alexametrics
24.1 C
Banjarmasin
Saturday, 28 May 2022

Menanti Sanksi untuk Kadinkes

BANJARMASIN – Diburu awak media di Balai Kota, Rabu (16/12) siang, Sekdako Banjarmasin Hamli Kursani buru-buru menaiki mobil dinasnya. Orang nomor tiga di Pemko Banjarmasin itu dicecar tentang hasil rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (MPPHDP).

Terkait pelanggaran disiplin protokol kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Banjarmasin pertengahan November lalu. Hamli tampak enggan menyampaikan putusan MPPHDP yang dipimpinnya. Dalihnya, putusan MPPHDP bersifat internal.

“Tanyakan saja ke pak wali kota, karena ini sifatnya internal. Saya tidak berani menyampaikan. Harus konfirmasi dulu ke beliau,” kata Hamli sembari berlalu. Beberapa jam sebelumnya, Radar Banjarmasin mengonfirmasi masalah itu kepada Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

Ibnu mengaku masih menunggu laporan dari MPPHDP terkait rekomendasi sanksi kepada Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi. Saat itu, Ibnu memang sedang cuti di luar tanggungan negara. Karena mengikuti kampanye untuk Pilwali 2020. Kembali dari cuti panjang, ternyata Dinkes sudah mendapat teguran dari Plt Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan.

“Kalau berupa peringatan, ya dibuatkan saja surat teguran keras agar tak diulangi lagi,” ujarnya. Dalam pandangannya, kejadian itu belum tentu menyangkut pelanggaran disiplin kepegawaian. Intinya, ia enggan melangkahi MPPHDP. “Ya kita ikuti saja prosesnya. Dan kita masih menunggu hasil laporannya,” tutupnya.

Pelanggaran itu terjadi pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56. Dalam unggahan akun Instagram Dinkes, dalam sebuah video berdurasi 1 menit 40 detik, terekam aksi joget pegawai Dinkes.

Sontak menjadi viral dan menyulut kemarahan publik. Gubernur pun meradang. Karena Dinkes yang semestinya menjadi teladan, malah membuat kerumunan di tengah pandemi. Kadinkes kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas insiden tersebut. (war/fud/ema)

BANJARMASIN – Diburu awak media di Balai Kota, Rabu (16/12) siang, Sekdako Banjarmasin Hamli Kursani buru-buru menaiki mobil dinasnya. Orang nomor tiga di Pemko Banjarmasin itu dicecar tentang hasil rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (MPPHDP).

Terkait pelanggaran disiplin protokol kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Banjarmasin pertengahan November lalu. Hamli tampak enggan menyampaikan putusan MPPHDP yang dipimpinnya. Dalihnya, putusan MPPHDP bersifat internal.

“Tanyakan saja ke pak wali kota, karena ini sifatnya internal. Saya tidak berani menyampaikan. Harus konfirmasi dulu ke beliau,” kata Hamli sembari berlalu. Beberapa jam sebelumnya, Radar Banjarmasin mengonfirmasi masalah itu kepada Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

Ibnu mengaku masih menunggu laporan dari MPPHDP terkait rekomendasi sanksi kepada Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi. Saat itu, Ibnu memang sedang cuti di luar tanggungan negara. Karena mengikuti kampanye untuk Pilwali 2020. Kembali dari cuti panjang, ternyata Dinkes sudah mendapat teguran dari Plt Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan.

“Kalau berupa peringatan, ya dibuatkan saja surat teguran keras agar tak diulangi lagi,” ujarnya. Dalam pandangannya, kejadian itu belum tentu menyangkut pelanggaran disiplin kepegawaian. Intinya, ia enggan melangkahi MPPHDP. “Ya kita ikuti saja prosesnya. Dan kita masih menunggu hasil laporannya,” tutupnya.

Pelanggaran itu terjadi pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56. Dalam unggahan akun Instagram Dinkes, dalam sebuah video berdurasi 1 menit 40 detik, terekam aksi joget pegawai Dinkes.

Sontak menjadi viral dan menyulut kemarahan publik. Gubernur pun meradang. Karena Dinkes yang semestinya menjadi teladan, malah membuat kerumunan di tengah pandemi. Kadinkes kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas insiden tersebut. (war/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/