alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Yakin, Yakin dan Yakin! Jalani PPKM Level 4 Jilid Tiga, Sanksi Denda Ditiadakan

Instruksi pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM level 4 sampai 23 Agustus untuk daerah luar Pulau Jawa dan Bali, dikompromikan oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

***

BANJARMASIN – Orang nomor satu di Kota Seribu Sungai itu memutuskan, diperpanjang sampai 16 Agustus pun sudah cukup.

Alasannya, dari evaluasi penerapan PPKM antara 26 Juli sampai 8 Agustus, ia menilai muncul banyak perubahan positif.

“Berkat penegakan disiplin prokes dari razia petugas gabungan,” klaimnya (10/8) di Balai Kota.
Dengan edukasi plus testing, tracing dan treatment (tes, pelacakan dan perawatan) yang masif, Ibnu yakin sepekan ke depan grafik pandemi akan mulai menurun.

“Saya yakin angka 1.500 kasus bisa ditekan dalam sepekan. Penularannya menurun. Saya juga yakin sepekan ke depan kita sudah keluar dari level 4,” tambahnya optimis.

Maka, Ibnu merasa tak ada masalah. Sekalipun keputusan satgas dan pemko bertentangan dengan instruksi Ketua Komisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN), Airlangga Hartanto untuk penerapan PPKM level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali sampai 23 Agustus.

Ibnu memahami, masyarakat Banjarmasin sudah jemu dengan PPKM. Ketika ekonomi sedang susah, berusaha semakin dipersulit. Tapi ia meminta warganya untuk bersabar dan menaati arahan pemerintah.
Jalani dulu sepekan, seraya berharap pandemi mulai melandai. “Kami harus mengikuti keputusan pusat. NKRI menuntut kepatuhan terhadap keputusan presiden,” tegasnya.

“Pemko sangat mengetahui keadaan ekonomi penduduknya. Tapi keselamatan dan kesehatan warga adalah yang paling utama,” sambungnya.

Dia berjanji, bila memungkinkan, PPKM akan diturunkan ke level 3 atau bahkan level 2 pada pekan mendatang.

“Ayo masyarakat saling bantu, tak usah menyalahkan siapa-siapa. Dan tak usah menduga yang macam-macam,” pesannya.

Senada dengan janji Juru Bicara Satgas COVID-19 Banjarmasin, Machli Riyadi. Pada 16 Agustus nanti, PPKM akan dievaluasi. Apabila keadaan tidak membaik atau semakin memburuk, maka PPKM level 4 akan diteruskan sampai 23 Agustus.

“Tapi misalkan terjadi penurunan, kami akan tunjukkan kepada pemerintah pusat, ini lho data dan keadaan di Banjarmasin,” kata Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin tersebut. (war/at/fud)

Sanksi Denda Ditiadakan

DALAM PPKM level 4 jilid tiga ini, sanksi denda untuk pelanggar prokes ditiadakan (dalam bahasa pemko ditunda).

Jadi, yang terjaring operasi yustisi hanya ditegur atau dihukum kerja sosial. Contoh menyapu jalan.
Sebelumnya, sudah banyak individu atau tempat usaha yang kena denda. Dari Rp50 ribu sampai Rp150 ribu.

Ibnu menceritakan, penundaan itu merupakan saran dari banyak pihak. Alasannya, dasarnya cuma perwali (peraturan wali kota). Jika ingin memuat denda administratif, mesti setara perda (peraturan daerah).

Lalu, bagaimana dengan denda yang terlanjur dipungut pemko? Jawaban Ibnu, yang sudah biarlah.
“DPRD sedang mengkaji, apakah memungkinkan perwali itu diperdakan,” jelasnya.

Diwartakan sebelumnya, Satpol PP menggelar operasi yustisi di depan mako di Jalan KS Tubun, Banjarmasin Selatan, Senin (9/8) pagi.

Menggandeng Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang terjaring langsung digiring untuk disidang di tempat. Rata-rata karena tidak mengenakan masker.

Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Banjarmasin, Mulyadi menyebutkan, 28 orang terjaring. 18 di antaranya dikenai denda. Total terkumpul Rp1.375.000 yang semuanya dimasukkan ke kas daerah. (war/fud/ema) 

Instruksi pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM level 4 sampai 23 Agustus untuk daerah luar Pulau Jawa dan Bali, dikompromikan oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

***

BANJARMASIN – Orang nomor satu di Kota Seribu Sungai itu memutuskan, diperpanjang sampai 16 Agustus pun sudah cukup.

Alasannya, dari evaluasi penerapan PPKM antara 26 Juli sampai 8 Agustus, ia menilai muncul banyak perubahan positif.

“Berkat penegakan disiplin prokes dari razia petugas gabungan,” klaimnya (10/8) di Balai Kota.
Dengan edukasi plus testing, tracing dan treatment (tes, pelacakan dan perawatan) yang masif, Ibnu yakin sepekan ke depan grafik pandemi akan mulai menurun.

“Saya yakin angka 1.500 kasus bisa ditekan dalam sepekan. Penularannya menurun. Saya juga yakin sepekan ke depan kita sudah keluar dari level 4,” tambahnya optimis.

Maka, Ibnu merasa tak ada masalah. Sekalipun keputusan satgas dan pemko bertentangan dengan instruksi Ketua Komisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN), Airlangga Hartanto untuk penerapan PPKM level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali sampai 23 Agustus.

Ibnu memahami, masyarakat Banjarmasin sudah jemu dengan PPKM. Ketika ekonomi sedang susah, berusaha semakin dipersulit. Tapi ia meminta warganya untuk bersabar dan menaati arahan pemerintah.
Jalani dulu sepekan, seraya berharap pandemi mulai melandai. “Kami harus mengikuti keputusan pusat. NKRI menuntut kepatuhan terhadap keputusan presiden,” tegasnya.

“Pemko sangat mengetahui keadaan ekonomi penduduknya. Tapi keselamatan dan kesehatan warga adalah yang paling utama,” sambungnya.

Dia berjanji, bila memungkinkan, PPKM akan diturunkan ke level 3 atau bahkan level 2 pada pekan mendatang.

“Ayo masyarakat saling bantu, tak usah menyalahkan siapa-siapa. Dan tak usah menduga yang macam-macam,” pesannya.

Senada dengan janji Juru Bicara Satgas COVID-19 Banjarmasin, Machli Riyadi. Pada 16 Agustus nanti, PPKM akan dievaluasi. Apabila keadaan tidak membaik atau semakin memburuk, maka PPKM level 4 akan diteruskan sampai 23 Agustus.

“Tapi misalkan terjadi penurunan, kami akan tunjukkan kepada pemerintah pusat, ini lho data dan keadaan di Banjarmasin,” kata Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin tersebut. (war/at/fud)

Sanksi Denda Ditiadakan

DALAM PPKM level 4 jilid tiga ini, sanksi denda untuk pelanggar prokes ditiadakan (dalam bahasa pemko ditunda).

Jadi, yang terjaring operasi yustisi hanya ditegur atau dihukum kerja sosial. Contoh menyapu jalan.
Sebelumnya, sudah banyak individu atau tempat usaha yang kena denda. Dari Rp50 ribu sampai Rp150 ribu.

Ibnu menceritakan, penundaan itu merupakan saran dari banyak pihak. Alasannya, dasarnya cuma perwali (peraturan wali kota). Jika ingin memuat denda administratif, mesti setara perda (peraturan daerah).

Lalu, bagaimana dengan denda yang terlanjur dipungut pemko? Jawaban Ibnu, yang sudah biarlah.
“DPRD sedang mengkaji, apakah memungkinkan perwali itu diperdakan,” jelasnya.

Diwartakan sebelumnya, Satpol PP menggelar operasi yustisi di depan mako di Jalan KS Tubun, Banjarmasin Selatan, Senin (9/8) pagi.

Menggandeng Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang terjaring langsung digiring untuk disidang di tempat. Rata-rata karena tidak mengenakan masker.

Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Banjarmasin, Mulyadi menyebutkan, 28 orang terjaring. 18 di antaranya dikenai denda. Total terkumpul Rp1.375.000 yang semuanya dimasukkan ke kas daerah. (war/fud/ema) 

Most Read

Artikel Terbaru

/