alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Rabu, 18 Mei 2022

BPPRD Protes Ombudsman, Gara-Gara Polemik Kewenangan Pajak

BANJARBARU – Spanduk mencolok berukuran besar dipasang pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru di salah satu toko roti terbesar di wilayah Banjarbaru.

Spanduk merah tersebut berisi pemberitahuan bahwa toko roti belum membayar kewajiban pajak daerah. Selain spanduk, bagian kaca di samping pintu masuk juga ditempel stiker pemberitahuan serupa.

Terkait ini, Kepala BPPRD Kota Banjarbaru, Rustam Effendi menyebut pemasangan tersebut sebagai bentuk protes terkait keputusan Ombudsman Provinsi Kalsel yang dianggapnya sepihak.

“Polemik pajak toko roti ini sebenarnya sudah cukup lama, bahkan tiga tahun terakhir. Ini kita anggap permasalahan krusial, bukan soal tokonya yang tidak membayar pajak, tapi sengketa dari dualisme status pajaknya,” katanya.

Diceritakan Rustam, sebelumnya pajak toko roti tersebut masuk ke daerah (Pemko Banjarbaru), tepatnya dari 2016-2019. Namun belakangan, pajaknya beralih masuk ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Sementara menurut Rustam, bahwa sesuai UU 28 tahun 2009, seharusnya pajak tersebut masuk ke pajak daerah.

“Di UU jelas, bahwa segala aktivitas jual beli makan dan minum yang menyediakan tempat harusnya pajaknya daerah. Nah ini kenapa malah ke DJP, di toko mereka ada tempat makan dan minumnya,” ujarnya.

Singkat cerita, di tahun 2020 lalu kata Rustam sengketa dualisme pajak ini coba dimediasi dan difasilitasi oleh Ombudsman RI untuk mencari titik temu. Akhirnya terciptalah diskusi secara virtual dari pihak-pihak yang terkait dan bersengketa.

“Saat itu diskusi langsung dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman RI, ada pihak-pihak terkait juga hadir. Nah intinya didapat sebuah kesepakatan agar penentuan status ranah pajak toko roti ini harus dirembukkan bersama dengan terlebih dahulu dilakukan survei sama-sama ke lokasi,” ucap Rustam.

Selepas pembahasan itu, menurut Rustam tak ada tindaklanjut terkait kesepakatan tersebut. Kemudian, di Desember 2020 rupanya kata Rustam pihak Ombudsman di tingkat Provinsi Kalsel tiba-tiba mengeluarkan keputusan.

“Sekonyong-konyong Ombudsman Provinsi memutuskan bahwa pajak ini masuk pusat (DJP). Padahal sesuai hasil diskusi dengan pusat (Ombudsman RI) disepakati harus dilakukan survei bersama dulu, nah sampai sekarang kita tidak ada survei,” sesal Rustam.

Keputusan Ombudsman Provinsi Kalsel ini nilai Rustam mencederai kesepakatan sebelumnya dan tidak menghargai pihak Pemko Banjarbaru sebagai daerah Otonom. Yang mana pihak Pemko tidak disertakan dalam pembahasan dan langsung diterbitkan keputusan oleh Ombudsman Provinsi.

“Setelah surat putusan Ombudsman Kalsel itu terbit, 10 hari setelahnya kepala daerah kita bersurat menyatakan protes atas keputusan tersebut, namun sampai sekarang tidak ada respons dan balasan dari mereka,” klaim Rustam.

Kini kata Rustam, pajak toko yang berkisar Rp16-17 juta perbulannya tersebut masuk ke pajak pusat. Yang mana pemilik atau pengelola toko katanya berpegangan pada surat putusan Ombudsman Kalsel. Sementara Rustam sendiri berpegang pada UU no 28 tahun 2002 tentang pajak daerah.

“Kita anggap masalah sengketa ini belum selesai. Kita berharap pihak Ombudsman Kalsel bisa lebih transparan dalam mengakomodir persoalan di daerah, terlebih sebelumnya juga sudah disepakati harus ada survei bersama dulu baru ditentukan status pajaknya masuk mana. Harus saling menghargai,” protesnya. (rvn/bin/ema)

BANJARBARU – Spanduk mencolok berukuran besar dipasang pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru di salah satu toko roti terbesar di wilayah Banjarbaru.

Spanduk merah tersebut berisi pemberitahuan bahwa toko roti belum membayar kewajiban pajak daerah. Selain spanduk, bagian kaca di samping pintu masuk juga ditempel stiker pemberitahuan serupa.

Terkait ini, Kepala BPPRD Kota Banjarbaru, Rustam Effendi menyebut pemasangan tersebut sebagai bentuk protes terkait keputusan Ombudsman Provinsi Kalsel yang dianggapnya sepihak.

“Polemik pajak toko roti ini sebenarnya sudah cukup lama, bahkan tiga tahun terakhir. Ini kita anggap permasalahan krusial, bukan soal tokonya yang tidak membayar pajak, tapi sengketa dari dualisme status pajaknya,” katanya.

Diceritakan Rustam, sebelumnya pajak toko roti tersebut masuk ke daerah (Pemko Banjarbaru), tepatnya dari 2016-2019. Namun belakangan, pajaknya beralih masuk ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Sementara menurut Rustam, bahwa sesuai UU 28 tahun 2009, seharusnya pajak tersebut masuk ke pajak daerah.

“Di UU jelas, bahwa segala aktivitas jual beli makan dan minum yang menyediakan tempat harusnya pajaknya daerah. Nah ini kenapa malah ke DJP, di toko mereka ada tempat makan dan minumnya,” ujarnya.

Singkat cerita, di tahun 2020 lalu kata Rustam sengketa dualisme pajak ini coba dimediasi dan difasilitasi oleh Ombudsman RI untuk mencari titik temu. Akhirnya terciptalah diskusi secara virtual dari pihak-pihak yang terkait dan bersengketa.

“Saat itu diskusi langsung dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman RI, ada pihak-pihak terkait juga hadir. Nah intinya didapat sebuah kesepakatan agar penentuan status ranah pajak toko roti ini harus dirembukkan bersama dengan terlebih dahulu dilakukan survei sama-sama ke lokasi,” ucap Rustam.

Selepas pembahasan itu, menurut Rustam tak ada tindaklanjut terkait kesepakatan tersebut. Kemudian, di Desember 2020 rupanya kata Rustam pihak Ombudsman di tingkat Provinsi Kalsel tiba-tiba mengeluarkan keputusan.

“Sekonyong-konyong Ombudsman Provinsi memutuskan bahwa pajak ini masuk pusat (DJP). Padahal sesuai hasil diskusi dengan pusat (Ombudsman RI) disepakati harus dilakukan survei bersama dulu, nah sampai sekarang kita tidak ada survei,” sesal Rustam.

Keputusan Ombudsman Provinsi Kalsel ini nilai Rustam mencederai kesepakatan sebelumnya dan tidak menghargai pihak Pemko Banjarbaru sebagai daerah Otonom. Yang mana pihak Pemko tidak disertakan dalam pembahasan dan langsung diterbitkan keputusan oleh Ombudsman Provinsi.

“Setelah surat putusan Ombudsman Kalsel itu terbit, 10 hari setelahnya kepala daerah kita bersurat menyatakan protes atas keputusan tersebut, namun sampai sekarang tidak ada respons dan balasan dari mereka,” klaim Rustam.

Kini kata Rustam, pajak toko yang berkisar Rp16-17 juta perbulannya tersebut masuk ke pajak pusat. Yang mana pemilik atau pengelola toko katanya berpegangan pada surat putusan Ombudsman Kalsel. Sementara Rustam sendiri berpegang pada UU no 28 tahun 2002 tentang pajak daerah.

“Kita anggap masalah sengketa ini belum selesai. Kita berharap pihak Ombudsman Kalsel bisa lebih transparan dalam mengakomodir persoalan di daerah, terlebih sebelumnya juga sudah disepakati harus ada survei bersama dulu baru ditentukan status pajaknya masuk mana. Harus saling menghargai,” protesnya. (rvn/bin/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/