alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Friday, 1 July 2022

Mustahil Ada Penggelembungan Suara, Pengamat: Saksi di TPS Menjadi Kunci

BANJARMASIN – Dugaan terjadinya penggelembungan suara perolehan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020 lalu dituduhkan saksi yang dihadirkan Denny Indrayana di di sengketa perselisihan hasil pemilihan Mahkamah Konstitusi (MK) lalu. Meski banyak yang meyakini pemilu bisa dimanipulasi, namun mungkinkah penambahan suara bisa terjadi dalam sistem rekapitulasi terbuka?

Mantan Komisioner KPU Kalsel Mohammad Effendy tak yakin hal tersebut. Dia mengatakan menambah suara di pemilu sangat mustahil. Apalagi jika mekanisme semua tahapan dikawal ketat oleh saksi.

Belum lagi, saat ini ada sistem informasi teknologi yang bisa dilihat langsung. Contohnya aplikasi Sirekap KPU. “Kalau mengikuti prosedur formal pemungutan suara, yang adanya berita acaranya. Penggelembungan suara sangat sulit terjadi,” ucapnya.

Favehotel Banjarmasin

Di berita acara tersebut terangnya, tak hanya tertera jumlah perolehan suara tiap kandidat. Tetapi juga jumlah daftar pemilih tetap, jumlah surat suara baik rusak maupun terpakai, hingga laporan kejadian khusus. “Sangat susah terjadi penggelembungan suara kalau saksi di TPS sebagai pintu awal perhitungan suara mengawal ketat,” sebutnya.

Berkaca di perhelatan Pilgub Kalsel yang hanya bertarung dua kandidat. Semakin menambah kesulitan terjadinya kecurangan penggelembungan suara. Lain hal saat Pemilihan Legislatif (Pileg), yang kandidatnya bisa sampai ratusan. “Saksi di TPS menjadi kunci, dia yang bertanggung jawab dan mengetahui kejadian di lapangan. Nah kalau tak ada saksi, bagaimana bisa menyandingkan ketika menduga ada kecurangan,” paparnya.

Berita acara di TPS sebut mantan Dekan Fakultas Hukum ULM itu, adalah dokumen yang sangat penting sebagai bahan dan dasar rekapitulasi di jenjang berikutnya, seperti di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Dikatakannya, di tingkat kecamatan memang rawan terjadi perubahan hasil perolehan. Karena suara yang masuk adalah kumpulan dari semua TPS di kecamatan setempat.

Kejadian bisa saja terjadi di jenjang ini, jika saksi di TPS tak cermat atau tak ada saksi, perolehan suara bisa saja berubah. “Inilah pentingnya berita acara di TPS yang bisa menjadi acuan dan bukti. Karena semua anggota KPPS berikut saksi menandatangani,” imbuhnya. 

Terkait penambahan dan pengurangan 5 ribu suara yang dituduhkan di persidangan MK lalu, Effendy menilai, hal tersebut bisa dibantah dengan kelengkapan berita acara yang dipegang oleh tim pasangan calon dengan menyandingkan dengan bukti berita acara. “Apalagi saat ini ada aplikasi Sirekap. Calonnya pun hanya dua,” tambahnya.

Effendy mengapresiasi langkah komisioner KPU Banjar Abdul Muthalib alias Azis yang sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib demi terbongkarnya siapa yang benar dan siapa yang salah. “Persoalan ini tak hanya pribadi dirinya (Azis) tapi membawa institusi. Harus clear jangan sampai malah menjadi pertanyaan publik,” tuturnya.

Seperti diketahui, dugaan penggelembungan suara dituduhkan oleh saksi dari pihak Denny Indrayana yang menguntungkan calon nomor urut 1, Sahbirin Noor-Muhidin. Selain itu pengurangan suara calon nomor urut 2, Denny Indrayana-Difriadi. Sebagai buktinya, saksi memberikan surat pernyataan dari Komisioner KPU Banjar yang menyatakan kebenaran hal itu.

Surat itulah yang kemudian menjadi objek penyelidikan. Pasalnya Abdul Muthalib, nama yang tertera di surat itu tak merasa telah membuat surat semacam itu. Aziz, sapaan akrabnya, sudah melaporkan hal ini ke Polda Kalsel. (mof/ran/ema)

BANJARMASIN – Dugaan terjadinya penggelembungan suara perolehan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020 lalu dituduhkan saksi yang dihadirkan Denny Indrayana di di sengketa perselisihan hasil pemilihan Mahkamah Konstitusi (MK) lalu. Meski banyak yang meyakini pemilu bisa dimanipulasi, namun mungkinkah penambahan suara bisa terjadi dalam sistem rekapitulasi terbuka?

Mantan Komisioner KPU Kalsel Mohammad Effendy tak yakin hal tersebut. Dia mengatakan menambah suara di pemilu sangat mustahil. Apalagi jika mekanisme semua tahapan dikawal ketat oleh saksi.

Belum lagi, saat ini ada sistem informasi teknologi yang bisa dilihat langsung. Contohnya aplikasi Sirekap KPU. “Kalau mengikuti prosedur formal pemungutan suara, yang adanya berita acaranya. Penggelembungan suara sangat sulit terjadi,” ucapnya.

Favehotel Banjarmasin

Di berita acara tersebut terangnya, tak hanya tertera jumlah perolehan suara tiap kandidat. Tetapi juga jumlah daftar pemilih tetap, jumlah surat suara baik rusak maupun terpakai, hingga laporan kejadian khusus. “Sangat susah terjadi penggelembungan suara kalau saksi di TPS sebagai pintu awal perhitungan suara mengawal ketat,” sebutnya.

Berkaca di perhelatan Pilgub Kalsel yang hanya bertarung dua kandidat. Semakin menambah kesulitan terjadinya kecurangan penggelembungan suara. Lain hal saat Pemilihan Legislatif (Pileg), yang kandidatnya bisa sampai ratusan. “Saksi di TPS menjadi kunci, dia yang bertanggung jawab dan mengetahui kejadian di lapangan. Nah kalau tak ada saksi, bagaimana bisa menyandingkan ketika menduga ada kecurangan,” paparnya.

Berita acara di TPS sebut mantan Dekan Fakultas Hukum ULM itu, adalah dokumen yang sangat penting sebagai bahan dan dasar rekapitulasi di jenjang berikutnya, seperti di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Dikatakannya, di tingkat kecamatan memang rawan terjadi perubahan hasil perolehan. Karena suara yang masuk adalah kumpulan dari semua TPS di kecamatan setempat.

Kejadian bisa saja terjadi di jenjang ini, jika saksi di TPS tak cermat atau tak ada saksi, perolehan suara bisa saja berubah. “Inilah pentingnya berita acara di TPS yang bisa menjadi acuan dan bukti. Karena semua anggota KPPS berikut saksi menandatangani,” imbuhnya. 

Terkait penambahan dan pengurangan 5 ribu suara yang dituduhkan di persidangan MK lalu, Effendy menilai, hal tersebut bisa dibantah dengan kelengkapan berita acara yang dipegang oleh tim pasangan calon dengan menyandingkan dengan bukti berita acara. “Apalagi saat ini ada aplikasi Sirekap. Calonnya pun hanya dua,” tambahnya.

Effendy mengapresiasi langkah komisioner KPU Banjar Abdul Muthalib alias Azis yang sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib demi terbongkarnya siapa yang benar dan siapa yang salah. “Persoalan ini tak hanya pribadi dirinya (Azis) tapi membawa institusi. Harus clear jangan sampai malah menjadi pertanyaan publik,” tuturnya.

Seperti diketahui, dugaan penggelembungan suara dituduhkan oleh saksi dari pihak Denny Indrayana yang menguntungkan calon nomor urut 1, Sahbirin Noor-Muhidin. Selain itu pengurangan suara calon nomor urut 2, Denny Indrayana-Difriadi. Sebagai buktinya, saksi memberikan surat pernyataan dari Komisioner KPU Banjar yang menyatakan kebenaran hal itu.

Surat itulah yang kemudian menjadi objek penyelidikan. Pasalnya Abdul Muthalib, nama yang tertera di surat itu tak merasa telah membuat surat semacam itu. Aziz, sapaan akrabnya, sudah melaporkan hal ini ke Polda Kalsel. (mof/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/