alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Thursday, 26 May 2022

Berpacu dengan Waktu, Bawaslu Juga Kaji Dugaan Pelanggaran Lain

BANJARMASIN – Bawaslu Kalsel hanya punya waktu sampai Selasa (3/11) untuk memutuskan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) yang dilaporkan oleh tim hukum Denny Indrayana-Difriadi Darjat. Sempitnya waktu yang dimiliki membuat Bawaslu dalam tekanan.

Hasil pemeriksaan tahap pertama yang diagendakan kemarin rupanya tertunda. Padahal agendanya adalah mengklarfikasi pelapor termasuk pihak saksi dan terlapor. Pemeriksaan pun diagendakan kembali hari ini. 

Komisioner Bawaslu Kalsel, Divisi Penindakan Pelanggaran Azhar Redhanie memastikan, meski hanya punya waktu sekitar 4 hari, pihaknya optimis pemeriksaan tahap 1 ini akan tuntas. “Selasa depan sudah harus tuntas, apakah berlanjut atau dihentikan,” ujar Azhar kemarin.

Dia menerangkan, untuk bisa menaikkan ke proses pemeriksaan tahap kedua. paling tidak didukung minimal dua alat bukti dan unsur-unsur pasal yang disangkakan serta memenuhi aspek peristiwa dugaan pelanggarannya. Seperti diketahui, pelapor sendiri membawa tiga bukti saat melaporkan dugaan kasus ini, salah satunya berupa foto.

Di pemeriksaan tahap kedua nanti akan mengerucut kepada dugaan pelanggaran yang disangkakan. Apakah kasus ini mengarah ke pelanggaran administratif, atau pelanggaran pidana pemilu. Atau ke dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Jika ditemukan pelanggaran administratif, mmaka kasus ini akan direkomendasikan ke KPU Kalsel. Sedangkan jika pidana pemilu, maka akan di proses bersama dengan Sentra Gakkumdu pada pemeriksaan tahap kedua.

Azhar mengatakan dalam penyelidikan yang dilakukan saat ini hingga Selasa mendatang, tak menutup kemungkinan akan ada dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Kemungkinan tersebut terjadi ketika ada aspek dugaan pelanggaran etik. Baik yang didugakan kepada penyelenggara pemilu atau ASN. Jika didugakan kepada penyelenggara pemilu, Bawaslu akan merekomendasikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan jika dugaan tersebut kepada ASN akan direkomendasikan kepada KASN. “Dalam kajian kami bisa saja muncul dugaan pelanggaran lain. Semua lini kami kaji secara luas dan lengkap. Beri kami waktu sampai Selasa,” tandasnya.

Seperti diketahui, dugaan kecurangan dilaporkan oleh salah seorang warga atas nama Jurkani, tim divisi hukum dari Denny Indrayana-Difriadi Darjat, ke Bawaslu Kalsel, Rabu (28/10) siang. Pihak terlapor adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin Noor-Muhidin. 

Sebelumnya Jurkani juga pernah melaporkan dugaan kecurangan lain terkait politik uang yang dilakukan Sahbirin Noor di Hulu Sungai Utara di awal Oktober lalu. Laporan itu akhirnya rontok.

Laporannya kali ini adalah dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur larangan gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. (mof/ran/ema)

BANJARMASIN – Bawaslu Kalsel hanya punya waktu sampai Selasa (3/11) untuk memutuskan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) yang dilaporkan oleh tim hukum Denny Indrayana-Difriadi Darjat. Sempitnya waktu yang dimiliki membuat Bawaslu dalam tekanan.

Hasil pemeriksaan tahap pertama yang diagendakan kemarin rupanya tertunda. Padahal agendanya adalah mengklarfikasi pelapor termasuk pihak saksi dan terlapor. Pemeriksaan pun diagendakan kembali hari ini. 

Komisioner Bawaslu Kalsel, Divisi Penindakan Pelanggaran Azhar Redhanie memastikan, meski hanya punya waktu sekitar 4 hari, pihaknya optimis pemeriksaan tahap 1 ini akan tuntas. “Selasa depan sudah harus tuntas, apakah berlanjut atau dihentikan,” ujar Azhar kemarin.

Dia menerangkan, untuk bisa menaikkan ke proses pemeriksaan tahap kedua. paling tidak didukung minimal dua alat bukti dan unsur-unsur pasal yang disangkakan serta memenuhi aspek peristiwa dugaan pelanggarannya. Seperti diketahui, pelapor sendiri membawa tiga bukti saat melaporkan dugaan kasus ini, salah satunya berupa foto.

Di pemeriksaan tahap kedua nanti akan mengerucut kepada dugaan pelanggaran yang disangkakan. Apakah kasus ini mengarah ke pelanggaran administratif, atau pelanggaran pidana pemilu. Atau ke dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Jika ditemukan pelanggaran administratif, mmaka kasus ini akan direkomendasikan ke KPU Kalsel. Sedangkan jika pidana pemilu, maka akan di proses bersama dengan Sentra Gakkumdu pada pemeriksaan tahap kedua.

Azhar mengatakan dalam penyelidikan yang dilakukan saat ini hingga Selasa mendatang, tak menutup kemungkinan akan ada dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Kemungkinan tersebut terjadi ketika ada aspek dugaan pelanggaran etik. Baik yang didugakan kepada penyelenggara pemilu atau ASN. Jika didugakan kepada penyelenggara pemilu, Bawaslu akan merekomendasikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan jika dugaan tersebut kepada ASN akan direkomendasikan kepada KASN. “Dalam kajian kami bisa saja muncul dugaan pelanggaran lain. Semua lini kami kaji secara luas dan lengkap. Beri kami waktu sampai Selasa,” tandasnya.

Seperti diketahui, dugaan kecurangan dilaporkan oleh salah seorang warga atas nama Jurkani, tim divisi hukum dari Denny Indrayana-Difriadi Darjat, ke Bawaslu Kalsel, Rabu (28/10) siang. Pihak terlapor adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin Noor-Muhidin. 

Sebelumnya Jurkani juga pernah melaporkan dugaan kecurangan lain terkait politik uang yang dilakukan Sahbirin Noor di Hulu Sungai Utara di awal Oktober lalu. Laporan itu akhirnya rontok.

Laporannya kali ini adalah dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur larangan gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. (mof/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/