alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Walhi Sebut Pemprov Lamban

BANJARMASIN – Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo hadir sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan class action korban banjir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, kemarin (4/8).

Diceritakannya, pada 12 Januari, tim dari Walhi sudah mengecek titik-titik banjir di beberapa kabupaten.
Cak Kis, demikian sapaannya, menyaksikan air semakin meninggi, tidak menyurut. Tapi pemprov tak kunjung menetapkan status tanggap darurat. Hanya mengandalkan status siaga.

Maka ia berinisiatif mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel. Kenaikan status itu penting agar korban lekas ditangani.

“14 Januari, pagi hari saya ke BPBD. Tapi baru sorenya bisa bertemu kepala pelaksana Mujiyat. Saya mendesaknya untuk segera menetapkan status darurat. Beliau berjanji akan menyampaikannya kepada gubernur,” kisahnya di depan majelis hakim yang dipimpin Andriyani Masyitoh.

Soal deteksi dini bencana, setahunya, tak pernah ada peringatan bencana yang valid dari pemprov.
“Banjir awal tahun lalu, saya malah tahunya dari kawan-kawan media,” tambahnya.

Walhi juga melihat kerusakan yang luar biasa terhadap sawah. Terutama di Kabupaten Banjar yang merupakan lumbung pangan di provinsi ini.

“Sampai sekarang belum ada pemulihan yang serius dari pemprov,” tegasnya.

Sementara tim hukum pemprov dan gubernur, berkeberatan dengan keterangan saksi fakta. Karena mirip seperti keterangan dari saksi ahli. “Jadi kami keberatan dengan saksi Walhi,” ujar Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Bambang Eko.

Sedangkan keterangan saksi korban yang mengaku tak kebagian bantuan, Bambang mengaku bisa memahaminya. Tapi bukan berarti pemprov tak berbuat apapun.

“Karena yang ditangani ini satu provinsi, mungkin saja ada bantuan yang tak sampai ke tangan korban,” pungkasnya. (gmp/fud/ema)

BANJARMASIN – Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo hadir sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan class action korban banjir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, kemarin (4/8).

Diceritakannya, pada 12 Januari, tim dari Walhi sudah mengecek titik-titik banjir di beberapa kabupaten.
Cak Kis, demikian sapaannya, menyaksikan air semakin meninggi, tidak menyurut. Tapi pemprov tak kunjung menetapkan status tanggap darurat. Hanya mengandalkan status siaga.

Maka ia berinisiatif mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel. Kenaikan status itu penting agar korban lekas ditangani.

“14 Januari, pagi hari saya ke BPBD. Tapi baru sorenya bisa bertemu kepala pelaksana Mujiyat. Saya mendesaknya untuk segera menetapkan status darurat. Beliau berjanji akan menyampaikannya kepada gubernur,” kisahnya di depan majelis hakim yang dipimpin Andriyani Masyitoh.

Soal deteksi dini bencana, setahunya, tak pernah ada peringatan bencana yang valid dari pemprov.
“Banjir awal tahun lalu, saya malah tahunya dari kawan-kawan media,” tambahnya.

Walhi juga melihat kerusakan yang luar biasa terhadap sawah. Terutama di Kabupaten Banjar yang merupakan lumbung pangan di provinsi ini.

“Sampai sekarang belum ada pemulihan yang serius dari pemprov,” tegasnya.

Sementara tim hukum pemprov dan gubernur, berkeberatan dengan keterangan saksi fakta. Karena mirip seperti keterangan dari saksi ahli. “Jadi kami keberatan dengan saksi Walhi,” ujar Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Bambang Eko.

Sedangkan keterangan saksi korban yang mengaku tak kebagian bantuan, Bambang mengaku bisa memahaminya. Tapi bukan berarti pemprov tak berbuat apapun.

“Karena yang ditangani ini satu provinsi, mungkin saja ada bantuan yang tak sampai ke tangan korban,” pungkasnya. (gmp/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/