alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Tanbu Ikuti Rakor Penyerapan APBD

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Rakor Terkait Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2020, bertempat di Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu.

Pada rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, pemkab diwakili oleh Plt Asisten Administrasi Umum H Riduan.

Dalam pemaparannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan tentang

Permendagri No 20 Tahun 2020 terkait Bidang Kesehatan.

Seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), serta sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat. Hal ini berhubungan dengan penanganan pasien Covid-19.

Kemudian penyediaan Jaring Pengaman Sosial,

Pemberian santunan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya Pandemi Covid-19.

Lalu penanganan Dampak Ekonomi, Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Lalu dalam Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu, Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020, isinya meminta KDH melakukan penyesuaian belanja daerah.

“Hal ini agar KDH melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan anggaran,” ujarnya.

Menurutnya penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dengan melakukan perubahan Perkada APBD dengan pemberitahuan kepada DPRD. (kry/ram/ema)

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Rakor Terkait Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2020, bertempat di Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu.

Pada rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, pemkab diwakili oleh Plt Asisten Administrasi Umum H Riduan.

Dalam pemaparannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan tentang

Permendagri No 20 Tahun 2020 terkait Bidang Kesehatan.

Seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), serta sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat. Hal ini berhubungan dengan penanganan pasien Covid-19.

Kemudian penyediaan Jaring Pengaman Sosial,

Pemberian santunan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya Pandemi Covid-19.

Lalu penanganan Dampak Ekonomi, Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Lalu dalam Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu, Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020, isinya meminta KDH melakukan penyesuaian belanja daerah.

“Hal ini agar KDH melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan anggaran,” ujarnya.

Menurutnya penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dengan melakukan perubahan Perkada APBD dengan pemberitahuan kepada DPRD. (kry/ram/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/