alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Bawaslu HSS: Fatwa MUI Ampuh Kurangi Pelanggaran Pilkada

KANDANGAN – Pilgub Kalsel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diklaim aman. Tak ada temuan atau laporan pelanggaran.

Maka, Ketua Bawaslu HSS, Hasnan Fauzan pun berani menjamin, rendah sekali kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) di Bumi Antaludin.

“Potensi PSU tak ada. PSU bisa kalau terpenuhi syaratnya. Yakni rekomendasi dari Panwascam, diteruskan ke PPK lalu ke KPU,” ujarnya, kemarin (11/12).

Misalkan terjadi gangguan keamanan. Hingga mengakibatkan pemungutan atau perhitungan surat suara tak bisa dilaksanakan.

Lalu, setelah diteliti Panwascam, terdapat satu atau lebih kotak suara atau berkas yang terbuka dengan menyalahi aturan. Atau, petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang telah dicoblos pemilih.

Berikutnya, ada pemilih yang mencoblos sampai dua kali di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda. Atau pemilih tak terdaftar bisa memberikan hak suara di TPS tersebut.

Bahkan, Hasnan meyakini, tidak ada praktik politik uang di wilayahnya.

Alasannya, sudah ada surat imbauan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Bahwa umat Islam dilarang mengambil amplop pembeli suara. “Fatwa MUI ternyata ampuh mencegah money politic,” tegasnya.

Kini, Bawaslu HSS fokus pada rekapitulasi suara. Sejak kemarin (11/12), rekap sudah dimulai di Kecamatan Simpur dan Loksado. Hari ini (12/12) dilanjutkan di Kecamatan Padang Batung. Sementara di delapan kecamatan lainnya sudah tuntas. (shn/fud/ema)

KANDANGAN – Pilgub Kalsel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diklaim aman. Tak ada temuan atau laporan pelanggaran.

Maka, Ketua Bawaslu HSS, Hasnan Fauzan pun berani menjamin, rendah sekali kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) di Bumi Antaludin.

“Potensi PSU tak ada. PSU bisa kalau terpenuhi syaratnya. Yakni rekomendasi dari Panwascam, diteruskan ke PPK lalu ke KPU,” ujarnya, kemarin (11/12).

Misalkan terjadi gangguan keamanan. Hingga mengakibatkan pemungutan atau perhitungan surat suara tak bisa dilaksanakan.

Lalu, setelah diteliti Panwascam, terdapat satu atau lebih kotak suara atau berkas yang terbuka dengan menyalahi aturan. Atau, petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang telah dicoblos pemilih.

Berikutnya, ada pemilih yang mencoblos sampai dua kali di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda. Atau pemilih tak terdaftar bisa memberikan hak suara di TPS tersebut.

Bahkan, Hasnan meyakini, tidak ada praktik politik uang di wilayahnya.

Alasannya, sudah ada surat imbauan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Bahwa umat Islam dilarang mengambil amplop pembeli suara. “Fatwa MUI ternyata ampuh mencegah money politic,” tegasnya.

Kini, Bawaslu HSS fokus pada rekapitulasi suara. Sejak kemarin (11/12), rekap sudah dimulai di Kecamatan Simpur dan Loksado. Hari ini (12/12) dilanjutkan di Kecamatan Padang Batung. Sementara di delapan kecamatan lainnya sudah tuntas. (shn/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/