alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Jawab Tuntutan Buruh, Disnaker: Yang Tersisa Tinggal Masalah Internal

BANJARMASIN – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Siswansyah angkat bicara terkait ancaman Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel untuk berdemo.

Ia mengklaim, sebagian tuntutan buruh sudah diladeni. Contoh soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang tidak penuh.

“Secara makro, persoalan pembayaran tunjangan lebaran oleh perusahaan di Kalsel, persentasenya sudah 90 persen. Artinya berhasil alias tidak ada permasalahan,” jelasnya akhir pekan kemarin.

Ditanya terkait tuntutan lain, yakni dugaan perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan, Siswansyah tak memberi jawaban gamblang.

Ia hanya mengisyaratkan, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Terlebih bila menyangkut pekerja yang baru diterima.

Menurutnya, perusahaan tentu memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja “si anak baru”.

“Anggaplah pekerja lama dimasukkan ke BPJS. Tapi yang baru, biasanya dimasukkan bertahap. Misalkan BPJS kesehatan yang didahulukan, itu yang dipentingkan,” tambahnya.

Kalau ada yang belum diselesaikan Dinaskertrans, Siswansyah mengakui, menyangkut kasus-kasus yang lebih bersifat internal atau pribadi.

“Tak semua kasus yang dihadapi perusahaan-perusahaan itu sama. Jadi kami tangani bertahap, satu-satu. Kami juga akan melayangkan balasan ke FSPMI Kalsel, suratnya masih dikonsep,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto menyurati Disnakertrans untuk memanggil sejumlah perusahaan bermasalah. Selain pembayaran THR, juga terkait masalah karyawan tanpa jaring pengaman sosial. Merasa aduannya tak digubris, FSPMI kemudian mengancam akan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel. (war/fud/ema)

BANJARMASIN – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Siswansyah angkat bicara terkait ancaman Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel untuk berdemo.

Ia mengklaim, sebagian tuntutan buruh sudah diladeni. Contoh soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang tidak penuh.

“Secara makro, persoalan pembayaran tunjangan lebaran oleh perusahaan di Kalsel, persentasenya sudah 90 persen. Artinya berhasil alias tidak ada permasalahan,” jelasnya akhir pekan kemarin.

Ditanya terkait tuntutan lain, yakni dugaan perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan, Siswansyah tak memberi jawaban gamblang.

Ia hanya mengisyaratkan, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Terlebih bila menyangkut pekerja yang baru diterima.

Menurutnya, perusahaan tentu memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja “si anak baru”.

“Anggaplah pekerja lama dimasukkan ke BPJS. Tapi yang baru, biasanya dimasukkan bertahap. Misalkan BPJS kesehatan yang didahulukan, itu yang dipentingkan,” tambahnya.

Kalau ada yang belum diselesaikan Dinaskertrans, Siswansyah mengakui, menyangkut kasus-kasus yang lebih bersifat internal atau pribadi.

“Tak semua kasus yang dihadapi perusahaan-perusahaan itu sama. Jadi kami tangani bertahap, satu-satu. Kami juga akan melayangkan balasan ke FSPMI Kalsel, suratnya masih dikonsep,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto menyurati Disnakertrans untuk memanggil sejumlah perusahaan bermasalah. Selain pembayaran THR, juga terkait masalah karyawan tanpa jaring pengaman sosial. Merasa aduannya tak digubris, FSPMI kemudian mengancam akan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel. (war/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/