alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Drama Pembongkaran Baliho Bando, Pemukulan Dilaporkan ke Mapolresta

 

Kerabat pemilik papan reklame yang dibongkar Satpol PP sempat dipukul. Terlepas dari insiden itu, posisi Pemko Banjarmasin dalam masalah ini sulit digugat.
///
BANJARMASIN – Jumat (29/10) menjelang tengah malam, Jalan Ahmad Yani kilometer dua ditutup. Arus lalu lintas dialihkan selama baliho bando yang melintang tak jauh dari pertigaan Jalan Kuripan itu dibongkar.

Tiba-tiba saja muncul kegaduhan. Terdengar seorang perempuan berteriak histeris. Saat seorang pria saling dorong dengan Satpol PP yang sedang berjaga.

Kondisi yang gelap membuat tak jelas, apa sebenarnya pemicu keributan singkat itu.

Pantauan Radar Banjarmasin, di tengah kerumunan, sebelum insiden itu, terdengar bunyi selang gas terlepas. Diduga ada yang coba mematikan alat las secara paksa.

Belakangan diketahui, lelaki yang terjatuh itu bernama Ferdi, keluarga dari pemilik papan reklame yang sedang dibongkar. Dia kemudian diamankan ke pos polantas terdekat.

“Kamu siapa? Ngapain ke sana. Berbahaya! Orang lagi menertibkan, kamu malah nekat,” tuding seorang petugas yang mengamankan Ferdi.

“Kalau kamu tertimpa baliho bagaimana? Aneh-aneh saja kamu ini,” cecarnya.

Ferdi menjawab, ia datang untuk menanyakan di mana surat perintah pembongkaran.

Surat yang dicari tak tampak, malah wajahnya yang kena pukul.

“Lalu, siapa tadi yang memukul saya!” tanya Ferdi seraya menunjuk baret kemerahan di pipi kanannya.

“Saya tidak terima! Akan saya laporkan!” ancamnya.

Aparat gabungan itu hanya coba meyakinkan Ferdi, bahwa prosedur penertiban sudah dipenuhi. Mereka hanya menjalankan tugas.

Kembali ke lokasi pembongkaran, kegaduhan kembali terjadi. Perempuan yang tadi berteriak, berkeras ingin menerobos barikade Satpol PP.

Sebuah kesia-siaan. Langkahnya selalu terhenti. Dia kemudian beradu mulut dengan Pol PP wanita yang sedang bertugas.
Nama perempuan itu Eva, dia kakak dari pria yang dipukul tadi.

Ketika diwawancara, Ferdi enggan menceritakan mengapa wajahnya sampai dipukul.

Ia hanya menegaskan tujuan kedatangannya. “Surat perintah pembongkaran tidak ada, pemberitahuan pembongkaran juga tidak ada,” tegasnya.

Disinggung mengenai surat peringatan (SP) yang sudah berkali-kali dilayangkan pemko, Ferdi mengaku tak tahu. Ia kemudian menyerahkan urusan wawancara ini kepada kakaknya.

“Kami tak menerima adanya surat pembongkaran. Saat ditanyakan mana surat perintahnya, malah adik saya dipukul,” beber Eva.
Soal SP, dia membenarkan telah menerimanya. Tapi dalam pandangannya, status keberadaan baliho bando di jalan protokol itu belum jelas. Masih berpolemik.

Dia juga berpegang pada hasil musyawarah dengan pemko beberapa waktu lalu. Bahwa reklame takkan dibongkar, kecuali kontrak dengan para pemasang iklan telah habis.

“Soal ini juga dirapatkan di DPRD. Dewan kota sudah meminta pembongkaran ditunda. Intinya kami keberatan,” tegasnya.
Dikonfirmasi, ketua satgas penertiban, Doyo Pudjadi menegaskan, polemik ini sudah usai. Tinggal masalah eksekusi.

Pihaknya mengacu pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang inkracht. Bahwa baliho bando di Jalan Ahmad Yani melanggar peraturan yang berlaku.

Yaitu Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2010, Perda Nomor 16 Tahun 2014, dan Perwali Nomor 54 Tahun 2021 yang merupakan pembaharuan dari Perwali Nomor 23 tahun 2016.

Terakhir, Doyo mengingatkan tentang hasil penyelidikan Ditreskrimum Polda Kalsel. Berkebalikan dengan tuduhan pengusaha periklanan, bahwa tak ada unsur pidana dari pembongkaran baliho tahun 2020 lalu.

“Maka penurunan bando-bando yang melintang ini harus dilanjutkan. Dan prosedurnya sudah benar melalui SP 1, 2 dan 3,” jelasnya.

“Pembongkaran juga sudah diketahui dan seizin wali kota,” tambah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin itu.

Disebutkannya, ada 10 baliho bando di kawasan Ahmad Yani yang bakal diturunkan secara bergantian. Pembongkaran dilakukan pihak ketiga secara profesional.

“Kami targetkan dalam 10 hari pembongkaran bisa selesai. Material bongkaran akan diamankan. Bila pemilik ingin mengambilnya, silakan,” ujarnya.

Senada dengan Doyo, Jaksa di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Wayan Suteja yang malam itu berhadir sebelum pembongkaran dimulai.
Menurutnya, pemko sudah benar. “Sudah ditetapkan melalui putusan PTUN sejak tahun 2018. Prosesnya panjang, hingga baru sekarang bisa ditertibkan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin menjamin, tahun depan akan dilanjutkan dengan pembongkaran baliho bando di luar Jalan Ahmad Yani.

“Total ada 14 titik. Sepuluh titik di Ahmad Yani dan empat titik tersebar di jalan-jalan lainnya. Secepatnya ada tindakan serupa, agar ada kesamaan di mata hukum,” tutupnya.

Mengingatkan pembaca, pada 19 Juni 2020, eksekusi baliho bando dimulai. Tapi Kepala Satpol PP saat itu, Ichwan Noor Chalik dilaporkan pengusaha reklame ke Polda Kalsel dengan tuduhan perusakan.

Seiring waktu, perkara itu dihentikan. Surat penjelasan dari Ditreskrimum itulah yang meyakinkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina untuk meneruskan pembongkaran ini.

Pemukulan Dilaporkan ke Mapolresta

Tak jauh dari pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kuripan, Winardi Sethiono tampak mondar-mandir.

Dia adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Indonesia (APPSI) Kalsel. Sesekali ia berbicara di teleponnya.

Sesekali mendatangi aparat gabungan yang sedang berjaga.

Kepada media, Winardi mengaku menyayangkan pembongkaran itu. Diceritakannya, setelah menerima surat peringatan pembongkaran, APPSI telah membalasnya dengan surat keberatan. Yang ternyata dicueki, hingga eksekusi tetap dilangsungkan.

Perihal kegaduhan di mana seorang pria bernama Ferdi sempat dipukul, Winardi menuding pemukulnya adalah orang luar.

“Mungkin didatangkan oleh kepala Satpol PP,” duganya, Sabtu (30/10).

Malam itu, Ferdi langsung menuju Rumah Sakit Ulin untuk divisum. Lalu melapor ke Polresta Banjarmasin. “Saya yang menyuruhnya,” tambahnya.

Perihal kabar bahwa Ferdi sengaja melepas selas gas pengelas saat pembongkaran berlangsung, Winardi membantahnya.

“Tidak ada melepas, cuma memegang saja. Karena ia meminta jangan dibongkar dulu,” kisahnya.

Ditambahkannya, Ferdi adalah sosok pendiam. Tak mungkin mencari keributan. Ia hanya datang untuk mencari surat perintah pembongkaran, tapi malah menjadi bulan-bulanan.

“Ia tidak ngamuk-ngamuk. Cuma bertanya surat perintahnya dari siapa. Tapi didorong petugas, dipukul dan ditendang. Menurut saya itu arogan,” kecamnya.

Selain melaporkan insiden pemukulan, Winardi juga berjanji akan membawa perkara ini ke PTUN.

Perihal protes dan ancaman Winardi, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin tak ambil pusing.

“Bila ada yang melayangkan protes, silakan saja. Itu hak mereka,” ujarnya kemarin (31/10). “Tapi penertiban tetap berjalan karena wali kota menugaskan kami untuk itu,” sambungnya.

Perihal tuduhan pemukulan dilakukan orangnya, ia menyilakan kepolisian menyelidikinya.

“Saya juga mendengar sudah dilaporkan. Saya serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Ikuti saja prosesnya nanti,” pungkasnya. (war/fud/ema) 

 

Kerabat pemilik papan reklame yang dibongkar Satpol PP sempat dipukul. Terlepas dari insiden itu, posisi Pemko Banjarmasin dalam masalah ini sulit digugat.
///
BANJARMASIN – Jumat (29/10) menjelang tengah malam, Jalan Ahmad Yani kilometer dua ditutup. Arus lalu lintas dialihkan selama baliho bando yang melintang tak jauh dari pertigaan Jalan Kuripan itu dibongkar.

Tiba-tiba saja muncul kegaduhan. Terdengar seorang perempuan berteriak histeris. Saat seorang pria saling dorong dengan Satpol PP yang sedang berjaga.

Kondisi yang gelap membuat tak jelas, apa sebenarnya pemicu keributan singkat itu.

Pantauan Radar Banjarmasin, di tengah kerumunan, sebelum insiden itu, terdengar bunyi selang gas terlepas. Diduga ada yang coba mematikan alat las secara paksa.

Belakangan diketahui, lelaki yang terjatuh itu bernama Ferdi, keluarga dari pemilik papan reklame yang sedang dibongkar. Dia kemudian diamankan ke pos polantas terdekat.

“Kamu siapa? Ngapain ke sana. Berbahaya! Orang lagi menertibkan, kamu malah nekat,” tuding seorang petugas yang mengamankan Ferdi.

“Kalau kamu tertimpa baliho bagaimana? Aneh-aneh saja kamu ini,” cecarnya.

Ferdi menjawab, ia datang untuk menanyakan di mana surat perintah pembongkaran.

Surat yang dicari tak tampak, malah wajahnya yang kena pukul.

“Lalu, siapa tadi yang memukul saya!” tanya Ferdi seraya menunjuk baret kemerahan di pipi kanannya.

“Saya tidak terima! Akan saya laporkan!” ancamnya.

Aparat gabungan itu hanya coba meyakinkan Ferdi, bahwa prosedur penertiban sudah dipenuhi. Mereka hanya menjalankan tugas.

Kembali ke lokasi pembongkaran, kegaduhan kembali terjadi. Perempuan yang tadi berteriak, berkeras ingin menerobos barikade Satpol PP.

Sebuah kesia-siaan. Langkahnya selalu terhenti. Dia kemudian beradu mulut dengan Pol PP wanita yang sedang bertugas.
Nama perempuan itu Eva, dia kakak dari pria yang dipukul tadi.

Ketika diwawancara, Ferdi enggan menceritakan mengapa wajahnya sampai dipukul.

Ia hanya menegaskan tujuan kedatangannya. “Surat perintah pembongkaran tidak ada, pemberitahuan pembongkaran juga tidak ada,” tegasnya.

Disinggung mengenai surat peringatan (SP) yang sudah berkali-kali dilayangkan pemko, Ferdi mengaku tak tahu. Ia kemudian menyerahkan urusan wawancara ini kepada kakaknya.

“Kami tak menerima adanya surat pembongkaran. Saat ditanyakan mana surat perintahnya, malah adik saya dipukul,” beber Eva.
Soal SP, dia membenarkan telah menerimanya. Tapi dalam pandangannya, status keberadaan baliho bando di jalan protokol itu belum jelas. Masih berpolemik.

Dia juga berpegang pada hasil musyawarah dengan pemko beberapa waktu lalu. Bahwa reklame takkan dibongkar, kecuali kontrak dengan para pemasang iklan telah habis.

“Soal ini juga dirapatkan di DPRD. Dewan kota sudah meminta pembongkaran ditunda. Intinya kami keberatan,” tegasnya.
Dikonfirmasi, ketua satgas penertiban, Doyo Pudjadi menegaskan, polemik ini sudah usai. Tinggal masalah eksekusi.

Pihaknya mengacu pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang inkracht. Bahwa baliho bando di Jalan Ahmad Yani melanggar peraturan yang berlaku.

Yaitu Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2010, Perda Nomor 16 Tahun 2014, dan Perwali Nomor 54 Tahun 2021 yang merupakan pembaharuan dari Perwali Nomor 23 tahun 2016.

Terakhir, Doyo mengingatkan tentang hasil penyelidikan Ditreskrimum Polda Kalsel. Berkebalikan dengan tuduhan pengusaha periklanan, bahwa tak ada unsur pidana dari pembongkaran baliho tahun 2020 lalu.

“Maka penurunan bando-bando yang melintang ini harus dilanjutkan. Dan prosedurnya sudah benar melalui SP 1, 2 dan 3,” jelasnya.

“Pembongkaran juga sudah diketahui dan seizin wali kota,” tambah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin itu.

Disebutkannya, ada 10 baliho bando di kawasan Ahmad Yani yang bakal diturunkan secara bergantian. Pembongkaran dilakukan pihak ketiga secara profesional.

“Kami targetkan dalam 10 hari pembongkaran bisa selesai. Material bongkaran akan diamankan. Bila pemilik ingin mengambilnya, silakan,” ujarnya.

Senada dengan Doyo, Jaksa di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Wayan Suteja yang malam itu berhadir sebelum pembongkaran dimulai.
Menurutnya, pemko sudah benar. “Sudah ditetapkan melalui putusan PTUN sejak tahun 2018. Prosesnya panjang, hingga baru sekarang bisa ditertibkan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin menjamin, tahun depan akan dilanjutkan dengan pembongkaran baliho bando di luar Jalan Ahmad Yani.

“Total ada 14 titik. Sepuluh titik di Ahmad Yani dan empat titik tersebar di jalan-jalan lainnya. Secepatnya ada tindakan serupa, agar ada kesamaan di mata hukum,” tutupnya.

Mengingatkan pembaca, pada 19 Juni 2020, eksekusi baliho bando dimulai. Tapi Kepala Satpol PP saat itu, Ichwan Noor Chalik dilaporkan pengusaha reklame ke Polda Kalsel dengan tuduhan perusakan.

Seiring waktu, perkara itu dihentikan. Surat penjelasan dari Ditreskrimum itulah yang meyakinkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina untuk meneruskan pembongkaran ini.

Pemukulan Dilaporkan ke Mapolresta

Tak jauh dari pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kuripan, Winardi Sethiono tampak mondar-mandir.

Dia adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Indonesia (APPSI) Kalsel. Sesekali ia berbicara di teleponnya.

Sesekali mendatangi aparat gabungan yang sedang berjaga.

Kepada media, Winardi mengaku menyayangkan pembongkaran itu. Diceritakannya, setelah menerima surat peringatan pembongkaran, APPSI telah membalasnya dengan surat keberatan. Yang ternyata dicueki, hingga eksekusi tetap dilangsungkan.

Perihal kegaduhan di mana seorang pria bernama Ferdi sempat dipukul, Winardi menuding pemukulnya adalah orang luar.

“Mungkin didatangkan oleh kepala Satpol PP,” duganya, Sabtu (30/10).

Malam itu, Ferdi langsung menuju Rumah Sakit Ulin untuk divisum. Lalu melapor ke Polresta Banjarmasin. “Saya yang menyuruhnya,” tambahnya.

Perihal kabar bahwa Ferdi sengaja melepas selas gas pengelas saat pembongkaran berlangsung, Winardi membantahnya.

“Tidak ada melepas, cuma memegang saja. Karena ia meminta jangan dibongkar dulu,” kisahnya.

Ditambahkannya, Ferdi adalah sosok pendiam. Tak mungkin mencari keributan. Ia hanya datang untuk mencari surat perintah pembongkaran, tapi malah menjadi bulan-bulanan.

“Ia tidak ngamuk-ngamuk. Cuma bertanya surat perintahnya dari siapa. Tapi didorong petugas, dipukul dan ditendang. Menurut saya itu arogan,” kecamnya.

Selain melaporkan insiden pemukulan, Winardi juga berjanji akan membawa perkara ini ke PTUN.

Perihal protes dan ancaman Winardi, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin tak ambil pusing.

“Bila ada yang melayangkan protes, silakan saja. Itu hak mereka,” ujarnya kemarin (31/10). “Tapi penertiban tetap berjalan karena wali kota menugaskan kami untuk itu,” sambungnya.

Perihal tuduhan pemukulan dilakukan orangnya, ia menyilakan kepolisian menyelidikinya.

“Saya juga mendengar sudah dilaporkan. Saya serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Ikuti saja prosesnya nanti,” pungkasnya. (war/fud/ema) 

Most Read

Artikel Terbaru

/