alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Selasa, 17 Mei 2022

Kadis dan Kabid Saling Lempar Soal PTM, Pendidikan Kalsel Terkatung-Katung

BANJARBARU – Satgas Penanganan Covid-19 Kalsel merestui daerah yang berada pada PPKM level 3 menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“PTM kalau kita lihat (Inmendagri), pada level 3 dibolehkan. Kalau level 4 belum,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Muhammad Muslim, kemarin (30/8).

Namun, dia mengungkapkan PTM harus dilakukan secara terbatas. Untuk jenjang SMA misalnya, siswa yang ke sekolah dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas kelas. “Kalau SD sampai Paud boleh 60 persen yang masuk, karena memang jumlah siswanya lebih sedikit,” ungkapnya.

Selain itu, disampaikannya, sekolah yang melakukan PTM juga harus memenuhi sejumlah persayaratan. Di antaranya, semua guru sudah divaksin dan mempunyai fasilitas protokol kesehatan yang memadai. “Harus tersedia tempat cuci tangan dan tes skrining. Semua juga wajib pakai masker,” ucapnya.

Terkait perkembangan kasus Covid-19 di Kalsel, Muslim menyebut dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya saat ini sudah ada penurunan. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya satu kabupaten dari zona level 4, yakni Barito Kuala.

“Jadi sekarang level 4 tinggal lima kabupaten/kota, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Kotabaru dan Tanah Bumbu,” sebutnya.

Sedangkan yang ditetapkan Inmendagri masuk PPKM level 3 yakni Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Hulu Sungai Utara dan Balangan.

Sementara itu, saat dimintai keterangan terkait dibolehkannya daerah level 3 menggelar PTM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel tidak mau berkomentar.

Kepala Disdikbud Kalsel, M Yusuf Effendi saat didatangi ke kantornya enggan ditemui. Lewat ajudannya, Yusuf menyuruh wartawan meminta keterangan terkait PTM ke Bidang Pembinaan SMA.

Sayangnya, saat ditemui di depan ruang kerjanya, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Muhammadun tidak mau berkomentar. “Tidak usah (wawancara), tidak usah,” tegasnya sambil berlalu memasuki ruang kerjanya.

Saling lempar tanggung-jawab dua pejabat ini memunculkan tanda tanya. Pasalnya, banyak daerah lain di luar Kalsel yang telah berani membuka sekolah. Sementara kebijakan membuka sekolah masih terkesan lambat di Kalsel.

Sumber Radar Banjarmasin di Disdik menyebutkan ada konflik internal antar dua pejabat teras di Disdik Kalsel yang turut membuat kebijakan pendidikan di Kalsel maju-mundur. Sudah bukan rahasia lagi jika Kadis M Yusuf Effendi dan Kabid Pembinaan SMA, Muhammadun telah terlibat perseteruan sejak lama.

Mereka bahkan pernah cekcok pada rapat dengar pendapat dengan DPRD Kalsel. Saat itu, Yusuf dan Muhammadun adu argumen terkait rapat pengusulan nama-nama mutasi kepala sekolah.

Saat itu, DPRD sempat menengahi. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M Lutfi Saifuddin menyayangkan perseturuan internal itu berlarut-larut. Sayangnya, sumber dalam Radar Banjarmasin mengatakan keduanya masih susah didamaikan. “Tidak saling tegur lama sampai sekarang,” ujar sumber itu.

Disdikbud Kalsel sendiri sempat beralasan tak membuka sekolah karena menunggu rekomendasi dari Satgas Covid-19. “Untuk menggelar PTM harus ada rekomendasi dari Satgas Covid-19. Sampai sekarang belum ada,” kata Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi.

Diungkapkannya, rekomendasi dari Satgas Covid-19 diperlukan sebagai landasan dasar bagi Gubernur Kalsel untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan PTM. “Karena pelaksanaan PTM keputusan akhirnya ada di gubernur,” ungkapnya. (ris/ran/ema)

BANJARBARU – Satgas Penanganan Covid-19 Kalsel merestui daerah yang berada pada PPKM level 3 menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“PTM kalau kita lihat (Inmendagri), pada level 3 dibolehkan. Kalau level 4 belum,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Muhammad Muslim, kemarin (30/8).

Namun, dia mengungkapkan PTM harus dilakukan secara terbatas. Untuk jenjang SMA misalnya, siswa yang ke sekolah dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas kelas. “Kalau SD sampai Paud boleh 60 persen yang masuk, karena memang jumlah siswanya lebih sedikit,” ungkapnya.

Selain itu, disampaikannya, sekolah yang melakukan PTM juga harus memenuhi sejumlah persayaratan. Di antaranya, semua guru sudah divaksin dan mempunyai fasilitas protokol kesehatan yang memadai. “Harus tersedia tempat cuci tangan dan tes skrining. Semua juga wajib pakai masker,” ucapnya.

Terkait perkembangan kasus Covid-19 di Kalsel, Muslim menyebut dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya saat ini sudah ada penurunan. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya satu kabupaten dari zona level 4, yakni Barito Kuala.

“Jadi sekarang level 4 tinggal lima kabupaten/kota, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Kotabaru dan Tanah Bumbu,” sebutnya.

Sedangkan yang ditetapkan Inmendagri masuk PPKM level 3 yakni Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Hulu Sungai Utara dan Balangan.

Sementara itu, saat dimintai keterangan terkait dibolehkannya daerah level 3 menggelar PTM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel tidak mau berkomentar.

Kepala Disdikbud Kalsel, M Yusuf Effendi saat didatangi ke kantornya enggan ditemui. Lewat ajudannya, Yusuf menyuruh wartawan meminta keterangan terkait PTM ke Bidang Pembinaan SMA.

Sayangnya, saat ditemui di depan ruang kerjanya, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Muhammadun tidak mau berkomentar. “Tidak usah (wawancara), tidak usah,” tegasnya sambil berlalu memasuki ruang kerjanya.

Saling lempar tanggung-jawab dua pejabat ini memunculkan tanda tanya. Pasalnya, banyak daerah lain di luar Kalsel yang telah berani membuka sekolah. Sementara kebijakan membuka sekolah masih terkesan lambat di Kalsel.

Sumber Radar Banjarmasin di Disdik menyebutkan ada konflik internal antar dua pejabat teras di Disdik Kalsel yang turut membuat kebijakan pendidikan di Kalsel maju-mundur. Sudah bukan rahasia lagi jika Kadis M Yusuf Effendi dan Kabid Pembinaan SMA, Muhammadun telah terlibat perseteruan sejak lama.

Mereka bahkan pernah cekcok pada rapat dengar pendapat dengan DPRD Kalsel. Saat itu, Yusuf dan Muhammadun adu argumen terkait rapat pengusulan nama-nama mutasi kepala sekolah.

Saat itu, DPRD sempat menengahi. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M Lutfi Saifuddin menyayangkan perseturuan internal itu berlarut-larut. Sayangnya, sumber dalam Radar Banjarmasin mengatakan keduanya masih susah didamaikan. “Tidak saling tegur lama sampai sekarang,” ujar sumber itu.

Disdikbud Kalsel sendiri sempat beralasan tak membuka sekolah karena menunggu rekomendasi dari Satgas Covid-19. “Untuk menggelar PTM harus ada rekomendasi dari Satgas Covid-19. Sampai sekarang belum ada,” kata Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi.

Diungkapkannya, rekomendasi dari Satgas Covid-19 diperlukan sebagai landasan dasar bagi Gubernur Kalsel untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan PTM. “Karena pelaksanaan PTM keputusan akhirnya ada di gubernur,” ungkapnya. (ris/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/