alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Demi Agar Banjir Besar Tak Terulang, Ini yang Dilakukan Berbagai Daerah…

BANJARMASIN – Pemerintah daerah mulai mempersiapkan langkah-langkah mitigasi banjir di akhir tahun. Hal ini agar banjir besar yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Kalsel tahun lalu, tidak terulang lagi di tahun ini.

Pemerintah Hulu Sungai Tengah (HST) misalnya telah belajar banyak dari bencana banjir itu. Dari kajian cepat pasca banjir awal tahun lalu, mereka memetakan wilayah rawan dan penyebab banjir tersebut. Hasilnya Pemkab HST melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) fokus melakukan mitigasi bencana di hulu dan hilir.

Antisipasi di wilayah hulu, DLH sudah melaksanakan vegetasi dan penghijauan serta pembersihan aliran sungai. Bahkan muncul program membuat kolam pengendali banjir di Desa Aluan, Kecamatan Batu Benawa.

“Ini merupakan program Kementerian PUPR melalui balai sungai. Sudah mulai pengerjaan fisik tahun ini untuk normalisasi sungai,” kata Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Rahmatullah, Senin (30/8) pagi.

Kolam ini nantinya diharapkan bisa meminimalisir jika adanya banjir. “Tutupan lahan yang berkurang juga mulai kita tanami pohon. Illegal logging juga kita awasi lebih ketat,” jelasnya.

Sedangkan untuk antisipasi di wilayah hilir, DLH berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengelola drainase yang tertutup lumpur. Ada beberapa titik yang telah dibersihkan contohnya drainase kawasan Pasar Keramat dan drainase di Kelurahan Barabai Darat.

“Tapi ada beberapa titik yang belum, seperti jalur drainase di jalan Tangkarau, Mualimin belum tercover,” ujar Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Syafaat.

Ada lima kecamatan yang tergolong rawan bencana termasuk banjir, yakni Kecamatan Hantakan, Batu Benawa, Barabai, Labuan Amas Utara, dan Pandawan. “Jika ditotal ada 31 desa dari lima kecamatan yang rawan bencana,” tambahnya.

Sementara itu, kajian cepat yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan penyebab banjir di HST karena banyaknya pertanian lahan kering yang membuat tutupan lahan berkurang, lokasi banjir di HST berada di pertemuan dua anak sungai yang merupakan meander sehingga menimbulkan akumulasi air yang besar.

Selanjutnya curah hujan yang sangat besar dengan durasi yang lama baik di bagian hulu dan lokasi banjir. Di HST air sungai mencapai 333,79 debit padahal kapasitas sungai hanya mampu menampung 93,42 debit air. Sayangnya praktik pembalakan liar di wilayah hulu Pegunungan Meratus tidak menjadi salah satu faktor terjadinya banjir di HST.

Daerah tetangga HST juga telah mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor di tahun ini. Di HSS, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten HSS, Syamsudin mengatakan antisipasi yang dilakukan diantaranya nanti akan menetapkan status siaga banjir.

“Diperkirakan paling cepat pertengahan bulan September nanti akan dilakukan melihat situasi dan kondisi di lapangan,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Senin (30/8) kemarin.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat bantaran sungai yang rawan banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan mandiri dan evakuasi mandiri ke daerah aman apabila terjadi banjir. “Kami juga aktif melakukan pemantauan debit air di titik pemantauan sudah ditentukan yaitu di emergency warning system (EWS) di daerah hulu wilayah Kecamatan Loksado dan kawasan bendungan Malutu, Kecamatan Padang Batung,” katanya.

HSU yang juga rawan banjir khususnya kiriman dari hulu sungai juga telah bersiap. Di Kota Amuntai ancaman banjir datang melalui tiga sungai yang membelah kawasan kota: Sungai Tabalong, Balangan dan Nagara

Kepala BPBD HSU Sugeng Riyadi mengaku HSU yang berada di tepi Sungai Tabalong Balangan dan Nagara sudah langganan banjir tahunan.

“10 kecamatan berpotensi banjir. Termasuk Kecamatan Paminggir yang banjir akibat naiknya air Sungai Barito,” ungkapnya.

Rumusnya lanjut mantan Camat Danau Panggang ini yakni selama Kantong air atau Polder Alabio tidak penuh, selama itu daerah bisa mengendalikan banjir.

Di belahan daerah yang lain, banjir juga mengancam. Satui di Tanah Bumbu jadi langganan banjir luapan air sungai. Bupati Zairullah Azhar kepada Radar Banjarmasin, Senin (30/8) kemarin mengatakan solusi jangka pendek, beberapa sungai di desa perlu dinormalisasi..

“Tapi untuk jangka panjang, kita perlu membangun bendungan Sungai Kusan. Ini nanti yang menjadi solusi komperhensif terhadap masalah banjir tahunan yang kita hadapi,” ujarnya.

Bendungan Kusan jelasnya, selain dapat menjadi solusi banjir, juga dapat dimanfaatkan untuk pengairan persawahan. “Dan bisa juga dibangun nanti pembangkit listrik tenaga air di sana,” ungkapnya. Selain itu, beberapa permukimam yang memang berada di bantaran sungai rencananya akan direlokasi.

Sekadar diketahui, beberapa kecamatan di Tanah Bumbu yang rawan banjir adalah Kecamatan Satui, Angsana dan Kusan Hulu.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batola mengaku belum mempersiapkan kemungkinan banjir di Batola. Terutama saat bulan Oktober nantinya. Pihaknya mengaku masih fokus penangan kebakaran hutan dan laha. “Kami masih fokus Karhutla,” singkat Kalak BPBD Kabupaten Batola Sumarno.

Sumarno mengatakan pihaknya masih menjalani status Karhutla hingga akhir Oktober. “Belum ada perencanaan antisipasi kemungkinan ancaman banjir di saat memasuki musim penghujan nanti,” ujarnya.(mal/shn/dly/mar/bar/ran/ema)

BANJARMASIN – Pemerintah daerah mulai mempersiapkan langkah-langkah mitigasi banjir di akhir tahun. Hal ini agar banjir besar yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Kalsel tahun lalu, tidak terulang lagi di tahun ini.

Pemerintah Hulu Sungai Tengah (HST) misalnya telah belajar banyak dari bencana banjir itu. Dari kajian cepat pasca banjir awal tahun lalu, mereka memetakan wilayah rawan dan penyebab banjir tersebut. Hasilnya Pemkab HST melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) fokus melakukan mitigasi bencana di hulu dan hilir.

Antisipasi di wilayah hulu, DLH sudah melaksanakan vegetasi dan penghijauan serta pembersihan aliran sungai. Bahkan muncul program membuat kolam pengendali banjir di Desa Aluan, Kecamatan Batu Benawa.

“Ini merupakan program Kementerian PUPR melalui balai sungai. Sudah mulai pengerjaan fisik tahun ini untuk normalisasi sungai,” kata Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Rahmatullah, Senin (30/8) pagi.

Kolam ini nantinya diharapkan bisa meminimalisir jika adanya banjir. “Tutupan lahan yang berkurang juga mulai kita tanami pohon. Illegal logging juga kita awasi lebih ketat,” jelasnya.

Sedangkan untuk antisipasi di wilayah hilir, DLH berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengelola drainase yang tertutup lumpur. Ada beberapa titik yang telah dibersihkan contohnya drainase kawasan Pasar Keramat dan drainase di Kelurahan Barabai Darat.

“Tapi ada beberapa titik yang belum, seperti jalur drainase di jalan Tangkarau, Mualimin belum tercover,” ujar Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Syafaat.

Ada lima kecamatan yang tergolong rawan bencana termasuk banjir, yakni Kecamatan Hantakan, Batu Benawa, Barabai, Labuan Amas Utara, dan Pandawan. “Jika ditotal ada 31 desa dari lima kecamatan yang rawan bencana,” tambahnya.

Sementara itu, kajian cepat yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan penyebab banjir di HST karena banyaknya pertanian lahan kering yang membuat tutupan lahan berkurang, lokasi banjir di HST berada di pertemuan dua anak sungai yang merupakan meander sehingga menimbulkan akumulasi air yang besar.

Selanjutnya curah hujan yang sangat besar dengan durasi yang lama baik di bagian hulu dan lokasi banjir. Di HST air sungai mencapai 333,79 debit padahal kapasitas sungai hanya mampu menampung 93,42 debit air. Sayangnya praktik pembalakan liar di wilayah hulu Pegunungan Meratus tidak menjadi salah satu faktor terjadinya banjir di HST.

Daerah tetangga HST juga telah mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor di tahun ini. Di HSS, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten HSS, Syamsudin mengatakan antisipasi yang dilakukan diantaranya nanti akan menetapkan status siaga banjir.

“Diperkirakan paling cepat pertengahan bulan September nanti akan dilakukan melihat situasi dan kondisi di lapangan,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Senin (30/8) kemarin.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat bantaran sungai yang rawan banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan mandiri dan evakuasi mandiri ke daerah aman apabila terjadi banjir. “Kami juga aktif melakukan pemantauan debit air di titik pemantauan sudah ditentukan yaitu di emergency warning system (EWS) di daerah hulu wilayah Kecamatan Loksado dan kawasan bendungan Malutu, Kecamatan Padang Batung,” katanya.

HSU yang juga rawan banjir khususnya kiriman dari hulu sungai juga telah bersiap. Di Kota Amuntai ancaman banjir datang melalui tiga sungai yang membelah kawasan kota: Sungai Tabalong, Balangan dan Nagara

Kepala BPBD HSU Sugeng Riyadi mengaku HSU yang berada di tepi Sungai Tabalong Balangan dan Nagara sudah langganan banjir tahunan.

“10 kecamatan berpotensi banjir. Termasuk Kecamatan Paminggir yang banjir akibat naiknya air Sungai Barito,” ungkapnya.

Rumusnya lanjut mantan Camat Danau Panggang ini yakni selama Kantong air atau Polder Alabio tidak penuh, selama itu daerah bisa mengendalikan banjir.

Di belahan daerah yang lain, banjir juga mengancam. Satui di Tanah Bumbu jadi langganan banjir luapan air sungai. Bupati Zairullah Azhar kepada Radar Banjarmasin, Senin (30/8) kemarin mengatakan solusi jangka pendek, beberapa sungai di desa perlu dinormalisasi..

“Tapi untuk jangka panjang, kita perlu membangun bendungan Sungai Kusan. Ini nanti yang menjadi solusi komperhensif terhadap masalah banjir tahunan yang kita hadapi,” ujarnya.

Bendungan Kusan jelasnya, selain dapat menjadi solusi banjir, juga dapat dimanfaatkan untuk pengairan persawahan. “Dan bisa juga dibangun nanti pembangkit listrik tenaga air di sana,” ungkapnya. Selain itu, beberapa permukimam yang memang berada di bantaran sungai rencananya akan direlokasi.

Sekadar diketahui, beberapa kecamatan di Tanah Bumbu yang rawan banjir adalah Kecamatan Satui, Angsana dan Kusan Hulu.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batola mengaku belum mempersiapkan kemungkinan banjir di Batola. Terutama saat bulan Oktober nantinya. Pihaknya mengaku masih fokus penangan kebakaran hutan dan laha. “Kami masih fokus Karhutla,” singkat Kalak BPBD Kabupaten Batola Sumarno.

Sumarno mengatakan pihaknya masih menjalani status Karhutla hingga akhir Oktober. “Belum ada perencanaan antisipasi kemungkinan ancaman banjir di saat memasuki musim penghujan nanti,” ujarnya.(mal/shn/dly/mar/bar/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/