alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Anggaran Vaksinasi Ada, Capaiannya yang Payah

BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin (6/12) mengeluarkan data penyerapan anggaran dukungan vaksinasi pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan per awal Desember 2021 ini.

Dalam data tersebur, serapan anggaran vaksinasi di Kalsel masih sangat rendah. Dari total anggaran Rp98.167.775.065, baru terserap Rp18.744.703.661 atau 19 persen.

Jika dilihat per kabupaten/kota, serapan anggaran dukungan vaksinasi paling rendah ada di Kabupaten Banjar. Daerah ini punya dana vaksinasi sebesar Rp18.216.332.800, namun baru terserap Rp525.580.000 atau 3 persen.

Sedangkan serapan tertinggi dicapai Pemprov Kalsel. Dari anggaran dukungan vaksinasi sebesar Rp1.158.192.800 yang dimiliki, semuanya sudah terserap.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap mengatakan, rendahnya serapan anggaran vaksinasi berkaitan erat dengan rendahnya capaian vaksinasi di Banua.

Padahal ujar dia, pemerintah daerah di Kalsel harus menjalankan langkah inovatif agar target capaian vaksinasi sebesar 70 persen bisa tercapai pada akhir Desember 2021.

“Salah satunya dengan mengerahkan seluruh aparat pemerintah daerah dan TNI/Polri dalam kegiatan vaksinasi massal di daerah-daerah dengan menggunakan anggaran dukungan vaksinasi tersebut,” katanya, kemarin.

Dia mengungkapkan, penyerapan anggaran dukungan vaksinasi berkaitan erat dengan keberhasilan vaksinasi dapat dilihat di Kota Banjarbaru. Karena capaian vaksinasi di daerah ini mampu mencapai target di atas 70 persen dan anggarannya terserap dengan baik. “Tetapi sebaliknya dengan Banjar yang rendah capaian vaksinasinya dan juga penyerapan anggaran vaksinasinya,” ungkapnya.

Rendahnya serapan anggaran menurutnya mengindikasikan pemerintah daerah tidak menggunakan anggarannya sebagai insentif ke masyarakat dalam menjalankan vaksinasi. “Seperti pemberian transportasi ke masyarakat desa yang ingin divaksin ke tempat vaksinasi,” ujarnya.

Jika itu memang benar, maka ucap Harahap, pemda masih kurang paham program apa yang mesti dilakukan dari anggaran yang ada. “Padahal anggaran boleh digunakan untuk kegiatan dalam strategi percepatan vaksinasi,” ucapnya.

Strategi percepatan vaksinasi di antaranya ialah, merealokasi stok vaksin dari kecamatan yang kurang aktif dalam melaksanakan vaksinasi ke kabupaten/kota yang membutuhkan. Kemudian mendistribusikan stok buffer kabupaten/kota ke spot-spot vaksinasi massal, misal di bandara, kampus, mal dan lain-lain.

Strategi lainnya, segera merealisasikan anggaran dukungan vaksinasi, seperti untuk insentif vaksinator, operasional vaksinasi, dan insentif ke masyarakat.

Harahap menuturkan, kalau target vaksinasi tidak tercapai dan anggaran tidak terserap, maka daerah kemungkinan besar akan mendapatkan sejumlah sanksi. Di antaranya, level PPKM-nya dinaikkan dan berbagai dana transfer tertunda.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Banjar, dr Diauddin menyampaikan bahwa berdasarkan data mereka serapan anggaran vaksinasi Kabupaten Banjar lebih besar yakni mencapai 64 persen. “Dengan angka terserap sudah 12 miliaran,” ucapnya.

Dia mengaku pihaknya akan mengonfirmasi ke BPKP Kalsel terkait perbedaan data serapan anggaran vaksinasi. “Nanti kita konfirmasi lagi ke BPKP-nya, kenapa serapan kita di sana baru 3 persen,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Tanah Laut, Hj Nina Sandra juga mengklaim jika serapan anggaran vaksinasi mereka lebih besar dibandingkan data BPKP Kalsel. “Sampai saat ini sudah 36,83 persen,” klaimnya.

Dia menduga, data di BPKP Kalsel masih belum diperbaharui. “Kemungkinan data di sana belum diupdate,” pungkasnya. (ris/by/ran)

 

BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin (6/12) mengeluarkan data penyerapan anggaran dukungan vaksinasi pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan per awal Desember 2021 ini.

Dalam data tersebur, serapan anggaran vaksinasi di Kalsel masih sangat rendah. Dari total anggaran Rp98.167.775.065, baru terserap Rp18.744.703.661 atau 19 persen.

Jika dilihat per kabupaten/kota, serapan anggaran dukungan vaksinasi paling rendah ada di Kabupaten Banjar. Daerah ini punya dana vaksinasi sebesar Rp18.216.332.800, namun baru terserap Rp525.580.000 atau 3 persen.

Sedangkan serapan tertinggi dicapai Pemprov Kalsel. Dari anggaran dukungan vaksinasi sebesar Rp1.158.192.800 yang dimiliki, semuanya sudah terserap.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap mengatakan, rendahnya serapan anggaran vaksinasi berkaitan erat dengan rendahnya capaian vaksinasi di Banua.

Padahal ujar dia, pemerintah daerah di Kalsel harus menjalankan langkah inovatif agar target capaian vaksinasi sebesar 70 persen bisa tercapai pada akhir Desember 2021.

“Salah satunya dengan mengerahkan seluruh aparat pemerintah daerah dan TNI/Polri dalam kegiatan vaksinasi massal di daerah-daerah dengan menggunakan anggaran dukungan vaksinasi tersebut,” katanya, kemarin.

Dia mengungkapkan, penyerapan anggaran dukungan vaksinasi berkaitan erat dengan keberhasilan vaksinasi dapat dilihat di Kota Banjarbaru. Karena capaian vaksinasi di daerah ini mampu mencapai target di atas 70 persen dan anggarannya terserap dengan baik. “Tetapi sebaliknya dengan Banjar yang rendah capaian vaksinasinya dan juga penyerapan anggaran vaksinasinya,” ungkapnya.

Rendahnya serapan anggaran menurutnya mengindikasikan pemerintah daerah tidak menggunakan anggarannya sebagai insentif ke masyarakat dalam menjalankan vaksinasi. “Seperti pemberian transportasi ke masyarakat desa yang ingin divaksin ke tempat vaksinasi,” ujarnya.

Jika itu memang benar, maka ucap Harahap, pemda masih kurang paham program apa yang mesti dilakukan dari anggaran yang ada. “Padahal anggaran boleh digunakan untuk kegiatan dalam strategi percepatan vaksinasi,” ucapnya.

Strategi percepatan vaksinasi di antaranya ialah, merealokasi stok vaksin dari kecamatan yang kurang aktif dalam melaksanakan vaksinasi ke kabupaten/kota yang membutuhkan. Kemudian mendistribusikan stok buffer kabupaten/kota ke spot-spot vaksinasi massal, misal di bandara, kampus, mal dan lain-lain.

Strategi lainnya, segera merealisasikan anggaran dukungan vaksinasi, seperti untuk insentif vaksinator, operasional vaksinasi, dan insentif ke masyarakat.

Harahap menuturkan, kalau target vaksinasi tidak tercapai dan anggaran tidak terserap, maka daerah kemungkinan besar akan mendapatkan sejumlah sanksi. Di antaranya, level PPKM-nya dinaikkan dan berbagai dana transfer tertunda.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Banjar, dr Diauddin menyampaikan bahwa berdasarkan data mereka serapan anggaran vaksinasi Kabupaten Banjar lebih besar yakni mencapai 64 persen. “Dengan angka terserap sudah 12 miliaran,” ucapnya.

Dia mengaku pihaknya akan mengonfirmasi ke BPKP Kalsel terkait perbedaan data serapan anggaran vaksinasi. “Nanti kita konfirmasi lagi ke BPKP-nya, kenapa serapan kita di sana baru 3 persen,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Tanah Laut, Hj Nina Sandra juga mengklaim jika serapan anggaran vaksinasi mereka lebih besar dibandingkan data BPKP Kalsel. “Sampai saat ini sudah 36,83 persen,” klaimnya.

Dia menduga, data di BPKP Kalsel masih belum diperbaharui. “Kemungkinan data di sana belum diupdate,” pungkasnya. (ris/by/ran)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/