alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Sunday, 3 July 2022

Tanpa Calon, Ikrar Pilgub Damai Untuk Apa?

BANJARMASIN – Ikrar Pilgub damai yang digagas KPU Kalsel di Rattan In Banjarmasin kemarin terasa hambar. Pasalnya dua Calon Gubernur Kalsel tak hadir. Hanya pasangan mereka yang datang mengucapkan ikrar dan tandatangan bersama.

Padahal sengitnya tensi politik Pilgub Kalsel adalah hasil dari dua sosok ini. Mereka paling terlihat menyapa konstituen. Sayangnya mereka tak bertemu di momen penting kemarin.

Absennya Sahbirin Noor kabarnya karena ada urusan yang tak bisa dia tinggalkan. Sedangkan Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2, masih dalam pemulihan kesehatan pasca terpapar Covid-19.

Favehotel Banjarmasin

Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan absennya kedua calon gubernur tak mengurangi esensi dari ikrar damai hari ini. “Tak apa-apa, sudah ada wakilnya. Kita hargai proses yang sudah diupayakan oleh teman-teman KPU,” tuturnya usai ikrar damai kemarin.

Dia sendiri secara resmi berhadir dan turut mengucapkan ikrar damai pelaksanaan PSU Kalsel yang akan digeber 9 Juni mendatang. “Tak hanya dibebankan ke KPU dan Bawaslu saja pelaksanaan PSU ini. Tapi semua pihak, termasuk masyarakat agar menjaga prosesnya dengan baik,” ucapnya.

Digelarnya ikrar damai ini ditanggapi positif KPU RI. Di saat tensi politik yang sedang tinggi, perlu hal demikian untuk terus menjaga kondusifitas. “Ini sangat baik, masyarakat bisa melihat bahwa kedua kandidat baik-baik saja dan mengucapkan ikrar bersama,” ujar Komisioner KPU RI, Ilham Saputra yang juga turut berhadir kemarin.

Dikatakannya, ikrar damai di saat PSU jarang dilakukan. Biasanya dilakukan hanya pada saat Pilkada biasa. “Ini artinya KPU, Bawaslu dan Forkompinda menganggap penting ikrar ini agar kondusifitas daerah terus terjaga,” katanya.

Pada putusan MK lalu, KPU memang paling disorot, pasalnya dari putusan MK, semua penyelenggara Adhock di 7 kecamatan yang menggelar PSU harus diganti. “PSU Kalsel ini dengan TPS terbesar di Indonesia. Kami tak menutup mata dengan putusan MK lalu. Selain sudah menyiapkan logistik, panitia adhock sudah diganti,” imbuhnya.

Bagaimana pendapat kedua calon wakil gubernur yang hadir terkait ikrar PSU damai kemarin. Muhidin, Calon Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, mengaku sangat bagus untuk membuat masyarakat semakin tenang. “Mari kita sama-sama menyukseskan PSU ini dengan rasa aman dan damai,” ucapnya.

Sementara, Difriadi, Calon Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2 yang sekaligus menyampaikan ikrar damai ini sebagai momentum bersama untuk menyukseskan PSU 9 Juni mendatang. “Kita ini papadaan berataan (kerabat bersama). Jaga terus keamanan dan kedamaian Kalsel,” ucapnya.

Jika Kalah, Muhidin Kapok Berpolitik

Tujuh menit yang diberikan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel saat ikrar damai kemarin, dimanfaatkan Calon Wakil Gubernur Kalsel Muhidin untuk membantah kabar dia mendapat uang ganti rugi saat pencalonan pada Pilgub 2015 lalu.

Mantan Wali Kota Banjarmasin itu blak-blakan tak pernah menerima uang satu rupiah pun karena tak menggugat hasil Pilgub 5 tahun lalu tersebut. “Saat itu saya murni untuk keamanan dan kondusifitas Kalsel, tak ada uang yang saya terima,” tuturnya.

Saat itu Muhidin yang head to head dengan Sahbirin Noor memang memiliki jumlah suara bersaing. Dia bisa menggugat hasil Pilgub yang dimenangi Sahbirin Noor, namun Muhidin memilih kalem. 

Kabar soal ini memang sering berhembus dan sangat masif di media sosial. Terlebih, Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana pernah berkoar dia tak akan melakukan itu demi menjaga integritas dirinya dan suara yang dia peroleh tak akan diperjualbelikan.

Tak hanya soal itu, usai ikrar damai, kepada wartawan, Muhidin juga blak-blakan tak ingin berpolitik lagi jika dirinya kalah di kontestasi Pilgub Kalsel kali ini. Dia memiliki alasan logis, menurutnya masyarakat mungkin saja tak menginginkan dia lagi. “Bila kalah di PSU ini, saya berhenti berpolitik,” tuturnya.

Mengingatkan, pada Pilgub 2015 lalu, Sahbirin yang berpasangan dengan Rudy Resnawan sempat mendapat perlawanan sengit dari calon independen, Muhidin-Gusti Farid. Bahkan, kala itu pasangan ini disebut menang tipis melalui hasil quick qount dengan perolehan 41,03 persen dari Sahbirin Noor-Rusdi yang memperoleh 40,96 persen.

Namun faktanya, di hitung manual atau dari rekapitulasi KPU, pasangan Sahbirin-Rudy menjadi pemenang Pilgub Kalsel. Pasangan ini mendapatkan 41,05 persen beda tipis dengan perolehan Muhidin-Gusti Farid yang mendapatkan 40,37 persen.

Tak seperti Pilgub 2020, meski dinyatakan menang berdasarkan hasil real count, Muhidin-Gusti Farid memilih tak mengajukan gugatan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil yang ditetapkan KPU. Keduanya berbesar hati menerima kekalahan tersebut. (mof/ran/ema) 

BANJARMASIN – Ikrar Pilgub damai yang digagas KPU Kalsel di Rattan In Banjarmasin kemarin terasa hambar. Pasalnya dua Calon Gubernur Kalsel tak hadir. Hanya pasangan mereka yang datang mengucapkan ikrar dan tandatangan bersama.

Padahal sengitnya tensi politik Pilgub Kalsel adalah hasil dari dua sosok ini. Mereka paling terlihat menyapa konstituen. Sayangnya mereka tak bertemu di momen penting kemarin.

Absennya Sahbirin Noor kabarnya karena ada urusan yang tak bisa dia tinggalkan. Sedangkan Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2, masih dalam pemulihan kesehatan pasca terpapar Covid-19.

Favehotel Banjarmasin

Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan absennya kedua calon gubernur tak mengurangi esensi dari ikrar damai hari ini. “Tak apa-apa, sudah ada wakilnya. Kita hargai proses yang sudah diupayakan oleh teman-teman KPU,” tuturnya usai ikrar damai kemarin.

Dia sendiri secara resmi berhadir dan turut mengucapkan ikrar damai pelaksanaan PSU Kalsel yang akan digeber 9 Juni mendatang. “Tak hanya dibebankan ke KPU dan Bawaslu saja pelaksanaan PSU ini. Tapi semua pihak, termasuk masyarakat agar menjaga prosesnya dengan baik,” ucapnya.

Digelarnya ikrar damai ini ditanggapi positif KPU RI. Di saat tensi politik yang sedang tinggi, perlu hal demikian untuk terus menjaga kondusifitas. “Ini sangat baik, masyarakat bisa melihat bahwa kedua kandidat baik-baik saja dan mengucapkan ikrar bersama,” ujar Komisioner KPU RI, Ilham Saputra yang juga turut berhadir kemarin.

Dikatakannya, ikrar damai di saat PSU jarang dilakukan. Biasanya dilakukan hanya pada saat Pilkada biasa. “Ini artinya KPU, Bawaslu dan Forkompinda menganggap penting ikrar ini agar kondusifitas daerah terus terjaga,” katanya.

Pada putusan MK lalu, KPU memang paling disorot, pasalnya dari putusan MK, semua penyelenggara Adhock di 7 kecamatan yang menggelar PSU harus diganti. “PSU Kalsel ini dengan TPS terbesar di Indonesia. Kami tak menutup mata dengan putusan MK lalu. Selain sudah menyiapkan logistik, panitia adhock sudah diganti,” imbuhnya.

Bagaimana pendapat kedua calon wakil gubernur yang hadir terkait ikrar PSU damai kemarin. Muhidin, Calon Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, mengaku sangat bagus untuk membuat masyarakat semakin tenang. “Mari kita sama-sama menyukseskan PSU ini dengan rasa aman dan damai,” ucapnya.

Sementara, Difriadi, Calon Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2 yang sekaligus menyampaikan ikrar damai ini sebagai momentum bersama untuk menyukseskan PSU 9 Juni mendatang. “Kita ini papadaan berataan (kerabat bersama). Jaga terus keamanan dan kedamaian Kalsel,” ucapnya.

Jika Kalah, Muhidin Kapok Berpolitik

Tujuh menit yang diberikan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel saat ikrar damai kemarin, dimanfaatkan Calon Wakil Gubernur Kalsel Muhidin untuk membantah kabar dia mendapat uang ganti rugi saat pencalonan pada Pilgub 2015 lalu.

Mantan Wali Kota Banjarmasin itu blak-blakan tak pernah menerima uang satu rupiah pun karena tak menggugat hasil Pilgub 5 tahun lalu tersebut. “Saat itu saya murni untuk keamanan dan kondusifitas Kalsel, tak ada uang yang saya terima,” tuturnya.

Saat itu Muhidin yang head to head dengan Sahbirin Noor memang memiliki jumlah suara bersaing. Dia bisa menggugat hasil Pilgub yang dimenangi Sahbirin Noor, namun Muhidin memilih kalem. 

Kabar soal ini memang sering berhembus dan sangat masif di media sosial. Terlebih, Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana pernah berkoar dia tak akan melakukan itu demi menjaga integritas dirinya dan suara yang dia peroleh tak akan diperjualbelikan.

Tak hanya soal itu, usai ikrar damai, kepada wartawan, Muhidin juga blak-blakan tak ingin berpolitik lagi jika dirinya kalah di kontestasi Pilgub Kalsel kali ini. Dia memiliki alasan logis, menurutnya masyarakat mungkin saja tak menginginkan dia lagi. “Bila kalah di PSU ini, saya berhenti berpolitik,” tuturnya.

Mengingatkan, pada Pilgub 2015 lalu, Sahbirin yang berpasangan dengan Rudy Resnawan sempat mendapat perlawanan sengit dari calon independen, Muhidin-Gusti Farid. Bahkan, kala itu pasangan ini disebut menang tipis melalui hasil quick qount dengan perolehan 41,03 persen dari Sahbirin Noor-Rusdi yang memperoleh 40,96 persen.

Namun faktanya, di hitung manual atau dari rekapitulasi KPU, pasangan Sahbirin-Rudy menjadi pemenang Pilgub Kalsel. Pasangan ini mendapatkan 41,05 persen beda tipis dengan perolehan Muhidin-Gusti Farid yang mendapatkan 40,37 persen.

Tak seperti Pilgub 2020, meski dinyatakan menang berdasarkan hasil real count, Muhidin-Gusti Farid memilih tak mengajukan gugatan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil yang ditetapkan KPU. Keduanya berbesar hati menerima kekalahan tersebut. (mof/ran/ema) 

Most Read

Artikel Terbaru

/