alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Uniska Harus Lebih Terbuka

BANJARMASIN – Kelanjutan kasus dugaan pelecehan yang dialami MRA (21), mahasiswi Universitas Islam Kalimantan MBA masih diliputi pertanyaan.

Tertuduh adalah oknum pegawai di biro kemahasiswaan urusan beasiswa. Tapi sampai sekarang, belum ada perkembangan baru atas kasus tersebut.

Dari wawancara dengan Radar Banjarmasin pada 21 September lalu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Idzani Muttaqin menjamin bakal ada pembentukan tim investigasi.

Namun, sepekan kemudian (28/9), ketika dikonfirmasi Idzani lebih irit berkomentar. Ia hanya menyarankan wartawan untuk langsung bertanya kepada rektor.

“Langsung konfirmasi ke pak rektor saja.  Karena sudah diserahkan ke tim etik universitas,” jawabnya melalui pesan singkat.

Sayangnya, dihubungi berkali-kali, panggilan telepon tak kunjung dijawab. Demikian pula dengan permintaan wawancara yang dikirimkan lewat WhatsApp. Hanya dibaca tanpa dibalas.

Ketika kampus di Jalan Adhyaksa, Banjarmasin Utara itu disambangi kemarin (30/9), tim etik yang dimaksud sedang tak berada di kantor.

Beralih ke ruang kerja rektor, pegawai setempat menegaskan agenda rektor sungguh padat. Jadi perlu membuat janji untuk wawancara.

Radar Banjarmasin pun meminta dibuatkan janji wawancara. Sayangnya, sang pegawai tak berani memastikan kapan agenda atasannya lowong.

Ujung-ujungnya disarankan ke bagian humas. Yang kebetulan juga sedang berada di luar kampus.

Sisi lain, kasus catcalling itu ditanggapi Direktur Borneo Law Firm, Muhammad Pazri. Advokat muda itu menilai, jika kampus masih bersikap tertutup, hanya akan menurunkan kepercayaan civitas akademika dan masyarakat.

“Memang kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di internal kampus, dalam prosesnya condong tertutup,” ujarnya kemarin.

“Untuk menjaga nama baik kampus, saya sepakat saja. Tapi ketika diminta penjelasan, jangan sampai ada dugaan sikap tidak transparan,” tambahnya.

Pazri menekankan, penting bagi kampus untuk menyampaikan hasil dari setiap tahapan penyelesaian kasus. Dengan begitu publik bisa turut mengawasi.

“Sepengetahuan saya, dalam investigasi kasus internal kampus, biasanya berpedoman pada kode etik tenaga kependidikan, dosen dan karyawan,” tukasnya.

Ia menyarankan agar Uniska menunaikan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (war/at/fud)

BANJARMASIN – Kelanjutan kasus dugaan pelecehan yang dialami MRA (21), mahasiswi Universitas Islam Kalimantan MBA masih diliputi pertanyaan.

Tertuduh adalah oknum pegawai di biro kemahasiswaan urusan beasiswa. Tapi sampai sekarang, belum ada perkembangan baru atas kasus tersebut.

Dari wawancara dengan Radar Banjarmasin pada 21 September lalu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Idzani Muttaqin menjamin bakal ada pembentukan tim investigasi.

Namun, sepekan kemudian (28/9), ketika dikonfirmasi Idzani lebih irit berkomentar. Ia hanya menyarankan wartawan untuk langsung bertanya kepada rektor.

“Langsung konfirmasi ke pak rektor saja.  Karena sudah diserahkan ke tim etik universitas,” jawabnya melalui pesan singkat.

Sayangnya, dihubungi berkali-kali, panggilan telepon tak kunjung dijawab. Demikian pula dengan permintaan wawancara yang dikirimkan lewat WhatsApp. Hanya dibaca tanpa dibalas.

Ketika kampus di Jalan Adhyaksa, Banjarmasin Utara itu disambangi kemarin (30/9), tim etik yang dimaksud sedang tak berada di kantor.

Beralih ke ruang kerja rektor, pegawai setempat menegaskan agenda rektor sungguh padat. Jadi perlu membuat janji untuk wawancara.

Radar Banjarmasin pun meminta dibuatkan janji wawancara. Sayangnya, sang pegawai tak berani memastikan kapan agenda atasannya lowong.

Ujung-ujungnya disarankan ke bagian humas. Yang kebetulan juga sedang berada di luar kampus.

Sisi lain, kasus catcalling itu ditanggapi Direktur Borneo Law Firm, Muhammad Pazri. Advokat muda itu menilai, jika kampus masih bersikap tertutup, hanya akan menurunkan kepercayaan civitas akademika dan masyarakat.

“Memang kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di internal kampus, dalam prosesnya condong tertutup,” ujarnya kemarin.

“Untuk menjaga nama baik kampus, saya sepakat saja. Tapi ketika diminta penjelasan, jangan sampai ada dugaan sikap tidak transparan,” tambahnya.

Pazri menekankan, penting bagi kampus untuk menyampaikan hasil dari setiap tahapan penyelesaian kasus. Dengan begitu publik bisa turut mengawasi.

“Sepengetahuan saya, dalam investigasi kasus internal kampus, biasanya berpedoman pada kode etik tenaga kependidikan, dosen dan karyawan,” tukasnya.

Ia menyarankan agar Uniska menunaikan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (war/at/fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/