alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Kenapa Ini…? PTPN XIII Pelaihari Disegel

PELAIHARI – Perusahaan Perseorangan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Pelaihari disegel oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) pada Jumat (18/6). Penyegelan ini adalah buntut dari belum adanya Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Bentuk penyegelan yang dilakukan oleh Pemkab Tala adalah dengan memasang papan peringatan di empat efdeling dengan total luas area 266 hektare.

Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman didampingi Asisten Bidang Ekobangkesra Setda Tala Akhmad Hairin, Kabag Hukum Setda Tala Alfirial dan perwakilan pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut (Distanhorbun Tala) serta pengawalan khusus dari jajaran Satpol PP dan Damkar Tala dibawah komando Muhammad Kusri melakukan langsung aksi pemasangan papan peringatan ini.

Sebelum dilakukan pemasangan papan peringatan berukuran 2 x 3 meter ini, pihak Satpol PP dan Damkar Tala dan Bagian Hukum Setda Tala serta Distanhorbun Tala terlebih dahulu menyerahkan surat pemberitahuan bahwa Pemkab Tala akan melakukan pemasangan papan peringatan tersebut. 

Abdi Rahman usai melakukan pemasangan papan peringatan ini meminta kepada manajemen PTPN XIII terlebih dahulu mengurus IUP. Hal ini dilakukan agar dapat kembali melakukan aktivitas perkebunan. Karena selama ada papan peringatan ini, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan berlaku selama 6 bulan.

“Ini sanksi peringatan pertama berlaku enam bulan, kemudian masih tidak melakukan pengurusan izin, maka kembali dengan surat peringatan kedua. Setiap peringatan ini tahapan 6 bulan,” ucapnya.

Aksi yang dilakukan terhadap perusahaan berplat merah ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Tala dalam menegakkan aturan. Hal ini juga sebagai upaya menangkal tudingan masyarakat bahwa Pemkab Tala hanya menegakkan aturan terhadap masyarakat kecil saja. Oleh karena itu, perusahaan plat merah yang tidak mengurus IUP sejak tahun 2005 ini harus mendapat peringatan.

Selain itu juga, dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tala, seiring penggunaan APBD menurut dengan adanya musibah Covid -19 dan banjir. Sehingga diperlukan penarikan pajak perkebunan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3).

“Pajak ini kalau dihitung diduga bisa mencapai milyaran, nanti kita hitung secara detail,” ungkapnya.
Abdi berharap, penerapan penegakan aturan seperti ini juga akan diberlakukan kepada perusahaan perkebunan yang lain. (Diskominfo/mr-156/al/ram)

PELAIHARI – Perusahaan Perseorangan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Pelaihari disegel oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) pada Jumat (18/6). Penyegelan ini adalah buntut dari belum adanya Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Bentuk penyegelan yang dilakukan oleh Pemkab Tala adalah dengan memasang papan peringatan di empat efdeling dengan total luas area 266 hektare.

Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman didampingi Asisten Bidang Ekobangkesra Setda Tala Akhmad Hairin, Kabag Hukum Setda Tala Alfirial dan perwakilan pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut (Distanhorbun Tala) serta pengawalan khusus dari jajaran Satpol PP dan Damkar Tala dibawah komando Muhammad Kusri melakukan langsung aksi pemasangan papan peringatan ini.

Sebelum dilakukan pemasangan papan peringatan berukuran 2 x 3 meter ini, pihak Satpol PP dan Damkar Tala dan Bagian Hukum Setda Tala serta Distanhorbun Tala terlebih dahulu menyerahkan surat pemberitahuan bahwa Pemkab Tala akan melakukan pemasangan papan peringatan tersebut. 

Abdi Rahman usai melakukan pemasangan papan peringatan ini meminta kepada manajemen PTPN XIII terlebih dahulu mengurus IUP. Hal ini dilakukan agar dapat kembali melakukan aktivitas perkebunan. Karena selama ada papan peringatan ini, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan berlaku selama 6 bulan.

“Ini sanksi peringatan pertama berlaku enam bulan, kemudian masih tidak melakukan pengurusan izin, maka kembali dengan surat peringatan kedua. Setiap peringatan ini tahapan 6 bulan,” ucapnya.

Aksi yang dilakukan terhadap perusahaan berplat merah ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Tala dalam menegakkan aturan. Hal ini juga sebagai upaya menangkal tudingan masyarakat bahwa Pemkab Tala hanya menegakkan aturan terhadap masyarakat kecil saja. Oleh karena itu, perusahaan plat merah yang tidak mengurus IUP sejak tahun 2005 ini harus mendapat peringatan.

Selain itu juga, dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tala, seiring penggunaan APBD menurut dengan adanya musibah Covid -19 dan banjir. Sehingga diperlukan penarikan pajak perkebunan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3).

“Pajak ini kalau dihitung diduga bisa mencapai milyaran, nanti kita hitung secara detail,” ungkapnya.
Abdi berharap, penerapan penegakan aturan seperti ini juga akan diberlakukan kepada perusahaan perkebunan yang lain. (Diskominfo/mr-156/al/ram)

Most Read

Artikel Terbaru

/