alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

McCharty-isme

PILKADA 2020 mengejutkan banyak orang. Atau memang kita yang mudah kagetan?

===================
Oleh: Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis Radar Banjarmasin
===================

Di luar Banjarmasin, petahana tumbang, minimal goyah.

Koalisi besar parpol tampak seperti penyakit obesitas. Kepayahan menghadapi tim sukses ramping milik kandidat independen.

Partai seolah-olah hanya sebagai syarat. Berguna untuk mengisi berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Paling disorot adalah duet Sahbirin Noor dan Muhidin. Diprediksi menang mudah, malah mendapat lawan tanding sepadan dari Denny Indrayana.

Contoh di ibu kota provinsi ini, di mana sang penantang unggul 4 ribu suara. Tipis sekali.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menciptakan perang urat syaraf. Efeknya, makelar atau calo politik gentar melepas serangan fajar.

Tapi pengubah permainan sebenarnya adalah pagebluk. Corona membuat KPU mensyukuri kehadiran pemilih 50 persen lebih. Seraya melupakan target menggebu-gebu 79 persen.

Pagebluk juga membuat masa kampanye 70 hari berlalu dengan cepat dan sepi. Faktor mana yang paling berpengaruh, itu porsi pakar dan pengamat.

Bagi orang awam, ngeklik laman Sirekap KPU sudah seseru mengecek klasemen Liga Primer Inggris.

Selisih 0,1 persen suara menjadi teramat berharga. Saling salip di tikungan. Pemilihan Gubernur Kalsel sengit hingga lembar surat suara terakhir.

Memang, lebih banyak cerita yang belum terungkap. Fakta dan rumor campur aduk. Pilkada tahun ini bakal menjadi bahan perbincangan sampai bertahun-tahun ke depan.

Karena kolom ini bukan sebuah analisa politik, apalagi yang ilmiah, mari bergeser ke topik lain.

Dalam buku How Democracies Die (terima kasih kepada Anies Baswedan yang membuatnya viral), sejarah politik mengajarkan, pagar demokrasi justru bukan aturan tertulis. Melainkan norma-norma tidak tertulis.

Contoh, undang-undang menjamin hak politik setiap warga negara. Tapi jika anak atau menantu presiden juga ikut-ikutan Pilkada, artinya ada etika tak tertulis yang dilabrak.

Sekarang, mari diurutkan satu per satu. Pertama, politikus dididik untuk menahan diri. Bahwa yang berada di kubu seberang adalah rival, bukan musuh.

Boleh mendebat atau menyindir, tapi jangan menghina. Pemilu pada akhirnya cuma suksesi. Pergantian pemimpin per periode. Bukan situasi hidup dan mati. Apalagi perang kebaikan versus kejahatan.

Tujuannya, supaya masyarakat tak terbelah dalam kubu-kubu pendukung. Agar begitu pemilu usai, rekonsiliasi menjadi enteng.

Dampak lain, kompromi di parlemen demi hajat orang banyak kian sulit dicapai. Lantaran antar partai terlanjur bermusuhan.

Etika kedua, petahana dan penantang semestinya tak gandrung mengklaim kemenangan saat perhitungan suara masih berlangsung. Karena satu klaim hanya akan memancing klaim susulan.

Terakhir, tak mengobral tuduhan kecurangan. Tudingan hanya menambah tekanan kepada panitia pemungutan suara.

Membuat KPU stres. Dan stres bisa memicu kekeliruan perhitungan suara secara tak disengaja. Kalau selisih hitung, bisa runyam.

Saling melempar kecurigaan juga menggiring opini masyarakat. Jangan-jangan si kubu 01 atau 02 begini. Jangan-jangan KPU atau Bawaslu begitu.

Berawal dari jangan-jangan, ujung-ujungnya publik tak lagi mempercayai pemilu.

Saling tuduh juga menyuburkan syak wasangka. Apa saja yang terlihat janggal (atau dianggap janggal), langsung dicap sebagai kecurangan.

Tentu jangan naif. Kita tak bermain di dunia anak kecil. Selalu ada pemain yang tergoda untuk bermain curang sembari mengaku-ngaku sebagai orang jujur.

Bukankah itu gunanya bersengketa di Mahkamah Konstitusi? Jadi tak perlu kaget bila Pilgub ditutup dengan babak gugatan. Biarkan hakim memutuskan.

Kembali pada buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt di atas, terekam sebuah adegan menarik dari tahun 1954 di Amerika Serikat.

Melibatkan senator Joseph McCarthy dan petinggi angkatan darat Josep Welch. Dalam dialog televisi yang disiarkan langsung, Welch bertanya kepada McCarthy, “Apa Anda tak punya kesopanan, tuan? Sesudah selama ini, apakah tuan tak punya lagi kesantunan?”

Pertanyaan itu sudah cukup untuk membuat citra McCharty merosot. Enam bulan kemudian, karirnya di senat dihabisi.

Namanya kemudian diabadikan sebagai sebuah paham. Retorika politik intoleran, penuh klaim dan rasa curiga, sekarang dicap sebagai McChartyisme. (*)

PILKADA 2020 mengejutkan banyak orang. Atau memang kita yang mudah kagetan?

===================
Oleh: Syarafuddin
Editor Halaman Metropolis Radar Banjarmasin
===================

Di luar Banjarmasin, petahana tumbang, minimal goyah.

Koalisi besar parpol tampak seperti penyakit obesitas. Kepayahan menghadapi tim sukses ramping milik kandidat independen.

Partai seolah-olah hanya sebagai syarat. Berguna untuk mengisi berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Paling disorot adalah duet Sahbirin Noor dan Muhidin. Diprediksi menang mudah, malah mendapat lawan tanding sepadan dari Denny Indrayana.

Contoh di ibu kota provinsi ini, di mana sang penantang unggul 4 ribu suara. Tipis sekali.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menciptakan perang urat syaraf. Efeknya, makelar atau calo politik gentar melepas serangan fajar.

Tapi pengubah permainan sebenarnya adalah pagebluk. Corona membuat KPU mensyukuri kehadiran pemilih 50 persen lebih. Seraya melupakan target menggebu-gebu 79 persen.

Pagebluk juga membuat masa kampanye 70 hari berlalu dengan cepat dan sepi. Faktor mana yang paling berpengaruh, itu porsi pakar dan pengamat.

Bagi orang awam, ngeklik laman Sirekap KPU sudah seseru mengecek klasemen Liga Primer Inggris.

Selisih 0,1 persen suara menjadi teramat berharga. Saling salip di tikungan. Pemilihan Gubernur Kalsel sengit hingga lembar surat suara terakhir.

Memang, lebih banyak cerita yang belum terungkap. Fakta dan rumor campur aduk. Pilkada tahun ini bakal menjadi bahan perbincangan sampai bertahun-tahun ke depan.

Karena kolom ini bukan sebuah analisa politik, apalagi yang ilmiah, mari bergeser ke topik lain.

Dalam buku How Democracies Die (terima kasih kepada Anies Baswedan yang membuatnya viral), sejarah politik mengajarkan, pagar demokrasi justru bukan aturan tertulis. Melainkan norma-norma tidak tertulis.

Contoh, undang-undang menjamin hak politik setiap warga negara. Tapi jika anak atau menantu presiden juga ikut-ikutan Pilkada, artinya ada etika tak tertulis yang dilabrak.

Sekarang, mari diurutkan satu per satu. Pertama, politikus dididik untuk menahan diri. Bahwa yang berada di kubu seberang adalah rival, bukan musuh.

Boleh mendebat atau menyindir, tapi jangan menghina. Pemilu pada akhirnya cuma suksesi. Pergantian pemimpin per periode. Bukan situasi hidup dan mati. Apalagi perang kebaikan versus kejahatan.

Tujuannya, supaya masyarakat tak terbelah dalam kubu-kubu pendukung. Agar begitu pemilu usai, rekonsiliasi menjadi enteng.

Dampak lain, kompromi di parlemen demi hajat orang banyak kian sulit dicapai. Lantaran antar partai terlanjur bermusuhan.

Etika kedua, petahana dan penantang semestinya tak gandrung mengklaim kemenangan saat perhitungan suara masih berlangsung. Karena satu klaim hanya akan memancing klaim susulan.

Terakhir, tak mengobral tuduhan kecurangan. Tudingan hanya menambah tekanan kepada panitia pemungutan suara.

Membuat KPU stres. Dan stres bisa memicu kekeliruan perhitungan suara secara tak disengaja. Kalau selisih hitung, bisa runyam.

Saling melempar kecurigaan juga menggiring opini masyarakat. Jangan-jangan si kubu 01 atau 02 begini. Jangan-jangan KPU atau Bawaslu begitu.

Berawal dari jangan-jangan, ujung-ujungnya publik tak lagi mempercayai pemilu.

Saling tuduh juga menyuburkan syak wasangka. Apa saja yang terlihat janggal (atau dianggap janggal), langsung dicap sebagai kecurangan.

Tentu jangan naif. Kita tak bermain di dunia anak kecil. Selalu ada pemain yang tergoda untuk bermain curang sembari mengaku-ngaku sebagai orang jujur.

Bukankah itu gunanya bersengketa di Mahkamah Konstitusi? Jadi tak perlu kaget bila Pilgub ditutup dengan babak gugatan. Biarkan hakim memutuskan.

Kembali pada buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt di atas, terekam sebuah adegan menarik dari tahun 1954 di Amerika Serikat.

Melibatkan senator Joseph McCarthy dan petinggi angkatan darat Josep Welch. Dalam dialog televisi yang disiarkan langsung, Welch bertanya kepada McCarthy, “Apa Anda tak punya kesopanan, tuan? Sesudah selama ini, apakah tuan tak punya lagi kesantunan?”

Pertanyaan itu sudah cukup untuk membuat citra McCharty merosot. Enam bulan kemudian, karirnya di senat dihabisi.

Namanya kemudian diabadikan sebagai sebuah paham. Retorika politik intoleran, penuh klaim dan rasa curiga, sekarang dicap sebagai McChartyisme. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

Madam dan Mudik

Majas, Bukan Poster Seksis

Politisi dan Air Mata Tak Terbukti

Organisasi Kepemudaan

/