alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Wednesday, 29 June 2022

Sebut Kiram hingga Bawaslu, Denny Indrayana Melapor ke KPK

BANJARMASIN – Jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel 9 Juni mendatang. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana-Difriadi berlapor ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Laporan yang disampaikannya berkaitan, makin banyak peristiwa yang mengindikasikan maraknya korupsi politik. Tak hanya ke lembaga antirasuah itu, Denny juga mendatangi Bawaslu RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta.

Di OJK dia melaporkan berbagai persoalan, diantaranya kredit bermasalah, yang terindikasi menyalahi aturan perbankan diberikan kepada perusahaan. “Lebih detail soal ini tidak bisa disampaikan karena menyangkut kerahasiaan informasi perbankan dll,” ujar Denny dalam rilisnya.

Favehotel Banjarmasin

Sementara, di Bawaslu RI dia melaporkan permasalahan politik uang dan pelibatan unsur pemerintahan desa, termasuk RT, di wilayah PSU. Meskipun ada tantangan soal pembuktian, dia tetap membawa isu politik uang dan pelibatan aparat pemerintahan ini kepada Bawaslu RI. “Laporan tidak dilakukan ke Bawaslu Kalsel karena sejauh ini mereka terbukti hanya mendiamkan berbagai pelanggaran tersebut,” terangnya.

Menurutnya, tidak profesionalnya Bawaslu Kalsel juga sudah terbukti dengan putusan DKPP RI Nomor 83-PKE-DKPP/II/2021, tanggal 19 Mei 2021, yang memutuskan semua Komisioner Bawaslu Kalsel melanggar etik sebagai pengawas pemilu.

Di KPK, Denny melaporkan beberapa dugaan korupsi di Kalsel. Di sini dia mempertanyakan laporan sebelumnya terkait dugaan korupsi program di SKPD Pemprov Kalsel pada tahun 2017, yang telah dilaporkan pada tahun 2019.

Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan dugaan korupsi yang melibatkan salah satu perusahaan di Kalsel sehubungan dengan penggelapan pajak, yang belum menyentuh pemberi suap. “Kami juga melaporkan banyaknya dugaan korupsi lainnya di Kalsel, salah satunya di kawasan Kiram dan Gunung Mawar, Kabupaten Banjar. Kawasan wisata yang infrastruktur dan fasilitasnya sangat bagus tersebut, terindikasi korupsi karena banyaknya benturan kepentingan,” bebernya.

Di kawasan ini sebutnya, lahan tersebut seharusnya kawasan hutan lindung, tetapi dialihkan menjadi pariwisata, bahkan dibangun masjid bambu dengan anggaran hampir Rp12 miliar.

“Singkatnya, kami melihat ada dugaan tindak pidana korupsi, perbankan, pemilu bahkan perpajakan yang masif di Kalsel yang berkait erat dengan harus terjaganya PSU Pilgub Kalsel yang jujur dan adil,” tuturnya sembari meminta kepada aparat berwenang termasuk tiga lembaga tersebut untuk mengambil langkah penindakan hukum yang tegas dan efektif demi menyelamatkan alam dan masyarakat Kalsel.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah menuturkan, soal laporan TSM yang sanksinya diskualifikasi sudah dilakukan pihaknya kajian sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. “Ini kan kemarin sudah dilaporkan juga ke Bawaslu RI. Kami tidak mengerti juga dilaporkan kembali,” ujar Erna.

Dia menyampaikan, hasil kajian dan putusan pihaknya yang kala itu bersama Gakkumdu wajar saja berbeda dengan pelapor. “Tak mesti keinginan pelapor sama dengan kajian dari kami,” ucapnya.

Terlebih sebutnya, MK pada saat putusan lalu tak menjadikan laporan TSM ini pertimbangan sehingga terjadinya PSU. Sementara, soal politik uang, Erna meminta silakan laporkan lagi ke pihaknya. “Kan ada beberapa laporan yang masuk. Kalau itu memang dihentikan itu karena tak memenuhi unsur,” ucapnya seraya mengatakan Sentra Gakkumdu terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu,” ujarnya.

 

Bawaslu Jangan Ragu-Ragu

 

SEMENTARA ITU, maraknya pemasangan spanduk provokatif disayangkan KPU Kalsel. Mereka meminta agar Bawaslu tak ragu menindak atau menurunkan jika dapat berdampak mengganggu kondusifitas daerah jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel 9 Juni mendatang.

 

Komisioner KPU Kalsel Nur Zazin mengatakan sudah tegas disampaikan tak ada ruang kampanye jelang PSU. Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat agar tidak memasang apapun yang mengandung kampanye, apalagi yang menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. “Bawaslu jangan ragu-ragu,” ujarnya.

 

KPU terangnya tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, untuk urusan pengawasan ranahnya ada di Bawaslu. “Kawan-kawan di Bawaslu bersama jajarannya saya yakin mengkaji soal spanduk ini. Kita tunggu saja,” tukasnya.

 

Mantan Komisioner KPU Kotabaru itu menegaskan, spanduk yang terpasang saat ini bisa dikatakan ilegal. Pasalnya KPU dan Bawaslu terangnya tak pernah memasang spanduk yang berisi mendukung politik uang. “Kalau sosialisasi KPU isinya mengajak kepada pemilih untuk datang memilih pada PSU 9 Juni mendatang,” ujarnya.

 

Dia berpesan, di saat kondisi politik saat ini, semua pihak harus bisa menahan diri. Terlebih tidak memasang spanduk yang menimbulkan perpecahan atau yang mengandung unsur kampanye. “Mari sama-sama kita sukseskan PSU dengan aman dan damai,” pesannya.

 

Sementara, Bawalsu Kalsel telah mendata titik-titik pemasaran spanduk yang bernada provokatif ini. Termasuk alat peraga kampanye yang marak terpasang di wilayah PSU Pilgub Kalsel. “Sudah kami kumpulkan data. Termasuk soal spanduk ini,” terang Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie kemarin.

 

Lalu kapan tindakan diambil? “Masih kami kaji, yang mana saja spanduk dan alat peraga yang diduga melanggar peraturan. Pengawas di kabupaten dan kota juga kami minta lakukan penelusuran,” tambahnya.

 

Dia menegaskan, jika spanduk dan alat peraga kampanye yang terpasang itu ada unsur pelanggaran, pihaknya akan merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan penindakan. “Bisa juga langsung kami rekomendasikan kepada pasangan calon,” tegasnya.

 

Saat ini Bawaslu rupanya tak bisa melepas spanduk dan alat peraga kampanye. Terlebih, adanya kewenangan tiap pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemasangan spanduk. Beda halnya ketika alat peraga atau spanduk tersebut yang difasilitasi oleh KPU.

 

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota guna menertibkan ini. Disana ada Satpol PP yang melepas spanduk tanpa izin,” ujar Azhar.

 

Sementara itu, Tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana-Difriadi angkat bicara. Ilham Nor, politisi Gerindra mengatakan spanduk itu tidak ilegal. “Intinya masyarakat tak menghendaki politik uang di PSU nanti,” ujarnya kemarin.

 

Adanya spanduk ini sebutnya, juga sebagai bentuk keinginan agar di PSU ini benar benar terjaga kondusifitas daerah. “kita mengharapkan dengan adanya spanduk tersebut tak ada lagi kecurangan yang menciderai demokrasi. Mari sama-sama menjaga kondusifitas jelang PSU,” ucap Ilham.

 

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Kalsel itu menyampaikan sosialisasi itu ranahnya di penyelenggara pemilu. Yakni Bawaslu dan KPU. Namun di sisi lain dengan adanya spanduk ini, pihaknya mengharapkan peran Bawaslu semakin aktif untuk melihat langsung di lapangan. “Tidak harus menunggu laporan,” tandasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, spanduk ajakan politik uang di daerah PSU Pilgub Kalsel, marak terpasang. Spanduk sendiri bukan dipasang oleh penyelenggara pemilu.

 

“Kami masih menelusuri soal spanduk ini. Apakah di sana ada unsur pelanggaran pemilu atau tidak, tunggu saja,” ujar Komisioner Bawaslu Banjarmasin, Subhani kemarin. (mof/ran/ema)

BANJARMASIN – Jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel 9 Juni mendatang. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana-Difriadi berlapor ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Laporan yang disampaikannya berkaitan, makin banyak peristiwa yang mengindikasikan maraknya korupsi politik. Tak hanya ke lembaga antirasuah itu, Denny juga mendatangi Bawaslu RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta.

Di OJK dia melaporkan berbagai persoalan, diantaranya kredit bermasalah, yang terindikasi menyalahi aturan perbankan diberikan kepada perusahaan. “Lebih detail soal ini tidak bisa disampaikan karena menyangkut kerahasiaan informasi perbankan dll,” ujar Denny dalam rilisnya.

Favehotel Banjarmasin

Sementara, di Bawaslu RI dia melaporkan permasalahan politik uang dan pelibatan unsur pemerintahan desa, termasuk RT, di wilayah PSU. Meskipun ada tantangan soal pembuktian, dia tetap membawa isu politik uang dan pelibatan aparat pemerintahan ini kepada Bawaslu RI. “Laporan tidak dilakukan ke Bawaslu Kalsel karena sejauh ini mereka terbukti hanya mendiamkan berbagai pelanggaran tersebut,” terangnya.

Menurutnya, tidak profesionalnya Bawaslu Kalsel juga sudah terbukti dengan putusan DKPP RI Nomor 83-PKE-DKPP/II/2021, tanggal 19 Mei 2021, yang memutuskan semua Komisioner Bawaslu Kalsel melanggar etik sebagai pengawas pemilu.

Di KPK, Denny melaporkan beberapa dugaan korupsi di Kalsel. Di sini dia mempertanyakan laporan sebelumnya terkait dugaan korupsi program di SKPD Pemprov Kalsel pada tahun 2017, yang telah dilaporkan pada tahun 2019.

Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan dugaan korupsi yang melibatkan salah satu perusahaan di Kalsel sehubungan dengan penggelapan pajak, yang belum menyentuh pemberi suap. “Kami juga melaporkan banyaknya dugaan korupsi lainnya di Kalsel, salah satunya di kawasan Kiram dan Gunung Mawar, Kabupaten Banjar. Kawasan wisata yang infrastruktur dan fasilitasnya sangat bagus tersebut, terindikasi korupsi karena banyaknya benturan kepentingan,” bebernya.

Di kawasan ini sebutnya, lahan tersebut seharusnya kawasan hutan lindung, tetapi dialihkan menjadi pariwisata, bahkan dibangun masjid bambu dengan anggaran hampir Rp12 miliar.

“Singkatnya, kami melihat ada dugaan tindak pidana korupsi, perbankan, pemilu bahkan perpajakan yang masif di Kalsel yang berkait erat dengan harus terjaganya PSU Pilgub Kalsel yang jujur dan adil,” tuturnya sembari meminta kepada aparat berwenang termasuk tiga lembaga tersebut untuk mengambil langkah penindakan hukum yang tegas dan efektif demi menyelamatkan alam dan masyarakat Kalsel.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah menuturkan, soal laporan TSM yang sanksinya diskualifikasi sudah dilakukan pihaknya kajian sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. “Ini kan kemarin sudah dilaporkan juga ke Bawaslu RI. Kami tidak mengerti juga dilaporkan kembali,” ujar Erna.

Dia menyampaikan, hasil kajian dan putusan pihaknya yang kala itu bersama Gakkumdu wajar saja berbeda dengan pelapor. “Tak mesti keinginan pelapor sama dengan kajian dari kami,” ucapnya.

Terlebih sebutnya, MK pada saat putusan lalu tak menjadikan laporan TSM ini pertimbangan sehingga terjadinya PSU. Sementara, soal politik uang, Erna meminta silakan laporkan lagi ke pihaknya. “Kan ada beberapa laporan yang masuk. Kalau itu memang dihentikan itu karena tak memenuhi unsur,” ucapnya seraya mengatakan Sentra Gakkumdu terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu,” ujarnya.

 

Bawaslu Jangan Ragu-Ragu

 

SEMENTARA ITU, maraknya pemasangan spanduk provokatif disayangkan KPU Kalsel. Mereka meminta agar Bawaslu tak ragu menindak atau menurunkan jika dapat berdampak mengganggu kondusifitas daerah jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel 9 Juni mendatang.

 

Komisioner KPU Kalsel Nur Zazin mengatakan sudah tegas disampaikan tak ada ruang kampanye jelang PSU. Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat agar tidak memasang apapun yang mengandung kampanye, apalagi yang menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. “Bawaslu jangan ragu-ragu,” ujarnya.

 

KPU terangnya tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, untuk urusan pengawasan ranahnya ada di Bawaslu. “Kawan-kawan di Bawaslu bersama jajarannya saya yakin mengkaji soal spanduk ini. Kita tunggu saja,” tukasnya.

 

Mantan Komisioner KPU Kotabaru itu menegaskan, spanduk yang terpasang saat ini bisa dikatakan ilegal. Pasalnya KPU dan Bawaslu terangnya tak pernah memasang spanduk yang berisi mendukung politik uang. “Kalau sosialisasi KPU isinya mengajak kepada pemilih untuk datang memilih pada PSU 9 Juni mendatang,” ujarnya.

 

Dia berpesan, di saat kondisi politik saat ini, semua pihak harus bisa menahan diri. Terlebih tidak memasang spanduk yang menimbulkan perpecahan atau yang mengandung unsur kampanye. “Mari sama-sama kita sukseskan PSU dengan aman dan damai,” pesannya.

 

Sementara, Bawalsu Kalsel telah mendata titik-titik pemasaran spanduk yang bernada provokatif ini. Termasuk alat peraga kampanye yang marak terpasang di wilayah PSU Pilgub Kalsel. “Sudah kami kumpulkan data. Termasuk soal spanduk ini,” terang Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie kemarin.

 

Lalu kapan tindakan diambil? “Masih kami kaji, yang mana saja spanduk dan alat peraga yang diduga melanggar peraturan. Pengawas di kabupaten dan kota juga kami minta lakukan penelusuran,” tambahnya.

 

Dia menegaskan, jika spanduk dan alat peraga kampanye yang terpasang itu ada unsur pelanggaran, pihaknya akan merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan penindakan. “Bisa juga langsung kami rekomendasikan kepada pasangan calon,” tegasnya.

 

Saat ini Bawaslu rupanya tak bisa melepas spanduk dan alat peraga kampanye. Terlebih, adanya kewenangan tiap pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemasangan spanduk. Beda halnya ketika alat peraga atau spanduk tersebut yang difasilitasi oleh KPU.

 

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota guna menertibkan ini. Disana ada Satpol PP yang melepas spanduk tanpa izin,” ujar Azhar.

 

Sementara itu, Tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana-Difriadi angkat bicara. Ilham Nor, politisi Gerindra mengatakan spanduk itu tidak ilegal. “Intinya masyarakat tak menghendaki politik uang di PSU nanti,” ujarnya kemarin.

 

Adanya spanduk ini sebutnya, juga sebagai bentuk keinginan agar di PSU ini benar benar terjaga kondusifitas daerah. “kita mengharapkan dengan adanya spanduk tersebut tak ada lagi kecurangan yang menciderai demokrasi. Mari sama-sama menjaga kondusifitas jelang PSU,” ucap Ilham.

 

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Kalsel itu menyampaikan sosialisasi itu ranahnya di penyelenggara pemilu. Yakni Bawaslu dan KPU. Namun di sisi lain dengan adanya spanduk ini, pihaknya mengharapkan peran Bawaslu semakin aktif untuk melihat langsung di lapangan. “Tidak harus menunggu laporan,” tandasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, spanduk ajakan politik uang di daerah PSU Pilgub Kalsel, marak terpasang. Spanduk sendiri bukan dipasang oleh penyelenggara pemilu.

 

“Kami masih menelusuri soal spanduk ini. Apakah di sana ada unsur pelanggaran pemilu atau tidak, tunggu saja,” ujar Komisioner Bawaslu Banjarmasin, Subhani kemarin. (mof/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/