alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Buntut Lambannya Penanganan Pasca Banjir, Komitmen Bupati HST Ditagih

BARABAI- Penanganan pascabanjir di HST menyita perhatian para wakil rakyat. Mereka menilai, Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) tidak serius melakukan pemulihan pascabanjir. Terbukti, di wilayah yang paling terdampak masih banyak warga yang mengeluhkan hal itu.

Kritik itu disampaikan oleh anggota DPRD HST Yajid Fahmi, setelah mengunjungi Desa Alat di Kecamatan Hantakan dan Desa Baru di Kecamatan Batu Benawa belum lama ini.

“Komitmen bupati waktu pidato pertama di gedung dewan ialah fokus penanganan pascabanjir. Namun, lebih dari 100 hari kerjanya, komitmen itu tidak terlihat,” katanya, Selasa (29/6).

Bahkan refocusing anggaran tiap instansi juga sudah dilakukan untuk mendukung penanganan pascabanjir. Namun, dalam kacamata Yajid, manfaat semua itu belum dirasakan oleh warga di dua desa tadi. “Kita mendesak agar komitmen itu dilaksanakan. Apa yang sudah dilakukan pemimpin selama ini?” tanyanya.

Yajid sadar, jika ada peraturan kementrian keuangan yang baru, di sana menyebut jika refocusing atau pengalihan anggaran bisa dilakukan tanpa melibatkan DPRD setempat. Hal ini untuk memotong birokrasi.

“Namun, bukan berarti kita tidak boleh tahu sama sekali. Jadi, harus jelas anggaran refocusing itu berapa jumlahnya dan dialokasikan kemana saja,” bebernya.

Yajid menagih percepatan penanganan pascabanjir yang menjadi komitmen bupati. “Artinya, harus cepat penanganan pascabanjir itu. Ini dari dilantik, sampai sekarang komitmennya belum jelas,” cecarnya.

Ia mengambil contoh pembebasan lahan untuk relokasi para korban banjir yang rumahnya hilang. Sampai sekarang rencana tersebut belum juga terwujud. “Kita juga mendengar pembebasan lahan itu belum selesai,” ujarnya.

Lebih tegas lagi ia mengkritisi tidak dianggarkannya pembangunan jembatan permanen tahun ini di wilayah Kecamatan Batu Benawa dan Hantakan. “Hal ini sangat berdampak sekali terhadap perekonomian warga sekitar, karena jembatan itu menjadi akses masyarakat untuk pergi bertani dan berkebun.

Selain itu, Ia mengungkapkan, hal sederhana saja yang tidak membutuhkan anggaran terlalu banyak juga terkesan lamban bahkan belum dilakukan, seperti normalisasi sungai yang tertutup lumpur dan sampah pascabanjir di beberapa desa yang mengakibatkan warga tidak bisa bertani. “Seperti sungai di Desa Aluan, Kasarangan dan Kayu Rabah,” pungkasnya.

Bupati HST H Aulia Oktafiandi saat hendak dikonfirmasi tidak ada di kantor. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Ainur Rafiq saat dihubungi mengaku bahwa memang belum ada pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan pascabanjir, selain hunian sementara (Huntara).

Namun pihaknya mengaku telah melakukan perpanjangan masa transisi pemulihan pascabencana agar penanganannya lebih fokus dan berlanjut.

“Terkait pembangunan rumah dari BPBD pusat masih berproses dan teknisnya sudah berjalan. Yang pastinya pemerintah terus melakukan pembenahan secara bertahap. Tidak mesti harus 100 hari kerja bupati masalah itu langsung selesai, namun tetap berlanjut secara simultan,” belanya.

Ia menyatakan, saat ini masih di posisi pertengahan anggaran, jadi belum bisa melakukan pembangunan dengan Biaya Tak Terduga (BTT). “Yang pastinya bupati kita masih komitmen membantu warga dan melakukan pembenahan pascabanjir ini,” tuntasnya. (mal/ema)

BARABAI- Penanganan pascabanjir di HST menyita perhatian para wakil rakyat. Mereka menilai, Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) tidak serius melakukan pemulihan pascabanjir. Terbukti, di wilayah yang paling terdampak masih banyak warga yang mengeluhkan hal itu.

Kritik itu disampaikan oleh anggota DPRD HST Yajid Fahmi, setelah mengunjungi Desa Alat di Kecamatan Hantakan dan Desa Baru di Kecamatan Batu Benawa belum lama ini.

“Komitmen bupati waktu pidato pertama di gedung dewan ialah fokus penanganan pascabanjir. Namun, lebih dari 100 hari kerjanya, komitmen itu tidak terlihat,” katanya, Selasa (29/6).

Bahkan refocusing anggaran tiap instansi juga sudah dilakukan untuk mendukung penanganan pascabanjir. Namun, dalam kacamata Yajid, manfaat semua itu belum dirasakan oleh warga di dua desa tadi. “Kita mendesak agar komitmen itu dilaksanakan. Apa yang sudah dilakukan pemimpin selama ini?” tanyanya.

Yajid sadar, jika ada peraturan kementrian keuangan yang baru, di sana menyebut jika refocusing atau pengalihan anggaran bisa dilakukan tanpa melibatkan DPRD setempat. Hal ini untuk memotong birokrasi.

“Namun, bukan berarti kita tidak boleh tahu sama sekali. Jadi, harus jelas anggaran refocusing itu berapa jumlahnya dan dialokasikan kemana saja,” bebernya.

Yajid menagih percepatan penanganan pascabanjir yang menjadi komitmen bupati. “Artinya, harus cepat penanganan pascabanjir itu. Ini dari dilantik, sampai sekarang komitmennya belum jelas,” cecarnya.

Ia mengambil contoh pembebasan lahan untuk relokasi para korban banjir yang rumahnya hilang. Sampai sekarang rencana tersebut belum juga terwujud. “Kita juga mendengar pembebasan lahan itu belum selesai,” ujarnya.

Lebih tegas lagi ia mengkritisi tidak dianggarkannya pembangunan jembatan permanen tahun ini di wilayah Kecamatan Batu Benawa dan Hantakan. “Hal ini sangat berdampak sekali terhadap perekonomian warga sekitar, karena jembatan itu menjadi akses masyarakat untuk pergi bertani dan berkebun.

Selain itu, Ia mengungkapkan, hal sederhana saja yang tidak membutuhkan anggaran terlalu banyak juga terkesan lamban bahkan belum dilakukan, seperti normalisasi sungai yang tertutup lumpur dan sampah pascabanjir di beberapa desa yang mengakibatkan warga tidak bisa bertani. “Seperti sungai di Desa Aluan, Kasarangan dan Kayu Rabah,” pungkasnya.

Bupati HST H Aulia Oktafiandi saat hendak dikonfirmasi tidak ada di kantor. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Ainur Rafiq saat dihubungi mengaku bahwa memang belum ada pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan pascabanjir, selain hunian sementara (Huntara).

Namun pihaknya mengaku telah melakukan perpanjangan masa transisi pemulihan pascabencana agar penanganannya lebih fokus dan berlanjut.

“Terkait pembangunan rumah dari BPBD pusat masih berproses dan teknisnya sudah berjalan. Yang pastinya pemerintah terus melakukan pembenahan secara bertahap. Tidak mesti harus 100 hari kerja bupati masalah itu langsung selesai, namun tetap berlanjut secara simultan,” belanya.

Ia menyatakan, saat ini masih di posisi pertengahan anggaran, jadi belum bisa melakukan pembangunan dengan Biaya Tak Terduga (BTT). “Yang pastinya bupati kita masih komitmen membantu warga dan melakukan pembenahan pascabanjir ini,” tuntasnya. (mal/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/