alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Bawaslu Mulai Klarifikasi Hari Ini, Pengamat: Tafsir Pasal Pembatalan Kontradiktif

BANJARMASIN – Tak punya banyak waktu, Bawaslu Kalsel langsung melakukan rapat pleno internal merespons pengaduan dari tim kandidat Cagub Kalsel Denny Indrayana. Mereka menentukan pemenuhan syarat formil dan materiil dari dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) yang disangkakan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin Noor.

Hari ini Bawaslu mulai memanggil pelapor untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas laporannya. “Dilanjutkan ke pembahasan pertama bersama Gakkumdu untuk menelaah apakah adanya dugaan unsur pidana pemilu,” terang Komisioner Bawaslu Kalsel, Divisi Penindakan Pelanggaran Azhar Ridhanie kemarin.

Tak hanya memanggil pelapor hari ini, Bawaslu juga berencana akan memanggil para saksi termasuk terlapor. “Penelusuran harus cepat untuk kepastian hukum,” ujarnya.

Bawaslu sendiri berencana akan meminta keterangan ahli untuk memproses kasus ini. Dari penelusuran Radar Banjarmasin pelapor melaporkan tiga objek dugaan kasus pelanggaran di Pasal 71 ayat (3). Salah satunya adalah terkait bantuan sosial yang diberikan kepada warga.

Dikonfirmasi soal ini, Azhar bungkam. Dia meminta untuk menunggu penelusuran pihaknya sebelum tuntasnya pembahasan bersama dengan Gakkumdu. “Tunggu saja. Nanti pasti kami sampaikan, ini berkaitan dengan proses penelusuran,” ucapnya.

Selain pelanggaran pemberian bantuan sosial, dua objek lain yang juga diduga terjadi pelanggaran adalah penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan petahana.

Azhar juga mengungkapkan, setelah dilakukan kajian awal kemarin, ada pelanggaran administratif selain dugaan pelanggaran pidana pemilu. “Dua aspek ini yang kami lakukan kajian mendalam selama lima hari bersama Gakkumdu,” terangnya.

Tepenuhinya apsek formil dan materiil di laporan ini mengindikasikan memang ada pelanggaran yang dilakukan di lapangan. Karena itu mereka segera memanggil petahana untuk mengklarifikasi aspek materiil dugaan pelanggaran yang disangkakan pada Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada itu. “Mulai besok (hari ini) kami mulai melakukan pendalaman dengan memanggil para pihak yang terkait,” tandasnya.

 Sebelumnya, kuasa hukum pelapor, Bambang Widjojanto berharap laporan segera bisa ditindaklanjuti. Pasalnya, apa yang pihaknya sampaikan sudah mencakup berbagai hal yang diperlukan. “Ahli juga akan kami hadirkan untuk pendalaman yang serius,” ujar Bambang.

Pengamat: Tafsir Pasal Pembatalan Kontradiktif

SUBJEK laporan yang diadukan tim hukum Denny Indrayana adalah dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dugaan pelanggaran ini jika terbukti ancamannya adalah hingga pembatalan sebagai calon, sebagaimana diatur di Pasal 71 ayat (5) undang-undang yang sama.

Pakar hukum tata negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Ichsan Anwary mengatakan, istilah calon pada pasal 73 Undang-Undang 10 tahun 2016 menimbulkan istilah yang sumir. “Enam bulan sebelum ditetapkan tak ada yang berstatus calon. Pengertian calon dimaksud dalam konteks pasal ini adalah dalam kapasitas sebagai perseorangan, bukan dalam konteks pasangan calon,” ujar Ichsan kemarin.

Dalam konteks pemilihan, KPU memang menggunakan terminologi Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon seperti di PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.

“Calon maupun pasangan adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPU. Sementara, enam bulan sebelumnya tak ada yang disebut calon maupun pasangan calon,” paparnya.

Karena itu dia menilai pembatalan calon yang diterangkan di pasal 71 ayat (5) kontradiktif dengan ketentuan pasal yang berkenaan dengan frasa 6 (enam) Bulan. “Karena masa enam bulan sebelumnya, tidak ada yang disebut pasangan calon. Ini probelamatiknya,” tandasnya. (mof/ay/ran)

BANJARMASIN – Tak punya banyak waktu, Bawaslu Kalsel langsung melakukan rapat pleno internal merespons pengaduan dari tim kandidat Cagub Kalsel Denny Indrayana. Mereka menentukan pemenuhan syarat formil dan materiil dari dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) yang disangkakan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin Noor.

Hari ini Bawaslu mulai memanggil pelapor untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas laporannya. “Dilanjutkan ke pembahasan pertama bersama Gakkumdu untuk menelaah apakah adanya dugaan unsur pidana pemilu,” terang Komisioner Bawaslu Kalsel, Divisi Penindakan Pelanggaran Azhar Ridhanie kemarin.

Tak hanya memanggil pelapor hari ini, Bawaslu juga berencana akan memanggil para saksi termasuk terlapor. “Penelusuran harus cepat untuk kepastian hukum,” ujarnya.

Bawaslu sendiri berencana akan meminta keterangan ahli untuk memproses kasus ini. Dari penelusuran Radar Banjarmasin pelapor melaporkan tiga objek dugaan kasus pelanggaran di Pasal 71 ayat (3). Salah satunya adalah terkait bantuan sosial yang diberikan kepada warga.

Dikonfirmasi soal ini, Azhar bungkam. Dia meminta untuk menunggu penelusuran pihaknya sebelum tuntasnya pembahasan bersama dengan Gakkumdu. “Tunggu saja. Nanti pasti kami sampaikan, ini berkaitan dengan proses penelusuran,” ucapnya.

Selain pelanggaran pemberian bantuan sosial, dua objek lain yang juga diduga terjadi pelanggaran adalah penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan petahana.

Azhar juga mengungkapkan, setelah dilakukan kajian awal kemarin, ada pelanggaran administratif selain dugaan pelanggaran pidana pemilu. “Dua aspek ini yang kami lakukan kajian mendalam selama lima hari bersama Gakkumdu,” terangnya.

Tepenuhinya apsek formil dan materiil di laporan ini mengindikasikan memang ada pelanggaran yang dilakukan di lapangan. Karena itu mereka segera memanggil petahana untuk mengklarifikasi aspek materiil dugaan pelanggaran yang disangkakan pada Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada itu. “Mulai besok (hari ini) kami mulai melakukan pendalaman dengan memanggil para pihak yang terkait,” tandasnya.

 Sebelumnya, kuasa hukum pelapor, Bambang Widjojanto berharap laporan segera bisa ditindaklanjuti. Pasalnya, apa yang pihaknya sampaikan sudah mencakup berbagai hal yang diperlukan. “Ahli juga akan kami hadirkan untuk pendalaman yang serius,” ujar Bambang.

Pengamat: Tafsir Pasal Pembatalan Kontradiktif

SUBJEK laporan yang diadukan tim hukum Denny Indrayana adalah dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dugaan pelanggaran ini jika terbukti ancamannya adalah hingga pembatalan sebagai calon, sebagaimana diatur di Pasal 71 ayat (5) undang-undang yang sama.

Pakar hukum tata negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Ichsan Anwary mengatakan, istilah calon pada pasal 73 Undang-Undang 10 tahun 2016 menimbulkan istilah yang sumir. “Enam bulan sebelum ditetapkan tak ada yang berstatus calon. Pengertian calon dimaksud dalam konteks pasal ini adalah dalam kapasitas sebagai perseorangan, bukan dalam konteks pasangan calon,” ujar Ichsan kemarin.

Dalam konteks pemilihan, KPU memang menggunakan terminologi Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon seperti di PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.

“Calon maupun pasangan adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPU. Sementara, enam bulan sebelumnya tak ada yang disebut calon maupun pasangan calon,” paparnya.

Karena itu dia menilai pembatalan calon yang diterangkan di pasal 71 ayat (5) kontradiktif dengan ketentuan pasal yang berkenaan dengan frasa 6 (enam) Bulan. “Karena masa enam bulan sebelumnya, tidak ada yang disebut pasangan calon. Ini probelamatiknya,” tandasnya. (mof/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/