alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Saturday, 28 May 2022

Nasib Guru Honor Tak Lulus Seleksi PPPK Tahap Satu, Berharap Ada Pelatihan Peningkatan Mutu Guru

Menjadi guru honor perlu kesabaran dan niat yang tulus. Karena tuntutan pekerjaan terkadang tak sebanding dengan penghasilan. Ketika seleksi CPNS atau PPPK dibuka, harusnya pemerintah memfasilitasi para guru dalam hal peningkatan mutu.

  JAMALUDDIN, Barabai

Ruang kelas 2 SDN Limbar jam menunjukkan pukul 08.30 Wita. Rizky Fauzi Rahman (32) meminta muridnya untuk berdoa bersama. Sambil menengadahkan kedua tangan, mereka serentak mambaca surah Al-Fatihah. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Doa tadi mengawali proses belajar mengajar. Pandangan 7 orang siswa tertuju pada papan tulis kayu di depan. Mereka belajar tentang cara menghitung ruas bangun datar persegi dan persegi panjang. 30 menit berlalu, Rizky meminta muridnya mengumpulkan tugas yang diberikan hari sebelumnya.

Di SDN Limbar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Hulu Sungai Tengah (HST) Rizky menjadi guru sekaligus wali kelas. Pria lulusan STKIP PGRI Banjarmasin tahun 2012 ini satu dari ratusan guru yang sedang berjuang memperbaiki nasib. Ia mengikuti seleksi guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ditemui di ruang kelas, Selasa (12/10) Rizky membagikan pengalamannya. Ayah satu orang anak ini pertama menjadi guru dimulai tahun 2008, saat itu dia manjadi guru honor di SDN Mahela, Batang Alai Selatan. Mengampu pelajaran Bahasa Inggris.

Dia mengabdi di sekolah tersebut hingga April 2021. “Kalau dihitung lebih 13 tahun. Sekarang saya dimutasi ke SDN Limbar terhitung bulan April tadi,” ujarnya.

Dalam kurun waktu 13 tahun, Rizky lima kali ikut seleksi PNS dan PPPK. Semua dilewati semata-mata agar nasibnya berubah. Tes pertama yang diikuti tahun 2014, dia mendaftar  untuk formasi guru Bahasa Inggris di SMKN 1 Hulu Sungai Utara. Dia tidak berhasil, karena tidak lulus.

Persaingan dirasa berat, di tahun yang sama Rizky mengambil paket penyetaraan pendidikan. Ia mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Lambung Mangkurat. Tahun 2015 penyetaraan selesai.

Kemudian di tahun 2018 ada peluang CPNS guru sekolah dasar. Dia kembali mengikuti tes di Kabupaten Tanah Laut. Lagi-lagi tidak lulus. Kala itu jumlah pelamar 60 orang, namun saat tes kompetensi dasar banyak yang gugur. “Saya gugur di tahap kedua,” kenangnya.

Usahanya tak berhenti sampai disitu. Rizky terus mencoba dan belajar dari kesalahan. Nasibnya berubah di tahun 2018 setelah dia dinyatakan lulus seleksi guru kontrak yang digaji pemerintah HST. Tugas pertama jadi guru kontrak yakni menjadi wali kelas di SDN Mahela.

Pada tahun 2019, rekrutmen CPNS dibuka lagi. Di SDN Mahela tempat Rizky mengajar, diperlukan 1 guru PNS. Rizky bersaing dengan 3 pelamar lain. “Ada 4 orang mendaftar, 3 perempuan 1 laki-laki,” ceritanya. Setelah mengikuti tes kompetensi dasar, Rizky dan seorang pesaingnya dinyatakan lulus.

Sayangnya langkah Rizky terhenti di tes kedua yaitu tes kompetensi bidang. Dia kalah jumlah skor dengan pesaingnya. “Saya skornya 225 sedangkan dia 230,” Kata warga Kelurahan Barabai Darat itu.

Terakhir, dia baru saja mengikuti tes PPPK bulan Agustus 2021. Formasi yang dipilih guru sekolah dasar di SDN Mahela. Hasil seleksi tahap satu, lagi-lagi Rizky dinyatakan tidak lulus.

Rizky sempat kecewa karena di tahun ini dia tidak bisa memilih formasi di sekolah yang diinginkan. “Karena data saya masih terkunci di SDN Mahela, padahal saya bulan april sudah di mutasi ke SDN Limbar. Ternyata data yang diambil pemerintah itu di tahun 2020,” kesalnya.

Padahal di SDN Mahela formasi yang tersedia hanya satu orang. Sedangkan di sekolah SDN Limbar yang Rizky inginkan ada tiga formasi. Peluangnya jauh lebih besar, di tambah guru-guru di SDN Limbar banyak yang tidak linier. “Kalau guru SD ya harus lulusan pendidikan guru SD. Tidak boleh jurusan lain,” jelasnya.

Selanjutnya Rizky akan mengikuti seleksi PPPK tahap dua. Dia berharap data di sistem Dapodik sudah berganti sehingga bisa melamar di SDN Limbar. “Saya sangat optimis bisa lulus di tahap dua ini,” tandasnya.

Data Dinas Pendidikan HST menyebut ada 504 formasi guru SD untuk PPPK. Dari jumlah itu, 176 guru dinyatakan lulus tahap satu, dan 328 belum lulus.

Banyak guru yang tidak lulus karena minimnya perhatian Dinas Pendidikan setempat untuk melaksanakan pelatihan peningkatan mutu dan kompetensi guru. Selama ini tidak ada pelatihan atau try out untuk persiapan seleksi PPPK di HST.

“Saya iri dengan daerah lain, mereka dapat pelatihan dan ilmu sebelum seleksi,” ucapnya.

Dia berharap pemerintah daerah rutin melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan mutu guru, utamanya guru yang sudah puluhan tahun mengajar. “Kalau kita ikut les jelas harus bayar sendiri,” pungkasnya.

Padahal jika guru lulus seleksi PPPK kesejahteraan mereka dapat meningkat. Dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2020 gaji guru PPPK dijelaskan. Untuk golongan I sebanyak Rp 1,7 juta sampai Rp 2,6 juta. Sedangkan golongan terakhir atau golongan XVII Rp 4,1 juta sampai Rp 6,7 juta.

Plt Kepala Dinas Pendidikan HST Muhammad Anhar mengakui jika banyak kompetensi guru di bawah standar. Untuk itu pihaknya merancang akan melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) High Order Thinking (HOT).

“Karakter pendidik di HST ini tidak bisa ditekan dengan berbagai macam program. Ini menjadi perhatian dan pemikiran bagi kami, agar guru-guru tangguh kami ciptakan satu program HOT,” jelasnya belum lama tadi.

Soal nasib guru yang nantinya tidak lulus seleksi PPPK hingga tahap ketiga atau terakhir, pihaknya akan memetakan kembali para guru berdasarkan kompetensi yang ada. Karena mereka masih termasuk guru kontrak pemerintah daerah.  Anhar menegaskan saat ini pendidikan sudah masuk era perubahan ke arah digitalisasi.

“Kita masih melakukan hal yang sama untuk sesuatu yang berbeda. Jelas tidak bisa, kita harus melakuakn hal beda agar dapat hasil yang beda juga,” tandasnya. (*)

 

Menjadi guru honor perlu kesabaran dan niat yang tulus. Karena tuntutan pekerjaan terkadang tak sebanding dengan penghasilan. Ketika seleksi CPNS atau PPPK dibuka, harusnya pemerintah memfasilitasi para guru dalam hal peningkatan mutu.

  JAMALUDDIN, Barabai

Ruang kelas 2 SDN Limbar jam menunjukkan pukul 08.30 Wita. Rizky Fauzi Rahman (32) meminta muridnya untuk berdoa bersama. Sambil menengadahkan kedua tangan, mereka serentak mambaca surah Al-Fatihah. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Doa tadi mengawali proses belajar mengajar. Pandangan 7 orang siswa tertuju pada papan tulis kayu di depan. Mereka belajar tentang cara menghitung ruas bangun datar persegi dan persegi panjang. 30 menit berlalu, Rizky meminta muridnya mengumpulkan tugas yang diberikan hari sebelumnya.

Di SDN Limbar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Hulu Sungai Tengah (HST) Rizky menjadi guru sekaligus wali kelas. Pria lulusan STKIP PGRI Banjarmasin tahun 2012 ini satu dari ratusan guru yang sedang berjuang memperbaiki nasib. Ia mengikuti seleksi guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ditemui di ruang kelas, Selasa (12/10) Rizky membagikan pengalamannya. Ayah satu orang anak ini pertama menjadi guru dimulai tahun 2008, saat itu dia manjadi guru honor di SDN Mahela, Batang Alai Selatan. Mengampu pelajaran Bahasa Inggris.

Dia mengabdi di sekolah tersebut hingga April 2021. “Kalau dihitung lebih 13 tahun. Sekarang saya dimutasi ke SDN Limbar terhitung bulan April tadi,” ujarnya.

Dalam kurun waktu 13 tahun, Rizky lima kali ikut seleksi PNS dan PPPK. Semua dilewati semata-mata agar nasibnya berubah. Tes pertama yang diikuti tahun 2014, dia mendaftar  untuk formasi guru Bahasa Inggris di SMKN 1 Hulu Sungai Utara. Dia tidak berhasil, karena tidak lulus.

Persaingan dirasa berat, di tahun yang sama Rizky mengambil paket penyetaraan pendidikan. Ia mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Lambung Mangkurat. Tahun 2015 penyetaraan selesai.

Kemudian di tahun 2018 ada peluang CPNS guru sekolah dasar. Dia kembali mengikuti tes di Kabupaten Tanah Laut. Lagi-lagi tidak lulus. Kala itu jumlah pelamar 60 orang, namun saat tes kompetensi dasar banyak yang gugur. “Saya gugur di tahap kedua,” kenangnya.

Usahanya tak berhenti sampai disitu. Rizky terus mencoba dan belajar dari kesalahan. Nasibnya berubah di tahun 2018 setelah dia dinyatakan lulus seleksi guru kontrak yang digaji pemerintah HST. Tugas pertama jadi guru kontrak yakni menjadi wali kelas di SDN Mahela.

Pada tahun 2019, rekrutmen CPNS dibuka lagi. Di SDN Mahela tempat Rizky mengajar, diperlukan 1 guru PNS. Rizky bersaing dengan 3 pelamar lain. “Ada 4 orang mendaftar, 3 perempuan 1 laki-laki,” ceritanya. Setelah mengikuti tes kompetensi dasar, Rizky dan seorang pesaingnya dinyatakan lulus.

Sayangnya langkah Rizky terhenti di tes kedua yaitu tes kompetensi bidang. Dia kalah jumlah skor dengan pesaingnya. “Saya skornya 225 sedangkan dia 230,” Kata warga Kelurahan Barabai Darat itu.

Terakhir, dia baru saja mengikuti tes PPPK bulan Agustus 2021. Formasi yang dipilih guru sekolah dasar di SDN Mahela. Hasil seleksi tahap satu, lagi-lagi Rizky dinyatakan tidak lulus.

Rizky sempat kecewa karena di tahun ini dia tidak bisa memilih formasi di sekolah yang diinginkan. “Karena data saya masih terkunci di SDN Mahela, padahal saya bulan april sudah di mutasi ke SDN Limbar. Ternyata data yang diambil pemerintah itu di tahun 2020,” kesalnya.

Padahal di SDN Mahela formasi yang tersedia hanya satu orang. Sedangkan di sekolah SDN Limbar yang Rizky inginkan ada tiga formasi. Peluangnya jauh lebih besar, di tambah guru-guru di SDN Limbar banyak yang tidak linier. “Kalau guru SD ya harus lulusan pendidikan guru SD. Tidak boleh jurusan lain,” jelasnya.

Selanjutnya Rizky akan mengikuti seleksi PPPK tahap dua. Dia berharap data di sistem Dapodik sudah berganti sehingga bisa melamar di SDN Limbar. “Saya sangat optimis bisa lulus di tahap dua ini,” tandasnya.

Data Dinas Pendidikan HST menyebut ada 504 formasi guru SD untuk PPPK. Dari jumlah itu, 176 guru dinyatakan lulus tahap satu, dan 328 belum lulus.

Banyak guru yang tidak lulus karena minimnya perhatian Dinas Pendidikan setempat untuk melaksanakan pelatihan peningkatan mutu dan kompetensi guru. Selama ini tidak ada pelatihan atau try out untuk persiapan seleksi PPPK di HST.

“Saya iri dengan daerah lain, mereka dapat pelatihan dan ilmu sebelum seleksi,” ucapnya.

Dia berharap pemerintah daerah rutin melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan mutu guru, utamanya guru yang sudah puluhan tahun mengajar. “Kalau kita ikut les jelas harus bayar sendiri,” pungkasnya.

Padahal jika guru lulus seleksi PPPK kesejahteraan mereka dapat meningkat. Dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2020 gaji guru PPPK dijelaskan. Untuk golongan I sebanyak Rp 1,7 juta sampai Rp 2,6 juta. Sedangkan golongan terakhir atau golongan XVII Rp 4,1 juta sampai Rp 6,7 juta.

Plt Kepala Dinas Pendidikan HST Muhammad Anhar mengakui jika banyak kompetensi guru di bawah standar. Untuk itu pihaknya merancang akan melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) High Order Thinking (HOT).

“Karakter pendidik di HST ini tidak bisa ditekan dengan berbagai macam program. Ini menjadi perhatian dan pemikiran bagi kami, agar guru-guru tangguh kami ciptakan satu program HOT,” jelasnya belum lama tadi.

Soal nasib guru yang nantinya tidak lulus seleksi PPPK hingga tahap ketiga atau terakhir, pihaknya akan memetakan kembali para guru berdasarkan kompetensi yang ada. Karena mereka masih termasuk guru kontrak pemerintah daerah.  Anhar menegaskan saat ini pendidikan sudah masuk era perubahan ke arah digitalisasi.

“Kita masih melakukan hal yang sama untuk sesuatu yang berbeda. Jelas tidak bisa, kita harus melakuakn hal beda agar dapat hasil yang beda juga,” tandasnya. (*)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/