alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Satgas Belum Mau Buka Sekolah, Padahal ini Beberapa Dampak Negatifnya…

BANJARBARU – Meski sebelumnya sudah direncanakan, namun hingga kini pembelajaran tatap muka (PTM) sekolah di Kalimantan Selatan belum ada kejelasan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel sampai sekarang masih menunggu rekomendasi dari Satgas Covid-19. “Untuk menggelar PTM harus ada rekomendasi dari Satgas Covid-19. Sampai sekarang belum ada,” kata Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi, kemarin.

Diungkapkannya, rekomendasi dari Satgas Covid-19 diperlukan sebagai landasan dasar bagi Gubernur Kalsel untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan PTM. “Karena pelaksanaan PTM keputusan akhirnya ada di gubernur,” ungkapnya.

Untuk saat ini, Yusuf menyadari belum terbitnya rekomendasi dari Satgas Covid-19 dikarenakan masih meningkatnya kasus Covid-19. Serta, adanya PPKM level 4 di sejumlah kabupaten/kota.

“Kami memahami dan memaklumi itu, rekomendasi belum keluar mungkin karena kasus masih tinggi dan adanya PPKM,” ujarnya.

Pada prinsipnya kata Yusuf, keputusan pelaksanaan PTM harus hati-hati, karena kesehatan dan keselamatan peserta didik dan warga sekolah yang diutamakan.

Sebelumnya, Pemprov Kalsel sudah menyusun langkah-langkah persiapan PTM. Rencananya, dari semua sekolah jenjang SMA/SMK dan SLB hanya sebagian yang melaksanakan PTM. Yakni cuma satu sekolah tiap jenjang tersebut di tiap kabupaten dan kota. Itu pun akan dilihat dulu kesiapan dari tiap-tiap sekolah.

“Rencananya ada sekolah piloting di tiap kabupaten dan kota. Nanti sekolah yang ditunjuk itu dilakukan verifikasi kembali. Apakah sudah benar-benar siap,” papar Yusuf.

Diungkapkannya, sejumlah sekolah yang rencana menjadi piloting untuk jenjang SMA meliputi, SMAN 5 Banjarmasin, SMAN 2 Banjarbaru, SMAN 1 Martapura, SMAN 1 Rantau, SMAN 1 Daha Utara, SMAN 2 Barabai, SMAN 2 Amuntai, SMAN 1 Awayan, SMAN 1 Pelaihari, SMAN 1 Angsana, SMAN 1 Kotabaru dan SMAN 2 Tanjung.

Sedangkan SMK, meliputi SMKN 3 Banjarmasin, SMKN 2 Banjarbaru, SMKN 1 Martapura, SMKN 1 Rantau, SMKN 1 Daha Selatan, SMKN 1 Barabai, SMKN 2 Amuntai, SMKN 1 Batumandi, SMKN 1 Pelaihari, SMKN 1 Simpang Empat, dan SMKN 1 Kotabaru.

“Kemudian SLB ada enam, yakni SLB 3 Martapura, SLB Negeri Pembina, SLB Kotabaru, SLB Kandangan, Balangan dan SLBN 2 Banjarmasin,” beber Yusuf.

Ditunjuknya semua sekolah tadi sebutnya, memang memenuhi kriteria yang dapat menggelar PTM dengan penerapan protokol kesehatan ketat. “Tapi tetap saja akan dilanjutkan verifikasi kembali. Jika nanti tak memenuhi syarat, akan dicoret,” katanya.

Sementara itu, berada di level 4 PPKM membuat Kota Banjarbaru tak diperbolehkan menggelar PTM jenjang TK, SD dan SMP. Meski sebelumnya, kota ini berencana menggelar PTM terbatas.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru, M Aswan mengatakan pihaknya mengikuti aturan yang ada. Kini, semua sekolah masih melakukan pembelajaran secara daring.

“Jadi proses verifikasi oleh Satgas termasuk juga disampaikan ke Wali Kota bahwa sebenarnya kita siap akan memulai. Tapi saat ingin memulai, ternyata ada peningkatan status, akhirnya ditiadakan PTM nya,” katanya.

Dari segala perangkat protokol kesehatan termasuk vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Aswan menyebut jika sekolah-sekolah khususnya yang berstatus piloting sudah memenuhi semua.

Kendati sudah siap, tapi keselamatan dan kesehatan masyarakat khususnya anak-anak kata Aswan tak bisa membuat PTM nekat dilakukan. “Kita akan menunggu sampai kondisi benar-benar memungkinkan,” ucapnya.

Soal parameter kondisi yang memungkinkan menggelar PTM. Dia menyebut standarnya adalah tingkatan level dari status PPKM tersebut.

Jika Kota Banjarbaru turun menjadi PPKM level 3, maka pihaknya tetap tidak ingin mengambil risiko menggelar PTM terbatas. Mengingat secara aturan, level 3 masih tak diperkenankan menggelar PTM.

“Mungkin ketika status level 2 baru mulai menggelar PTM terbatas. Nah soal kapan itu, kita tidak bisa memastikannya, ini kan melihat perkembangan situasi dan kondisi kasus,” katanya seraya berharap kasus bisa segera melandai.

Aswan sendiri menyadari bahwa tak sedikit orang tua murid yang merasa kecewa karena dibatalkannya PTM terbatas. Namun, ditekankannya pembatalan ini demi kebaikan dan keselamatan bersama.

“Mohon bersabar, kami pun sebenarnya berharap PTM terbatas. Karena situasi seperti ini kita harus bisa memaklumi bersama. Jadi sekali lagi, kami mohon kesabarannya,” tuntasnya. (ris/ran/ema)

3 DAMPAK NEGATIF JIKA SEKOLAH LAMBAT DIBUKA

– Pelajar berpotensi putus sekolah

– Penurunan capaian belajar dan secara tidak langsung berdampak pada kualitas pendidikan Indonesia

– Tingginya kekerasan pada anak dan adanya risiko eksternal

BANJARBARU – Meski sebelumnya sudah direncanakan, namun hingga kini pembelajaran tatap muka (PTM) sekolah di Kalimantan Selatan belum ada kejelasan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel sampai sekarang masih menunggu rekomendasi dari Satgas Covid-19. “Untuk menggelar PTM harus ada rekomendasi dari Satgas Covid-19. Sampai sekarang belum ada,” kata Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi, kemarin.

Diungkapkannya, rekomendasi dari Satgas Covid-19 diperlukan sebagai landasan dasar bagi Gubernur Kalsel untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan PTM. “Karena pelaksanaan PTM keputusan akhirnya ada di gubernur,” ungkapnya.

Untuk saat ini, Yusuf menyadari belum terbitnya rekomendasi dari Satgas Covid-19 dikarenakan masih meningkatnya kasus Covid-19. Serta, adanya PPKM level 4 di sejumlah kabupaten/kota.

“Kami memahami dan memaklumi itu, rekomendasi belum keluar mungkin karena kasus masih tinggi dan adanya PPKM,” ujarnya.

Pada prinsipnya kata Yusuf, keputusan pelaksanaan PTM harus hati-hati, karena kesehatan dan keselamatan peserta didik dan warga sekolah yang diutamakan.

Sebelumnya, Pemprov Kalsel sudah menyusun langkah-langkah persiapan PTM. Rencananya, dari semua sekolah jenjang SMA/SMK dan SLB hanya sebagian yang melaksanakan PTM. Yakni cuma satu sekolah tiap jenjang tersebut di tiap kabupaten dan kota. Itu pun akan dilihat dulu kesiapan dari tiap-tiap sekolah.

“Rencananya ada sekolah piloting di tiap kabupaten dan kota. Nanti sekolah yang ditunjuk itu dilakukan verifikasi kembali. Apakah sudah benar-benar siap,” papar Yusuf.

Diungkapkannya, sejumlah sekolah yang rencana menjadi piloting untuk jenjang SMA meliputi, SMAN 5 Banjarmasin, SMAN 2 Banjarbaru, SMAN 1 Martapura, SMAN 1 Rantau, SMAN 1 Daha Utara, SMAN 2 Barabai, SMAN 2 Amuntai, SMAN 1 Awayan, SMAN 1 Pelaihari, SMAN 1 Angsana, SMAN 1 Kotabaru dan SMAN 2 Tanjung.

Sedangkan SMK, meliputi SMKN 3 Banjarmasin, SMKN 2 Banjarbaru, SMKN 1 Martapura, SMKN 1 Rantau, SMKN 1 Daha Selatan, SMKN 1 Barabai, SMKN 2 Amuntai, SMKN 1 Batumandi, SMKN 1 Pelaihari, SMKN 1 Simpang Empat, dan SMKN 1 Kotabaru.

“Kemudian SLB ada enam, yakni SLB 3 Martapura, SLB Negeri Pembina, SLB Kotabaru, SLB Kandangan, Balangan dan SLBN 2 Banjarmasin,” beber Yusuf.

Ditunjuknya semua sekolah tadi sebutnya, memang memenuhi kriteria yang dapat menggelar PTM dengan penerapan protokol kesehatan ketat. “Tapi tetap saja akan dilanjutkan verifikasi kembali. Jika nanti tak memenuhi syarat, akan dicoret,” katanya.

Sementara itu, berada di level 4 PPKM membuat Kota Banjarbaru tak diperbolehkan menggelar PTM jenjang TK, SD dan SMP. Meski sebelumnya, kota ini berencana menggelar PTM terbatas.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru, M Aswan mengatakan pihaknya mengikuti aturan yang ada. Kini, semua sekolah masih melakukan pembelajaran secara daring.

“Jadi proses verifikasi oleh Satgas termasuk juga disampaikan ke Wali Kota bahwa sebenarnya kita siap akan memulai. Tapi saat ingin memulai, ternyata ada peningkatan status, akhirnya ditiadakan PTM nya,” katanya.

Dari segala perangkat protokol kesehatan termasuk vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Aswan menyebut jika sekolah-sekolah khususnya yang berstatus piloting sudah memenuhi semua.

Kendati sudah siap, tapi keselamatan dan kesehatan masyarakat khususnya anak-anak kata Aswan tak bisa membuat PTM nekat dilakukan. “Kita akan menunggu sampai kondisi benar-benar memungkinkan,” ucapnya.

Soal parameter kondisi yang memungkinkan menggelar PTM. Dia menyebut standarnya adalah tingkatan level dari status PPKM tersebut.

Jika Kota Banjarbaru turun menjadi PPKM level 3, maka pihaknya tetap tidak ingin mengambil risiko menggelar PTM terbatas. Mengingat secara aturan, level 3 masih tak diperkenankan menggelar PTM.

“Mungkin ketika status level 2 baru mulai menggelar PTM terbatas. Nah soal kapan itu, kita tidak bisa memastikannya, ini kan melihat perkembangan situasi dan kondisi kasus,” katanya seraya berharap kasus bisa segera melandai.

Aswan sendiri menyadari bahwa tak sedikit orang tua murid yang merasa kecewa karena dibatalkannya PTM terbatas. Namun, ditekankannya pembatalan ini demi kebaikan dan keselamatan bersama.

“Mohon bersabar, kami pun sebenarnya berharap PTM terbatas. Karena situasi seperti ini kita harus bisa memaklumi bersama. Jadi sekali lagi, kami mohon kesabarannya,” tuntasnya. (ris/ran/ema)

3 DAMPAK NEGATIF JIKA SEKOLAH LAMBAT DIBUKA

– Pelajar berpotensi putus sekolah

– Penurunan capaian belajar dan secara tidak langsung berdampak pada kualitas pendidikan Indonesia

– Tingginya kekerasan pada anak dan adanya risiko eksternal

Most Read

Artikel Terbaru

/