alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Saturday, 21 May 2022

Pemkab PTPN Beda Kepentingan

PELAIHARI – Mediasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terkait sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII dengan masyarakat masih belum menemukan titik temu. Diskusi kembali digelar secara virtual, Kamis (19/8) lalu.

Pemkab Tala menginginkan adanya pembebasan lahan, salah satunya untuk pembukaan akses jalan sepanjang 4,7 km. Dari wilayah perkebunan kelapa sawit PTPN XIII menuju Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, belum dapat terwujud.

Pihak PTPN XIII menyampaikan, keinginan Pemkab Tanah Laut dapat terwujud asalkan mampu memberikan ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut kepada mereka.

Pemkab Tanah Laut kembali menerima permintaan tersebut, dengan syarat ganti rugi nantinya menggunakan angka harga sosial. Hal ini disampaikan langsung Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Tanah Laut Akhmad Hairin, usai rampung memimpin jalannya pertemuan virtual tersebut.

“Kawan-kawan PTPN menginginkan ganti rugi, tapi sepertinya untuk kepentingan bisnis. Sedangkan kita, tujuannya untuk kepentingan masyarakat desa ,” ujarnya

Akses jalan yang diwanti-wanti akan berdampak besar pada aktivitas perekonomian warga di desa terpencil tersebut dikatakan belum mendapat titik terang. “Kepentingan kita untuk masyarakat, bukan B to B (Bussiness to Bussiness). Kami harap tidak untuk seperti itu,” ujarnya.

Pertemuan disebutkan akan kembali dilakukan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN XIII yang akan menghasilkan keputusan untuk akses jalan masyarakat Desa Tebing Siring. (diskominfo/mr-156)

PELAIHARI – Mediasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terkait sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII dengan masyarakat masih belum menemukan titik temu. Diskusi kembali digelar secara virtual, Kamis (19/8) lalu.

Pemkab Tala menginginkan adanya pembebasan lahan, salah satunya untuk pembukaan akses jalan sepanjang 4,7 km. Dari wilayah perkebunan kelapa sawit PTPN XIII menuju Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, belum dapat terwujud.

Pihak PTPN XIII menyampaikan, keinginan Pemkab Tanah Laut dapat terwujud asalkan mampu memberikan ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut kepada mereka.

Pemkab Tanah Laut kembali menerima permintaan tersebut, dengan syarat ganti rugi nantinya menggunakan angka harga sosial. Hal ini disampaikan langsung Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Tanah Laut Akhmad Hairin, usai rampung memimpin jalannya pertemuan virtual tersebut.

“Kawan-kawan PTPN menginginkan ganti rugi, tapi sepertinya untuk kepentingan bisnis. Sedangkan kita, tujuannya untuk kepentingan masyarakat desa ,” ujarnya

Akses jalan yang diwanti-wanti akan berdampak besar pada aktivitas perekonomian warga di desa terpencil tersebut dikatakan belum mendapat titik terang. “Kepentingan kita untuk masyarakat, bukan B to B (Bussiness to Bussiness). Kami harap tidak untuk seperti itu,” ujarnya.

Pertemuan disebutkan akan kembali dilakukan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN XIII yang akan menghasilkan keputusan untuk akses jalan masyarakat Desa Tebing Siring. (diskominfo/mr-156)

Most Read

Artikel Terbaru

/