alexametrics
31.5 C
Banjarmasin
Rabu, 18 Mei 2022

Bawa Bukti, Denny Masukkan Gugatan ke MK, Puar: Denny Cuma Tak Bisa Terima Hasil

BANJARMASIN – Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana akhirnya memasukkan gugatan sengketa hasil perolehan suara pemilihan gubernur Kalsel ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.

Denny membawa 177 bukti atas tudingan kepada lawannya, Paslon Sahbirin Noor-Muhidin. Dia menuduh petahana itu melakukan kecurangan Pilgub Kalsel secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Bukti yang dibawanya adalah bukti yang sama ketika dia melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kalsel, jelang pemilu lalu. “Alat bukti lain bisa saja bertambah jika ditemukan bukti baru,” ujar Denny usai menyerahkan gugatan ke MK kemarin.

Dengan draf gugatan setebal 54 halaman itu, Denny menyampaikan beberapa pokok permohonan. Diantaranya adalah pembatalan sebagai pasangan calon, pemungutan suara ulang hingga permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

Untuk permohonan pembatalan sebagai pasangan calon, Denny beranggapan petahana melakukan kecurangan yang TSM sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara.Dia juga menuding, terjadinya intimidasi dan ancaman pada saat pemungutan suara 9 Desember lalu.

Dalam draf permohonan itu diuraikan Denny beberapa kejadian kecurangan, ancaman dan intimidasi di beberap daerah. Seperti di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin dan di Kabupaten Banjar. Dugaan kecurangan dan pelanggaran juga ditudingkannya terjadi di Kabupaten Barito Kuala dan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.

Atas berbagai dugaan tersebut, pihaknya meminta MK mengoreksi hasil suara yang menurut mereka benar menjadi kemenangan paslon 2 Denny Indrayana-Difriadi Darjat dengan perolehan sebesar 870.191 suara, sementara paslon 1 Sahbirin Noor-Muhidin sebesar 824.670 suara.

Denny juga menambahkan dalam gugatannya terkait bantuan Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial sembako. Politisasi bansos sembako ini dinilai pihaknya dilakukan dengan modus pelekatan citra diri pada beras sembako mirip dengan alat peraga kampanye lawannya.

KPU Sudah Bersiap

Sementara itu, KPU Kalsel sebagai pihak termohon tak gentar dengan gugatan sengketa hasil dari Denny-Difri ke MK kemarin. Pihaknya pun sudah menyiapkan dokumen untuk menjawab pokok permasalahan gugatan. “Saya sudah dapat salinannya, tapi mohon maaf tak bisa panjang lebar menjawab dugaan yang dilaporkan oleh Paslon 2,” ujar Komisioner KPU Kalsel Divisi Hukum, Nur Zazin kemarin.

Dia mengatakan sudah mengetahui pokok laporan Denny ke MK. “Dalam waktu dekat akan kami panggil KPU Kabupaten dan Kota se Kalsel untuk mempelajari lokus yang dimohonkan di MK,” katanya.

Jika Denny-Difri mengandeng 25 pengacara dengan label nasional, dia menyebut KPU juga akan menyiapkan pengacara untuk membantu tata cara persidangan di MK. “Pokok permohonannya sebenarnya KPU yang lebih tahu, tapi kami tetap akan menggunakan pengacara,” sebutnya.

Pengacara yang akan digandeng nanti adalah yang berpengalaman di MK. “Belum kami tetapkan, pastinya pengacara tersebut yang pernah menangani sengketa Pemilu di MK dan menghindari keberpihakan dari partai politik atau paslon,” tambahnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kalsel Azhar Redhanie mengatakan, draf permohonan Denny-Difri di MK membuat pihaknya juga mengumpulkan bukti-bukti proses pengawasan lalu. “Laporan itu kan kewenangan absolut Bawaslu untuk menyelesaikannya. Jika berbeda di MK, kami akan sampaikan nanti secara tertulis,” janjinya.

Puar: Denny Cuma Tak Bisa Terima Hasil

SEMENTARA ITU, Koordinator Bappilu DPD Golkar Kalsel, Puar Junaidi menjawab gugatan terkait penyalahgunaan wewenang saat pembagian bantuan sosial penanganan Covid-19.

Padahal laporan itu sudah disampaikan Denny ke Bawaslu jauh sebelum pemungutan suara 9 Desember lalu. Dan ketika itu rontok. Bawaslu tak melanjutkannya ke proses penyidikan karena tak menemukan bukti materiil. Bawaslu RI juga memutuskan hal yang sama. “Itu sudah lewat, bukan kewenangan MK lagi. Karena sidang di MK menangani perselisihan perhitungan suara,” ujarnya kemarin.

Dia menyindir sejatinya Denny Indrayana tak mau menerima kekalahan dalam Pilgub Kalsel 2020. “Si Denny Indrayana ini kan hanya gubernur mimpi. Dia hanya menyampaikan pemberitaan-pemberitaan melalui media sosial. Jadi daya imajinasinya ini khayalannya untuk menjadi gubernur,” sindirnya.

Dia meyakini KPU Kalsel sebagai termohon dalam persidangan di MK dapat membantah tudingan kecurangan dengan alat bukti serta dokumen pelaksanaan Pilkada yang mereka miliki dari tingkat bawah.

“Sepanjang KPU dapat menunjukkan fakta yang secara administrasi pada saat proses perhitungan suara di TPS, perhitungan suara di kecamatan sampai kabupaten dan provinsi dan tidak ada pelanggaran dalam perhitungan suara, artinya tidak ada perbuatan melawan hukum dong,” pungkasnya. (mof/ran/ema)

BANJARMASIN – Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana akhirnya memasukkan gugatan sengketa hasil perolehan suara pemilihan gubernur Kalsel ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.

Denny membawa 177 bukti atas tudingan kepada lawannya, Paslon Sahbirin Noor-Muhidin. Dia menuduh petahana itu melakukan kecurangan Pilgub Kalsel secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Bukti yang dibawanya adalah bukti yang sama ketika dia melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kalsel, jelang pemilu lalu. “Alat bukti lain bisa saja bertambah jika ditemukan bukti baru,” ujar Denny usai menyerahkan gugatan ke MK kemarin.

Dengan draf gugatan setebal 54 halaman itu, Denny menyampaikan beberapa pokok permohonan. Diantaranya adalah pembatalan sebagai pasangan calon, pemungutan suara ulang hingga permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

Untuk permohonan pembatalan sebagai pasangan calon, Denny beranggapan petahana melakukan kecurangan yang TSM sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara.Dia juga menuding, terjadinya intimidasi dan ancaman pada saat pemungutan suara 9 Desember lalu.

Dalam draf permohonan itu diuraikan Denny beberapa kejadian kecurangan, ancaman dan intimidasi di beberap daerah. Seperti di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin dan di Kabupaten Banjar. Dugaan kecurangan dan pelanggaran juga ditudingkannya terjadi di Kabupaten Barito Kuala dan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin.

Atas berbagai dugaan tersebut, pihaknya meminta MK mengoreksi hasil suara yang menurut mereka benar menjadi kemenangan paslon 2 Denny Indrayana-Difriadi Darjat dengan perolehan sebesar 870.191 suara, sementara paslon 1 Sahbirin Noor-Muhidin sebesar 824.670 suara.

Denny juga menambahkan dalam gugatannya terkait bantuan Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial sembako. Politisasi bansos sembako ini dinilai pihaknya dilakukan dengan modus pelekatan citra diri pada beras sembako mirip dengan alat peraga kampanye lawannya.

KPU Sudah Bersiap

Sementara itu, KPU Kalsel sebagai pihak termohon tak gentar dengan gugatan sengketa hasil dari Denny-Difri ke MK kemarin. Pihaknya pun sudah menyiapkan dokumen untuk menjawab pokok permasalahan gugatan. “Saya sudah dapat salinannya, tapi mohon maaf tak bisa panjang lebar menjawab dugaan yang dilaporkan oleh Paslon 2,” ujar Komisioner KPU Kalsel Divisi Hukum, Nur Zazin kemarin.

Dia mengatakan sudah mengetahui pokok laporan Denny ke MK. “Dalam waktu dekat akan kami panggil KPU Kabupaten dan Kota se Kalsel untuk mempelajari lokus yang dimohonkan di MK,” katanya.

Jika Denny-Difri mengandeng 25 pengacara dengan label nasional, dia menyebut KPU juga akan menyiapkan pengacara untuk membantu tata cara persidangan di MK. “Pokok permohonannya sebenarnya KPU yang lebih tahu, tapi kami tetap akan menggunakan pengacara,” sebutnya.

Pengacara yang akan digandeng nanti adalah yang berpengalaman di MK. “Belum kami tetapkan, pastinya pengacara tersebut yang pernah menangani sengketa Pemilu di MK dan menghindari keberpihakan dari partai politik atau paslon,” tambahnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kalsel Azhar Redhanie mengatakan, draf permohonan Denny-Difri di MK membuat pihaknya juga mengumpulkan bukti-bukti proses pengawasan lalu. “Laporan itu kan kewenangan absolut Bawaslu untuk menyelesaikannya. Jika berbeda di MK, kami akan sampaikan nanti secara tertulis,” janjinya.

Puar: Denny Cuma Tak Bisa Terima Hasil

SEMENTARA ITU, Koordinator Bappilu DPD Golkar Kalsel, Puar Junaidi menjawab gugatan terkait penyalahgunaan wewenang saat pembagian bantuan sosial penanganan Covid-19.

Padahal laporan itu sudah disampaikan Denny ke Bawaslu jauh sebelum pemungutan suara 9 Desember lalu. Dan ketika itu rontok. Bawaslu tak melanjutkannya ke proses penyidikan karena tak menemukan bukti materiil. Bawaslu RI juga memutuskan hal yang sama. “Itu sudah lewat, bukan kewenangan MK lagi. Karena sidang di MK menangani perselisihan perhitungan suara,” ujarnya kemarin.

Dia menyindir sejatinya Denny Indrayana tak mau menerima kekalahan dalam Pilgub Kalsel 2020. “Si Denny Indrayana ini kan hanya gubernur mimpi. Dia hanya menyampaikan pemberitaan-pemberitaan melalui media sosial. Jadi daya imajinasinya ini khayalannya untuk menjadi gubernur,” sindirnya.

Dia meyakini KPU Kalsel sebagai termohon dalam persidangan di MK dapat membantah tudingan kecurangan dengan alat bukti serta dokumen pelaksanaan Pilkada yang mereka miliki dari tingkat bawah.

“Sepanjang KPU dapat menunjukkan fakta yang secara administrasi pada saat proses perhitungan suara di TPS, perhitungan suara di kecamatan sampai kabupaten dan provinsi dan tidak ada pelanggaran dalam perhitungan suara, artinya tidak ada perbuatan melawan hukum dong,” pungkasnya. (mof/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/