alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Friday, 1 July 2022

Buntut Putusan MK, Komisioner KPU Diminta Mundur

MARTAPURA – Kelompok yang menamakan dirinya Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalsel berdemo di depan kantor KPU Banjar, Martapura, kemarin. Mereka menuntut komisioner mundur sukarela pasca putusan MK tentang pemilihan ulang di 5 kecamatan di Banjar.

Mereka menyinggung putusan MK RI Nomor : 124/PHP.GUB-XIX/2021 pada 19 Maret 2021 yang amar putusannya berisi perintah PSU di Kecamatan Sambung Makmur, Aluh Aluh, Martapura, Mataraman, dan Astambul. ”PSU akan datang harus jujur dan adil. Sesuai aturan dan jangan ada kesan tidak netral,” kata Aliansyah, Koordinator Aksi demo.

Aliansyah berkali-kali meminta komisioner KPU Banjar mundur sukarela untuk menjamin penyelenggaraan PSU akan datang lebih transparaan. Pasalnya komisioner sekarang gagal bertugas dalam pemilihan yang adil. DIa juga meminta aparat keamanan memproses hukum dugaan keterlibatan oknum komisioner KPU yang menggelembungkan suara paslon gubernur dan wakil gubernur.

Favehotel Banjarmasin

”Kemarin saja penggelembungan 5 ribu. Kalau masih mereka yang bertugas bisa-bisa lebih 20 ribu suara yang digelembungkan,” tukas Aliansyah.

Lebih jauh lagi, Aliansyah meminta Bawaslu Banjar menggandeng Polres Banjar secepatnya memproses hukum para PPK dan KPPS dari 5 kecamatan yang menggelembungkan suara paslon nomor urut 1. Aparat bisa merujuk Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Silakan ujar Aliansyah buka pasal 532 yang mengancam pidana selama 4 tahun bila memainkan perolehan suara kontenstan pemilu.

Aliansyah juga menyentil dugaan permainan suara yang melibatkan orang luar namun pernah jadi komisioner KPU Banjar. Oknum pengatur hasil pilkada di Kabupaten Banjar tersebut sudah terang benderang aktif mengatur suara. Padahal, oknum tersebut status sudah menerima vonis bersalah dari pengadilan karena kecurangan pilkada sebelumnya.

“Aparat penegak hukum cepat seret orang itu ke penjara karena putusan pengadilan sudah inkrah namun belum menjalani hukuman. Kami sangat malu aparat penegak hukum lamban mengeksekusi,” tukas Aliansyah.

Ketua KPU Banjar Muhaimin menjawab, pihaknya berkali-kali diminta mundur bahkan pernah menjalani sidang kode etik dari DKPP.Tapi yang berhak memberhentikan adalah KPU Pusat. Ia meminta pendemo menyadari bahwa rekapitulasi suara berjenjang dan diawasi oleh banyak pihak.

“Kalau kami terbukti bersalah, tentu kami siap mundur kapan pun juga. Yang paling penting mari kita hormati keputusan MK yang memerintahkan digelar PSU di Kabupaten Banjar,” tegas Muhaimin.(mam/ran/ema) 

MARTAPURA – Kelompok yang menamakan dirinya Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalsel berdemo di depan kantor KPU Banjar, Martapura, kemarin. Mereka menuntut komisioner mundur sukarela pasca putusan MK tentang pemilihan ulang di 5 kecamatan di Banjar.

Mereka menyinggung putusan MK RI Nomor : 124/PHP.GUB-XIX/2021 pada 19 Maret 2021 yang amar putusannya berisi perintah PSU di Kecamatan Sambung Makmur, Aluh Aluh, Martapura, Mataraman, dan Astambul. ”PSU akan datang harus jujur dan adil. Sesuai aturan dan jangan ada kesan tidak netral,” kata Aliansyah, Koordinator Aksi demo.

Aliansyah berkali-kali meminta komisioner KPU Banjar mundur sukarela untuk menjamin penyelenggaraan PSU akan datang lebih transparaan. Pasalnya komisioner sekarang gagal bertugas dalam pemilihan yang adil. DIa juga meminta aparat keamanan memproses hukum dugaan keterlibatan oknum komisioner KPU yang menggelembungkan suara paslon gubernur dan wakil gubernur.

Favehotel Banjarmasin

”Kemarin saja penggelembungan 5 ribu. Kalau masih mereka yang bertugas bisa-bisa lebih 20 ribu suara yang digelembungkan,” tukas Aliansyah.

Lebih jauh lagi, Aliansyah meminta Bawaslu Banjar menggandeng Polres Banjar secepatnya memproses hukum para PPK dan KPPS dari 5 kecamatan yang menggelembungkan suara paslon nomor urut 1. Aparat bisa merujuk Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Silakan ujar Aliansyah buka pasal 532 yang mengancam pidana selama 4 tahun bila memainkan perolehan suara kontenstan pemilu.

Aliansyah juga menyentil dugaan permainan suara yang melibatkan orang luar namun pernah jadi komisioner KPU Banjar. Oknum pengatur hasil pilkada di Kabupaten Banjar tersebut sudah terang benderang aktif mengatur suara. Padahal, oknum tersebut status sudah menerima vonis bersalah dari pengadilan karena kecurangan pilkada sebelumnya.

“Aparat penegak hukum cepat seret orang itu ke penjara karena putusan pengadilan sudah inkrah namun belum menjalani hukuman. Kami sangat malu aparat penegak hukum lamban mengeksekusi,” tukas Aliansyah.

Ketua KPU Banjar Muhaimin menjawab, pihaknya berkali-kali diminta mundur bahkan pernah menjalani sidang kode etik dari DKPP.Tapi yang berhak memberhentikan adalah KPU Pusat. Ia meminta pendemo menyadari bahwa rekapitulasi suara berjenjang dan diawasi oleh banyak pihak.

“Kalau kami terbukti bersalah, tentu kami siap mundur kapan pun juga. Yang paling penting mari kita hormati keputusan MK yang memerintahkan digelar PSU di Kabupaten Banjar,” tegas Muhaimin.(mam/ran/ema) 

Most Read

Artikel Terbaru

/