alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Dewan: PPN Pendidikan dan Sembako Resahkan Masyarakat

BANJARBARU – Wacana kebijakan pemerintah mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan terus mendapat penolakan dari masyarakat.

Sekretaris Fraksi KESAN (PKS-PAN) DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari mengatakan, rencana pemerintah untuk mengenakan pajak atau PPN pendidikan dan sembako sangat memberatkan masyarakat.

“Dunia pendidikan swasta resah dengan rencana pemerintah mengenakan pajak. Ini akan sangat membebani dunia pendidikan,” katanya 

Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan pemerintah pada tahun depan. Menurut Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarbaru ini, peran masyarakat dan pemerintah diperlukan dalam upaya menjalankan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.

“Pemerintah tidak akan mampu melaksanakan tugas konstitusional dalam mencerdaskan bangsa tanpa keikutsertaan masyarakat swasta dalam pendidikan,” cetusnya.

Karena itu menurut Legislator PKS ini, subsidi pendidikan kepada swasta juga harus dilakukan. Bukan justru dikenakan pajak yang berakibat akan membebani sekolah-sekolah swasta.

“Berdasarkan masukan dari banyak masyarakat maka PKS menolak keras rencana pemerintah mengenakan pajak pendidikan. Begitu juga dengan pajak sembako,” ujarnya. 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan, belum ada keputusan final terkait pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Diketahui, rencana pemerintah yang mendapatkan kritikan keras publik itu tertuang dalam draf revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Informasi didapat setelah draf itu bocor dan beredar ke banyak kalangan. Dalam draf revisi UU KUP itu sembako akan diberlakukan PPN sebesar 12 persen. (rvn/al/ris)

BANJARBARU – Wacana kebijakan pemerintah mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan terus mendapat penolakan dari masyarakat.

Sekretaris Fraksi KESAN (PKS-PAN) DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari mengatakan, rencana pemerintah untuk mengenakan pajak atau PPN pendidikan dan sembako sangat memberatkan masyarakat.

“Dunia pendidikan swasta resah dengan rencana pemerintah mengenakan pajak. Ini akan sangat membebani dunia pendidikan,” katanya 

Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan pemerintah pada tahun depan. Menurut Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarbaru ini, peran masyarakat dan pemerintah diperlukan dalam upaya menjalankan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.

“Pemerintah tidak akan mampu melaksanakan tugas konstitusional dalam mencerdaskan bangsa tanpa keikutsertaan masyarakat swasta dalam pendidikan,” cetusnya.

Karena itu menurut Legislator PKS ini, subsidi pendidikan kepada swasta juga harus dilakukan. Bukan justru dikenakan pajak yang berakibat akan membebani sekolah-sekolah swasta.

“Berdasarkan masukan dari banyak masyarakat maka PKS menolak keras rencana pemerintah mengenakan pajak pendidikan. Begitu juga dengan pajak sembako,” ujarnya. 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan, belum ada keputusan final terkait pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Diketahui, rencana pemerintah yang mendapatkan kritikan keras publik itu tertuang dalam draf revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Informasi didapat setelah draf itu bocor dan beredar ke banyak kalangan. Dalam draf revisi UU KUP itu sembako akan diberlakukan PPN sebesar 12 persen. (rvn/al/ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/