alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

Tak Bisa Main Gusur, Pemilik Lahan Siapkan Gugatan

BANJARMASIN – Pembebasan lahan untuk proyek Jembatan HKSN 1 telah sampai ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Selasa (30/11), Pemko Banjarmasin menempuh konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan.

Di RT 05 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat, ada tiga persil yang dimiliki dua keluarga dan menolak dibebaskan.

Juru bicara PN Banjarmasin, Aris Bawono Langgeng menjelaskan, permohonan konsinyasi diatur Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perma Nomor 3 Tahun 2016.

Di sana diatur tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti rugi di pengadilan. Berlaku untuk pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Sekarang, tinggal sikap pemilik lahan dan bangunan. Jika menerima konsinyasi, maka silakan mengambil ganti ruginya ke pengadilan.

“Tapi apabila tidak menerima, maka silakan mengajukan gugatan,” kata Aris, kemarin (2/12).

Perihal berita acara kesepakatan dalam bentuk berkas fotokopi yang disoal pengacara warga, Aris enggan mengomentarinya.

“Soal pembuktian barang bukti, itu tergantung hakim. Sementara belum ada gugatan, jadi belum bisa diputuskan untuk barang buktinya,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan, Syamsu Saladin mengaku sudah menyampaikan keberatan. Dia menggarisbawahi berita acara kesepakatan yang disampaikan pemohon konsinyasi ke PN.

“Yang namanya berita acara kesepakatan, berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, pemilik tidak pernah menyepakatinya,” ungkapnya.

Dia kembali mengingatkan, semestinya pemko menyerahkan berkas asli dalam sidang konsinyasi kemarin.

“Sedangkan yang dilampirkan ke persidangan hanya fotokopi. Apakah kesepakatan itu benar-benar ada? Menurut hukum, berkas fotokopi bukan alat bukti,” tegasnya.

Terakhir, pihaknya menolak hasil pengesahan konsinyasi itu. “Secepatnya kami akan menggugat,” pungkas Saladin.

Sengketa ini menarik perhatian advokat muda di Borneo Law Firm, Muhammad Pazri.

Dia mengutip pasal 38 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Bahwa warga bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), paling lama 14 hari setelah putusan pengadilan. Dan MA wajib memutuskan paling lambat 30 hari kerja sejak kasasi diterima.

“Sedangkan jika pemilik tanah lainnya tak setuju dengan besaran ganti rugi dari hasil musyawarah, maka bisa mengajukan keberatan pada pengadilan negeri setempat,” jelasnya.

Masih dari UU tersebut, pasal 5 menegaskan, pemilik lahan baru wajib melepaskan tanahnya setelah menerima ganti rugi. Atau karena diminta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Intinya, pemilik lahan tak bisa digusur paksa oleh pemko. “Jadi, selama belum ada kedua hal itu, para pemilik tanah tidak wajib melepaskan tanahnya,” tutup Pazri. (war/fud) 

 

BANJARMASIN – Pembebasan lahan untuk proyek Jembatan HKSN 1 telah sampai ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Selasa (30/11), Pemko Banjarmasin menempuh konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan.

Di RT 05 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat, ada tiga persil yang dimiliki dua keluarga dan menolak dibebaskan.

Juru bicara PN Banjarmasin, Aris Bawono Langgeng menjelaskan, permohonan konsinyasi diatur Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perma Nomor 3 Tahun 2016.

Di sana diatur tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti rugi di pengadilan. Berlaku untuk pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Sekarang, tinggal sikap pemilik lahan dan bangunan. Jika menerima konsinyasi, maka silakan mengambil ganti ruginya ke pengadilan.

“Tapi apabila tidak menerima, maka silakan mengajukan gugatan,” kata Aris, kemarin (2/12).

Perihal berita acara kesepakatan dalam bentuk berkas fotokopi yang disoal pengacara warga, Aris enggan mengomentarinya.

“Soal pembuktian barang bukti, itu tergantung hakim. Sementara belum ada gugatan, jadi belum bisa diputuskan untuk barang buktinya,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan, Syamsu Saladin mengaku sudah menyampaikan keberatan. Dia menggarisbawahi berita acara kesepakatan yang disampaikan pemohon konsinyasi ke PN.

“Yang namanya berita acara kesepakatan, berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, pemilik tidak pernah menyepakatinya,” ungkapnya.

Dia kembali mengingatkan, semestinya pemko menyerahkan berkas asli dalam sidang konsinyasi kemarin.

“Sedangkan yang dilampirkan ke persidangan hanya fotokopi. Apakah kesepakatan itu benar-benar ada? Menurut hukum, berkas fotokopi bukan alat bukti,” tegasnya.

Terakhir, pihaknya menolak hasil pengesahan konsinyasi itu. “Secepatnya kami akan menggugat,” pungkas Saladin.

Sengketa ini menarik perhatian advokat muda di Borneo Law Firm, Muhammad Pazri.

Dia mengutip pasal 38 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Bahwa warga bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), paling lama 14 hari setelah putusan pengadilan. Dan MA wajib memutuskan paling lambat 30 hari kerja sejak kasasi diterima.

“Sedangkan jika pemilik tanah lainnya tak setuju dengan besaran ganti rugi dari hasil musyawarah, maka bisa mengajukan keberatan pada pengadilan negeri setempat,” jelasnya.

Masih dari UU tersebut, pasal 5 menegaskan, pemilik lahan baru wajib melepaskan tanahnya setelah menerima ganti rugi. Atau karena diminta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Intinya, pemilik lahan tak bisa digusur paksa oleh pemko. “Jadi, selama belum ada kedua hal itu, para pemilik tanah tidak wajib melepaskan tanahnya,” tutup Pazri. (war/fud) 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/