alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Kapan Putusan MK soal Sengketa Pilgub Kalsel Diumumkan..? Paling Lambat 29 Maret Tahun Depan

BANJARMASIN – Perkara pemilihan gubernur Kalsel masih bakal membuat orang menunggu. Meski berkas gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah didaftarkan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (22/12) tadi, namun sidang baru akan digelar 26 Januari mendatang.

Sesuai jadwal dan peraturan MK nomor 7 tahun 2020, MK memberi waktu hingga 8 Januari 2021 mendatang untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan.

Setelah itu, MK punya waktu sampai 19 Januari untuk memeriksa kelengkapan dan perbaikan dokumen permohonan dari pemohon. Di tanggal itu, MK akan menyampaikan salinan permohonan kepada termohon, dalam hal ini KPU Kalsel termasuk Bawaslu.

Begitu diserahkannya salinan, MK akan menjadwalkan pelaksanaan sidang. Terjadwal sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar mulai 26-29 Januari 2021 mendatang. Di pemeriksaan pendahuluan tersebut akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon.

Tahapan sidang inti yakni materi pemeriksaan persidangan yang meliputi jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti termohon dan sebagainya, akan dilaksankan mulai 1 Februari dan maksimal 11 Februari 2021.

Jika tak ada pemeriksaan persidangan lanjutan, MK akan memutuskan atau menetapkan yang terjadwal pada 15-16 Februari. Namun, jika berlanjut pada pemeriksaan persidangan lanjutan, MK akan mendengar keterangan saksi atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan pada 19 Februari dan paling lambat 18 Maret 2021.

Nah usai itu, medio 19-24 Maret 2021, MK akan membacakan putusan atau ketetapan perkara PHPU yang paling lambat pada 29 Maret akan menyampaikan salinan putusan atau ketetapan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, pemerintah hingga DPRD.

Diakui pakar hukum tata negara Fakultas Hukum, ULM, Mohammad Effendy, sidang MK akan panjang ketika dihadirkannya saksi dan juga saksi ahli yang didatangkan oleh pihak-pihak terkait. “Termasuk pembuktian bukti-bukti dari kesaksian para saksi,” terang Effendy yang pernah terlibat sebagai saksi ahli di sengketa PHPU Pilkada di salah satu Kabupaten Kalteng.

Effendy menambahkan, saksi bisa saja tak dihadirkan langsung pada saat sidang dilaksanakan. Adanya teknologi saat ini, saksi tersebut terangnya bisa memberi keterangan di daerah setempat. “Di Fakultas Hukum ULM kan pernah dipakai. Bisa saja keterangan dari sana saja,” katanya.

Proses persidangan MK dengan persidangan biasanya sebutnya tak berbeda jauh. Bedanya hanya hakim langsung menelaah draf laporan dari pemohon dengan menyandingkan dari bukti dan keterangan saksi dan pihak terkait. “Problem PHPU saya akui di proses pembuktian yang cukup susah, apalagi penghitungan suara dilakukan berjenjang dari tingkat bawah dan disaksikan juga oleh pihak lain termasuk Bawaslu,” ujarnya.

Diprediksi Rontok Lagi

Melihat pokok gugatan yang dilayangkan Denny Indrayana, dosen senior Fakultas Hukum ULM Mohammad Effendy menilai perkaranya cukup berat untuk dimenangkan. Denny tidak punya bukti yang benar-benar bisa mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kalsel.

Pihak pemohon harus benar-benar matang dalam melayangkan gugatan. Terlebih pada pembuktian sengketa hasil perhitungan suara Pilkada, yang mana telah dilakukan berjenjang rekapitulasinya dari tingkat TPS hingga kabupaten/kota dan provinsi.

Effendy mencontohkan, hasil perolehan suara yang direkap lalu, baik secara manual maupun elektrik hasilnya sama. Nah, ketika hasil sama itu, maka sebutnya, agak susah membuktikan di mana kecurangannya. “Apalagi ada saksi dan pengawas di TPS dan di kecamatan,” ujarnya.

Saat proses penghitungan suara itu tambahnya, saksi juga memegang formulir C Hasil yang menjadi pegangan. “Harusnya sudah tuntas di tingkat bawah,” tukasnya.

Hasil di beberapa TPS yang diduga ada kecurangan patut dibuktikan. Dan juga apakah nantinya ketika dilakukan pemungutan suara ulang akan mempengaruhi hasil.

Seperti sidang sengketa hasil lainnya, ketika tak berpengaruh, MK sebutnya mementahkannya. “Biasanya perintah MK kalau ada kecurangan yang tak berpengaruh dengan hasil diselesaikan secara pidana,” ucapnya.

Soal bukti-bukti yang disampaikan pemohon seperti laporan di Bawaslu lalu, Effendy menilai, nantinya MK akan menguji apakah memang berdampak terhadap perolehan suara di suatu tempat yang ditudingkan.

“Lagi-lagi MK pasti akan melihat, apakah hasilnya akan berpengaruh dengan perolehan suara. Saya rasa agak susah melihat dampak dari bukti yang dulu pernah disampaikan ke Bawaslu,” paparnya.

Effendi mengingatkan MK menguji sengketa hasil. Tak lagi menguji pelanggaran yang tahapan tersebut dinilai tuntas di Bawaslu. “Paling nantinya MK minta keterangan dari Bawaslu. Untuk membuktikan dampak dari itu, sekali lagi perlu data dan fakta dari pemohon,” imbuhnya.

Seperti diketahu, salah satu pokok laporan, Denny Indrayana adalah dugaan pelanggaran TSM yang ditudingkannya kepada petahana Sahbirin Noor terkait bantuan sosial (bansos) untuk keperluan kampanye. Dimana dalam perkara ini telah rontok di Bawaslu Kalsel dan Bawaslu RI. (mof/ma/ran)

KPU Yakin Sudah Bekerja Baik

KPU Kalsel bakal menjadi pihak termohon di sengketa hasil perolehan suara Pilgub lalu. Pemohon dalam hal ini, paslon nomor urut 2 Denny-Difri tak menerima penetapan hasil pleno KPU yang memenangkan paslon nomor urut 1, Sahbirin-Muhidin.

Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengatakan pihaknya tidak melakukan manipulasi data. Rekapitulasi suara Pilgub Kalsel dilakukan berjenjang dan diawasi ketat oleh pengawas dan saksi.

Dia menegaskan, jajarannya bekerja dengan integritas tinggi dan sesuai aturan. “Kami tidak rela dituduh manipulatif dan curang, Saya tidak rela, karena semuanya bekerja on the track sesuai aturan. Kalau ada perolehan yang nol itulah hasil pilihan masyarakat,” ucapnya kemarin.

Sebelumnya, ada kecurigaan Denny terkait hal itu. Salah satu yang dinilai ada kecurangan adalah proses pemungutan suara di beberapa Kecamatan di Tapin. Di sana perolehan suara paslon 2 nihil.

Terpisah, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil proses laporan Denny Indrayana beberapa waktu lalu.

Aries menyebutkan, pengalaman sengketa hasil Pilpres lalu, keterangan dari Bawaslu malah menjadi pertimbangan bagi hakim MK. Oleh karena itu, Bawaslu Kalsel akan memberikan tanggapan di sidang MK apa adanya, sesuai dengan fakta di lapangan. “Ketika diminta sebagai pihak terkait pemberi keterangan, ya disampaikan apa adanya hasil penanganan lalu,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam laporannya, Denny membawa sebanyak 177 bukti yang ditudingkan kepada lawannya, Paslon Sahbirin Noor-Muhidin yang diduga melalukan kecurangan Pilgub Kalsel secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Bukti yang dibawanya, sama ketika dia melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kalsel lalu. Salah satunya beras dan bakul. (mof/ran/ema)

BANJARMASIN – Perkara pemilihan gubernur Kalsel masih bakal membuat orang menunggu. Meski berkas gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah didaftarkan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (22/12) tadi, namun sidang baru akan digelar 26 Januari mendatang.

Sesuai jadwal dan peraturan MK nomor 7 tahun 2020, MK memberi waktu hingga 8 Januari 2021 mendatang untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan.

Setelah itu, MK punya waktu sampai 19 Januari untuk memeriksa kelengkapan dan perbaikan dokumen permohonan dari pemohon. Di tanggal itu, MK akan menyampaikan salinan permohonan kepada termohon, dalam hal ini KPU Kalsel termasuk Bawaslu.

Begitu diserahkannya salinan, MK akan menjadwalkan pelaksanaan sidang. Terjadwal sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar mulai 26-29 Januari 2021 mendatang. Di pemeriksaan pendahuluan tersebut akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon.

Tahapan sidang inti yakni materi pemeriksaan persidangan yang meliputi jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti termohon dan sebagainya, akan dilaksankan mulai 1 Februari dan maksimal 11 Februari 2021.

Jika tak ada pemeriksaan persidangan lanjutan, MK akan memutuskan atau menetapkan yang terjadwal pada 15-16 Februari. Namun, jika berlanjut pada pemeriksaan persidangan lanjutan, MK akan mendengar keterangan saksi atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan pada 19 Februari dan paling lambat 18 Maret 2021.

Nah usai itu, medio 19-24 Maret 2021, MK akan membacakan putusan atau ketetapan perkara PHPU yang paling lambat pada 29 Maret akan menyampaikan salinan putusan atau ketetapan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, pemerintah hingga DPRD.

Diakui pakar hukum tata negara Fakultas Hukum, ULM, Mohammad Effendy, sidang MK akan panjang ketika dihadirkannya saksi dan juga saksi ahli yang didatangkan oleh pihak-pihak terkait. “Termasuk pembuktian bukti-bukti dari kesaksian para saksi,” terang Effendy yang pernah terlibat sebagai saksi ahli di sengketa PHPU Pilkada di salah satu Kabupaten Kalteng.

Effendy menambahkan, saksi bisa saja tak dihadirkan langsung pada saat sidang dilaksanakan. Adanya teknologi saat ini, saksi tersebut terangnya bisa memberi keterangan di daerah setempat. “Di Fakultas Hukum ULM kan pernah dipakai. Bisa saja keterangan dari sana saja,” katanya.

Proses persidangan MK dengan persidangan biasanya sebutnya tak berbeda jauh. Bedanya hanya hakim langsung menelaah draf laporan dari pemohon dengan menyandingkan dari bukti dan keterangan saksi dan pihak terkait. “Problem PHPU saya akui di proses pembuktian yang cukup susah, apalagi penghitungan suara dilakukan berjenjang dari tingkat bawah dan disaksikan juga oleh pihak lain termasuk Bawaslu,” ujarnya.

Diprediksi Rontok Lagi

Melihat pokok gugatan yang dilayangkan Denny Indrayana, dosen senior Fakultas Hukum ULM Mohammad Effendy menilai perkaranya cukup berat untuk dimenangkan. Denny tidak punya bukti yang benar-benar bisa mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kalsel.

Pihak pemohon harus benar-benar matang dalam melayangkan gugatan. Terlebih pada pembuktian sengketa hasil perhitungan suara Pilkada, yang mana telah dilakukan berjenjang rekapitulasinya dari tingkat TPS hingga kabupaten/kota dan provinsi.

Effendy mencontohkan, hasil perolehan suara yang direkap lalu, baik secara manual maupun elektrik hasilnya sama. Nah, ketika hasil sama itu, maka sebutnya, agak susah membuktikan di mana kecurangannya. “Apalagi ada saksi dan pengawas di TPS dan di kecamatan,” ujarnya.

Saat proses penghitungan suara itu tambahnya, saksi juga memegang formulir C Hasil yang menjadi pegangan. “Harusnya sudah tuntas di tingkat bawah,” tukasnya.

Hasil di beberapa TPS yang diduga ada kecurangan patut dibuktikan. Dan juga apakah nantinya ketika dilakukan pemungutan suara ulang akan mempengaruhi hasil.

Seperti sidang sengketa hasil lainnya, ketika tak berpengaruh, MK sebutnya mementahkannya. “Biasanya perintah MK kalau ada kecurangan yang tak berpengaruh dengan hasil diselesaikan secara pidana,” ucapnya.

Soal bukti-bukti yang disampaikan pemohon seperti laporan di Bawaslu lalu, Effendy menilai, nantinya MK akan menguji apakah memang berdampak terhadap perolehan suara di suatu tempat yang ditudingkan.

“Lagi-lagi MK pasti akan melihat, apakah hasilnya akan berpengaruh dengan perolehan suara. Saya rasa agak susah melihat dampak dari bukti yang dulu pernah disampaikan ke Bawaslu,” paparnya.

Effendi mengingatkan MK menguji sengketa hasil. Tak lagi menguji pelanggaran yang tahapan tersebut dinilai tuntas di Bawaslu. “Paling nantinya MK minta keterangan dari Bawaslu. Untuk membuktikan dampak dari itu, sekali lagi perlu data dan fakta dari pemohon,” imbuhnya.

Seperti diketahu, salah satu pokok laporan, Denny Indrayana adalah dugaan pelanggaran TSM yang ditudingkannya kepada petahana Sahbirin Noor terkait bantuan sosial (bansos) untuk keperluan kampanye. Dimana dalam perkara ini telah rontok di Bawaslu Kalsel dan Bawaslu RI. (mof/ma/ran)

KPU Yakin Sudah Bekerja Baik

KPU Kalsel bakal menjadi pihak termohon di sengketa hasil perolehan suara Pilgub lalu. Pemohon dalam hal ini, paslon nomor urut 2 Denny-Difri tak menerima penetapan hasil pleno KPU yang memenangkan paslon nomor urut 1, Sahbirin-Muhidin.

Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengatakan pihaknya tidak melakukan manipulasi data. Rekapitulasi suara Pilgub Kalsel dilakukan berjenjang dan diawasi ketat oleh pengawas dan saksi.

Dia menegaskan, jajarannya bekerja dengan integritas tinggi dan sesuai aturan. “Kami tidak rela dituduh manipulatif dan curang, Saya tidak rela, karena semuanya bekerja on the track sesuai aturan. Kalau ada perolehan yang nol itulah hasil pilihan masyarakat,” ucapnya kemarin.

Sebelumnya, ada kecurigaan Denny terkait hal itu. Salah satu yang dinilai ada kecurangan adalah proses pemungutan suara di beberapa Kecamatan di Tapin. Di sana perolehan suara paslon 2 nihil.

Terpisah, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil proses laporan Denny Indrayana beberapa waktu lalu.

Aries menyebutkan, pengalaman sengketa hasil Pilpres lalu, keterangan dari Bawaslu malah menjadi pertimbangan bagi hakim MK. Oleh karena itu, Bawaslu Kalsel akan memberikan tanggapan di sidang MK apa adanya, sesuai dengan fakta di lapangan. “Ketika diminta sebagai pihak terkait pemberi keterangan, ya disampaikan apa adanya hasil penanganan lalu,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam laporannya, Denny membawa sebanyak 177 bukti yang ditudingkan kepada lawannya, Paslon Sahbirin Noor-Muhidin yang diduga melalukan kecurangan Pilgub Kalsel secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Bukti yang dibawanya, sama ketika dia melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kalsel lalu. Salah satunya beras dan bakul. (mof/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/