alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Saturday, 2 July 2022

Lima Dinas Segera Lebur

PELAIHARI – Delapan Fraksi secara umum setuju terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) agar dibahas ke tahap lebih lanjut. Hal ini terbukti saat Rapat Paripurna DPRD Tala dalam Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Tiga Raperda di Aula Rapat DPRD Jalan A Syairani Kota Pelaihari, (28/6).

Adapun 8 fraksi yang ada di DPRD Tala itu diantaranya, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Pembangunan Demokrat.

Rida Handayani selaku juru bicara fraksi PDIP mengapresiasi adanya Tiga Raperda ini. Menurut Rida, Raperda ini dapat memberikan kemudahan pemerintah dalam menjalankan organisasi pemerintahan.

Favehotel Banjarmasin

Tidak itu saja, juru bicara Fraksi Gerindra Asmiriyati Yunus meminta kepada pemerintah terutama pihak Bank Pembangunan Daerah Kalsel (BPD Kalsel) agar dapat menyampaikan laporan. Karena, selama ini pihaknya belum mendapat laporan kinerja dari Perbankan tersebut. “Secara keseluruhan kami menyetujui tiga Raperda ini untuk dibahas,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Joko Pitoyo dari Fraksi Nasdem, bahwa fraksinya sangat mendukung Tiga Raperda ini agar dapat dibahas, karena Tiga Raperda ini memberikan perhatian kepada masyarakat. Pihaknya juga menyinggung keberadaan BPD Kalsel yang memberikan kontribusi kepada UMKM. Karena UMKM di Tala harus mendapat dukungan dana untuk mengembangkan usaha.

Usai pelaksanaan Rapat Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Fraksi, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Tala dengan Agenda Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD atas Tiga Raperda.

Bupati Tala H M Sukamta mengapresiasi pemandangan umum terhadap Tiga Raperda oleh seluruh fraksi. Perihal Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Sukamta menyebutkan bahwa ini menjadi perhatian pemerintah. Karena pemerintah memiliki kewenangan atau fungsi pengawasan dan pengendalian, sehingga dapat melakukan pengawasan secara terus menerus dan pengendalian dalam upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

Kemudian mengenai Raperda Penyertaan Modal, Pemkab Tala akan menggelontorkan Rp150 Miliar. Namun dana tersebut tidak diberikan sekaligus langsung ke BPD, melainkan disalurkan secara bertahap. “Penyaluran bertahap dari tahun 2021 hingga tahun 2024, tidak sekaligus,” ucapnya.

Adapun Raperda mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, hal ini sangat diperlukan karena kekurangan pegawai. Sehingga ada dua Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan dilebur, seperti Dinas Sosial (Dinsos) Tala akan melebur dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tala, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala akan bergabung dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Tala serta Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Tala. “Sementara, BPBD akan ditingkatkan menjadi eselon II, karena beban kerja yang berat,” tutup Sukamta. (Diskominfo/mr-156/al/ram)

PELAIHARI – Delapan Fraksi secara umum setuju terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) agar dibahas ke tahap lebih lanjut. Hal ini terbukti saat Rapat Paripurna DPRD Tala dalam Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Tiga Raperda di Aula Rapat DPRD Jalan A Syairani Kota Pelaihari, (28/6).

Adapun 8 fraksi yang ada di DPRD Tala itu diantaranya, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Pembangunan Demokrat.

Rida Handayani selaku juru bicara fraksi PDIP mengapresiasi adanya Tiga Raperda ini. Menurut Rida, Raperda ini dapat memberikan kemudahan pemerintah dalam menjalankan organisasi pemerintahan.

Favehotel Banjarmasin

Tidak itu saja, juru bicara Fraksi Gerindra Asmiriyati Yunus meminta kepada pemerintah terutama pihak Bank Pembangunan Daerah Kalsel (BPD Kalsel) agar dapat menyampaikan laporan. Karena, selama ini pihaknya belum mendapat laporan kinerja dari Perbankan tersebut. “Secara keseluruhan kami menyetujui tiga Raperda ini untuk dibahas,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Joko Pitoyo dari Fraksi Nasdem, bahwa fraksinya sangat mendukung Tiga Raperda ini agar dapat dibahas, karena Tiga Raperda ini memberikan perhatian kepada masyarakat. Pihaknya juga menyinggung keberadaan BPD Kalsel yang memberikan kontribusi kepada UMKM. Karena UMKM di Tala harus mendapat dukungan dana untuk mengembangkan usaha.

Usai pelaksanaan Rapat Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Fraksi, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Tala dengan Agenda Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD atas Tiga Raperda.

Bupati Tala H M Sukamta mengapresiasi pemandangan umum terhadap Tiga Raperda oleh seluruh fraksi. Perihal Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Sukamta menyebutkan bahwa ini menjadi perhatian pemerintah. Karena pemerintah memiliki kewenangan atau fungsi pengawasan dan pengendalian, sehingga dapat melakukan pengawasan secara terus menerus dan pengendalian dalam upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

Kemudian mengenai Raperda Penyertaan Modal, Pemkab Tala akan menggelontorkan Rp150 Miliar. Namun dana tersebut tidak diberikan sekaligus langsung ke BPD, melainkan disalurkan secara bertahap. “Penyaluran bertahap dari tahun 2021 hingga tahun 2024, tidak sekaligus,” ucapnya.

Adapun Raperda mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, hal ini sangat diperlukan karena kekurangan pegawai. Sehingga ada dua Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan dilebur, seperti Dinas Sosial (Dinsos) Tala akan melebur dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tala, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala akan bergabung dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Tala serta Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Tala. “Sementara, BPBD akan ditingkatkan menjadi eselon II, karena beban kerja yang berat,” tutup Sukamta. (Diskominfo/mr-156/al/ram)

Most Read

Artikel Terbaru

/