alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Sunday, 3 July 2022

PPKM Seakan Ikut Terendam Banjir, Pemurus Dalam jadi Peringatan bahwa Covid Masih Mengancam

Sejak 8 Agustus 2020 hingga 24 Januari 2021, Kelurahan Pemurus Dalam menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak. Apa yang salah?

BANJARMASIN – Mengacu data Dinas Kesehatan Banjarmasin, selain menghadapi lonjakan kasus tertinggi, kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan itu juga dihuni ODP (orang dalam pemantauan) terbanyak.

Favehotel Banjarmasin

Per tanggal 24 Januari, total ada 273 kasus positif dan 34 ODP di sana.

Ketika ditanya soal itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina “hanya” punya solusi berupa eduti. Alias edukasi tanpa henti.

“Saya kira puskesmas adalah ujung tombak edukasi. Puskesmas mengambil tindakan atas tingginya angka-angka tersebut,” ujarnya di Balai Kota.

Soal penyebab, dia menduga mobilitas penduduk yang tinggi. “Terutama di kawasan pinggiran sungai. Akses kemana pun dekat, termasuk ke terminal,” tambahnya.

Pantauan Radar Banjarmasin di lapangan, protokol memang diterapkan secara longgar. Banyak warga yang nongkrong atau berjalan santai tanpa mengenakan masker.

Bagi Anggota Tim Pakar COVID-19 Universitas Lambung Mangkurat, Hidayatullah Muttaqin, Pemko Banjarmasin harus lebih tegas.

Sebab, dihitung sejak Desember sampai mendekati akhir Januari, sudah muncul 380 kasus baru. “Lebih besar 28 persen dari pertambahan kasus baru pada periode 1-24 Desember lalu,” bebernya.

Kalau diperingkatkan, Pemurus Dalam menyumbang 273 kasus, Sungai Miai dengan 194 kasus, Sungai Andai dengan 192 kasus, Teluk Dalam dengan 176 kasus dan Alalak Utara dengan 161 kasus.

Secara keseluruhan, ada penambahan 109 kasus positif. Dari 177 kasus aktif pada akhir Desember, kini sudah 282 kasus aktif. Masih dari periode waktu itu, yang dirawat di rumah sakit bertambah dari 87 pasien menjadi 152 pasien.

Khusus terkait Pemurus Dalam, Hidayatullah menyebut kelurahan ini konsisten dalam laju penambahan kasus.

Desember lalu, Pemurus Dalam menambah 40 kasus. Januari ini 43 kasus. Atau 11,2 persen dari total kasus di Banjarmasin. “Padahal populasinya hanya 3,36 persen dari jumlah penduduk kota,” sesalnya.

Soal penyebab, ia menyebut tiga. Pertama, imbas liburan akhir tahun. Kedua, melonggarnya penerapan protokol. Seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan.

“Ketiga, lemahnya upaya pemko dalam memutus mata rantai penularan,” kritiknya.

Mengapa Hidayatullah berani membuat kesimpulan dengan nada sekeras itu? Mudah saja. Dia heran, mengapa pemko menyerahkan urusan pandemi pada puskesmas. Dia melihat, malah bawahan yang dibebani.

Padahal perlu strategi dan kebijakan yang jitu. Jelas bukan wilayah bawahan. “Di situ kepala daerah harus terlibat. Mematangkan strategi dan mengawal penerapannya di lapangan,” tegasnya.

Soal edukasi protokol, ia meminta pemko mengajak pemuka agama, tokoh masyarakat dan sosok milenial yang populer untuk membantu.

“Contoh, setiap hari wali kota menyampaikan perkembangan terakhir terkait pandemi. Langsung kepada masyarakat melalui media mainstream maupun kanal media sosial resmi,” sarannya.

Hidayatullah merasa, inilah momen yang ditunggu-tunggu masyarakat, yakni merasakan kehadiran pemimpinnya di tengah masa sulit. Tentu harus ikhlas. Jangan malah dipoles-poles untuk pencitraan.

“Karena selama ini kesannya pemimpin tidak muncul. Menghindari urusan soal corona. Melemparkannya ke bawahan,” tutupnya. (war/at/fud)

Banjir Turut “Merendam” PPKM

BANJARMASIN – Mungkin banyak yang tak menyadari. PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di Banjarmasin berakhir kemarin (25/1). Apakah akan diperpanjang lagi?

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina masih pikir-pikir. Belum memutuskan, apakah akan memperpanjang PPKM atau tidak.

“Apakah perlu perpanjangan atau tidak, masih belum diputuskan,” ujar Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Banjarmasin itu di Balai Kota, kemarin (25/1).

Sebab, fokus pemko sudah terpecah. Sumber daya dikerahkan untuk menangani bencana banjir.

Sepekan dilanda banjir, ketinggian air memang sudah mulai surut. Tapi Ibnu mengkhawatirkan serangan penyakit seperti kulit gatal-gatal dan diare.

“Saya minta Dinas Kesehatan memantau kesehatan masyarakat pasca bencana. Termasuk 26 puskesmas untuk memantau warga di tempat-tempat pengungsian,” jelasnya.

PPKM ditetapkan wali kota sejak 11 Januari lalu. Ketika kasus positif COVID-19 di Kota Seribu Sungai mengalami lonjakan. Namun, banjir membuat penerapan PPKM menjadi longgar.

Penjagaan mobilitas penduduk, dari menjaga pintu perbatasan hingga pembatasan jam usaha untuk restoran dan kafe, menjadi tak lagi terawasi.

“PPKM itu kondisional. Karena masyarakat masih menghadapi banjir, jadi PPKM juga harus fleksibel,” tegas Ibnu.

Mantan anggota DPRD Kalsel itu tak menyangkal, penanganan banjir menjadi prioritasnya saat ini. “Sumber dayanya terbatas. Nanti dirapatkan lagi bersama satgas. Apa selanjutnya,” tutupnya. (war/fud/ema)

Sejak 8 Agustus 2020 hingga 24 Januari 2021, Kelurahan Pemurus Dalam menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak. Apa yang salah?

BANJARMASIN – Mengacu data Dinas Kesehatan Banjarmasin, selain menghadapi lonjakan kasus tertinggi, kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan itu juga dihuni ODP (orang dalam pemantauan) terbanyak.

Favehotel Banjarmasin

Per tanggal 24 Januari, total ada 273 kasus positif dan 34 ODP di sana.

Ketika ditanya soal itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina “hanya” punya solusi berupa eduti. Alias edukasi tanpa henti.

“Saya kira puskesmas adalah ujung tombak edukasi. Puskesmas mengambil tindakan atas tingginya angka-angka tersebut,” ujarnya di Balai Kota.

Soal penyebab, dia menduga mobilitas penduduk yang tinggi. “Terutama di kawasan pinggiran sungai. Akses kemana pun dekat, termasuk ke terminal,” tambahnya.

Pantauan Radar Banjarmasin di lapangan, protokol memang diterapkan secara longgar. Banyak warga yang nongkrong atau berjalan santai tanpa mengenakan masker.

Bagi Anggota Tim Pakar COVID-19 Universitas Lambung Mangkurat, Hidayatullah Muttaqin, Pemko Banjarmasin harus lebih tegas.

Sebab, dihitung sejak Desember sampai mendekati akhir Januari, sudah muncul 380 kasus baru. “Lebih besar 28 persen dari pertambahan kasus baru pada periode 1-24 Desember lalu,” bebernya.

Kalau diperingkatkan, Pemurus Dalam menyumbang 273 kasus, Sungai Miai dengan 194 kasus, Sungai Andai dengan 192 kasus, Teluk Dalam dengan 176 kasus dan Alalak Utara dengan 161 kasus.

Secara keseluruhan, ada penambahan 109 kasus positif. Dari 177 kasus aktif pada akhir Desember, kini sudah 282 kasus aktif. Masih dari periode waktu itu, yang dirawat di rumah sakit bertambah dari 87 pasien menjadi 152 pasien.

Khusus terkait Pemurus Dalam, Hidayatullah menyebut kelurahan ini konsisten dalam laju penambahan kasus.

Desember lalu, Pemurus Dalam menambah 40 kasus. Januari ini 43 kasus. Atau 11,2 persen dari total kasus di Banjarmasin. “Padahal populasinya hanya 3,36 persen dari jumlah penduduk kota,” sesalnya.

Soal penyebab, ia menyebut tiga. Pertama, imbas liburan akhir tahun. Kedua, melonggarnya penerapan protokol. Seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan.

“Ketiga, lemahnya upaya pemko dalam memutus mata rantai penularan,” kritiknya.

Mengapa Hidayatullah berani membuat kesimpulan dengan nada sekeras itu? Mudah saja. Dia heran, mengapa pemko menyerahkan urusan pandemi pada puskesmas. Dia melihat, malah bawahan yang dibebani.

Padahal perlu strategi dan kebijakan yang jitu. Jelas bukan wilayah bawahan. “Di situ kepala daerah harus terlibat. Mematangkan strategi dan mengawal penerapannya di lapangan,” tegasnya.

Soal edukasi protokol, ia meminta pemko mengajak pemuka agama, tokoh masyarakat dan sosok milenial yang populer untuk membantu.

“Contoh, setiap hari wali kota menyampaikan perkembangan terakhir terkait pandemi. Langsung kepada masyarakat melalui media mainstream maupun kanal media sosial resmi,” sarannya.

Hidayatullah merasa, inilah momen yang ditunggu-tunggu masyarakat, yakni merasakan kehadiran pemimpinnya di tengah masa sulit. Tentu harus ikhlas. Jangan malah dipoles-poles untuk pencitraan.

“Karena selama ini kesannya pemimpin tidak muncul. Menghindari urusan soal corona. Melemparkannya ke bawahan,” tutupnya. (war/at/fud)

Banjir Turut “Merendam” PPKM

BANJARMASIN – Mungkin banyak yang tak menyadari. PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di Banjarmasin berakhir kemarin (25/1). Apakah akan diperpanjang lagi?

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina masih pikir-pikir. Belum memutuskan, apakah akan memperpanjang PPKM atau tidak.

“Apakah perlu perpanjangan atau tidak, masih belum diputuskan,” ujar Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Banjarmasin itu di Balai Kota, kemarin (25/1).

Sebab, fokus pemko sudah terpecah. Sumber daya dikerahkan untuk menangani bencana banjir.

Sepekan dilanda banjir, ketinggian air memang sudah mulai surut. Tapi Ibnu mengkhawatirkan serangan penyakit seperti kulit gatal-gatal dan diare.

“Saya minta Dinas Kesehatan memantau kesehatan masyarakat pasca bencana. Termasuk 26 puskesmas untuk memantau warga di tempat-tempat pengungsian,” jelasnya.

PPKM ditetapkan wali kota sejak 11 Januari lalu. Ketika kasus positif COVID-19 di Kota Seribu Sungai mengalami lonjakan. Namun, banjir membuat penerapan PPKM menjadi longgar.

Penjagaan mobilitas penduduk, dari menjaga pintu perbatasan hingga pembatasan jam usaha untuk restoran dan kafe, menjadi tak lagi terawasi.

“PPKM itu kondisional. Karena masyarakat masih menghadapi banjir, jadi PPKM juga harus fleksibel,” tegas Ibnu.

Mantan anggota DPRD Kalsel itu tak menyangkal, penanganan banjir menjadi prioritasnya saat ini. “Sumber dayanya terbatas. Nanti dirapatkan lagi bersama satgas. Apa selanjutnya,” tutupnya. (war/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/