alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Selasa, 17 Mei 2022

Ternyata Persoalan Pilgub Masih Belum Selesai

BANJARMASIN – Meski sudah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan Muhidin rupanya belum ngantor. Keduanya dikabarkan masih berada di Jakarta dan baru akan pulang ke Banua, Minggu (29/8) besok.

Informasi yang didapat Radar Banjarmasin, usai dilantik Presiden, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) lalu, keduanya melakukan ziarah ke makam ulama besar Habib Husein bin Abu Bakar bin Abdillah Alaydrus. Atau lebih dikenal Habib Husein Luar Batang, di daerah Penjaringan, Jakarta Utara.

Beberapa pejabat teras Pemprov Kalsel, terlihat turut hadir di kegiatan religi itu. Bahkan, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar pun turut hadir.

Lalu kapan Sahbirin-Muhidin masuk kerja. Kabarnya, pasangan ini akan ngantor pada Senin (30/8) lusa. Agenda pun sudah disusun, yakni pada Rabu (1/9) mendatang, pasangan ini akan hadir di Rumah Banjar mengikuti rapat paripurna dengan adenda pidato perdana sebagai kepala daerah.

Dan malam harinya, akan dilakukan serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA di Mahligai Pancasila. “Agenda serah terima sudah dijadwalkan malam harinya setelah rapat paripurna,” terang Kabag Otda Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Wira Yudha Perdana kemarin.

 Serah terima jabatan sebut Wira hanya formalitas. Pasalnya secara otomatis, jabatan penjabat gubernur yang diemban Safrizal ZA telah selesai pasca pelantikan Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada 25 Agustus tadi.

***

Sementara itu, meski Pemilihan Gubernur Kalsel sudah tuntas. Namun, masih ada persoalan lain yang belum selesai. Anggota KPU Banjar Abdul Karim Omar dilaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dia dilaporkan oleh Ketua dan tiga Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, yaitu Fajeri Tamzidillah, Muhammad Syahrial Fitri, Rizki Wijaya Kusuma, dan Hairun Falah.

Kasusnya pun sudah bergulir, DKPP pun sudah menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik awal pekan lalu (23/8). Bergulirnya kasus ini berawal dari rekaman pembicaraan dirinya dengan Ketua DPRD Banjar saat perhelatan Pilgub Kalsel lalu.

Dalam pembicaraan tersebut terungkap ada hal-hal yang menyangkut dugaan politik uang. Yakni pembagian uang kepada beberapa Anggota PPK di Kabupaten Banjar. Menariknya, karena Karim mengelak saat sidang MK lalu, Bawaslu Banjar pun melayangkan laporan ke DKPP.

Dalam pokok aduannya, teradu (Karim) diduga berbohong dan tidak mandiri terkait pernyataannya tentang dugaan beberapa Anggota PPK yang menerima uang. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar padahal disebut-sebut teradu mengakui bahwa beberapa Anggota PPK telah menerima uang.

Pernyataan berbeda justru disampaikan Karim saat menjadi saksi dalam sidang PHP Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2020 lalu. Di mana ia mengelak dan menyatakan tidak mengetahui pembagian uang kepada beberapa Anggota PPK.

Saat sidang berlangsung, pengadu menjelaskan secara detail adanya pembicaraan dugaan politik uang yang dilakukan teradu. Untuk menguatkan temuan rekaman suara, menurut pengadu pihaknya bahkan sudah mengklarifikasi soal dugaan ini.. “Sudah kami klarifikasi, dan dibebarkan oleh Ketua DPRD Banjar (Muhammad Rofiqi),” kata pengadu dihadapan ketua majelis hakim.

Ditambahkan mereka, percakapan viral antara teradu dengan Ketua DPRD Banjar bahkan sempat viral di media sosial. Yang menjadi pertanyaan para pengadu, ketika sidang MK, teradu tak mengakui adanya pembagian uang kepada PPK.

Untuk diketahui, status Rofiqi sendiri selain Ketua DPRD Banjar, juga sebagai tim pemenangan paslon 2, Denny Indrayana-Difriadi. “Kami klarifikasi percakapan itu dengan Rofiqi dan beliau menjawab benar dengan menyebut percakapan dengan teradu,” papar pengadu.

Dalam sidang didengarkan bukti rekaman percakapan antara teradu dengan Rofiqi yang terjadi pada 28 Januari 2021 lalu. Ditanya ketua majelis hakim kepada teradu, Karim mengaku itu memang suara dirinya. “Rofiqi yang nelpon,” ujar Karim. 

Karim menegaskan, meski adanya percakapan, namun tak ada kejadian pembagian uang kepada PPK. “Saya tidak pernah sama sekali terbersit sekalipun melakukan tindakan ini,” ujarnya.

Dalam sidang, selain adanya percakapan yang beredar luas, terungkap pula teradu dengan Rofiqi melakukan pertemuan di DPRD Banjar. “Kedatangan saya ketika itu untuk klarifikasi kabar adanya dugaan politik uang yang melibatkan PPPK. Karena saya sebagai koordiantor Divisi Pengawasan,” kata Karim sembari menegaskan apa yang disampaikannya saat sidang MK lalu dengan rekaman percakapan adalah dua fakta yang berbeda. (mof/ran/ema)

BANJARMASIN – Meski sudah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan Muhidin rupanya belum ngantor. Keduanya dikabarkan masih berada di Jakarta dan baru akan pulang ke Banua, Minggu (29/8) besok.

Informasi yang didapat Radar Banjarmasin, usai dilantik Presiden, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) lalu, keduanya melakukan ziarah ke makam ulama besar Habib Husein bin Abu Bakar bin Abdillah Alaydrus. Atau lebih dikenal Habib Husein Luar Batang, di daerah Penjaringan, Jakarta Utara.

Beberapa pejabat teras Pemprov Kalsel, terlihat turut hadir di kegiatan religi itu. Bahkan, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar pun turut hadir.

Lalu kapan Sahbirin-Muhidin masuk kerja. Kabarnya, pasangan ini akan ngantor pada Senin (30/8) lusa. Agenda pun sudah disusun, yakni pada Rabu (1/9) mendatang, pasangan ini akan hadir di Rumah Banjar mengikuti rapat paripurna dengan adenda pidato perdana sebagai kepala daerah.

Dan malam harinya, akan dilakukan serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA di Mahligai Pancasila. “Agenda serah terima sudah dijadwalkan malam harinya setelah rapat paripurna,” terang Kabag Otda Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Wira Yudha Perdana kemarin.

 Serah terima jabatan sebut Wira hanya formalitas. Pasalnya secara otomatis, jabatan penjabat gubernur yang diemban Safrizal ZA telah selesai pasca pelantikan Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada 25 Agustus tadi.

***

Sementara itu, meski Pemilihan Gubernur Kalsel sudah tuntas. Namun, masih ada persoalan lain yang belum selesai. Anggota KPU Banjar Abdul Karim Omar dilaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dia dilaporkan oleh Ketua dan tiga Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, yaitu Fajeri Tamzidillah, Muhammad Syahrial Fitri, Rizki Wijaya Kusuma, dan Hairun Falah.

Kasusnya pun sudah bergulir, DKPP pun sudah menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik awal pekan lalu (23/8). Bergulirnya kasus ini berawal dari rekaman pembicaraan dirinya dengan Ketua DPRD Banjar saat perhelatan Pilgub Kalsel lalu.

Dalam pembicaraan tersebut terungkap ada hal-hal yang menyangkut dugaan politik uang. Yakni pembagian uang kepada beberapa Anggota PPK di Kabupaten Banjar. Menariknya, karena Karim mengelak saat sidang MK lalu, Bawaslu Banjar pun melayangkan laporan ke DKPP.

Dalam pokok aduannya, teradu (Karim) diduga berbohong dan tidak mandiri terkait pernyataannya tentang dugaan beberapa Anggota PPK yang menerima uang. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar padahal disebut-sebut teradu mengakui bahwa beberapa Anggota PPK telah menerima uang.

Pernyataan berbeda justru disampaikan Karim saat menjadi saksi dalam sidang PHP Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2020 lalu. Di mana ia mengelak dan menyatakan tidak mengetahui pembagian uang kepada beberapa Anggota PPK.

Saat sidang berlangsung, pengadu menjelaskan secara detail adanya pembicaraan dugaan politik uang yang dilakukan teradu. Untuk menguatkan temuan rekaman suara, menurut pengadu pihaknya bahkan sudah mengklarifikasi soal dugaan ini.. “Sudah kami klarifikasi, dan dibebarkan oleh Ketua DPRD Banjar (Muhammad Rofiqi),” kata pengadu dihadapan ketua majelis hakim.

Ditambahkan mereka, percakapan viral antara teradu dengan Ketua DPRD Banjar bahkan sempat viral di media sosial. Yang menjadi pertanyaan para pengadu, ketika sidang MK, teradu tak mengakui adanya pembagian uang kepada PPK.

Untuk diketahui, status Rofiqi sendiri selain Ketua DPRD Banjar, juga sebagai tim pemenangan paslon 2, Denny Indrayana-Difriadi. “Kami klarifikasi percakapan itu dengan Rofiqi dan beliau menjawab benar dengan menyebut percakapan dengan teradu,” papar pengadu.

Dalam sidang didengarkan bukti rekaman percakapan antara teradu dengan Rofiqi yang terjadi pada 28 Januari 2021 lalu. Ditanya ketua majelis hakim kepada teradu, Karim mengaku itu memang suara dirinya. “Rofiqi yang nelpon,” ujar Karim. 

Karim menegaskan, meski adanya percakapan, namun tak ada kejadian pembagian uang kepada PPK. “Saya tidak pernah sama sekali terbersit sekalipun melakukan tindakan ini,” ujarnya.

Dalam sidang, selain adanya percakapan yang beredar luas, terungkap pula teradu dengan Rofiqi melakukan pertemuan di DPRD Banjar. “Kedatangan saya ketika itu untuk klarifikasi kabar adanya dugaan politik uang yang melibatkan PPPK. Karena saya sebagai koordiantor Divisi Pengawasan,” kata Karim sembari menegaskan apa yang disampaikannya saat sidang MK lalu dengan rekaman percakapan adalah dua fakta yang berbeda. (mof/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/