alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Tuesday, 28 June 2022

Di Kalsel, 8 DPC Demokrat yang Membelot

BANJARMASIN – Delapan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kalsel dikabarkan membelot dan mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara, kemarin. Hasil KLB menetapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Delapan Ketua DPC Partai Demokrat Kalsel itu adalah Ketua DPC Partai Demokrat Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Terungkapnya delapan DPC yang membelot ini setelah, pihaknya menggelar apel siaga yang anggotanya DPD dan DPC se Kalsel. Ternyata dari 13 DPC se kabupaten dan kota, hanya lima yang ikut. Sisanya dikabarkan berangkat mengikuti KLB.

Favehotel Banjarmasin

Kabar itu didapat Ketua DPC Demokrat Kalsel Rusian melalui media sosial dan informasi internal DPD Partai Demokrat Kalsel. “Ditengarai delapan yang hadir ikut KLB,” sebut Rusian kemarin.

Keyakinan pihaknya delapan ketua DPC tersebut membelot ikut KLB, berdasarkan pula hasil investigasi pihaknya kemarin. “Pertanyaannya, dari mana kami dapat kabar tersebut. Jawabannya dari hasil investigasi internal DPD Partai Demokrat Kalsel,” bebernya.

Dia menegaskan, DPD Partai Demokrat Kalsel masih solid di bawah kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dan mempertanyakan KLB kemarin apakah dihadiri pemilik suara sah. “Memang dalam politik hal biasa terjadi seperti ini. Tapi kami sangat menyayangkan adanya KLB ini,” tuturnya.

Lalu bagaimana sikap DPD Partai Demokrat Kalsel terhadap delapan ketua DPC tersebut. Rusian menjanjikan akan menyampaikan ke DPP Partai Demokrat untuk dilakukan langkah lanjutan. “Wewenangnya ada di sana (pemerintah pusat) disampaikan dulu seperti apa nantinya. Kami tunggu nanti hasilnya,” tandasnya.

Selain menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat 2021-2026, hasil KLB kemarin, juga memutuskan menunjuk Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Dia sendiri sebelumnya menjabat Sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat pimpinan AHY.

Hadirnya kepengurusan baru versi KLB ini berujung pada dualisme kepengurusan, baik di pusat maupun di daerah. Lalu kepengurusan mana yang diakui KPU? Komisioner KPU Kalsel Divisi Hukum, Nur Zazin menegaskan, pihaknya tetap berpegangan dengan legalitas yang disampaikan DPP. Karena dari DPP lah legalitas itu turun ke daerah. “Kami belum bisa berkomentar. Sepanjang legalitas sebelumnya masih sah, maka kepengurusan itu yang diakui,” katanya.

Sekretaris DPC Demokrat HST Sirajul Huda mengatakan tak bisa menjelaskan rinci terkait kabar bahwa DPC Demokrat HST ikut KLB di Sumut.

“Mohon maaf untuk masalah KLB kita sebagai sekretaris tidak bisa menjawab karena ini wewenang ketua kami,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Ketua DPC Demokrat HST Yofie Rachmani sendiri tidak merespons pertanyaan ini. Sementara di Hulu Sungai Utara, sumber Radar Banjarmasin membenarkan keberangkatan H Fandi yang mewakili Ketua DPC Demokrat HSU H Zaidan Noor. (mof/mal/ran/ema)

BANJARMASIN – Delapan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kalsel dikabarkan membelot dan mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara, kemarin. Hasil KLB menetapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Delapan Ketua DPC Partai Demokrat Kalsel itu adalah Ketua DPC Partai Demokrat Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Terungkapnya delapan DPC yang membelot ini setelah, pihaknya menggelar apel siaga yang anggotanya DPD dan DPC se Kalsel. Ternyata dari 13 DPC se kabupaten dan kota, hanya lima yang ikut. Sisanya dikabarkan berangkat mengikuti KLB.

Favehotel Banjarmasin

Kabar itu didapat Ketua DPC Demokrat Kalsel Rusian melalui media sosial dan informasi internal DPD Partai Demokrat Kalsel. “Ditengarai delapan yang hadir ikut KLB,” sebut Rusian kemarin.

Keyakinan pihaknya delapan ketua DPC tersebut membelot ikut KLB, berdasarkan pula hasil investigasi pihaknya kemarin. “Pertanyaannya, dari mana kami dapat kabar tersebut. Jawabannya dari hasil investigasi internal DPD Partai Demokrat Kalsel,” bebernya.

Dia menegaskan, DPD Partai Demokrat Kalsel masih solid di bawah kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dan mempertanyakan KLB kemarin apakah dihadiri pemilik suara sah. “Memang dalam politik hal biasa terjadi seperti ini. Tapi kami sangat menyayangkan adanya KLB ini,” tuturnya.

Lalu bagaimana sikap DPD Partai Demokrat Kalsel terhadap delapan ketua DPC tersebut. Rusian menjanjikan akan menyampaikan ke DPP Partai Demokrat untuk dilakukan langkah lanjutan. “Wewenangnya ada di sana (pemerintah pusat) disampaikan dulu seperti apa nantinya. Kami tunggu nanti hasilnya,” tandasnya.

Selain menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat 2021-2026, hasil KLB kemarin, juga memutuskan menunjuk Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Dia sendiri sebelumnya menjabat Sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat pimpinan AHY.

Hadirnya kepengurusan baru versi KLB ini berujung pada dualisme kepengurusan, baik di pusat maupun di daerah. Lalu kepengurusan mana yang diakui KPU? Komisioner KPU Kalsel Divisi Hukum, Nur Zazin menegaskan, pihaknya tetap berpegangan dengan legalitas yang disampaikan DPP. Karena dari DPP lah legalitas itu turun ke daerah. “Kami belum bisa berkomentar. Sepanjang legalitas sebelumnya masih sah, maka kepengurusan itu yang diakui,” katanya.

Sekretaris DPC Demokrat HST Sirajul Huda mengatakan tak bisa menjelaskan rinci terkait kabar bahwa DPC Demokrat HST ikut KLB di Sumut.

“Mohon maaf untuk masalah KLB kita sebagai sekretaris tidak bisa menjawab karena ini wewenang ketua kami,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Ketua DPC Demokrat HST Yofie Rachmani sendiri tidak merespons pertanyaan ini. Sementara di Hulu Sungai Utara, sumber Radar Banjarmasin membenarkan keberangkatan H Fandi yang mewakili Ketua DPC Demokrat HSU H Zaidan Noor. (mof/mal/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/