alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Raperda APBD Kabupaten Batola TA 2022 Akan Dipelajari dan Dicermati Fraksi-Fraksi Dewan

MARABAHAN – DPRD Kabupaten Batola kembali menggelar Rapat Paripurna, Rabu (06/30). Rapat Paripurna DPRD ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 ini, dalam rangka penyampaian Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022.

Sidang paripurna yang terbuka untuk umum ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batola, M Agung Purnomo, dan Arfah. Serta dihadiri Wakil Bupati Batola Rahmadian Noor.

Wabup Rahmadian Noor dalam sambutan tertulis Bupati Noormiliyani, mengutarakan, Pemkab Batola akan tetap berupaya maksimal meningkatkan kinerja untuk mewujudkan Visi Batola Setara. Ia mengatakan, seiring penentuan prioritas dari program-program strategis yang dipandu KUA dan PPAS APBD Batola TA 2022 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tetap memperoleh alokasi secara khusus dibandingkan urusan pemerintahan lainnya.

Untuk nilai APBD yang diusulkan mencapai Rp1.025.449.556.951 atau turun 20,31 persen dibandingkan APBD Murni TA 2021. Total anggaran yang disampaikan ini meliputi Anggaran Pendapatan Rp99.449.556.951, sedangkan Anggaran Belanja Rp1.017.449.556.951 sehingga terjadi defisit Rp25.000.000.000.

Sedangkan Penerimaan Pembiayaan terdapat Rp33.000.000.000 dan Pengeluaran Pembiayaan Rp8.000.000.000 sehingga Pembiayaan Netto mencapai Rp25.000.000.000. Defisit Rp25.000.000.000 dikurangi Pembiayaan Netto Rp25.000.000.000 maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) diproyeksikan tidak ada atau kosong.

Dijelaskan, alokasi belanja masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dikelola Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD dan Dinas Sosial sebesar Rp580.744.479.286 (57,08 persen) dari total belanja APBD TA 2022.

Di samping itu lokasi anggaran belanja yang juga perlu dikedepankan terkait urusan pilihan bidang pertanian sebagai karakteristik daerah yang dikelola Distan TPH dan Disbunnak mencapai Rp22.427.979.716. Sedangkan alokasi untuk bidang ketahanan pangan yang dikelola DKPP mencapai Rp6.064.399.765.

Dengan demikian, sebutnya, alokasi belanja bidang pertanian dalam arti luas jika ditambah pembiayaan pengeluaran untuk pinjaman dana tanpa bunga pengadaan pupuk bersubsidi petani Rp8.000.000.000, dan alokasi belanja lainnnya untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan perdesaan, serta ditambah anggaran pengairan pada bidang urusan pekerjaan umum mencapai lebih Rp50.000.000.000.

“Kondisi ini menunjukan pemerintah daerah benar-benar tetap konsisten dengan mengedepankan upaya-upaya pencapaian Visi Batola Setara dan misi kedua yaitu peningkatan perekonomian masyarakat berbasis usaha di bidang pertanian secara luas,” papar Rahmadian Noor.

“Anggaran belanja juga dialokasikan bagi urusan pemerintahan wajib lainnya dan urusan pemerintahan fungsi penunjang, baik yang diproyeksikan pada pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, bidang sosial keagamaan, maupun dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya pada masyarakat direfleksikan sebagai upaya agar masyarakat memiliki kualitas ketaqwaan dan profesionalitas yang menjadi simpul utama dari benang merah proses pembangunan bertahap,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri Sidang Paripurna, M Agung Purnomo harapkan kepada semua Fraksi-Fraksi DPRD agar mempelajari dan mencermati Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 tersebut dalam rapat intern fraksi-fraksi. Persiapan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022. Akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini sesuai hasil Rapat Banmus DPRD.(bar)

MARABAHAN – DPRD Kabupaten Batola kembali menggelar Rapat Paripurna, Rabu (06/30). Rapat Paripurna DPRD ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 ini, dalam rangka penyampaian Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022.

Sidang paripurna yang terbuka untuk umum ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batola, M Agung Purnomo, dan Arfah. Serta dihadiri Wakil Bupati Batola Rahmadian Noor.

Wabup Rahmadian Noor dalam sambutan tertulis Bupati Noormiliyani, mengutarakan, Pemkab Batola akan tetap berupaya maksimal meningkatkan kinerja untuk mewujudkan Visi Batola Setara. Ia mengatakan, seiring penentuan prioritas dari program-program strategis yang dipandu KUA dan PPAS APBD Batola TA 2022 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tetap memperoleh alokasi secara khusus dibandingkan urusan pemerintahan lainnya.

Untuk nilai APBD yang diusulkan mencapai Rp1.025.449.556.951 atau turun 20,31 persen dibandingkan APBD Murni TA 2021. Total anggaran yang disampaikan ini meliputi Anggaran Pendapatan Rp99.449.556.951, sedangkan Anggaran Belanja Rp1.017.449.556.951 sehingga terjadi defisit Rp25.000.000.000.

Sedangkan Penerimaan Pembiayaan terdapat Rp33.000.000.000 dan Pengeluaran Pembiayaan Rp8.000.000.000 sehingga Pembiayaan Netto mencapai Rp25.000.000.000. Defisit Rp25.000.000.000 dikurangi Pembiayaan Netto Rp25.000.000.000 maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) diproyeksikan tidak ada atau kosong.

Dijelaskan, alokasi belanja masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dikelola Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD dan Dinas Sosial sebesar Rp580.744.479.286 (57,08 persen) dari total belanja APBD TA 2022.

Di samping itu lokasi anggaran belanja yang juga perlu dikedepankan terkait urusan pilihan bidang pertanian sebagai karakteristik daerah yang dikelola Distan TPH dan Disbunnak mencapai Rp22.427.979.716. Sedangkan alokasi untuk bidang ketahanan pangan yang dikelola DKPP mencapai Rp6.064.399.765.

Dengan demikian, sebutnya, alokasi belanja bidang pertanian dalam arti luas jika ditambah pembiayaan pengeluaran untuk pinjaman dana tanpa bunga pengadaan pupuk bersubsidi petani Rp8.000.000.000, dan alokasi belanja lainnnya untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan perdesaan, serta ditambah anggaran pengairan pada bidang urusan pekerjaan umum mencapai lebih Rp50.000.000.000.

“Kondisi ini menunjukan pemerintah daerah benar-benar tetap konsisten dengan mengedepankan upaya-upaya pencapaian Visi Batola Setara dan misi kedua yaitu peningkatan perekonomian masyarakat berbasis usaha di bidang pertanian secara luas,” papar Rahmadian Noor.

“Anggaran belanja juga dialokasikan bagi urusan pemerintahan wajib lainnya dan urusan pemerintahan fungsi penunjang, baik yang diproyeksikan pada pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, bidang sosial keagamaan, maupun dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya pada masyarakat direfleksikan sebagai upaya agar masyarakat memiliki kualitas ketaqwaan dan profesionalitas yang menjadi simpul utama dari benang merah proses pembangunan bertahap,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri Sidang Paripurna, M Agung Purnomo harapkan kepada semua Fraksi-Fraksi DPRD agar mempelajari dan mencermati Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 tersebut dalam rapat intern fraksi-fraksi. Persiapan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022. Akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini sesuai hasil Rapat Banmus DPRD.(bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/