alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Thursday, 26 May 2022

UU Minerba Disebut Tak Masuk Akal, Ramai-Ramai Ajukan Judicial Review

BANJARMASIN – Gugatan kepada keUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) datang dari banyak pihak. Di Kalsel Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) juga bersiap mengajukan judicial review.

“Undang-undang ini sangat merugikan pengusaha daerah,” ucap Solihin, Ketua Aspektam Kalsel yang mengatakan pihaknya sudah menyusun langkah-langkah mengajukan judical riview UU Minerba ini.

Dia mengatakan, kebijakan ini selain dapat mengganggu sistem, juga akan menghambat pelayanan. Dicontohkannya, untuk berurusan, perusahaan daerah tentu harus ke Jakarta yang padahal sebelumnya hanya di daerah setempat.“Selain jarak, tentu akan memakan waktu yang tak cepat. Belum lagi yang mengurus tak hanya satu dari daerah,” sebutnya.

Di sisi lain tambahnya, perusahaan di daerah dikejar waktu kontrak kerja dengan pihak ketiga yang harus cepat selesai. “Salah satunya adalah dokumen pengajuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB),” ujar Solihin.

Yang pihaknya takutkan, ketika UU ini berlaku, dan pemerintah tak siap, akan berdampak besar terhadap investasi, khususnya di sektor Minerba. “Dengan sentralisasi di pusat, tak menutup kemungkinan akan muncul indikasi permainan calo atau makelaran,” ucapnya.

Dugaan akan maraknya pungli sebutnya cukup mendasar. Lantaran, perusahaan di daerah tentu ingin cepat urusan yang membuat mereka terbuang waktu. “Calo-calo urusan dokumen bisa saja marak,” tuturnya.

Kemunculan calo nanti sebutnya, tentu akan menambah biaya perusahaan di luar biaya operasional lain yang sudah disusun. “Jangan sampai malah kebijakan ini memberatkan biaya perusahaan,” imbuhnya.

Selain itu kebijakan Minerba yang ditangani pemerintah pusat akan membuat pengawasan tak berjalan maksimal. Alasannya, yang lebih mengetahui kondisi di daerah adalah pemerintah daerah setempat. “Kalau mengurusi izin saja tak masalah, meski sebenarnya masih kurang layak. Tapi bagian lain yang perlu cepat hendaknya tetap di daerah,” cetusnya.

Dia tak habis pikir jika soal perpanjangan izin juga akan diambil alih pusat.Padahal cukup saja di daerah, tak perlu repot ke Jakarta. “Kalau izin baru silahkan saja ke pusat, kalau perpanjangan kan lebih tahu kondisi di daerah,” tambahnya.

Belum lagi soal reklamasi, ketika persoalan ini diambilalih pemerintah pusat, tak menutup kemungkinan berjalan tak maksimal. “Sekali lagi, persoalan di daerah, pemerintah daerahnya yang lebih tahu kondisinya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ini tak menyelesaikan akar masalah. Dan malah merusak sistem yang ada. “Kami mengggap, kebijakan ini bukan langkah cerdas. Karena kalau akar masalahnya ada penyimpangan. Solusinya adalah pengawasan yang lebih dioptimalkan. Kan ada perwakilan pemerintah pusat ada di daerah, melalui kepala daerah,” tandasnya.

Sebelumnya, dua warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan mengajukan uji materi atau judicial review Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penggugat tersebut yakni Nurul Aini (46), petani dari Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Yaman, nelayan Desa Matras, Kabupaten Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung. Gugatan turut diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur.

“Tepat pada hari ulang tahun ke-60 Presiden Joko Widodo hari ini, rakyat Indonesia mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas 9 Pasal dalam UU Minerba No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba No. 4 tahun 2009,” ujar salah seorang penggugat dari WALHI, Dwi Sawung, Senin (21/6).

Secara garis besar, sejumlah Pasal yang diuji itu berkaitan dengan sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan Minerba dan jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang.

Kemudian perpanjangan izin otomatis atas Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa evaluasi dan lelang, serta Pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilir di pembangkitan.

“Industri pertambangan diberikan keleluasaan untuk tetap beroperasi meski di wilayah yang bertentangan dengan tata ruang. Pemegang Kontrak Karya dan PKP2B (IUPK) juga diberikan perpanjangan izin otomatis tanpa evaluasi dan lelang,” kata Sawung.

Sawung menambahkan, keberadaan UU Minerba yang baru melanggengkan praktik eksploitasi sumber daya alam khususnya batu bara.”Padahal, sumber energi kotor tersebut semakin ditinggalkan, sebab berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan, krisis iklim, dan kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Dari keterangan resmi Gerakan #BersihkanIndonesia, dikatakan bahwa Nurul Aini dan Yaman merupakan korban intimidasi dan represi aparat keamanan ketika berupaya menjaga kehidupan dari dampak buruk pertambangan.

“UU Minerba ini hanya melindungi tambang. Kalau UU itu dihapuskan, masyarakat aman. Perusahaan tidak bisa mengkriminalisasi warga lagi,” kata Nurul Aini.

Sementara untuk Yaman, ia mengatakan hak asasinya sebagai warga negara justru semakin ditindas. Aksi protes damai yang dilakukan bersama nelayan lainnya untuk melindungi wilayah tangkap ikan agar tidak dirusak oleh pertambangan justru berakhir kriminalisasi.

Yaman berujar, ia menerima surat panggilan dari kepolisian yang menggunakan Pasal 162 UU Minerba Nomor 3 tahun 2020. Kata dia, protes damai dianggap merintangi usaha pertambangan.

“UU Minerba ini membatasi ruang gerak nelayan untuk menolak dan menghalangi aktivitas pertambangan di sini. UU Minerba membuat kami tak bisa cari makan di tanah lahir kami sendiri,” kata Yaman.

Lebih lanjut, penasihat hukum para penggugat, Lasma Natalia menilai Presiden RI Joko Widodo, mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi kerusakaan akibat pertambangan. Ia meminta Jokowi mencabut UU tersebut karena telah merampas hidup rakyat dan merusak lingkungan.

Pengesahan UU Minerba pada 13 Mei 2020 diketahui mendapat penolakan dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah poin dalam aturan tersebut dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.(mof/ryn/ran/ema)

POIN-POIN PROBLEMATIK UU MINERBA

Pasal 1 ayat (13a)

Ada ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pasal ini dinilai membuka ruang rente baru.

Pasal 1 ayat 28a

Pasal ini mengatur bahwa Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

Definisi yang baru ada di UU anyar ini mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan, mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat.

Pasal 4 ayat 2

Pasal ini mengatur bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam UU lama, pasal itu juga memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah. UU Minerba baru ini mengatur semua kewenangan perizinan tak lagi ada di pemerintah daerah, melainkan ditarik ke pusat. Sentralisasi ini dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Pasal 42 dan Pasal 42A

Pasal ini dianggap mempermudah pengusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi. Sebelumnya waktu yang diberikan untuk eksplorasi adalah 2 tahun.

Pasal 162 dan 164

Dua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebut bahwa “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 169A

Pasal ini mengatur tentang perpanjangan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang. KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2×10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya.

Pasal 169B ayat (5)

Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Pasal ini dianggap memberikan keistimewaan bagi pemegang IUPK untuk mendapatkan konsesi tambahan.

 

BANJARMASIN – Gugatan kepada keUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) datang dari banyak pihak. Di Kalsel Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) juga bersiap mengajukan judicial review.

“Undang-undang ini sangat merugikan pengusaha daerah,” ucap Solihin, Ketua Aspektam Kalsel yang mengatakan pihaknya sudah menyusun langkah-langkah mengajukan judical riview UU Minerba ini.

Dia mengatakan, kebijakan ini selain dapat mengganggu sistem, juga akan menghambat pelayanan. Dicontohkannya, untuk berurusan, perusahaan daerah tentu harus ke Jakarta yang padahal sebelumnya hanya di daerah setempat.“Selain jarak, tentu akan memakan waktu yang tak cepat. Belum lagi yang mengurus tak hanya satu dari daerah,” sebutnya.

Di sisi lain tambahnya, perusahaan di daerah dikejar waktu kontrak kerja dengan pihak ketiga yang harus cepat selesai. “Salah satunya adalah dokumen pengajuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB),” ujar Solihin.

Yang pihaknya takutkan, ketika UU ini berlaku, dan pemerintah tak siap, akan berdampak besar terhadap investasi, khususnya di sektor Minerba. “Dengan sentralisasi di pusat, tak menutup kemungkinan akan muncul indikasi permainan calo atau makelaran,” ucapnya.

Dugaan akan maraknya pungli sebutnya cukup mendasar. Lantaran, perusahaan di daerah tentu ingin cepat urusan yang membuat mereka terbuang waktu. “Calo-calo urusan dokumen bisa saja marak,” tuturnya.

Kemunculan calo nanti sebutnya, tentu akan menambah biaya perusahaan di luar biaya operasional lain yang sudah disusun. “Jangan sampai malah kebijakan ini memberatkan biaya perusahaan,” imbuhnya.

Selain itu kebijakan Minerba yang ditangani pemerintah pusat akan membuat pengawasan tak berjalan maksimal. Alasannya, yang lebih mengetahui kondisi di daerah adalah pemerintah daerah setempat. “Kalau mengurusi izin saja tak masalah, meski sebenarnya masih kurang layak. Tapi bagian lain yang perlu cepat hendaknya tetap di daerah,” cetusnya.

Dia tak habis pikir jika soal perpanjangan izin juga akan diambil alih pusat.Padahal cukup saja di daerah, tak perlu repot ke Jakarta. “Kalau izin baru silahkan saja ke pusat, kalau perpanjangan kan lebih tahu kondisi di daerah,” tambahnya.

Belum lagi soal reklamasi, ketika persoalan ini diambilalih pemerintah pusat, tak menutup kemungkinan berjalan tak maksimal. “Sekali lagi, persoalan di daerah, pemerintah daerahnya yang lebih tahu kondisinya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ini tak menyelesaikan akar masalah. Dan malah merusak sistem yang ada. “Kami mengggap, kebijakan ini bukan langkah cerdas. Karena kalau akar masalahnya ada penyimpangan. Solusinya adalah pengawasan yang lebih dioptimalkan. Kan ada perwakilan pemerintah pusat ada di daerah, melalui kepala daerah,” tandasnya.

Sebelumnya, dua warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan mengajukan uji materi atau judicial review Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penggugat tersebut yakni Nurul Aini (46), petani dari Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Yaman, nelayan Desa Matras, Kabupaten Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung. Gugatan turut diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur.

“Tepat pada hari ulang tahun ke-60 Presiden Joko Widodo hari ini, rakyat Indonesia mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas 9 Pasal dalam UU Minerba No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba No. 4 tahun 2009,” ujar salah seorang penggugat dari WALHI, Dwi Sawung, Senin (21/6).

Secara garis besar, sejumlah Pasal yang diuji itu berkaitan dengan sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan Minerba dan jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang.

Kemudian perpanjangan izin otomatis atas Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa evaluasi dan lelang, serta Pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilir di pembangkitan.

“Industri pertambangan diberikan keleluasaan untuk tetap beroperasi meski di wilayah yang bertentangan dengan tata ruang. Pemegang Kontrak Karya dan PKP2B (IUPK) juga diberikan perpanjangan izin otomatis tanpa evaluasi dan lelang,” kata Sawung.

Sawung menambahkan, keberadaan UU Minerba yang baru melanggengkan praktik eksploitasi sumber daya alam khususnya batu bara.”Padahal, sumber energi kotor tersebut semakin ditinggalkan, sebab berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan, krisis iklim, dan kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Dari keterangan resmi Gerakan #BersihkanIndonesia, dikatakan bahwa Nurul Aini dan Yaman merupakan korban intimidasi dan represi aparat keamanan ketika berupaya menjaga kehidupan dari dampak buruk pertambangan.

“UU Minerba ini hanya melindungi tambang. Kalau UU itu dihapuskan, masyarakat aman. Perusahaan tidak bisa mengkriminalisasi warga lagi,” kata Nurul Aini.

Sementara untuk Yaman, ia mengatakan hak asasinya sebagai warga negara justru semakin ditindas. Aksi protes damai yang dilakukan bersama nelayan lainnya untuk melindungi wilayah tangkap ikan agar tidak dirusak oleh pertambangan justru berakhir kriminalisasi.

Yaman berujar, ia menerima surat panggilan dari kepolisian yang menggunakan Pasal 162 UU Minerba Nomor 3 tahun 2020. Kata dia, protes damai dianggap merintangi usaha pertambangan.

“UU Minerba ini membatasi ruang gerak nelayan untuk menolak dan menghalangi aktivitas pertambangan di sini. UU Minerba membuat kami tak bisa cari makan di tanah lahir kami sendiri,” kata Yaman.

Lebih lanjut, penasihat hukum para penggugat, Lasma Natalia menilai Presiden RI Joko Widodo, mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi kerusakaan akibat pertambangan. Ia meminta Jokowi mencabut UU tersebut karena telah merampas hidup rakyat dan merusak lingkungan.

Pengesahan UU Minerba pada 13 Mei 2020 diketahui mendapat penolakan dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah poin dalam aturan tersebut dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.(mof/ryn/ran/ema)

POIN-POIN PROBLEMATIK UU MINERBA

Pasal 1 ayat (13a)

Ada ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pasal ini dinilai membuka ruang rente baru.

Pasal 1 ayat 28a

Pasal ini mengatur bahwa Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

Definisi yang baru ada di UU anyar ini mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan, mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat.

Pasal 4 ayat 2

Pasal ini mengatur bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam UU lama, pasal itu juga memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah. UU Minerba baru ini mengatur semua kewenangan perizinan tak lagi ada di pemerintah daerah, melainkan ditarik ke pusat. Sentralisasi ini dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Pasal 42 dan Pasal 42A

Pasal ini dianggap mempermudah pengusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi. Sebelumnya waktu yang diberikan untuk eksplorasi adalah 2 tahun.

Pasal 162 dan 164

Dua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebut bahwa “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 169A

Pasal ini mengatur tentang perpanjangan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang. KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2×10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya.

Pasal 169B ayat (5)

Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Pasal ini dianggap memberikan keistimewaan bagi pemegang IUPK untuk mendapatkan konsesi tambahan.

 

Most Read

Artikel Terbaru

/