disayangkan jaksa KPK RI, Tito Jaelani. Ia mengatakan akan berkonsultasi ke pusat untuk mencari solusi. Saksi keduanya sangat penting untuk dihadirkan langsung ke Banjarmasin.“Kami akan konsultasi dengan Dirjen Pas apakah bisa dihadirkan,” ujarnya.

Dikatakan, agar persidangan yang dilakukan secara daring berjalan lancar, pihaknya akan meminta bantuan peralatan teknis di KPK RI. “Nanti kita perbaiki dengan membawa peralatan dari KPK untuk support,” pungkas Tito.(gmp/by/ran)

ALUR GRATIFIKASI PROYEK DI KABUPATEN HSU

1) Bupati Abdul Wahid mengatur jatah proyek di kediamannya. Rapat yang menghadirkan Kepala Dinas PUPRP Maliki ini biasa dilakukan sebelum lelang awal tahun anggaran.

2) Maliki memberi rekomendasi tentang kontraktor, ketika mendapat persetujuan Bupati Wahid, dia kemudian mengubungi kontraktor untuk membicarakan fee bagi bupati.

3) Kontraktor menugasi seorang operator untuk mengurusi dokumen proyek. Proses administrasi diurus sampai selesai.

4) Sebelum proyek, ada kurir yang ditugaskan untuk mengantar uang kepada Maliki dan Wahid.

Most Read

Artikel Terbaru

/