alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Monday, 27 June 2022

Resmi Gugat ke Pengadilan, Korban Banjir Tuntut Ganti Rugi Rp890 Juta

BANJARMASIN – Tim advokasi korban banjir Kalsel resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

Gugatan itu mewakili 53 warga dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah yang menjadi korban banjir pada Januari lalu.

“Class action sudah kami daftarkan secara online pada Jumat (28/5) tadi,” kata koordinator tim, Muhammad Pazri dalam konferensi pers, Sabtu (29/5).

Favehotel Banjarmasin

Ada tiga gugatan. Meminta Pemprov Kalsel mengeluarkan Pergub tentang adaptasi dan mitigasi bencana. Lalu, mengevaluasi sistem informasi peringatan dini bencana. ketiga, evaluasi izin pertambangan dan penegakan hukum lingkungan.

“Ganti ruginya, menghukum pemprov untuk membayar kerugian materil sebesar Rp890 juta untuk dibayarkan kepada warga pemberi kuasa,” tambahnya.

Sebelum upaya hukum, warga sudah mengirimkan surat ke pemprov, sayang tak ditanggapi. Upaya berikutnya, banding administratif kepada atasan gubernur, yakni presiden. Dikirimkan pada 14 April lalu. “Sama, juga tak ditanggapi,” sesalnya.

Akhirnya, mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, warga mengajukan gugatan. (gmp/fud/ema)

BANJARMASIN – Tim advokasi korban banjir Kalsel resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

Gugatan itu mewakili 53 warga dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah yang menjadi korban banjir pada Januari lalu.

“Class action sudah kami daftarkan secara online pada Jumat (28/5) tadi,” kata koordinator tim, Muhammad Pazri dalam konferensi pers, Sabtu (29/5).

Favehotel Banjarmasin

Ada tiga gugatan. Meminta Pemprov Kalsel mengeluarkan Pergub tentang adaptasi dan mitigasi bencana. Lalu, mengevaluasi sistem informasi peringatan dini bencana. ketiga, evaluasi izin pertambangan dan penegakan hukum lingkungan.

“Ganti ruginya, menghukum pemprov untuk membayar kerugian materil sebesar Rp890 juta untuk dibayarkan kepada warga pemberi kuasa,” tambahnya.

Sebelum upaya hukum, warga sudah mengirimkan surat ke pemprov, sayang tak ditanggapi. Upaya berikutnya, banding administratif kepada atasan gubernur, yakni presiden. Dikirimkan pada 14 April lalu. “Sama, juga tak ditanggapi,” sesalnya.

Akhirnya, mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, warga mengajukan gugatan. (gmp/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/