alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Nasib Warga Transmigrasi, Rumah Hampir Rubuh ke Lubang Tambang di Tanbu

BATULICIN – Malam-malam warga di beberapa desa Kecamatan Angsana kini berganti. Puluhan tahun silam, adem suara jangkrik. Anak-anak berlari di bawah rembulan.

 

Sekarang raung alat berat dan debu batu bara menemani mereka. Lubang-lubang dalam berair, berpengumuman: awas ada buaya. Transmigrasi hijau royo-royo itu telah berubah.

 

Sabtu (20/11), Jumadi dan tetangganya Suharti berdiri gamang di belakang rumah mereka. Lubang tambang batu bara dalam menganga di ujung kaki.

Kamar mandi Jumadi rubuh. Masuk ke lubang. Puluhan karet Suharti miring, tanahnya longsor. Rumahnya retak-retak. Dua bulan lalu kejadiannya. Untung tidak ada korban jiwa.

“Dulu di sana kampung. Masjid besar desa di situ,” tunjuk Jumadi ke tengah lubang tambang yang dipenuhi air.

Di salah satu sudut, terlihat tumpukan batu bara. “Warga menutup jalan. Batu tidak boleh ke luar. Sebelum ganti rugi beres,” tambahnya.

Jumadi mengaku perusahaan tambang masih berutang Rp400 juta. Rumah dan tanahnya deal Rp800 juta. Suharti mengaku sudah deal Rp1,2 miliar. Belum dibayar.

“Saya disuruh cari tanah dulu Rp50 ribu se meter. Untuk pindah. Tapi di mana cari tanah segitu? Makanya kami minta saja Rp1,2 miliar,” beber istri Wowor itu, sambil menggendong anaknya.

Kepala Dusun Banjarsari, Hendra Herdiana tinggal di tengah desa. Beberapa tahun silam dia adu urat leher dengan perusahaan tambang. Rumahnya juga berada di tepi lubang. “Saya dan dua kepala rumah tangga bertahan. Karena ganti rugi murah,” ujarnya.

Berbeda dengan perusahaan yang dikeluhkan Jumadi, perusahaan yang dia lawan berizin dari pusat. “Tapi saya mau gak mau deal. Rp250 juta. Gak deal, rumah saya bakalan rubuh juga,” kenang pria yang akrab disapa Ujang itu.

Ujang bercerita. Desanya dulu adalah kawasan transmigrasi. Mereka tidak tahu jika di bawah tanah ada emas hitam. Baru di kisaran 2008, alat-alat berat mulai masuk. Tahun-tahun kemudian, izin-izin tambang ke luar di sana. “Banyak sekali. Saya gak hapal,” akunya.

Kebun-kebun warga berubah jadi lubang. Perusahaan tambang merayu satu-satu pemilik lahan untuk menjual asetnya. Yang bertahan terakhir kemudian tidak punya pilihan. Menjual atau rubuh kena longsor.

“Banyak memang yang kaya habis ganti rugi. Tapi, rata-rata menyesal. Ketenangan seperti dulu tidak ada lagi,” bebernya.

Bagaimana mau tenang? Tiap pagi Ujang yang membuka bengkel alat berat itu, harus menyapu lantai rumahnya. “Debunya hitam. Batu bara,” akunya.

Rumah-rumah banyak yang angin-anginnya ditutup rapat. Termasuk rumah kepala desa yang besar dan mewah. Sebelum ke rumah Ujang, berkali-kali wartawan mencet bel Kades, tidak ada orang ke luar.

Desa tak lagi damai. Jika debu mengganas, misalnya di musim kemarau banyak warga sesak nafas. “Paling sering kena ISPA itu anak-anak. Mungkin karena sering main di luar,” tambahnya.

Ujang berandai-andai. Mereka saja yang menambang. Mereka yang kaya raya. Biar mereka saja yang menanggung kemurkaan alam. Ini katanya, yang bergelimang rupiah bukan mereka, tapi yang merasakan dampak lingkungan anak-anak desa.

Jalan masuk ke Desa Banjarsari juga menjadi potret buram ketimpangan regulasi tambang. Di sana ada underpass. Warga lewat bawah, tapi truk raksasa tambang lewat atasnya tanpa penutup

“Kajian keselamatannya bagaimana itu? Bayangkan jika truk itu jatuh. Kena warga di bawahnya. Yang benar itu, warga lewat atas, tambang lewat bawah,” kata warga, Ali.

Tanah Bumbu memang surganya tambang batu bara. Di salah satu jalan hauling yang melintas di Banjarsari saja, sedikitnya ada 3 sampai 5 truk batu bara lewat dalam satu menit. Satu truk besar itu mengangkut sekitar 30 ton. Hitung tiga truk saja per menit, maka dalam sehari ada 129.600 emas hitam diangkut ke pelabuhan.

“Ini sepi, Mas. Biasanya lebih ramai dari ini. Dua puluh empat jam gak berhenti. Satu truk dua sopir giliran gantian,” kata sopir yang ditemui di warung kopi desa.

Ujang berharap. Ketenangan mereka bisa kembali. Lubang-lubang ditutup. Yang masih menambang diminta memberi kontribusi maksimal. “Masa’ kami cuma dapat debu. Mereka melintas di jalan desa. Mestinya ada pemasukan maksimal ke desa. Kami sudah menderita.”

Perusahaan Janji Ganti Rugi

Dirut PT Borneo Mandiri Prima Energi, Bambang Budiono kepada Radar Banjarmasin menegaskan. Dia pasti akan mengganti rugi warga sesuai perjanjian awal.

“Tapi batu kami ditahan. Bagaimana bisa bayar? Perjanjian, kalau ke luar batu baru dibayar,” ujarnya.

Bambang mengatakan, tambang yang mereka garap adalah IUP milik PT Sumber Alam Inti Mandiri. Izin daerah yang diterbitkan pada 2015 silam. Luas konsesi sekitar 30 hektare.

Mereka menggarap atas persetujuan warga. Pertama yang direlokasi adalah masjid. Kemudian rumah-rumah, juga kuburan.

Sama seperti tambang-tambang lain, proses ganti rugi, uang debu dan lainnya dikucurkannya ke desa. Kisah Jumadi dan Suharti akunya berada di jalur yang berbeda.

Jumadi awalnya memang tidak kena ganti rugi. Baru-baru saja dilakukan nego. Karena bibir tambang mulai mendekat ke rumahnya. Berbeda dengan keterangan Jumadi, Bambang mengaku dealnya sekitar Rp650 juta. Sudah dibayar Rp400 juta.

“Kami dimediasi oleh Polsek. Juga ada Babinsa, Kades, ada semua,” akunya.

Bambang meminta, Jumadi dan kawan-kawannya bijaksana. “Saya dengar Jumadi sudah bikin rumah di Sekapuk. Ya, tinggal di sana saja dulu. Jangan di rumah lagi (yang dekat lubang),” serunya.

Dia juga meminta Jumadi mengizinkan pohon kelapa yang sudah condong di belakang rumah bisa mereka tebang. Pasalnya sebagian lahan sudah diganti rugi. “Nanti kalau rubuh kami yang salah. Padahal kan sudah setengah kami bayar lahannya.”

Kepada Suharti dia saran untuk mencari lahan sesuai kebijakan awal. Kisaran Rp50 ribu se meter. “Kami sudah hitung. Tanah di sana kisaran itu. Ya, kalau mau cari di kota pasti mahal,” ucapnya.

Bambang menekankan, tambang mereka lebih banyak membawa pundi-pundi rupiah. “Tanya saja yang sudah diganti rugi. Kaya-kaya mereka sekarang.”

Saat ini deposit tambang sebutnya sekitar 300 ribu metrik ton. Batu bara mereka angkut ke pelabuhan di Desa Bunati. Dia berkali-kali meminta jalan ke luar tambang dibuka, supaya batu bisa diangkut.

Sekadar diketahui, owner PT BMPE adalah R Dwidjono Putrohadi Sutopo mantan Kadis Lingkungan Hidup Tanah Bumbu tahun 2011 – 2016. Bambang adalah adik kandungnya. Dwijono ditahan Kejagung awal September tadi atas dugaan suap perizinan.

Kadis Lingkungan Hidup Tanah Bumbu, Mahriadi saat ditelepon mengaku akan turun ke lapangan segera. “Itu benar sudah dimediasi Polsek. Nanti kami ke lapangan untuk analisa lingkungannya,” ujarnya.

Regulasi Tambang dan Sawit Harus Dibenahi

Anggota DPRD Tanah Bumbu Fawahisah Mahabatan kepada Radar Banjarmasin meminta pemerintah memperbaiki regulasi tambang dan sawit. “Tidak membawa banyak keuntungan kepada warga. Kita menderita debu dan banjir,” tegasnya.

Serunya, tidak ada lagi izin tambang dan sawit di Tanah Bumbu. Dan yang sudah jalan mesti diatur ulang. Agar memberikan dampak yang besar kepada rakyat.

“Kami berkali-kali mau ke lapangan. Tapi tahu sendiri. Bagaimana di Dewan (mekanisme voting). Padahal hak kita kan mengawasi, tidak perlulah minta izin ini dan itu,” tegasnya.

Harapnya, pemerintah daerah berani. “Jangan hanya di tingkat lokal. Perjuangkan sampai ke meja nasional. Ini masalah sudah bertahun. Alam kita sudah sekarat.”

Selama ini kata Fawa, kekayaan alam dikeruk secara massif. Tapi yang dirasakan warga hanya dampak lingkungannya. Desa Sungai Danau jadi saksi bisu. Dulu perputaran uang tinggi, kini berjejer ruko dengan tulisan: dijual.

“Saya mendesak Bupati untuk berdiri di belakang rakyat. Membela hak-hak mereka,” tegasnya.

Apa yang terjadi di Tanah Bumbu beber Fawa adalah dampak dari perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Atau dua-duanya menjelma jadi satu kesatuan. (zal/ema)

BATULICIN – Malam-malam warga di beberapa desa Kecamatan Angsana kini berganti. Puluhan tahun silam, adem suara jangkrik. Anak-anak berlari di bawah rembulan.

 

Sekarang raung alat berat dan debu batu bara menemani mereka. Lubang-lubang dalam berair, berpengumuman: awas ada buaya. Transmigrasi hijau royo-royo itu telah berubah.

 

Sabtu (20/11), Jumadi dan tetangganya Suharti berdiri gamang di belakang rumah mereka. Lubang tambang batu bara dalam menganga di ujung kaki.

Kamar mandi Jumadi rubuh. Masuk ke lubang. Puluhan karet Suharti miring, tanahnya longsor. Rumahnya retak-retak. Dua bulan lalu kejadiannya. Untung tidak ada korban jiwa.

“Dulu di sana kampung. Masjid besar desa di situ,” tunjuk Jumadi ke tengah lubang tambang yang dipenuhi air.

Di salah satu sudut, terlihat tumpukan batu bara. “Warga menutup jalan. Batu tidak boleh ke luar. Sebelum ganti rugi beres,” tambahnya.

Jumadi mengaku perusahaan tambang masih berutang Rp400 juta. Rumah dan tanahnya deal Rp800 juta. Suharti mengaku sudah deal Rp1,2 miliar. Belum dibayar.

“Saya disuruh cari tanah dulu Rp50 ribu se meter. Untuk pindah. Tapi di mana cari tanah segitu? Makanya kami minta saja Rp1,2 miliar,” beber istri Wowor itu, sambil menggendong anaknya.

Kepala Dusun Banjarsari, Hendra Herdiana tinggal di tengah desa. Beberapa tahun silam dia adu urat leher dengan perusahaan tambang. Rumahnya juga berada di tepi lubang. “Saya dan dua kepala rumah tangga bertahan. Karena ganti rugi murah,” ujarnya.

Berbeda dengan perusahaan yang dikeluhkan Jumadi, perusahaan yang dia lawan berizin dari pusat. “Tapi saya mau gak mau deal. Rp250 juta. Gak deal, rumah saya bakalan rubuh juga,” kenang pria yang akrab disapa Ujang itu.

Ujang bercerita. Desanya dulu adalah kawasan transmigrasi. Mereka tidak tahu jika di bawah tanah ada emas hitam. Baru di kisaran 2008, alat-alat berat mulai masuk. Tahun-tahun kemudian, izin-izin tambang ke luar di sana. “Banyak sekali. Saya gak hapal,” akunya.

Kebun-kebun warga berubah jadi lubang. Perusahaan tambang merayu satu-satu pemilik lahan untuk menjual asetnya. Yang bertahan terakhir kemudian tidak punya pilihan. Menjual atau rubuh kena longsor.

“Banyak memang yang kaya habis ganti rugi. Tapi, rata-rata menyesal. Ketenangan seperti dulu tidak ada lagi,” bebernya.

Bagaimana mau tenang? Tiap pagi Ujang yang membuka bengkel alat berat itu, harus menyapu lantai rumahnya. “Debunya hitam. Batu bara,” akunya.

Rumah-rumah banyak yang angin-anginnya ditutup rapat. Termasuk rumah kepala desa yang besar dan mewah. Sebelum ke rumah Ujang, berkali-kali wartawan mencet bel Kades, tidak ada orang ke luar.

Desa tak lagi damai. Jika debu mengganas, misalnya di musim kemarau banyak warga sesak nafas. “Paling sering kena ISPA itu anak-anak. Mungkin karena sering main di luar,” tambahnya.

Ujang berandai-andai. Mereka saja yang menambang. Mereka yang kaya raya. Biar mereka saja yang menanggung kemurkaan alam. Ini katanya, yang bergelimang rupiah bukan mereka, tapi yang merasakan dampak lingkungan anak-anak desa.

Jalan masuk ke Desa Banjarsari juga menjadi potret buram ketimpangan regulasi tambang. Di sana ada underpass. Warga lewat bawah, tapi truk raksasa tambang lewat atasnya tanpa penutup

“Kajian keselamatannya bagaimana itu? Bayangkan jika truk itu jatuh. Kena warga di bawahnya. Yang benar itu, warga lewat atas, tambang lewat bawah,” kata warga, Ali.

Tanah Bumbu memang surganya tambang batu bara. Di salah satu jalan hauling yang melintas di Banjarsari saja, sedikitnya ada 3 sampai 5 truk batu bara lewat dalam satu menit. Satu truk besar itu mengangkut sekitar 30 ton. Hitung tiga truk saja per menit, maka dalam sehari ada 129.600 emas hitam diangkut ke pelabuhan.

“Ini sepi, Mas. Biasanya lebih ramai dari ini. Dua puluh empat jam gak berhenti. Satu truk dua sopir giliran gantian,” kata sopir yang ditemui di warung kopi desa.

Ujang berharap. Ketenangan mereka bisa kembali. Lubang-lubang ditutup. Yang masih menambang diminta memberi kontribusi maksimal. “Masa’ kami cuma dapat debu. Mereka melintas di jalan desa. Mestinya ada pemasukan maksimal ke desa. Kami sudah menderita.”

Perusahaan Janji Ganti Rugi

Dirut PT Borneo Mandiri Prima Energi, Bambang Budiono kepada Radar Banjarmasin menegaskan. Dia pasti akan mengganti rugi warga sesuai perjanjian awal.

“Tapi batu kami ditahan. Bagaimana bisa bayar? Perjanjian, kalau ke luar batu baru dibayar,” ujarnya.

Bambang mengatakan, tambang yang mereka garap adalah IUP milik PT Sumber Alam Inti Mandiri. Izin daerah yang diterbitkan pada 2015 silam. Luas konsesi sekitar 30 hektare.

Mereka menggarap atas persetujuan warga. Pertama yang direlokasi adalah masjid. Kemudian rumah-rumah, juga kuburan.

Sama seperti tambang-tambang lain, proses ganti rugi, uang debu dan lainnya dikucurkannya ke desa. Kisah Jumadi dan Suharti akunya berada di jalur yang berbeda.

Jumadi awalnya memang tidak kena ganti rugi. Baru-baru saja dilakukan nego. Karena bibir tambang mulai mendekat ke rumahnya. Berbeda dengan keterangan Jumadi, Bambang mengaku dealnya sekitar Rp650 juta. Sudah dibayar Rp400 juta.

“Kami dimediasi oleh Polsek. Juga ada Babinsa, Kades, ada semua,” akunya.

Bambang meminta, Jumadi dan kawan-kawannya bijaksana. “Saya dengar Jumadi sudah bikin rumah di Sekapuk. Ya, tinggal di sana saja dulu. Jangan di rumah lagi (yang dekat lubang),” serunya.

Dia juga meminta Jumadi mengizinkan pohon kelapa yang sudah condong di belakang rumah bisa mereka tebang. Pasalnya sebagian lahan sudah diganti rugi. “Nanti kalau rubuh kami yang salah. Padahal kan sudah setengah kami bayar lahannya.”

Kepada Suharti dia saran untuk mencari lahan sesuai kebijakan awal. Kisaran Rp50 ribu se meter. “Kami sudah hitung. Tanah di sana kisaran itu. Ya, kalau mau cari di kota pasti mahal,” ucapnya.

Bambang menekankan, tambang mereka lebih banyak membawa pundi-pundi rupiah. “Tanya saja yang sudah diganti rugi. Kaya-kaya mereka sekarang.”

Saat ini deposit tambang sebutnya sekitar 300 ribu metrik ton. Batu bara mereka angkut ke pelabuhan di Desa Bunati. Dia berkali-kali meminta jalan ke luar tambang dibuka, supaya batu bisa diangkut.

Sekadar diketahui, owner PT BMPE adalah R Dwidjono Putrohadi Sutopo mantan Kadis Lingkungan Hidup Tanah Bumbu tahun 2011 – 2016. Bambang adalah adik kandungnya. Dwijono ditahan Kejagung awal September tadi atas dugaan suap perizinan.

Kadis Lingkungan Hidup Tanah Bumbu, Mahriadi saat ditelepon mengaku akan turun ke lapangan segera. “Itu benar sudah dimediasi Polsek. Nanti kami ke lapangan untuk analisa lingkungannya,” ujarnya.

Regulasi Tambang dan Sawit Harus Dibenahi

Anggota DPRD Tanah Bumbu Fawahisah Mahabatan kepada Radar Banjarmasin meminta pemerintah memperbaiki regulasi tambang dan sawit. “Tidak membawa banyak keuntungan kepada warga. Kita menderita debu dan banjir,” tegasnya.

Serunya, tidak ada lagi izin tambang dan sawit di Tanah Bumbu. Dan yang sudah jalan mesti diatur ulang. Agar memberikan dampak yang besar kepada rakyat.

“Kami berkali-kali mau ke lapangan. Tapi tahu sendiri. Bagaimana di Dewan (mekanisme voting). Padahal hak kita kan mengawasi, tidak perlulah minta izin ini dan itu,” tegasnya.

Harapnya, pemerintah daerah berani. “Jangan hanya di tingkat lokal. Perjuangkan sampai ke meja nasional. Ini masalah sudah bertahun. Alam kita sudah sekarat.”

Selama ini kata Fawa, kekayaan alam dikeruk secara massif. Tapi yang dirasakan warga hanya dampak lingkungannya. Desa Sungai Danau jadi saksi bisu. Dulu perputaran uang tinggi, kini berjejer ruko dengan tulisan: dijual.

“Saya mendesak Bupati untuk berdiri di belakang rakyat. Membela hak-hak mereka,” tegasnya.

Apa yang terjadi di Tanah Bumbu beber Fawa adalah dampak dari perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Atau dua-duanya menjelma jadi satu kesatuan. (zal/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/