alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Rabu, 18 Mei 2022

Pesta Demokrasi di Delta Barito: Siapapun yang Terpilih, Perhatikan Pinggiran

Dari dermaga, kelotok itu meluncur pelan. Dihantam gelombang, sesekali perahu oleng ke kiri dan ke kanan. Di kawasan terisolir seperti Pulau Bromo, logistik Pilkada dikirim melalui jalur sungai.

BANJARMASIN – Jumilah masih mengingat dengan jelas peristiwa setahun lalu. Menjelang pemilihan presiden, logistik pemilu yang diangkut dari kantor lurah menuju Pulau Bromo terhambat.

“Perahu tak bisa menepi karena surutnya air sungai,” kata Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan itu.

Ini periode kedua, Jumilah menjadi Ketua PPS. Mau tak mau, setiap gelaran pemilu, distribusi logistik ke delta itu harus menyeberangi Sungai Barito.

Puluhan tahun tanpa akses darat, jembatan gantung yang dibangun pemko belum rampung.

“Meski kelotoknya ada, kalau airnya sedang surut, memang tak bisa menepi. Kala itu, terpaksa logistik kami pindahkan dari kelotok ke sampan,” kenangnya.

Kemarin (8/12) siang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin mulai mendistribusikan logistik pemilu ke tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Dari kantor Kelurahan Mantuil, ada delapan kotak suara, ribuan lembar surat suara, dan alat pelindung diri dikirimkan. Distribusi dijaga ketat tentara dan polisi.

Di kelurahan itu ada 29 TPS. Khusus untuk Pulau Bromo ada empat TPS. Yakni TPS 07, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10. Dengan daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 1.485 orang.

Pelaksana tugas (Plt) Lurah Mantuil, Irwan Haderiani mengaku bersyukur karena tahun ini tak banyak kendala.

“Alhamdulillah lancar. Tinggal pencoblosannya saja,” bebernya seusai memantau distribusi logistik bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Setiba di Pulau Bromo, apa harapan warga terhadap Pilkada? Tak sampai 10 kilometer dari pusat kota, penduduk pulau hidup terisolir.

Sementara jalan titian di permukiman rusak berat. Perbaikannya tambal sulam. Sudah tak terhitung warga yang jatuh terperosok.

“Mayoritas menginginkan agar titian yang menjadi akses utama mobilisasi warga di sini bisa dibenahi,” kata Ketua RT 06 Pulau Bromo, Widodo.

Senada dengan Ketua RT 07, H Johansyah. Dia mengaku sudah berkali-kali menyerahkan proposal permohonan perbaikan titian kepada pemko. Tak tak kunjung ditanggapi.

“Gonta-ganti kepala daerah tapi masih belum bisa mengabulkan. Kami hanya ingin agar yang tinggal di sini juga diperhatikan. Kami juga bagian dari Kota Banjarmasin,” harapnya.

Selama ini, perbaikan titian didanai secara patungan oleh warga. Padahal, ia tak enak hati menarik sumbangan. Karena membebani warganya yang kebanyakan petani dan buruh.

“Tak enak rasanya selalu membebani warga. Siapapun yang terpilih nanti, itu berarti yang terbaik. Dan kami ingin kawasan ini juga dibenahi agar bisa lebih baik. Itu saja,” tutupnya.

Akses Sulit, Pengawasan pun Ekstra

KAPOLRESTA Banjarmasin, Kombes Pol Rachmat Hendrawan mengakui, menggelar Pilkada di tengah pandemi membuat pengawasannya kian sulit.

Bukan hanya potensi kecurangan pemilu, tapi juga pelanggaran protokol pencegahan penularan corona.

Keluar dari zona merah dan memasuki zona hijau, bukan jaminan. Maka Rachmat berharap, saat menunaikan hak suaranya, pemilih benar-benar menjaga dirinya dengan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

“Kami bakal mengecek ke tiap-tiap TPS, bersama Dandim dan pemko,” ujarnya kemarin (8/12).

Kota Seribu Sungai akan menghadapi Pilwali Banjarmasin dan Pilgub Kalsel sekaligus. Untuk pengamanannya, akan diturunkan 758 personel gabungan TNI dan Polri. Jumlah itu sudah termasuk bantuan dari Kalteng.

Dia juga tak ingin terpaku pada satu dua kawasan rawan. Baginya, seluruh kota adalah rawan. Terutama terkait munculnya kerumunan.

“Contoh Pulau Bromo, karena aksesnya lumayan jauh dan sulit,” bebernya.

“Pilkada sama saja dengan Pilpres dan Pileg lalu. Tapi karena di tengah pandemi, maka yang paling penting adalah kedisiplinan protokol,” pungkasnya. (war/fud/ema)

Dari dermaga, kelotok itu meluncur pelan. Dihantam gelombang, sesekali perahu oleng ke kiri dan ke kanan. Di kawasan terisolir seperti Pulau Bromo, logistik Pilkada dikirim melalui jalur sungai.

BANJARMASIN – Jumilah masih mengingat dengan jelas peristiwa setahun lalu. Menjelang pemilihan presiden, logistik pemilu yang diangkut dari kantor lurah menuju Pulau Bromo terhambat.

“Perahu tak bisa menepi karena surutnya air sungai,” kata Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan itu.

Ini periode kedua, Jumilah menjadi Ketua PPS. Mau tak mau, setiap gelaran pemilu, distribusi logistik ke delta itu harus menyeberangi Sungai Barito.

Puluhan tahun tanpa akses darat, jembatan gantung yang dibangun pemko belum rampung.

“Meski kelotoknya ada, kalau airnya sedang surut, memang tak bisa menepi. Kala itu, terpaksa logistik kami pindahkan dari kelotok ke sampan,” kenangnya.

Kemarin (8/12) siang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin mulai mendistribusikan logistik pemilu ke tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Dari kantor Kelurahan Mantuil, ada delapan kotak suara, ribuan lembar surat suara, dan alat pelindung diri dikirimkan. Distribusi dijaga ketat tentara dan polisi.

Di kelurahan itu ada 29 TPS. Khusus untuk Pulau Bromo ada empat TPS. Yakni TPS 07, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10. Dengan daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 1.485 orang.

Pelaksana tugas (Plt) Lurah Mantuil, Irwan Haderiani mengaku bersyukur karena tahun ini tak banyak kendala.

“Alhamdulillah lancar. Tinggal pencoblosannya saja,” bebernya seusai memantau distribusi logistik bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Setiba di Pulau Bromo, apa harapan warga terhadap Pilkada? Tak sampai 10 kilometer dari pusat kota, penduduk pulau hidup terisolir.

Sementara jalan titian di permukiman rusak berat. Perbaikannya tambal sulam. Sudah tak terhitung warga yang jatuh terperosok.

“Mayoritas menginginkan agar titian yang menjadi akses utama mobilisasi warga di sini bisa dibenahi,” kata Ketua RT 06 Pulau Bromo, Widodo.

Senada dengan Ketua RT 07, H Johansyah. Dia mengaku sudah berkali-kali menyerahkan proposal permohonan perbaikan titian kepada pemko. Tak tak kunjung ditanggapi.

“Gonta-ganti kepala daerah tapi masih belum bisa mengabulkan. Kami hanya ingin agar yang tinggal di sini juga diperhatikan. Kami juga bagian dari Kota Banjarmasin,” harapnya.

Selama ini, perbaikan titian didanai secara patungan oleh warga. Padahal, ia tak enak hati menarik sumbangan. Karena membebani warganya yang kebanyakan petani dan buruh.

“Tak enak rasanya selalu membebani warga. Siapapun yang terpilih nanti, itu berarti yang terbaik. Dan kami ingin kawasan ini juga dibenahi agar bisa lebih baik. Itu saja,” tutupnya.

Akses Sulit, Pengawasan pun Ekstra

KAPOLRESTA Banjarmasin, Kombes Pol Rachmat Hendrawan mengakui, menggelar Pilkada di tengah pandemi membuat pengawasannya kian sulit.

Bukan hanya potensi kecurangan pemilu, tapi juga pelanggaran protokol pencegahan penularan corona.

Keluar dari zona merah dan memasuki zona hijau, bukan jaminan. Maka Rachmat berharap, saat menunaikan hak suaranya, pemilih benar-benar menjaga dirinya dengan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

“Kami bakal mengecek ke tiap-tiap TPS, bersama Dandim dan pemko,” ujarnya kemarin (8/12).

Kota Seribu Sungai akan menghadapi Pilwali Banjarmasin dan Pilgub Kalsel sekaligus. Untuk pengamanannya, akan diturunkan 758 personel gabungan TNI dan Polri. Jumlah itu sudah termasuk bantuan dari Kalteng.

Dia juga tak ingin terpaku pada satu dua kawasan rawan. Baginya, seluruh kota adalah rawan. Terutama terkait munculnya kerumunan.

“Contoh Pulau Bromo, karena aksesnya lumayan jauh dan sulit,” bebernya.

“Pilkada sama saja dengan Pilpres dan Pileg lalu. Tapi karena di tengah pandemi, maka yang paling penting adalah kedisiplinan protokol,” pungkasnya. (war/fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/