alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Selasa, 17 Mei 2022

Insentif Nakes Masih Menunggak

BANJARMASIN – Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel mengungkap daerah yang belum membayarkan atau menunggak pembayaran insentif tenaga kesehatan Covid-19 Kalsel. Dari sejumlah daerah itu total tunggakan mencapai Rp13,9 miliar.

Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp6 miliar, Hulu Sungai Tengah Rp2,8 miliar, Kota Banjarmasin Rp 750 juta dan Banjarbaru yang paling banyak. Nilainya sebesar Rp4,2 miliar.

Jelang tutup tahun anggaran 2021, Kepala BPKP Kalsel, Rudy Maharani Harahap berharap pemerintah daerah agar segera melunasi insentif nakes ini. “Sisa tunggakan cukup besar, nilainya mencapai Rp13,9 miliar, kami harapkan bisa dituntaskan sebelum tutup buku APBD tahun anggaran 2021 ini,” harapnya.

Dia membeberkan, tunggakan nakes di Banjarbaru bahkan sejak Januari hingga Agustus tadi. “Ini sesuai data dari hasi inputan innakes melalui website Kemenkes,” sebut Rudy.

Dia memaparkan, pembayaran tunggakan insentif nakes terjadi kenaikan di beberapa daerah. Salah satunya nakes di Pemprov yang nilainya mencapai Rp18,1 miliar.

Selain pemprov daerah yang mengalami peningkatan datang dari HST Rp2,8 miliar, Kotabaru Rp622 juta lebih, dan Tabalong sebesar Rp1,9 miliar. “Total tagihan nakes se Kalsel tahun 2021 sebesar Rp153 miliar lebih. Sementara pembayaran sebesar Rp139 miliar lebih. Masih tersisa empat daerah yang belum tuntas,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, M Muslim mengatakan, insentif nakes di bawah kewenangan pemprov menjadi atensi pihaknya. Tunggakan yang sempat terjadi lalu karena data yang masuk belum valid. “Anggarannya ada. Hanya karena soal datanya saja. Kami tak pernah melambatkan pembayaran kalau sudah clear semua,” katanya. (mof/by/ran)

BANJARMASIN – Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel mengungkap daerah yang belum membayarkan atau menunggak pembayaran insentif tenaga kesehatan Covid-19 Kalsel. Dari sejumlah daerah itu total tunggakan mencapai Rp13,9 miliar.

Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp6 miliar, Hulu Sungai Tengah Rp2,8 miliar, Kota Banjarmasin Rp 750 juta dan Banjarbaru yang paling banyak. Nilainya sebesar Rp4,2 miliar.

Jelang tutup tahun anggaran 2021, Kepala BPKP Kalsel, Rudy Maharani Harahap berharap pemerintah daerah agar segera melunasi insentif nakes ini. “Sisa tunggakan cukup besar, nilainya mencapai Rp13,9 miliar, kami harapkan bisa dituntaskan sebelum tutup buku APBD tahun anggaran 2021 ini,” harapnya.

Dia membeberkan, tunggakan nakes di Banjarbaru bahkan sejak Januari hingga Agustus tadi. “Ini sesuai data dari hasi inputan innakes melalui website Kemenkes,” sebut Rudy.

Dia memaparkan, pembayaran tunggakan insentif nakes terjadi kenaikan di beberapa daerah. Salah satunya nakes di Pemprov yang nilainya mencapai Rp18,1 miliar.

Selain pemprov daerah yang mengalami peningkatan datang dari HST Rp2,8 miliar, Kotabaru Rp622 juta lebih, dan Tabalong sebesar Rp1,9 miliar. “Total tagihan nakes se Kalsel tahun 2021 sebesar Rp153 miliar lebih. Sementara pembayaran sebesar Rp139 miliar lebih. Masih tersisa empat daerah yang belum tuntas,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, M Muslim mengatakan, insentif nakes di bawah kewenangan pemprov menjadi atensi pihaknya. Tunggakan yang sempat terjadi lalu karena data yang masuk belum valid. “Anggarannya ada. Hanya karena soal datanya saja. Kami tak pernah melambatkan pembayaran kalau sudah clear semua,” katanya. (mof/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/