alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Damkar Petakan Wilayah Rawan Karhutla

PELAIHARI – Untuk mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanah Laut Satpol PP dan Damkar Tala lakukan pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki potensi karhutla.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Damkar Tony Permana kepada Radar Banjarmasin saat ditemui di kantornya, Selasa (16/3).

Tony mengatakan dirinya sudah melakukan rapat dengan Bappeda Tanah Laut, BPBD Tanah Laut dan instansi terkait untuk melakukan pemetaan kerawanan karhutla dan tanah longsor seluruh Kecamatan di Tanah Laut.

Favehotel Banjarmasin

“Untuk kecamatan yang rawan karhutla yaitu Kecamatan Bati-bati, Tambang Ulang, Kurau, Bumi Makmur, Panyipatan, Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap,” sebutnya.

Dia juga menjelaskan untuk Kecamatan Pelaihari dan Takisung potensi karhutlanya sangat kecil. Tetapi untuk Kecamatan Takisung potensi kebakaran ada di kebakaran non karhutla seperti kebakaran dapur arang.

“Di sana itu biar musim kemarau atau hujan tetap terjadi kebakaran.  Karena dapur arang itu lokasinya tertutup dan  menggunakan atap daun,” jelas Tony.

Lebih lanjut Tony menjelaskan kenapa pos sektor kecamatan takisung diletakkan di Desa Ranggang Luar. Karena untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dapur arang yang meliputi wilayah Desa Ranggang Dalam dan Batilai. Dan untuk di Kota Pelaihari sendiri, biasanya terjadi kebakaran rumah dan lain sebagainya.

Sekarang tugas Damkar tidak hanya di bidang  kebakaran pemukiman hutan dan lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 tahun 2018 Damkar diberikan tugas tambahan yaitu mengevakuasi hewan peliharaan, hewan berbahaya, banjir, orang hilang dan termasuk kecelakaan di jalan.

“Kita dari bulan Januari sampai sekarang sudah beberapa kali melakukan evakuasi. Evakuasi tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan pribadi masing-masing anggota. Dikarenakan belum adanya anggota kami yang memiliki keahlian khusus di bidangnya,” sebutnya.

Hal tersebut dikarenakan baru  di tahun 2020 Permendagri tahun 2018  dibagikan ke daerah dan baru tahu mendapat tugas tambahan.  (mr-156/ram/ema)

PELAIHARI – Untuk mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanah Laut Satpol PP dan Damkar Tala lakukan pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki potensi karhutla.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Damkar Tony Permana kepada Radar Banjarmasin saat ditemui di kantornya, Selasa (16/3).

Tony mengatakan dirinya sudah melakukan rapat dengan Bappeda Tanah Laut, BPBD Tanah Laut dan instansi terkait untuk melakukan pemetaan kerawanan karhutla dan tanah longsor seluruh Kecamatan di Tanah Laut.

Favehotel Banjarmasin

“Untuk kecamatan yang rawan karhutla yaitu Kecamatan Bati-bati, Tambang Ulang, Kurau, Bumi Makmur, Panyipatan, Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap,” sebutnya.

Dia juga menjelaskan untuk Kecamatan Pelaihari dan Takisung potensi karhutlanya sangat kecil. Tetapi untuk Kecamatan Takisung potensi kebakaran ada di kebakaran non karhutla seperti kebakaran dapur arang.

“Di sana itu biar musim kemarau atau hujan tetap terjadi kebakaran.  Karena dapur arang itu lokasinya tertutup dan  menggunakan atap daun,” jelas Tony.

Lebih lanjut Tony menjelaskan kenapa pos sektor kecamatan takisung diletakkan di Desa Ranggang Luar. Karena untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dapur arang yang meliputi wilayah Desa Ranggang Dalam dan Batilai. Dan untuk di Kota Pelaihari sendiri, biasanya terjadi kebakaran rumah dan lain sebagainya.

Sekarang tugas Damkar tidak hanya di bidang  kebakaran pemukiman hutan dan lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 tahun 2018 Damkar diberikan tugas tambahan yaitu mengevakuasi hewan peliharaan, hewan berbahaya, banjir, orang hilang dan termasuk kecelakaan di jalan.

“Kita dari bulan Januari sampai sekarang sudah beberapa kali melakukan evakuasi. Evakuasi tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan pribadi masing-masing anggota. Dikarenakan belum adanya anggota kami yang memiliki keahlian khusus di bidangnya,” sebutnya.

Hal tersebut dikarenakan baru  di tahun 2020 Permendagri tahun 2018  dibagikan ke daerah dan baru tahu mendapat tugas tambahan.  (mr-156/ram/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/