alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Sunday, 3 July 2022

Evaluasi Pelaksanaan Vaksin di Kalsel

Sejak kebijakan vaksinasi Covid -19 digulirkan pemerintah, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel langsung mengambil inisiatif untuk melakukan pengawasan dan penelitian atau kajian cepat. Salah satunya melakukan pemeriksaan laporan inisiatif, serta menyelenggarakan pengawasan dalam hal proses pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di daerah.

==========================
Oleh: Muhammad Firhansyah
Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia
Kepala Keasistenan pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel
==========================

Sebelumnya, Ombudsman Kalsel telah menerima sejumlah keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan pemberian vaksinasi di beberapa daerah, yang diduga tidak transparan dan cenderung diskriminatif dengan memprioritaskan pada pihak-pihak yang tidak termasuk dalam zona penerima vaksin, sebagaimana rencana vaksin nasional.

Favehotel Banjarmasin

Menyikapi ini, Ombudsman Kalsel melakukan pemeriksaan lapangan, baik ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, BPOM Kota Banjarmasin, fasiltas kesehatan kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, tokoh masyarakat, perguruan tinggi di bidang kesehatan, tenaga kesehatan, para penerima vaksin, serta bertemu dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pimpinan wilayah kementerian dan lembaga di Kalsel.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman Kalsel menemukan sejumlah fakta bahwa pelaksanaan vaksin tidak tepat sasaran/pendataan sasaran penerima vaksinasi Covid-19 (tidak sesuai kriteria).

Terdapat hasil monitoring pelaksanaan vaksin tidak ditindaklanjuti, pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal, pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan dan belum optimalnya pelaksanaan sistem mekanisme dan prosedur pelaksanaan vaksinasi Sebagaimana Keputusan Direktur jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Sebagaimana kewenangan yang diatur pada Pasal 34 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Perwakilan Kalsel perlu melakukan pengawasan dan menyampaikan saran korektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Saran itu disampaikan kepada Dinas Kesehatan se Kalsel, serta Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic. Ada beberapa saran yang diajukan Ombudsman.

Pertama, meminta pemerintah daerah menindaklanjuti temuan Ombudsman Kalsel dengan segera melakukan monitoring dan evaluasi program vaksinasi, serta memperkuat ketepatan sasaran pelaksanaan. Termasuk melaksanakan secara profesional advokasi, sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh pihak. Baik lintas program maupun lintas sektor terkait. Memperketat protokol kesehatan, dan membentuk tim pengawas pelaksanaan layanan vaksinasi Covid-19, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan.

Kedua, Ombudsman kalsel meminta segera dilakukan supervisi kepada Puskesmas dan Fasyankes, baik secara langsung maupun daring, dengan memprioritaskan semua aspek pelaksanaan sesuai dengan daftar tilik. Hasil supervisi tersebut selain dianalisa dan didiskusikan juga ditindaklanjuti bersama pelaksana lain dan dilakukan pemecahan masalah bersama dengan kepala puskesmas dan petugas. Bila ditemukan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai prosedur atau berpotensi maladministrasi, segera dilakukan tindak lanjut perbaikan misalnya dengan melakukan “on the job training” pada petugas, dan memperbaiki layanan serta menegakan sanksi tegas (apabila diperlukan) untuk menjamin kualitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ketiga, dari sisi pencatatan dan pelaporan oleh Dinas Kesehatan untuk mendokumentasikan seluruh proses dan hasil kegiatan. Hal ini dilakukan dengan akurat, lengkap, tepat waktu, dan terus-menerus. Dan ini harus terpisah dari pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin. Data yang dicatat dan dilaporkan meliputi hasil pelayanan vaksinasi serta vaksin dan logistik vaksinasi.

Bagi Ombudsman Kalsel, setidaknya saran ini dapat menjadi bahan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan bagi masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalsel akan melakukan pengawasan intensif, serta evaluasi atas pelaksanaan saran di atas sesuai jangka waktu pelaksanaan.

Sebagaimana misi pemerintah pusat berkaitan dengan penanggulangan wabah/pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, maka Ombudsman memandang diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di daerah, sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Diperlukan percepatan pengadaan vaksin Covid-19, serta langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya, sebagaimana aturan mengenai distribusi vaksin. Jangan sampai kegiatan vaksinasi menimbulkan masalah baru yang akhirnya lagi lagi-publik kita yang rugi. (*)

 

Sejak kebijakan vaksinasi Covid -19 digulirkan pemerintah, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel langsung mengambil inisiatif untuk melakukan pengawasan dan penelitian atau kajian cepat. Salah satunya melakukan pemeriksaan laporan inisiatif, serta menyelenggarakan pengawasan dalam hal proses pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di daerah.

==========================
Oleh: Muhammad Firhansyah
Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia
Kepala Keasistenan pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel
==========================

Sebelumnya, Ombudsman Kalsel telah menerima sejumlah keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan pemberian vaksinasi di beberapa daerah, yang diduga tidak transparan dan cenderung diskriminatif dengan memprioritaskan pada pihak-pihak yang tidak termasuk dalam zona penerima vaksin, sebagaimana rencana vaksin nasional.

Favehotel Banjarmasin

Menyikapi ini, Ombudsman Kalsel melakukan pemeriksaan lapangan, baik ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, BPOM Kota Banjarmasin, fasiltas kesehatan kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, tokoh masyarakat, perguruan tinggi di bidang kesehatan, tenaga kesehatan, para penerima vaksin, serta bertemu dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pimpinan wilayah kementerian dan lembaga di Kalsel.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman Kalsel menemukan sejumlah fakta bahwa pelaksanaan vaksin tidak tepat sasaran/pendataan sasaran penerima vaksinasi Covid-19 (tidak sesuai kriteria).

Terdapat hasil monitoring pelaksanaan vaksin tidak ditindaklanjuti, pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal, pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan dan belum optimalnya pelaksanaan sistem mekanisme dan prosedur pelaksanaan vaksinasi Sebagaimana Keputusan Direktur jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Sebagaimana kewenangan yang diatur pada Pasal 34 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Perwakilan Kalsel perlu melakukan pengawasan dan menyampaikan saran korektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Saran itu disampaikan kepada Dinas Kesehatan se Kalsel, serta Satuan Gugus Tugas Covid-19.

Hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic. Ada beberapa saran yang diajukan Ombudsman.

Pertama, meminta pemerintah daerah menindaklanjuti temuan Ombudsman Kalsel dengan segera melakukan monitoring dan evaluasi program vaksinasi, serta memperkuat ketepatan sasaran pelaksanaan. Termasuk melaksanakan secara profesional advokasi, sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh pihak. Baik lintas program maupun lintas sektor terkait. Memperketat protokol kesehatan, dan membentuk tim pengawas pelaksanaan layanan vaksinasi Covid-19, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan.

Kedua, Ombudsman kalsel meminta segera dilakukan supervisi kepada Puskesmas dan Fasyankes, baik secara langsung maupun daring, dengan memprioritaskan semua aspek pelaksanaan sesuai dengan daftar tilik. Hasil supervisi tersebut selain dianalisa dan didiskusikan juga ditindaklanjuti bersama pelaksana lain dan dilakukan pemecahan masalah bersama dengan kepala puskesmas dan petugas. Bila ditemukan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai prosedur atau berpotensi maladministrasi, segera dilakukan tindak lanjut perbaikan misalnya dengan melakukan “on the job training” pada petugas, dan memperbaiki layanan serta menegakan sanksi tegas (apabila diperlukan) untuk menjamin kualitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ketiga, dari sisi pencatatan dan pelaporan oleh Dinas Kesehatan untuk mendokumentasikan seluruh proses dan hasil kegiatan. Hal ini dilakukan dengan akurat, lengkap, tepat waktu, dan terus-menerus. Dan ini harus terpisah dari pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin. Data yang dicatat dan dilaporkan meliputi hasil pelayanan vaksinasi serta vaksin dan logistik vaksinasi.

Bagi Ombudsman Kalsel, setidaknya saran ini dapat menjadi bahan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan bagi masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalsel akan melakukan pengawasan intensif, serta evaluasi atas pelaksanaan saran di atas sesuai jangka waktu pelaksanaan.

Sebagaimana misi pemerintah pusat berkaitan dengan penanggulangan wabah/pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, maka Ombudsman memandang diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di daerah, sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Diperlukan percepatan pengadaan vaksin Covid-19, serta langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya, sebagaimana aturan mengenai distribusi vaksin. Jangan sampai kegiatan vaksinasi menimbulkan masalah baru yang akhirnya lagi lagi-publik kita yang rugi. (*)

 

Most Read

Artikel Terbaru

Pramusim

Blunder Politik Tukang Bakso

Menikmati Ketidaknyamanan

Negara Tidak Berbisnis Dengan Rakyat

/