alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Thursday, 26 May 2022

Suara Denny-Difri Malah Tergerus di PSU, KPU Siap Bersengketa Kembali

BANJARMASIN – Hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel tuntas kemarin petang. Hasilnya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1 Sahbirin Noor-Muhidin unggul dengan perolehan sebanyak 119.252 suara.

Pasangan ini mengungguli rival mereka paslon 2 Denny Indrayana-Difriadi. Calon penantang ini hanya memperoleh sebanyak 57.067 suara. Selisih suara keduanya cukup mencolok: 62.185 suara.

Padahal, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) lalu, Denny sempat unggul dengan selisih 22.289 suara. Namun perolehan suara kedua paslon berubah drastis setelah PSU. Ironisnya, pemilihan ulang bahkan hanya menggerus suara pemilih Denny Indrayana pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu.

Contohnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sebelum putusan MK, paslon 1 kala itu hanya memperoleh sebanyak 28.950 suara. Namun saat PSU, perolehan suara pasangan dengan tagline Pamanbirinmu ini malah berlipat ganda sebanyak 47.072 suara.

Bagaimana dengan perolehan suara Denny-Difri di sini? Sebelum putusan MK, pasangan dengan tagline H2D ini mendapat sebanyak 26.724 suara. Pada PSU lalu, mereka hanya memperoleh sebanyak 23.773 suara.

Denny-Difri juga harus kehilangan suara yang cukup banyak di lima kecamatan Kabupaten Banjar. Sebelum PSU, pasangan ini memperoleh sebanyak 42.024 suara. Namun, saat PSU tadi sesuai aplikasi Sirekap KPU, mereka hanya memperoleh sebanyak 32.886 suara atau malah kehilangan sebanyak 9.138 suara.

Di wilayah ini, Denny-Difri harus kehilangan suara banyak di Kecamatan Martapura. Sebelumnya, pasangan ini memperoleh suara mencapai 24.562. Namun hasil PSU di wilayah ini, perolehan mereka hanya sebanyak 19.732 suara, atau hilang sebanyak 4.830 suara.

Menariknya, Denny-Difri malah menambah suara di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Di lumbung suara paslon 1 ini, pada PSU tadi, Denny-Difri memperoleh 408 suara. Padahal hasil pemungutan suara 9 Desember lalu, pasangan ini hanya memperoleh 190 suara.

Komisioner KPU Kalsel Divisi Teknis dan Penyelenggara, Hatmiati menyampaikan, hasil Sirekap ini hanya sementara sebelum hitung manual atau rekapitulasi berjenjang dari kecamatan hingga tingkat provinsi. “Ini hanya sementara. Hasil resmi nanti setelah diplenokan,” ujarnya sembari menyatakan hasil input Sirekap KPU sudah 100 persen.

Di sisi lain, pengamat politik ULM, Mahyuni mengatakan, gugatan Denny Indrayana untuk pemilihan di wilayah Banjarmasin Selatan dinilainya kurang tepat. Padahal sebelum putusan MK lalu, pasangan ini selisihnya hanya berkisar 2 ribu suara. Setelah PSU, selisihnya pun semakin tinggi mencapai 23.299 suara.

Mahyuni menganalisa, para simpatisan petahana lebih banyak turun ke TPS dibanding Pilkada silam. “Di wilayah ini kan tahu sendiri, basis dari partai politik pengusung paslon 1. Seharusnya wilayah ini saat gugatan tak perlu dimasukkan. Padahal selisih lalu cukup banyak,” ujar Mahyuni kemarin.

Sementara itu, Kuasa Hukum tim Denny Indrayana, Raziv Barokah menegaskan akan kembali menggugat hasil Pilkada Kalsel.”Kami sedang susun gugatannya dan segera kami ajukan setelah objek perkara ditetapkan,” katanya.

Lantas, apa alasan mereka berpikir untuk kembali memperpanjang proses pemilihan gubernur? Raziv mengungkapkan, hal itu dikarenakan berdasarkan laporan relawan Denny Indrayana di lapangan, masih ada kecurangan yang terjadi dalam tahapan PSU.

“Ada beberapa dugaan, mulai dari bagi-bagi uang yang cenderung dibiarkan, mobilisasi massa hingga intimidasi preman di TPS. Itu alasan kami kembali menggugat ke MK,” ungkapnya.

Di samping itu, dia menuturkan berdasarkan laporan yang mereka terima, basis massa Denny juga ada yang tidak mendapat undangan dan tidak diizinkan memilih.

“Ada NIK yang ditulis di undangan berbeda dengan yang di KTP, sehingga di TPS ditolak untuk memilih. Dan banyak laporan lain yang kami terima perihal abnormalitas dalam penyelenggaraan PSU ini,” tegasnya.

Sederet temuan tersebut menurutnya baru 30 persen alasan untuk menggugat ke MK. Sebab, dia menyampaikan, masih banyak modus dugaan kecurangan lain yang mereka temui di lapangan.

Sementara itu, isu politik uang saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel ternyata ditegaskan Bawaslu Kalsel tak terjadi di semua wilayah pelaksana PSU. Hasil patroli pengawasan diklaim berhasil.

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kaspiyah mengatakan, apa yang ditakutkan selama ini dengan potensi kecurangan tersebut, akhirnya tak terbukti. “Tak ada politik uang yang kami temukan, baik sebelum pelaksanaan hingga menjelang pelaksanaan,” terangnya.

Dia menyampaikan, kabar akan terjadinya politik uang memang sempat berhembus di telinga pihaknya. Namun, setelah dilakukan penelusuran, dugaan tersebut tak ditemukan.

“Dari Selasa (8/6) malam hingga hari pencoblosan tak didapati adanya tindak kecurangan dan laporan politik uang. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kedewasaan demokrasi berpolitik di Banua,” harapnya.

KPU Siap Bersengketa Kembali 

SEMENTARA ITU, KPU menyatakan sudah siap jika pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana-Difridi bakal menggugat lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU RI Ilham Saputra menegaskan pihaknya akan menyiapkan kembali semua dokumen bahkan alat bukti hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub tadi.

Dia menyatakan, apa yang dilakukan jajarannya saat PSU tadi sudah profesional. Meski di sisi lain, masih ada ketidakpuasan dari pasangan calon. “Apapun itu, KPU harus siap. Akan kami sampaikan ke MK bahwa pelaksanaan PSU tadi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sebut Ilham kemarin.

Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengatakan, jajarannya hingga level terbawah pada saat PSU tadi sudah bekerja dengan benar. Bahkan, hampir tak ada kesalahan fatal yang dapat dijadikan bahan atau pokok aduan di MK. “Bisa dilihat sendiri, pelaksanaanya tak ada masalah dan berjalan dengan sukses,” ujarnya kemarin.

Meski mengklaim jajarannya sudah bekerja dengan benar, namun sebutnya masih ada beberapa catatan yang mesti dijadikan pelajaran. Sarmuji mencontohkan seperti kejadian di salah satu TPS di Kabupaten Banjar. Ada satu orang yang ditolak hak pilihnya lantaran tak memiliki syarat yang lengkap. “Kejadian ini bisa saja terjadi karena kelalaian pada saat 9 Desember lalu. Saat itu pemilih dengan E-KTP bisa memilih. Sekarang, di PSU petugas tegas, tak ada masuk di DPT, ditolak,” ujar Sarmuji kemarin.

Berkaca gugatan di MK sebelumnya, di mana salah satunya kasus dibukanya kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dia mewanti-wanti kepada jajarannya agar menjauhi sekecil apapun pelanggaran prosedur. “Jadikan yang dulu (pembukaan kotak) sebagai pelajaran. Meski saat itu hanya memoto,” pesannya.

Potensi bukti laporan di MK, tentu masih sangat terbuka. Pasalnya, tahapan rekapitulasi berlangsung dari tingkat kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan di tingkat kabupaten/kota. “Jangan sampai ada peluang orang untuk memfitnah hal-hal yang tak benar,” pesannya.

Memastikan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota, dia memastikan KPU Kalsel akan turun langsung ke semua tempat tersebut untuk melakukan supervisi.

Untuk diketahui, tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan akan berlangsung sejak kemarin sampai Senin (14/6) mendatang. Usai rekapitulasi di tingkat kecamatan, tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota akan dihelat sampai 23 Juni mendatang.

Sedangkan rekapitulasi tingkat provinsi hingga penetapan pemenang Pilgub Kalsel dijadwalkan paling lambat tanggal 26 Juni mendatang. Tentu saja, jadwal ini masih bisa berubah jika MK kembali menerima laporan Denny-Difri yang rencananya mereka gugat kembali hasil perolehan suara di PSU tadi.

Seperti diketahui, Denny blak-blakan ingin membawa hasil PSU ke MK. Menurutnya hal ini demi memperjuangkan amanah masyarakat Kalsel.“Mempertimbangkan ini adalah nasib Kalsel yang dititipkan ke kami, dengan suara yang sangat besar. Maka kami memilih untuk terus. Artinya membuka opsi mengajukan sengketa hasil Pemilihan Gubernur ke MK,” ujar Denny.

Timses Diamankan Sebelum Pencoblosan

SEMENTARA ITU, kabar diamankannya Jurkani, timses Denny Indrayana ternyata benar adanya. Jurkani dijerat karena melakukan tindak pidana kekerasan.

Jurkani diamankan Selasa (8/6) pukul 20.15 malam. Pelaku diamankan Subdit 4 Ditreskrimum dan tim Resmob yang dipimpin Kanit Resmob AKP Gita Suhandi Achmadi sehari sebelum pencoblosan. Pelaku diamankan saat berada di posko Komplek Pondok Metro, Jalan Kayu Tangi, Banjarmasin Utara.

“Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diamankan,” kata Kabid Humas, Kombes Pol Mochamad Rifai, setelah sertijab Dirkrimsus dan Dirpolair, Kamis (10/6) siang.

Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Banjarbaru ini menambahkan, berkas kasusnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.”Berkas sudah P21, dan akan kita limpahkan ke kejaksaan,” ucapnya.

Diwartakan sebelumnya, Jurkani, koordinator tim hukum pasangan calon Denny-Difri sampai berurusan dengan kepolisian lantaran diduga memukul Salmansyah. Kasus ini buntut keributan di Masjid Nurul Iman di Jalan Prona I RT 12 pada Rabu (31/3) pagi lalu.

Saat itu, Denny Indrayana yang melaksanakan salat subuh di kelurahan yang masuk dalam pemungutan suara ulang (PSU). Sementara KPU sudah menegaskan tidak ada kampanye sampai saat pencoblosan.

Salman yang merupakan warga sekitar dituduh sebagai penyusup. Suasana saat itu sempat memanas, bahkan nyaris baku hantam. Namun berhasil dilerai warga.

Dalam versi Jurkani, dia hanya mencoba melepas masker Salman, sedangkan menurut Salman, dia dipukul hingga bibirnya berdarah. Karena tak terima, Salman pun melapor ke polisi. (ris/mof/gmp/ran/ema)

BANJARMASIN – Hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel tuntas kemarin petang. Hasilnya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1 Sahbirin Noor-Muhidin unggul dengan perolehan sebanyak 119.252 suara.

Pasangan ini mengungguli rival mereka paslon 2 Denny Indrayana-Difriadi. Calon penantang ini hanya memperoleh sebanyak 57.067 suara. Selisih suara keduanya cukup mencolok: 62.185 suara.

Padahal, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) lalu, Denny sempat unggul dengan selisih 22.289 suara. Namun perolehan suara kedua paslon berubah drastis setelah PSU. Ironisnya, pemilihan ulang bahkan hanya menggerus suara pemilih Denny Indrayana pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu.

Contohnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sebelum putusan MK, paslon 1 kala itu hanya memperoleh sebanyak 28.950 suara. Namun saat PSU, perolehan suara pasangan dengan tagline Pamanbirinmu ini malah berlipat ganda sebanyak 47.072 suara.

Bagaimana dengan perolehan suara Denny-Difri di sini? Sebelum putusan MK, pasangan dengan tagline H2D ini mendapat sebanyak 26.724 suara. Pada PSU lalu, mereka hanya memperoleh sebanyak 23.773 suara.

Denny-Difri juga harus kehilangan suara yang cukup banyak di lima kecamatan Kabupaten Banjar. Sebelum PSU, pasangan ini memperoleh sebanyak 42.024 suara. Namun, saat PSU tadi sesuai aplikasi Sirekap KPU, mereka hanya memperoleh sebanyak 32.886 suara atau malah kehilangan sebanyak 9.138 suara.

Di wilayah ini, Denny-Difri harus kehilangan suara banyak di Kecamatan Martapura. Sebelumnya, pasangan ini memperoleh suara mencapai 24.562. Namun hasil PSU di wilayah ini, perolehan mereka hanya sebanyak 19.732 suara, atau hilang sebanyak 4.830 suara.

Menariknya, Denny-Difri malah menambah suara di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Di lumbung suara paslon 1 ini, pada PSU tadi, Denny-Difri memperoleh 408 suara. Padahal hasil pemungutan suara 9 Desember lalu, pasangan ini hanya memperoleh 190 suara.

Komisioner KPU Kalsel Divisi Teknis dan Penyelenggara, Hatmiati menyampaikan, hasil Sirekap ini hanya sementara sebelum hitung manual atau rekapitulasi berjenjang dari kecamatan hingga tingkat provinsi. “Ini hanya sementara. Hasil resmi nanti setelah diplenokan,” ujarnya sembari menyatakan hasil input Sirekap KPU sudah 100 persen.

Di sisi lain, pengamat politik ULM, Mahyuni mengatakan, gugatan Denny Indrayana untuk pemilihan di wilayah Banjarmasin Selatan dinilainya kurang tepat. Padahal sebelum putusan MK lalu, pasangan ini selisihnya hanya berkisar 2 ribu suara. Setelah PSU, selisihnya pun semakin tinggi mencapai 23.299 suara.

Mahyuni menganalisa, para simpatisan petahana lebih banyak turun ke TPS dibanding Pilkada silam. “Di wilayah ini kan tahu sendiri, basis dari partai politik pengusung paslon 1. Seharusnya wilayah ini saat gugatan tak perlu dimasukkan. Padahal selisih lalu cukup banyak,” ujar Mahyuni kemarin.

Sementara itu, Kuasa Hukum tim Denny Indrayana, Raziv Barokah menegaskan akan kembali menggugat hasil Pilkada Kalsel.”Kami sedang susun gugatannya dan segera kami ajukan setelah objek perkara ditetapkan,” katanya.

Lantas, apa alasan mereka berpikir untuk kembali memperpanjang proses pemilihan gubernur? Raziv mengungkapkan, hal itu dikarenakan berdasarkan laporan relawan Denny Indrayana di lapangan, masih ada kecurangan yang terjadi dalam tahapan PSU.

“Ada beberapa dugaan, mulai dari bagi-bagi uang yang cenderung dibiarkan, mobilisasi massa hingga intimidasi preman di TPS. Itu alasan kami kembali menggugat ke MK,” ungkapnya.

Di samping itu, dia menuturkan berdasarkan laporan yang mereka terima, basis massa Denny juga ada yang tidak mendapat undangan dan tidak diizinkan memilih.

“Ada NIK yang ditulis di undangan berbeda dengan yang di KTP, sehingga di TPS ditolak untuk memilih. Dan banyak laporan lain yang kami terima perihal abnormalitas dalam penyelenggaraan PSU ini,” tegasnya.

Sederet temuan tersebut menurutnya baru 30 persen alasan untuk menggugat ke MK. Sebab, dia menyampaikan, masih banyak modus dugaan kecurangan lain yang mereka temui di lapangan.

Sementara itu, isu politik uang saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel ternyata ditegaskan Bawaslu Kalsel tak terjadi di semua wilayah pelaksana PSU. Hasil patroli pengawasan diklaim berhasil.

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kaspiyah mengatakan, apa yang ditakutkan selama ini dengan potensi kecurangan tersebut, akhirnya tak terbukti. “Tak ada politik uang yang kami temukan, baik sebelum pelaksanaan hingga menjelang pelaksanaan,” terangnya.

Dia menyampaikan, kabar akan terjadinya politik uang memang sempat berhembus di telinga pihaknya. Namun, setelah dilakukan penelusuran, dugaan tersebut tak ditemukan.

“Dari Selasa (8/6) malam hingga hari pencoblosan tak didapati adanya tindak kecurangan dan laporan politik uang. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kedewasaan demokrasi berpolitik di Banua,” harapnya.

KPU Siap Bersengketa Kembali 

SEMENTARA ITU, KPU menyatakan sudah siap jika pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana-Difridi bakal menggugat lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU RI Ilham Saputra menegaskan pihaknya akan menyiapkan kembali semua dokumen bahkan alat bukti hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub tadi.

Dia menyatakan, apa yang dilakukan jajarannya saat PSU tadi sudah profesional. Meski di sisi lain, masih ada ketidakpuasan dari pasangan calon. “Apapun itu, KPU harus siap. Akan kami sampaikan ke MK bahwa pelaksanaan PSU tadi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sebut Ilham kemarin.

Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengatakan, jajarannya hingga level terbawah pada saat PSU tadi sudah bekerja dengan benar. Bahkan, hampir tak ada kesalahan fatal yang dapat dijadikan bahan atau pokok aduan di MK. “Bisa dilihat sendiri, pelaksanaanya tak ada masalah dan berjalan dengan sukses,” ujarnya kemarin.

Meski mengklaim jajarannya sudah bekerja dengan benar, namun sebutnya masih ada beberapa catatan yang mesti dijadikan pelajaran. Sarmuji mencontohkan seperti kejadian di salah satu TPS di Kabupaten Banjar. Ada satu orang yang ditolak hak pilihnya lantaran tak memiliki syarat yang lengkap. “Kejadian ini bisa saja terjadi karena kelalaian pada saat 9 Desember lalu. Saat itu pemilih dengan E-KTP bisa memilih. Sekarang, di PSU petugas tegas, tak ada masuk di DPT, ditolak,” ujar Sarmuji kemarin.

Berkaca gugatan di MK sebelumnya, di mana salah satunya kasus dibukanya kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dia mewanti-wanti kepada jajarannya agar menjauhi sekecil apapun pelanggaran prosedur. “Jadikan yang dulu (pembukaan kotak) sebagai pelajaran. Meski saat itu hanya memoto,” pesannya.

Potensi bukti laporan di MK, tentu masih sangat terbuka. Pasalnya, tahapan rekapitulasi berlangsung dari tingkat kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan di tingkat kabupaten/kota. “Jangan sampai ada peluang orang untuk memfitnah hal-hal yang tak benar,” pesannya.

Memastikan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota, dia memastikan KPU Kalsel akan turun langsung ke semua tempat tersebut untuk melakukan supervisi.

Untuk diketahui, tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan akan berlangsung sejak kemarin sampai Senin (14/6) mendatang. Usai rekapitulasi di tingkat kecamatan, tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota akan dihelat sampai 23 Juni mendatang.

Sedangkan rekapitulasi tingkat provinsi hingga penetapan pemenang Pilgub Kalsel dijadwalkan paling lambat tanggal 26 Juni mendatang. Tentu saja, jadwal ini masih bisa berubah jika MK kembali menerima laporan Denny-Difri yang rencananya mereka gugat kembali hasil perolehan suara di PSU tadi.

Seperti diketahui, Denny blak-blakan ingin membawa hasil PSU ke MK. Menurutnya hal ini demi memperjuangkan amanah masyarakat Kalsel.“Mempertimbangkan ini adalah nasib Kalsel yang dititipkan ke kami, dengan suara yang sangat besar. Maka kami memilih untuk terus. Artinya membuka opsi mengajukan sengketa hasil Pemilihan Gubernur ke MK,” ujar Denny.

Timses Diamankan Sebelum Pencoblosan

SEMENTARA ITU, kabar diamankannya Jurkani, timses Denny Indrayana ternyata benar adanya. Jurkani dijerat karena melakukan tindak pidana kekerasan.

Jurkani diamankan Selasa (8/6) pukul 20.15 malam. Pelaku diamankan Subdit 4 Ditreskrimum dan tim Resmob yang dipimpin Kanit Resmob AKP Gita Suhandi Achmadi sehari sebelum pencoblosan. Pelaku diamankan saat berada di posko Komplek Pondok Metro, Jalan Kayu Tangi, Banjarmasin Utara.

“Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diamankan,” kata Kabid Humas, Kombes Pol Mochamad Rifai, setelah sertijab Dirkrimsus dan Dirpolair, Kamis (10/6) siang.

Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Banjarbaru ini menambahkan, berkas kasusnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.”Berkas sudah P21, dan akan kita limpahkan ke kejaksaan,” ucapnya.

Diwartakan sebelumnya, Jurkani, koordinator tim hukum pasangan calon Denny-Difri sampai berurusan dengan kepolisian lantaran diduga memukul Salmansyah. Kasus ini buntut keributan di Masjid Nurul Iman di Jalan Prona I RT 12 pada Rabu (31/3) pagi lalu.

Saat itu, Denny Indrayana yang melaksanakan salat subuh di kelurahan yang masuk dalam pemungutan suara ulang (PSU). Sementara KPU sudah menegaskan tidak ada kampanye sampai saat pencoblosan.

Salman yang merupakan warga sekitar dituduh sebagai penyusup. Suasana saat itu sempat memanas, bahkan nyaris baku hantam. Namun berhasil dilerai warga.

Dalam versi Jurkani, dia hanya mencoba melepas masker Salman, sedangkan menurut Salman, dia dipukul hingga bibirnya berdarah. Karena tak terima, Salman pun melapor ke polisi. (ris/mof/gmp/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/