alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 24 May 2022

PDAM Semakin Kekurangan Modal

BANJARBARU – Penyertaan modal untuk PDAM dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini, membuat perusahaan daerah yang melayani air bersih  harus bisa mandiri dalam mengembangkan jaringan leding.

Direktur Utama PDAM Intan Banjar Syaiful Anwar melalui Kepala Bagian Keuangan Asmaraning Muntiana mengatakan, dalam tiga tahun terakhir penyertaan modal yang mereka terima hanya dari Pemerintah Kota Banjarbaru.

Padahal, perusahaan daerah air minum ini memiliki tiga pemegang saham. Yakni, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan Pemerintah Provinsi Kalsel. PDAM Intan Banjar melayani dua wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

“Mungkin Pemkab Banjar dan Pemprov belum memberikan modal, karena menunggu status perubahan badan hukum PDAM Intan Banjar menjadi Perseroda,” ucap Asmaraning.

Karena undang-undang menginstruksikan PDAM Intan Banjar harus berubah jadi Perseroda. Perubahan ini sendiri sekarang masih dalam proses.

Perlu diketahui, Pemkab Banjar menjadi penyerta modal terbesar untuk PDAM Intan Banjar: sebesar 45 persen dengan nilai total Rp152 miliar. Sedangkan, Pemko Banjarbaru punya 43 persen atau Rp143 miliar dan Pemprov Kalsel punya andil 12 persen atau Rp41 miliar.

Terkait penyertaan modal dari Pemko Banjarbaru, Asmaraning menuturkan, dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. “Pada 2019 kami menerima modal Rp15 miliar dari Banjarbaru. Kemudian tahun lalu dan tahun ini, masing-masing Rp10 miliar,” tuturnya.

Cuma menerima penyertaan modal Rp10 miliar per tahun, membuat PDAM Intan Banjar harus mandiri. Asmaraning menyampaikan, dalam membangun jaringan air bersih baru mereka menggunakan anggaran sendiri dari pendapatan operasional. “Tapi penyertaan modal tetap kami usulkan ke Banjarbaru, agar dilanjutkan lagi pada tahun depan,” ucapnya.

Karena kata dia, PDAM Intan Banjar sangat memerlukan tambahan modal untuk pengembangan jaringan air bersih seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. “Apalagi dengan pesatnya pembangunan kompleks perumahan baru. Kita harus bisa menyediakan jaringan, apabila diminta oleh developer,” katanya.
 
PDAM Bandarmasih juga sangat berharap mendapatkan sokongan dana melalui penyertaan modal. Sejak tahun 2016, dana segar tak lagi mengucur ke perusahan pelat merah itu.

Direktur Utama PDAM Bandarmasih Yudha Ahmadi mengatakan, tingginya biaya operasional saat ini tak sebanding dengan pemasukan. Tentu saja ini akan berdampak terhadap setoran PAD. “Kami sangat berharap sekali dengan penyertaan modal untuk meningkatkan pelayanan di tengah pandemi sekarang,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Apa ada opsi untuk menyiasati ini?

Solusinya mungkin adalah menaikkan tarif. Namun PDAM tak bisa serta-merta menaikkan tarif ketika kondisi ekonomi masyarakat terdampak pandemi. Gelombang protes dari pelanggan mementahkan  kebijakan itu.

Melihat kondisi sekarang, Yudha mengatakan, jika tahun lalu bisa menyetor PAD sebesar Rp8 miliar, tahun ini diperkirakan hanya Rp5 miliar. “Memang tetap ada setoran, tapi menurun karena laba juga menurun,” katanya.
 
Status badan hukum saat ini yang berupa perusahaan daerah, mengganjal penyertaan modal ini. Sejak lama status ini ingin diubah menjadi Perumda atau Perseroda. Namun, sampai ini status tersebut tak kunjung berubah.

Alhasil, karena aturan ini, PDAM Bandarmasih pun hanya bisa pasrah.“Kami hanya bisa menunggu,” ucap Yudha. (ris/mof/by/ran)

BANJARBARU – Penyertaan modal untuk PDAM dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini, membuat perusahaan daerah yang melayani air bersih  harus bisa mandiri dalam mengembangkan jaringan leding.

Direktur Utama PDAM Intan Banjar Syaiful Anwar melalui Kepala Bagian Keuangan Asmaraning Muntiana mengatakan, dalam tiga tahun terakhir penyertaan modal yang mereka terima hanya dari Pemerintah Kota Banjarbaru.

Padahal, perusahaan daerah air minum ini memiliki tiga pemegang saham. Yakni, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan Pemerintah Provinsi Kalsel. PDAM Intan Banjar melayani dua wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

“Mungkin Pemkab Banjar dan Pemprov belum memberikan modal, karena menunggu status perubahan badan hukum PDAM Intan Banjar menjadi Perseroda,” ucap Asmaraning.

Karena undang-undang menginstruksikan PDAM Intan Banjar harus berubah jadi Perseroda. Perubahan ini sendiri sekarang masih dalam proses.

Perlu diketahui, Pemkab Banjar menjadi penyerta modal terbesar untuk PDAM Intan Banjar: sebesar 45 persen dengan nilai total Rp152 miliar. Sedangkan, Pemko Banjarbaru punya 43 persen atau Rp143 miliar dan Pemprov Kalsel punya andil 12 persen atau Rp41 miliar.

Terkait penyertaan modal dari Pemko Banjarbaru, Asmaraning menuturkan, dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. “Pada 2019 kami menerima modal Rp15 miliar dari Banjarbaru. Kemudian tahun lalu dan tahun ini, masing-masing Rp10 miliar,” tuturnya.

Cuma menerima penyertaan modal Rp10 miliar per tahun, membuat PDAM Intan Banjar harus mandiri. Asmaraning menyampaikan, dalam membangun jaringan air bersih baru mereka menggunakan anggaran sendiri dari pendapatan operasional. “Tapi penyertaan modal tetap kami usulkan ke Banjarbaru, agar dilanjutkan lagi pada tahun depan,” ucapnya.

Karena kata dia, PDAM Intan Banjar sangat memerlukan tambahan modal untuk pengembangan jaringan air bersih seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. “Apalagi dengan pesatnya pembangunan kompleks perumahan baru. Kita harus bisa menyediakan jaringan, apabila diminta oleh developer,” katanya.
 
PDAM Bandarmasih juga sangat berharap mendapatkan sokongan dana melalui penyertaan modal. Sejak tahun 2016, dana segar tak lagi mengucur ke perusahan pelat merah itu.

Direktur Utama PDAM Bandarmasih Yudha Ahmadi mengatakan, tingginya biaya operasional saat ini tak sebanding dengan pemasukan. Tentu saja ini akan berdampak terhadap setoran PAD. “Kami sangat berharap sekali dengan penyertaan modal untuk meningkatkan pelayanan di tengah pandemi sekarang,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Apa ada opsi untuk menyiasati ini?

Solusinya mungkin adalah menaikkan tarif. Namun PDAM tak bisa serta-merta menaikkan tarif ketika kondisi ekonomi masyarakat terdampak pandemi. Gelombang protes dari pelanggan mementahkan  kebijakan itu.

Melihat kondisi sekarang, Yudha mengatakan, jika tahun lalu bisa menyetor PAD sebesar Rp8 miliar, tahun ini diperkirakan hanya Rp5 miliar. “Memang tetap ada setoran, tapi menurun karena laba juga menurun,” katanya.
 
Status badan hukum saat ini yang berupa perusahaan daerah, mengganjal penyertaan modal ini. Sejak lama status ini ingin diubah menjadi Perumda atau Perseroda. Namun, sampai ini status tersebut tak kunjung berubah.

Alhasil, karena aturan ini, PDAM Bandarmasih pun hanya bisa pasrah.“Kami hanya bisa menunggu,” ucap Yudha. (ris/mof/by/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/