alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Sahbirin Hampir Pasti Dua Periode, Denny Langsung ke Jakarta

BANJARMASIN – Sahbirin Noor dipastikan akan menjalani periode keduanya sebagai Gubernur Kalsel. Hasil pemilihan gubernur (Pilgub) menunjukkan kandidat petahana itu unggul 15 ribu suara dari penantangnya, Denny Indrayana.

Hal itu terungkap dalam sidang pleno rekapitulasi tingkat provinsi di Hotel Golden Tulip Banjarmasin kemarin. Dimulai pukul 09.00 Wita, KPU Kalsel telah menuntaskan 8 kabupaten dan kota sebelum rekapitulasi dihentikan sementara. Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Tanah Laut, Tapin, Balangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah HST), Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kota Banjabaru.

Dari penghitungan delapan daerah tersebut, Denny-Difri mengumpulkan sebanyak 411.411 suara. Sedangkan calon petahana, Sahbirin-Muhidin baru mengumpulkan 300.471 suara. Namun, dari data hasil rekapitulasi di kabupaten dan kota se Kalsel, diketahui Sahbirin-Muhidin unggul tipis dengan selisih sebanyak 15.408 suara atau 0,9 persen.

Hasil ini tak bergeser jauh dari data Sirekap di situs KPU. Persentase selisihnya tak lebih dari 1 persen. Perolehan suara calon petahana mencapai 826.162 suara sah, sedangkan Denny-Difri memperoleh 810.754 suara sah.

Keunggulan petahana pun ada di Kabupaten Balangan, Tapin, Tanah Bumbu dan Banjar yang menjadi lumbung suara Sahbirin-Muhidin. Di Kabupaten Banjar, pasangan ini mendapat suara sah sebanyak 171.874. Sedangkan Denny-Difri hanya mendapat 103.512 suara sah.

Jika calon petahana unggul di Kabupaten Banjar dengan perolehan yang sangat signifikan, lawannya memperoleh suara yang besar di Kota Banjarbaru. Di sini Denny-Difri memperoleh sebanyak 61.495 suara sah, sedangkan Sahbirin-Muhidin hanya mendapat sebanyak 47.432 suara sah.

Sementara, persaingan ketat perolehan suara terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Banjarmasin. Di Tanah Bumbu, Sahbirin-Muhidin menang tipis dengan memperoleh sebanyak 87.827 suara sah, sementara Denny-Difri memperoleh sebanyak 87.645 suara sah.

Menariknya Banjarmasin yang sebelumnya menjadi lumbung suara Muhidin, malah dikuasai Denny-Difri. Mereka menang tipis dengan memperoleh sebanyak 118.464 suara sah, sedangkan Sahbirin-Muhidin memperoleh sebanyak 114.356 suara sah.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji menyampaikan, hasil tersebut bisa saja ada perubahan. Apalagi masih ada lima kotak D Hasil KWK Kabupaten dan Kota yang belum dibuka lantaran sempat diskorsnya pleno rekapitulasi. “Tunggu saja. Paling lambat besok (hari ini) akan terlihat,” ujarnya.

KPU Kalsel sendiri menargetkan pleno hasil rekapitulasi tingkat provinsi sudah tuntas siang ini. Pasalnya, rekapitulasi tingkat provinsi ini adalah hasil penghitungan berjenjang sebelumnya. “Semoga saja tak ada kendala. Saya rasa ketika sudah tuntas di kabupaten dan kota, di provinsi tak ada lagi catatan apalagi perbaikan,” tandasnya. 

 

Rekapitulasi Sempat Diskors

Pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub di Golden Tulip Banjarmasin kemarin diskors selama lima jam hingga pukul 20.00 Wita. Persoalannya, data perolehan suara di Sirekap KPU RI belum terunggah 100 persen.

Sebelum pleno diskors pukul 15.00 Wita, dari 13 kabupaten dan kota se Kalsel, baru delapan daerah yang tuntas mengunggah hasil perolehan suara ke Sirekap KPU RI. Tersisa lima daerah yang belum tuntas 100 persen. Lima daerah tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kotabaru, Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Tengah.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji menerangkan, data perolehan suara di Sirekap KPU RI akan dipakai sebagai pembanding data manual hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota. Sehingga memang harus diselesaikan. “Berita acara tak akan keluar jika Sirekap tak selesai diunggah oleh kabupaten dan kota,” terang Sarmuji kemarin.

Untuk bisa melanjutkan proses pleno rekapitulasi hasil perolehan suara, KPU Kalsel kemarin meminta KPU kabupaten dan kota yang belum untuk segera menuntaskan. Sarmuji menjelaskan, untuk uplode data hasil ke server KPU RI, tak hanya formulir C Hasil KWK. Namun juga D Hasil KWK Kecamatan hingga kabupaten dan kota. “Kami maklum saja, ada daerah yang sinyalnya susah, terlebih ada yang baru tuntas pleno kemarin,” kilahnya.

Komisioner KPU Kalsel Divisi Teknis dan Penyelenggara, Hatmiati menambahkan, Sirekap tak hanya sebagai data pembanding rekapitulasi manual, namun sebagai alat bantu untuk validasi. “Hasilnya akan sama, karena di Sirekap adalah hasil dari pleno kabupaten kota,” sebutnya.

Ketika Sirekap belum tuntas sebut Hatmi, maka KPU tak bisa membandingkan perolehan dari rekapitulasi hasil secara manual. Padahal, Sirekap sendiri adalah data yang diuplode berjenjang. “Kalau manual beda dengan Sirekap tentu ada kejanggalan, makanya dituntaskan dulu uplode Sirekap sebagai pembanding nanti,” paparnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah menyambut baik diskorsnya pleno rekapitulasi kemarin. Menurutnya, Sirekap sebagai data pembanding yang diinginkan KPU RI, sangat membantu pengawasan atas hasil yang diperoleh kandidat. “Sirekap bisa diakses. Bahkan datanya berjenjang. Tim paslon pun bisa memantau, kami juga bisa menyandingkan dengan data kami,” ujarnya.

Angka Partisipasi Pemilih Menyedihkan

Sementara itu, partisipasi pemilih yang ditargetkan sebesar 79 persen jauh dari tercapai. Dari hasil rekapitulasi KPU, hanya sebesar 66,67 persen dari data pemilih tetap yang menyalurkan suara.

Anehnya, KPU menilai capaian tersebut cukup memuaskan. Pasalnya, digelar di tengah pandemi Covid-19, ditambah pada saat pemungutan suara 9 Desember lalu, cuaca tak bersahabat karena hujan.

Komisioner KPU Kalsel, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Edy Ariansyah mengungkapkan, meski target partisipasi pemilih Pilkada tahun ini tak tercapai, namun jika dibandingkan pada Pilkada 2015 lalu, persentasenya mengalami peningkatan. Dia menyebut, pada Pilkada 2015 lalu angka partisipasi pemilih sebesar 66,34 persen.“Jika dibandingkan dengan Pilkada lima tahun lalu, lebih bagus tahun ini. Meski yang kami targetkan belum tercapai,” ucap Edy kemarin.

Soal target sebesar 79 persen di Pilkada tahun ini, Edy memiliki alasan khusus. Target tersebut terangnya, adalah sebagai pemicu kawan-kawan di jajaran KPU untuk lebih memaksimalkan sosialisasi.

Mantan Staf Ahli Bawasalu RI itu menambahkan, partisipasi pemilih yang mengalami peningkatan malah di luar wilayah perkotaan. Edy menyebut, seperti di Kabupaten Balangan, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah dan Banjar. Padahal di kawasan tersebut TPS-nya ada yang susah dijangkau pemilih karena kondisi geografis.

Di sisi lain, Edy menyampaikan, partisipasi pemilih di Pilkada di Tanah Bumbu masuk lima besar peningkatan pemilih secara nasional jika dibandingkan Pilkada tahun 2015 lalu. “Peningkatan pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu, jumlahnya ada sekitar 24 persen. Tanah Bumbu berada di urutan ketiga peningkatan partisipasi pemilih secara nasional,” tandasnya.

 

Denny Langsung ke Jakarta

ENTAH karena tahu kalah dalam Pilgub Kalsel, Denny Indrayana, kemarin (17/12) bertolak ke Jakarta. Kepada wartawan, cagub nomor urut 02 ini mengaku pergi ke ibu kota untuk mempersiapkan diri menghadapi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Apapun hasilnya, kelihatannya selisihnya tipis. Karena itu, kami berangkat lebih dulu ke Jakarta. Karena, siapa pun pemenangnya akan berpotensi gugatan di MK, setelah penetapan KPU,” katanya saat berada di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dia mengungkapkan, selama berada di Jakarta dirinya sudah meminta agar para saksi mengawal perhitungan suara di KPU Kalsel. “Saya juga meminta kawan-kawan relawan dan partai politik koalisi untuk berdoa supaya mendapatkan hasil yang terbaik,” ungkapnya.

Karena Pilgub Kalsel diprediksi akan masuk ke MK, maka dirinya meminta supaya semuanya bersabar. Sebab, proses sengketa hasil di MK memerlukan waktu hingga beberapa bulan. “Kita harus punya kesabaran sampai di bulan Maret 2021,” katanya.

Dikatakannya, sesuai dengan perhitungan mereka, jika memang Pilgub Kalsel bersengketa di MK, kemungkinan proses sidang baru akan dimulai pada akhir Februari 2021.

“Jadi Desember baru masuk pendaftaran perkara, kemudian ada proses-proses internal di MK. Akhir Februari sidang. Dan pertengahan atau akhir Maret baru ada putusan,” pungkasnya. (mof/ris/ran/ema)

BANJARMASIN – Sahbirin Noor dipastikan akan menjalani periode keduanya sebagai Gubernur Kalsel. Hasil pemilihan gubernur (Pilgub) menunjukkan kandidat petahana itu unggul 15 ribu suara dari penantangnya, Denny Indrayana.

Hal itu terungkap dalam sidang pleno rekapitulasi tingkat provinsi di Hotel Golden Tulip Banjarmasin kemarin. Dimulai pukul 09.00 Wita, KPU Kalsel telah menuntaskan 8 kabupaten dan kota sebelum rekapitulasi dihentikan sementara. Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Tanah Laut, Tapin, Balangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah HST), Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kota Banjabaru.

Dari penghitungan delapan daerah tersebut, Denny-Difri mengumpulkan sebanyak 411.411 suara. Sedangkan calon petahana, Sahbirin-Muhidin baru mengumpulkan 300.471 suara. Namun, dari data hasil rekapitulasi di kabupaten dan kota se Kalsel, diketahui Sahbirin-Muhidin unggul tipis dengan selisih sebanyak 15.408 suara atau 0,9 persen.

Hasil ini tak bergeser jauh dari data Sirekap di situs KPU. Persentase selisihnya tak lebih dari 1 persen. Perolehan suara calon petahana mencapai 826.162 suara sah, sedangkan Denny-Difri memperoleh 810.754 suara sah.

Keunggulan petahana pun ada di Kabupaten Balangan, Tapin, Tanah Bumbu dan Banjar yang menjadi lumbung suara Sahbirin-Muhidin. Di Kabupaten Banjar, pasangan ini mendapat suara sah sebanyak 171.874. Sedangkan Denny-Difri hanya mendapat 103.512 suara sah.

Jika calon petahana unggul di Kabupaten Banjar dengan perolehan yang sangat signifikan, lawannya memperoleh suara yang besar di Kota Banjarbaru. Di sini Denny-Difri memperoleh sebanyak 61.495 suara sah, sedangkan Sahbirin-Muhidin hanya mendapat sebanyak 47.432 suara sah.

Sementara, persaingan ketat perolehan suara terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Banjarmasin. Di Tanah Bumbu, Sahbirin-Muhidin menang tipis dengan memperoleh sebanyak 87.827 suara sah, sementara Denny-Difri memperoleh sebanyak 87.645 suara sah.

Menariknya Banjarmasin yang sebelumnya menjadi lumbung suara Muhidin, malah dikuasai Denny-Difri. Mereka menang tipis dengan memperoleh sebanyak 118.464 suara sah, sedangkan Sahbirin-Muhidin memperoleh sebanyak 114.356 suara sah.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji menyampaikan, hasil tersebut bisa saja ada perubahan. Apalagi masih ada lima kotak D Hasil KWK Kabupaten dan Kota yang belum dibuka lantaran sempat diskorsnya pleno rekapitulasi. “Tunggu saja. Paling lambat besok (hari ini) akan terlihat,” ujarnya.

KPU Kalsel sendiri menargetkan pleno hasil rekapitulasi tingkat provinsi sudah tuntas siang ini. Pasalnya, rekapitulasi tingkat provinsi ini adalah hasil penghitungan berjenjang sebelumnya. “Semoga saja tak ada kendala. Saya rasa ketika sudah tuntas di kabupaten dan kota, di provinsi tak ada lagi catatan apalagi perbaikan,” tandasnya. 

 

Rekapitulasi Sempat Diskors

Pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub di Golden Tulip Banjarmasin kemarin diskors selama lima jam hingga pukul 20.00 Wita. Persoalannya, data perolehan suara di Sirekap KPU RI belum terunggah 100 persen.

Sebelum pleno diskors pukul 15.00 Wita, dari 13 kabupaten dan kota se Kalsel, baru delapan daerah yang tuntas mengunggah hasil perolehan suara ke Sirekap KPU RI. Tersisa lima daerah yang belum tuntas 100 persen. Lima daerah tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kotabaru, Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Tengah.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji menerangkan, data perolehan suara di Sirekap KPU RI akan dipakai sebagai pembanding data manual hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota. Sehingga memang harus diselesaikan. “Berita acara tak akan keluar jika Sirekap tak selesai diunggah oleh kabupaten dan kota,” terang Sarmuji kemarin.

Untuk bisa melanjutkan proses pleno rekapitulasi hasil perolehan suara, KPU Kalsel kemarin meminta KPU kabupaten dan kota yang belum untuk segera menuntaskan. Sarmuji menjelaskan, untuk uplode data hasil ke server KPU RI, tak hanya formulir C Hasil KWK. Namun juga D Hasil KWK Kecamatan hingga kabupaten dan kota. “Kami maklum saja, ada daerah yang sinyalnya susah, terlebih ada yang baru tuntas pleno kemarin,” kilahnya.

Komisioner KPU Kalsel Divisi Teknis dan Penyelenggara, Hatmiati menambahkan, Sirekap tak hanya sebagai data pembanding rekapitulasi manual, namun sebagai alat bantu untuk validasi. “Hasilnya akan sama, karena di Sirekap adalah hasil dari pleno kabupaten kota,” sebutnya.

Ketika Sirekap belum tuntas sebut Hatmi, maka KPU tak bisa membandingkan perolehan dari rekapitulasi hasil secara manual. Padahal, Sirekap sendiri adalah data yang diuplode berjenjang. “Kalau manual beda dengan Sirekap tentu ada kejanggalan, makanya dituntaskan dulu uplode Sirekap sebagai pembanding nanti,” paparnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah menyambut baik diskorsnya pleno rekapitulasi kemarin. Menurutnya, Sirekap sebagai data pembanding yang diinginkan KPU RI, sangat membantu pengawasan atas hasil yang diperoleh kandidat. “Sirekap bisa diakses. Bahkan datanya berjenjang. Tim paslon pun bisa memantau, kami juga bisa menyandingkan dengan data kami,” ujarnya.

Angka Partisipasi Pemilih Menyedihkan

Sementara itu, partisipasi pemilih yang ditargetkan sebesar 79 persen jauh dari tercapai. Dari hasil rekapitulasi KPU, hanya sebesar 66,67 persen dari data pemilih tetap yang menyalurkan suara.

Anehnya, KPU menilai capaian tersebut cukup memuaskan. Pasalnya, digelar di tengah pandemi Covid-19, ditambah pada saat pemungutan suara 9 Desember lalu, cuaca tak bersahabat karena hujan.

Komisioner KPU Kalsel, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Edy Ariansyah mengungkapkan, meski target partisipasi pemilih Pilkada tahun ini tak tercapai, namun jika dibandingkan pada Pilkada 2015 lalu, persentasenya mengalami peningkatan. Dia menyebut, pada Pilkada 2015 lalu angka partisipasi pemilih sebesar 66,34 persen.“Jika dibandingkan dengan Pilkada lima tahun lalu, lebih bagus tahun ini. Meski yang kami targetkan belum tercapai,” ucap Edy kemarin.

Soal target sebesar 79 persen di Pilkada tahun ini, Edy memiliki alasan khusus. Target tersebut terangnya, adalah sebagai pemicu kawan-kawan di jajaran KPU untuk lebih memaksimalkan sosialisasi.

Mantan Staf Ahli Bawasalu RI itu menambahkan, partisipasi pemilih yang mengalami peningkatan malah di luar wilayah perkotaan. Edy menyebut, seperti di Kabupaten Balangan, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah dan Banjar. Padahal di kawasan tersebut TPS-nya ada yang susah dijangkau pemilih karena kondisi geografis.

Di sisi lain, Edy menyampaikan, partisipasi pemilih di Pilkada di Tanah Bumbu masuk lima besar peningkatan pemilih secara nasional jika dibandingkan Pilkada tahun 2015 lalu. “Peningkatan pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu, jumlahnya ada sekitar 24 persen. Tanah Bumbu berada di urutan ketiga peningkatan partisipasi pemilih secara nasional,” tandasnya.

 

Denny Langsung ke Jakarta

ENTAH karena tahu kalah dalam Pilgub Kalsel, Denny Indrayana, kemarin (17/12) bertolak ke Jakarta. Kepada wartawan, cagub nomor urut 02 ini mengaku pergi ke ibu kota untuk mempersiapkan diri menghadapi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Apapun hasilnya, kelihatannya selisihnya tipis. Karena itu, kami berangkat lebih dulu ke Jakarta. Karena, siapa pun pemenangnya akan berpotensi gugatan di MK, setelah penetapan KPU,” katanya saat berada di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dia mengungkapkan, selama berada di Jakarta dirinya sudah meminta agar para saksi mengawal perhitungan suara di KPU Kalsel. “Saya juga meminta kawan-kawan relawan dan partai politik koalisi untuk berdoa supaya mendapatkan hasil yang terbaik,” ungkapnya.

Karena Pilgub Kalsel diprediksi akan masuk ke MK, maka dirinya meminta supaya semuanya bersabar. Sebab, proses sengketa hasil di MK memerlukan waktu hingga beberapa bulan. “Kita harus punya kesabaran sampai di bulan Maret 2021,” katanya.

Dikatakannya, sesuai dengan perhitungan mereka, jika memang Pilgub Kalsel bersengketa di MK, kemungkinan proses sidang baru akan dimulai pada akhir Februari 2021.

“Jadi Desember baru masuk pendaftaran perkara, kemudian ada proses-proses internal di MK. Akhir Februari sidang. Dan pertengahan atau akhir Maret baru ada putusan,” pungkasnya. (mof/ris/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/