alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Setahun Bersama Pandemi: Penutupan Cuma Status Belaka, Siring Masih Ramai Dikunjungi

Secara kebijakan, Siring Pierre Tendean masih ditutup pemko untuk menekan penularan corona. Kenyataan di lapangan, pengunjung dan pedagang kian ramai.

BANJARMASIN – Mendekati jam 1 siang, pedagang Siring Pierre Tendean mulai mengemasi lapaknya. Maklum, pengunjung sudah mulai berkurang.

Favehotel Banjarmasin

Sejak pagi, kawasan itu ramai dipadati pengunjung. Pantauan Radar Banjarmasin (7/3), ada belasan pedagang yang terpusat di dermaga Pasar Terapung.

Mereka tampak leluasa, karena tak ada aparat yang berjaga untuk mendisiplinkan penerapan protokol pencegahan COVID-19. Jangankan menjaga jarak, mengenakan masker saja enggan.

Padahal, pemko masih menutup kawasan wisata tepian Sungai Martapura. Dimulai sejak PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pertengahan tahun 2020 lalu. Spanduk pemberitahuannya juga masih terpampang dengan jelas.

Selain itu, mengikuti instruksi pemerintah pusat, PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) Mikro juga masih berlaku. Setidaknya sampai Senin (8/3).

Seorang pedagang kaus kaki mengaku mengetahui bahwa siring masih ditutup. Tapi melihat banyaknya pengunjung pada liburan akhir pekan, dia memberanikan diri menggelar barang dagangan.

“Tak ada ditegur, tak ada petugas yang berjaga,” ujarnya seraya menolak menyebutkan namanya.

Senada dengan seorang pedagang nasi kuning. Diceritakannya, selama pandemi, pendapatannya jauh berkurang.

Maka, begitu melihat siring kembali ramai, ia tergoda untuk ikut-ikutan berjualan. “Sudah sebulan berjualan di sini, tapi pas Minggu pagi saja,” akunya.

Menjadi pertanyaan, apakah pemko serius mengawasi ruang publik yang rawan memunculkan kerumunan?

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin, Ikhsan Alhak menegaskan belum ada rencana pembukaan siring.

Bila pedagang kembali ramai, maka Ikhsan berjanji akan menyampaikanya ke Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Ikhsan juga membantah pemko sudah lalai atau kecolongan. “Intinya, siring harus dipasangi pagar tertutup. Jadi keamanannya bisa dikendalikan. Tanpa harus mengerahkan banyak petugas,” tutupnya.

Vaksinasi Jangan Main Ancam

Menghadapi penolakan, baik yang kencang maupun diam-diam, Dinas Kesehatan Banjarmasin mulai mengingatkan adanya sanksi bagi penolak vaksin.

Mengacu Perpres Nomor 14 Tahun 2021, penolak vaksin terancam disetop jatah bansosnya. Layanan administrasinya ditunda, bahkan dikenai denda.

Bagi anggota tim pakar COVID-19 di Universitas Lambung Mangkurat, Nasrullah, pemerintah semestinya memamerkan pendekatan humanis.

Bukan malah mengancam, apalagi menjatuhkan sanksi dan denda kepada penolak vaksin.

Menurutnya, ketakutan warga untuk divaksin lantaran belum memahami. Atau menyerap informasi yang keliru tentang vaksinasi.

Tantangannya adalah bagaimana merancang strategi edukasi yang bisa menyadarkan masyarakat.

“Sembari vaksinasi berlangsung, pemerintah hendaknya menggencarkan sosialisasi di media massa dan media sosial,” sarannya.

Dosen Sosiologi dan Antropologi FKIP itu juga menyarankan agar pemerintah memilih vaksinator berdasarkan performa. Seorang vaksinator hendaknya tidak menimbulkan rasa takut. Artinya bisa membuat penerima vaksin menjadi nyaman. Karena vaksinator bukan sekadar juru suntik.

Kemudian, warga yang telah divaksin perlu dirangkul. Agar menjadi agen perubahan di lingkungannya.

“Terlebih lagi bila yang divaksin dari kalangan tokoh agama. Seperti ulama dan pendeta. Mereka bisa menyampaikan kepada jemaah masing-masing terkait pengalamannya divaksin,” tutup Nasrullah.

Diwartakan sebelumnya, vaksinasi tahap dua telah dimulai pada 1 Maret lalu. Ditargetkan, akhir April mendatang vaksinasi yang menargetkan lansia dan tenaga pelayanan publik pun rampung. (war/fud/ema)

Secara kebijakan, Siring Pierre Tendean masih ditutup pemko untuk menekan penularan corona. Kenyataan di lapangan, pengunjung dan pedagang kian ramai.

BANJARMASIN – Mendekati jam 1 siang, pedagang Siring Pierre Tendean mulai mengemasi lapaknya. Maklum, pengunjung sudah mulai berkurang.

Favehotel Banjarmasin

Sejak pagi, kawasan itu ramai dipadati pengunjung. Pantauan Radar Banjarmasin (7/3), ada belasan pedagang yang terpusat di dermaga Pasar Terapung.

Mereka tampak leluasa, karena tak ada aparat yang berjaga untuk mendisiplinkan penerapan protokol pencegahan COVID-19. Jangankan menjaga jarak, mengenakan masker saja enggan.

Padahal, pemko masih menutup kawasan wisata tepian Sungai Martapura. Dimulai sejak PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pertengahan tahun 2020 lalu. Spanduk pemberitahuannya juga masih terpampang dengan jelas.

Selain itu, mengikuti instruksi pemerintah pusat, PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) Mikro juga masih berlaku. Setidaknya sampai Senin (8/3).

Seorang pedagang kaus kaki mengaku mengetahui bahwa siring masih ditutup. Tapi melihat banyaknya pengunjung pada liburan akhir pekan, dia memberanikan diri menggelar barang dagangan.

“Tak ada ditegur, tak ada petugas yang berjaga,” ujarnya seraya menolak menyebutkan namanya.

Senada dengan seorang pedagang nasi kuning. Diceritakannya, selama pandemi, pendapatannya jauh berkurang.

Maka, begitu melihat siring kembali ramai, ia tergoda untuk ikut-ikutan berjualan. “Sudah sebulan berjualan di sini, tapi pas Minggu pagi saja,” akunya.

Menjadi pertanyaan, apakah pemko serius mengawasi ruang publik yang rawan memunculkan kerumunan?

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin, Ikhsan Alhak menegaskan belum ada rencana pembukaan siring.

Bila pedagang kembali ramai, maka Ikhsan berjanji akan menyampaikanya ke Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Ikhsan juga membantah pemko sudah lalai atau kecolongan. “Intinya, siring harus dipasangi pagar tertutup. Jadi keamanannya bisa dikendalikan. Tanpa harus mengerahkan banyak petugas,” tutupnya.

Vaksinasi Jangan Main Ancam

Menghadapi penolakan, baik yang kencang maupun diam-diam, Dinas Kesehatan Banjarmasin mulai mengingatkan adanya sanksi bagi penolak vaksin.

Mengacu Perpres Nomor 14 Tahun 2021, penolak vaksin terancam disetop jatah bansosnya. Layanan administrasinya ditunda, bahkan dikenai denda.

Bagi anggota tim pakar COVID-19 di Universitas Lambung Mangkurat, Nasrullah, pemerintah semestinya memamerkan pendekatan humanis.

Bukan malah mengancam, apalagi menjatuhkan sanksi dan denda kepada penolak vaksin.

Menurutnya, ketakutan warga untuk divaksin lantaran belum memahami. Atau menyerap informasi yang keliru tentang vaksinasi.

Tantangannya adalah bagaimana merancang strategi edukasi yang bisa menyadarkan masyarakat.

“Sembari vaksinasi berlangsung, pemerintah hendaknya menggencarkan sosialisasi di media massa dan media sosial,” sarannya.

Dosen Sosiologi dan Antropologi FKIP itu juga menyarankan agar pemerintah memilih vaksinator berdasarkan performa. Seorang vaksinator hendaknya tidak menimbulkan rasa takut. Artinya bisa membuat penerima vaksin menjadi nyaman. Karena vaksinator bukan sekadar juru suntik.

Kemudian, warga yang telah divaksin perlu dirangkul. Agar menjadi agen perubahan di lingkungannya.

“Terlebih lagi bila yang divaksin dari kalangan tokoh agama. Seperti ulama dan pendeta. Mereka bisa menyampaikan kepada jemaah masing-masing terkait pengalamannya divaksin,” tutup Nasrullah.

Diwartakan sebelumnya, vaksinasi tahap dua telah dimulai pada 1 Maret lalu. Ditargetkan, akhir April mendatang vaksinasi yang menargetkan lansia dan tenaga pelayanan publik pun rampung. (war/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/