alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 28 June 2022

Tidak Ada Hal Baru dari Pembelaan Pemprov Kalsel, Korban Banjir Siapkan Bukti

BANJARMASIN – Gugatan korban banjir Kalsel masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin. Tahapannya, Pemprov Kalsel sudah memberikan duplik (jawaban) terhadap replik yang diajukan penggugat.

Duplik itu berisi argumen pemprov, bahwa sejumlah upaya telah ditempuh, seperti memberikan informasi kepada bupati dan wali kota untuk mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang pada Oktober 2020 berdasarkan prediksi BMKG dan Pusat Layanan Iklim.

Tuduhan penanganan korban banjir yang lamban juga ditangkis. Contoh, ketika sembilan desa di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dilanda banjir pada 30 Desember 2020 dini hari, pemprov telah mengirimkan bantuan makanan dan air bersih. Lalu menggelar pendataan, pendirian dapur umum dan evakuasi korban bencana oleh Tagana.

Favehotel Banjarmasin

Begitu pula tentang tudingan ketiadaan aturan. Bahwa sudah ada Pergub Nomor 50 Tahun 2013 tentang prosedur penanggulangan banjir.

Bagi koordinator tim advokasi korban banjir, Muhammad Pazri, jawaban tergugat tak jauh berbeda dengan eksepsi sebelumnya.

Tidak ada hal baru yang diungkapkan, malah hanya mengulang eksespsi sebelumnya. “Sidang lanjutan Rabu (28/7) mendatang dengan agenda bukti, akan kami beberkan semuanya kepada majelis hakim,” ujarnya (22/7).

Khusus tentang Pergub 51, menurutnya tak mengatur secara komprehensif. Mulai perencanaan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Kami optimis menang untuk memperjuangkan hak-hak para korban banjir. Sekaligus untuk memperbaiki kebijakan penanggulangan bencana di Kalsel,” pungkas Pazri. (gmp/fud/ema)

BANJARMASIN – Gugatan korban banjir Kalsel masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin. Tahapannya, Pemprov Kalsel sudah memberikan duplik (jawaban) terhadap replik yang diajukan penggugat.

Duplik itu berisi argumen pemprov, bahwa sejumlah upaya telah ditempuh, seperti memberikan informasi kepada bupati dan wali kota untuk mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang pada Oktober 2020 berdasarkan prediksi BMKG dan Pusat Layanan Iklim.

Tuduhan penanganan korban banjir yang lamban juga ditangkis. Contoh, ketika sembilan desa di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dilanda banjir pada 30 Desember 2020 dini hari, pemprov telah mengirimkan bantuan makanan dan air bersih. Lalu menggelar pendataan, pendirian dapur umum dan evakuasi korban bencana oleh Tagana.

Favehotel Banjarmasin

Begitu pula tentang tudingan ketiadaan aturan. Bahwa sudah ada Pergub Nomor 50 Tahun 2013 tentang prosedur penanggulangan banjir.

Bagi koordinator tim advokasi korban banjir, Muhammad Pazri, jawaban tergugat tak jauh berbeda dengan eksepsi sebelumnya.

Tidak ada hal baru yang diungkapkan, malah hanya mengulang eksespsi sebelumnya. “Sidang lanjutan Rabu (28/7) mendatang dengan agenda bukti, akan kami beberkan semuanya kepada majelis hakim,” ujarnya (22/7).

Khusus tentang Pergub 51, menurutnya tak mengatur secara komprehensif. Mulai perencanaan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Kami optimis menang untuk memperjuangkan hak-hak para korban banjir. Sekaligus untuk memperbaiki kebijakan penanggulangan bencana di Kalsel,” pungkas Pazri. (gmp/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/