alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

MESKI PANDEMI, MARI MEMILIH

BANJARMASIN – Hari ini 2.793.811 pemilih akan menyalurkan suara untuk menentukan nasib banua empat tahun ke depan. Mereka memilih untuk Pilgub, dengan 7 daerah diantaranya menggelar pemilihan tambahan untuk walikota/bupati.

Digelar di tengah pandemi, KPU berusaha menyeimbangkan hak memilih dan kewaspadaan Covid-19. Pelaksanaan pemungutan suara hari ini tak seperti Pilkada lalu. Pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus taat dengan protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19.

Warga datang dengan masker dan menariknya juga diharuskan membawa alat tulis sendiri untuk mengisi daftar hadir. Demi menghindari penularan Covid-19, pemilih juga dilarang membawa anak-anak ke TPS.

Diterangkan Komisioner KPU Kalsel, Divisi Teknis dan Penyelenggara, Hatmiati, semua petugas sudah diberikan bimbingan teknis terkait tata cara pemungutan suara hari ini. “Yang paling penting, pemilih setelah melakukan pencoblosan, diminta langsung pulang untuk menghindari kerumunan,” katanya kemarin.

Diakuinya, kerumunan massa berpotensi terjadi di saat penghitungan hasil pada siang hari. Saat itu sebutnya, antusias masyarakat begitu tinggi untuk melihat hasil perolehan suara para kandidat. “Ini yang kami takutkan terjadi kerumunan. Kami harap petugas keamanan bertindak tegas saat itu,” ucapnya.

Pihaknya juga tak melarang masyarakat untuk melihat langsung penghitungan suara. Namun, harus tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, terutama memakai masker dan jaga jarak. “Warga tetap diperbolehkan. Tapi harus menerapkan protokol kesehatan. Tapi kami imbau alangkah baiknya, menunggu hasil dari KPU saja,” pesannya.

KPU sendiri memang tidak menggelar hitung cepat (quick count). Namun hingga H-1 menjelang pemungutan suara, ada sejumlah lembaga survei yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel untuk melakukan perhitungan cepat (quick count) di Pilkada Kalsel.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji mengatakan, hingga kemarin (8/12) ada tujuh lembaga survei yang mendaftar. Namun, untuk memastikan jumlah yang akan melakukan perhitungan cepat, mereka masih menunggu kabar dari ketujuh lembaga itu. “Karena bisa jadi ada yang batal. Tapi, sejauh ini sudah ada tujuh lembaga survei yang melapor ke kami,” katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, tujuh lembaga survei tersebut sudah melengkapi syarat untuk melakukan perhitungan cepat dalam pemungutan suara Pemilihan Gubenur (Pilgub) Kalsel.

“Kami juga sudah menyampaikan rambu-rambu bagaimana teknis penyampaian perhitungan cepat ke masyarakat nanti, ” ungkapnya.

Disampaikan Sarmuji, salah satu yang harus dihindari oleh lembaga survei ialah tidak mengumumkan hasil quick count sebelum pencoblosan usai. “Paling tidak quick count baru bisa diumumkan pada jam tiga sore,” kata dia.

Diantara para calon, baru pasangan Calon Gubernur Kalsel Sahbirin Noor – Muhidin yang akan menggunakan quick count. “Informasinya pasangan 01 menggunakan quick count secara live di TV One,” tuturnya.

Secara terpisah, Staf Teknis KPU Kalsel, Muhammad Ihsan, menyampaikan, tujuh lembaga survei yang melapor melakukan perhitungan cepat Pilgub Kalsel yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indo Barometer, Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research Center (SMRC), Sinergi Data Indonesia, Citra Politik Indonesia dan Charta Politik Indonesia.

“Tapi ini semua belum pasti. Karena belum ada yang mengonfirmasi ulang. Bahkan, Sinergi Data Indonesia dan Citra Politik Indonesia katanya tidak jadi,” paparnya.

Sementara itu, ketika lawannya menggunakan lembaga survei untuk perhitungan cepat, Cagub Kalsel Denny Indrayana memilih untuk tidak melakukannya. “Quick count dari lembaga tidak ada, kami tidak ada dana untuk membayar. Karena pasti mahal,” ucapnya.

Dia menuturkan, mereka memilih untuk melakukan perhitungan cepat secara swadaya atau mandiri. “Kami menghitung dengan mengumpulkan data dari saksi di TPS. Perpaduan relawan dan koalisi partai politik,” pungkasnya. 

Isu Cek Mundur Hantui Banjarmasin

Jelang pemungutan suara hari ini isu politik uang terdengar kencang di Banjarmasin. Polanya pun terbilang baru. Uang tak langsung diberi. Hanya kupon yang akan dibayar setelah pencoblosan.

Koordiantor Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani mengaku pihaknya tengah menelusuri kabar tersebut. “Kami dapat kabar ada motif baru politik uang. Istilahnya cek mundur, sedang kami telusuri,” terangnya kemarin.

Ditegaskannya, motif dengan iming-iming diberi belakangan ini ketika adanya bahan kampanye yang disertakan maka termasuk politik uang. “Yang pasti kampanye di luar jadwal. Ini sama dengan pelanggaran pemilu,” sebutnya.

Bawaslu sendiri mengaku, di masa tenang sebelum tahapan pemungutan suara hari ini, praktik politik uang potensinya cukup besar. Peran masyarakat untuk mencegah ini pun harus turut serta. “Informasi ini pun kami dapat dari masyarakat. Semoga masyarakat semakin cerdas dengan melaporkan langsung,” cetusnya.

Subhani menyebut, modus ini terjadi hampir diseluruh kawasan Kota Banjarmasin. Tak hanya di daerah pinggiran. Namun juga di kawasan tengah kota. “Tak hanya di satu kawasan saja. Tapi hampir merata informasi kupon ini,” bebernya.

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah menegaskan, menjanjikan imbalan kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan, termasuk politik uang. Meski dibungkus dengan kupon yang imbalannya akan diberikan setelah pencoblosan.

Dijelaskannya, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 A ayat 1 dan 2 Tentang Pilkada, ditegaskan pemberi maupun penerima bisa dijerat pidana berupa hukuman penjara. Di Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada itu terangnya, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Di Pasal 187A ayat (2), sebutnya diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). “Kalau cukup alat bukti dan saksi, bisa diusut dan dilaporkan kepada Bawaslu,” ujarnya. 

Denny Jadikan Relawan Sebagai Saksi

PENYELENGGARAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah di depan mata. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan para Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Selatan menjelang pemungutan suara pada hari ini (9/12).

Cagub Kalsel nomor urut 02,Denny Indrayana misalnya, mengaku sudah melakukan beberapa persiapan sebelum menghadapi hari pencoblosan.

“Tapi tidak ada persiapan khusus. Kecuali para relawan dan partai koalisi yang sudah mengadakan salat hajat serta yasinan beberapa malam terakhir. Itu pun tanpa amplop,” ungkapnya, kemarin (8/12).

Dia mengungkapkan, persiapan dilakukan intinya ialah untuk berdoa agar dipermudahkan menghadapi hari pencoblosan. “Dan agar pemilu jujur serta adil terwujud di Kalsel. Tanpa politik uang dan tanpa kecurangan,” ungkapnya.

Di samping itu, pasangan Difriadi ini menyampaikan bahwa pihaknya juga sudah menyebar saksi di semua TPS di kabupaten/kota. “Saksi di setiap TPS mayoritas saksi relawan,” ucapnya.

Sedangkan, dalam pemungutan hari ini, Denny mengaku mencoblos di TPS 007, Kelurahan Komet, Kota Banjarbaru. Tepatnya di lokasi parkir Hotel Roditha Banjarbaru. “Lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal ibunda kami Hj Titien Sumarni,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan Cagub 01? Ketua Tim Pemenangan Sahbirin Noor-Muhidin, Rifqinizamy Karsayuda menuturkan, Sahbirin Noor akan menggunakan hak pilihnya di TPS 10, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin.

TPS ini berada tak jauh dari kediaman Gubernur Kalsel di Jalan R Suprapto Banjarmasin.

Ditanya terkait bagaimana persiapan Sahbirin Noor-Muhidin dalam menghadapi pemungutan suara, Rifqi enggan membeberkannya dan tidak merespons WhatsApp wartawan koran ini. (mof/ris/ran/ema)

BANJARMASIN – Hari ini 2.793.811 pemilih akan menyalurkan suara untuk menentukan nasib banua empat tahun ke depan. Mereka memilih untuk Pilgub, dengan 7 daerah diantaranya menggelar pemilihan tambahan untuk walikota/bupati.

Digelar di tengah pandemi, KPU berusaha menyeimbangkan hak memilih dan kewaspadaan Covid-19. Pelaksanaan pemungutan suara hari ini tak seperti Pilkada lalu. Pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus taat dengan protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19.

Warga datang dengan masker dan menariknya juga diharuskan membawa alat tulis sendiri untuk mengisi daftar hadir. Demi menghindari penularan Covid-19, pemilih juga dilarang membawa anak-anak ke TPS.

Diterangkan Komisioner KPU Kalsel, Divisi Teknis dan Penyelenggara, Hatmiati, semua petugas sudah diberikan bimbingan teknis terkait tata cara pemungutan suara hari ini. “Yang paling penting, pemilih setelah melakukan pencoblosan, diminta langsung pulang untuk menghindari kerumunan,” katanya kemarin.

Diakuinya, kerumunan massa berpotensi terjadi di saat penghitungan hasil pada siang hari. Saat itu sebutnya, antusias masyarakat begitu tinggi untuk melihat hasil perolehan suara para kandidat. “Ini yang kami takutkan terjadi kerumunan. Kami harap petugas keamanan bertindak tegas saat itu,” ucapnya.

Pihaknya juga tak melarang masyarakat untuk melihat langsung penghitungan suara. Namun, harus tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, terutama memakai masker dan jaga jarak. “Warga tetap diperbolehkan. Tapi harus menerapkan protokol kesehatan. Tapi kami imbau alangkah baiknya, menunggu hasil dari KPU saja,” pesannya.

KPU sendiri memang tidak menggelar hitung cepat (quick count). Namun hingga H-1 menjelang pemungutan suara, ada sejumlah lembaga survei yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel untuk melakukan perhitungan cepat (quick count) di Pilkada Kalsel.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji mengatakan, hingga kemarin (8/12) ada tujuh lembaga survei yang mendaftar. Namun, untuk memastikan jumlah yang akan melakukan perhitungan cepat, mereka masih menunggu kabar dari ketujuh lembaga itu. “Karena bisa jadi ada yang batal. Tapi, sejauh ini sudah ada tujuh lembaga survei yang melapor ke kami,” katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, tujuh lembaga survei tersebut sudah melengkapi syarat untuk melakukan perhitungan cepat dalam pemungutan suara Pemilihan Gubenur (Pilgub) Kalsel.

“Kami juga sudah menyampaikan rambu-rambu bagaimana teknis penyampaian perhitungan cepat ke masyarakat nanti, ” ungkapnya.

Disampaikan Sarmuji, salah satu yang harus dihindari oleh lembaga survei ialah tidak mengumumkan hasil quick count sebelum pencoblosan usai. “Paling tidak quick count baru bisa diumumkan pada jam tiga sore,” kata dia.

Diantara para calon, baru pasangan Calon Gubernur Kalsel Sahbirin Noor – Muhidin yang akan menggunakan quick count. “Informasinya pasangan 01 menggunakan quick count secara live di TV One,” tuturnya.

Secara terpisah, Staf Teknis KPU Kalsel, Muhammad Ihsan, menyampaikan, tujuh lembaga survei yang melapor melakukan perhitungan cepat Pilgub Kalsel yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indo Barometer, Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research Center (SMRC), Sinergi Data Indonesia, Citra Politik Indonesia dan Charta Politik Indonesia.

“Tapi ini semua belum pasti. Karena belum ada yang mengonfirmasi ulang. Bahkan, Sinergi Data Indonesia dan Citra Politik Indonesia katanya tidak jadi,” paparnya.

Sementara itu, ketika lawannya menggunakan lembaga survei untuk perhitungan cepat, Cagub Kalsel Denny Indrayana memilih untuk tidak melakukannya. “Quick count dari lembaga tidak ada, kami tidak ada dana untuk membayar. Karena pasti mahal,” ucapnya.

Dia menuturkan, mereka memilih untuk melakukan perhitungan cepat secara swadaya atau mandiri. “Kami menghitung dengan mengumpulkan data dari saksi di TPS. Perpaduan relawan dan koalisi partai politik,” pungkasnya. 

Isu Cek Mundur Hantui Banjarmasin

Jelang pemungutan suara hari ini isu politik uang terdengar kencang di Banjarmasin. Polanya pun terbilang baru. Uang tak langsung diberi. Hanya kupon yang akan dibayar setelah pencoblosan.

Koordiantor Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin, Subhani mengaku pihaknya tengah menelusuri kabar tersebut. “Kami dapat kabar ada motif baru politik uang. Istilahnya cek mundur, sedang kami telusuri,” terangnya kemarin.

Ditegaskannya, motif dengan iming-iming diberi belakangan ini ketika adanya bahan kampanye yang disertakan maka termasuk politik uang. “Yang pasti kampanye di luar jadwal. Ini sama dengan pelanggaran pemilu,” sebutnya.

Bawaslu sendiri mengaku, di masa tenang sebelum tahapan pemungutan suara hari ini, praktik politik uang potensinya cukup besar. Peran masyarakat untuk mencegah ini pun harus turut serta. “Informasi ini pun kami dapat dari masyarakat. Semoga masyarakat semakin cerdas dengan melaporkan langsung,” cetusnya.

Subhani menyebut, modus ini terjadi hampir diseluruh kawasan Kota Banjarmasin. Tak hanya di daerah pinggiran. Namun juga di kawasan tengah kota. “Tak hanya di satu kawasan saja. Tapi hampir merata informasi kupon ini,” bebernya.

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah menegaskan, menjanjikan imbalan kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan, termasuk politik uang. Meski dibungkus dengan kupon yang imbalannya akan diberikan setelah pencoblosan.

Dijelaskannya, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 A ayat 1 dan 2 Tentang Pilkada, ditegaskan pemberi maupun penerima bisa dijerat pidana berupa hukuman penjara. Di Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada itu terangnya, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Di Pasal 187A ayat (2), sebutnya diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). “Kalau cukup alat bukti dan saksi, bisa diusut dan dilaporkan kepada Bawaslu,” ujarnya. 

Denny Jadikan Relawan Sebagai Saksi

PENYELENGGARAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah di depan mata. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan para Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Selatan menjelang pemungutan suara pada hari ini (9/12).

Cagub Kalsel nomor urut 02,Denny Indrayana misalnya, mengaku sudah melakukan beberapa persiapan sebelum menghadapi hari pencoblosan.

“Tapi tidak ada persiapan khusus. Kecuali para relawan dan partai koalisi yang sudah mengadakan salat hajat serta yasinan beberapa malam terakhir. Itu pun tanpa amplop,” ungkapnya, kemarin (8/12).

Dia mengungkapkan, persiapan dilakukan intinya ialah untuk berdoa agar dipermudahkan menghadapi hari pencoblosan. “Dan agar pemilu jujur serta adil terwujud di Kalsel. Tanpa politik uang dan tanpa kecurangan,” ungkapnya.

Di samping itu, pasangan Difriadi ini menyampaikan bahwa pihaknya juga sudah menyebar saksi di semua TPS di kabupaten/kota. “Saksi di setiap TPS mayoritas saksi relawan,” ucapnya.

Sedangkan, dalam pemungutan hari ini, Denny mengaku mencoblos di TPS 007, Kelurahan Komet, Kota Banjarbaru. Tepatnya di lokasi parkir Hotel Roditha Banjarbaru. “Lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal ibunda kami Hj Titien Sumarni,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan Cagub 01? Ketua Tim Pemenangan Sahbirin Noor-Muhidin, Rifqinizamy Karsayuda menuturkan, Sahbirin Noor akan menggunakan hak pilihnya di TPS 10, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin.

TPS ini berada tak jauh dari kediaman Gubernur Kalsel di Jalan R Suprapto Banjarmasin.

Ditanya terkait bagaimana persiapan Sahbirin Noor-Muhidin dalam menghadapi pemungutan suara, Rifqi enggan membeberkannya dan tidak merespons WhatsApp wartawan koran ini. (mof/ris/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/