alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Menyambut Pilkada 9 Desember 2020, Masih Ada Napi yang Tidak Terdata

BANJARBARU – Pilkada sejatinya harus mengakomodir seluruh hak dan suara warga yang memenuhi syarat mencoblos. Namun kenyataannya, tak semua warga yang berada di kondisi tertentu bisa mendapatkan hak suaranya. Salah satunya adalah mereka yang kini mendekam dalam sel.

Di Banjarbaru sendiri, KPU mengklaim akan menjamin hak para narapidana. Makanya, kini ada dua TPS yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Banjarbaru di Pilkada 9 Desember nanti.

Menurut data pihak Lapas, total narapidana yang menjalani masa hukumannya berjumlah mencapai 1600 an. Namun yang telah memenuhi syarat dan masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada tak sampai setengahnya.

Kepala Lapas Banjarbaru, Amico Balalembang menyebut jika DPT untuk Pilkada nanti yang ada di Lapas Banjarbaru berjumlah 833 narapidana. “833 orang untuk Pilgub Kalsel dan yang warga Banjarbaru berkisar 250 an orang,” katanya kemarin.

Karena jumlahnya melebihi batas maksimum dari TPS. Maka TPS yang akan ditempatkan katanya berjumlah 2 buah. Hal ini disebutnya sudah dikoordinasikan dengan pihak KPU serta unsur pengamanan TNI-Polri.

“Mekanismenya saat hari H nanti untuk warga binaan yang terdaftar DPT akan kita bagi dan dipanggil secara bertahap. Untuk lokasi TPS ini terpisah satu sama lain, karena saat ini masih pandemi dan harus menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Namun meski sudah ada 833 orang yang dipastikan bisa menggunakan hak suaranya. Amico mengakui masih ada narapidana yang tidak bisa mencoblos. Hal ini lantaran saat proses pendataan pemilih, sebagian narapidana tidak memenuhi syarat, dalam hal ini tidak ada identitas diri.

“Jadi memang warga binaan yang tidak terdata (DPT) kendalanya tidak punya identitas diri. Pengakuan mereka ketika sudah masuk (Lapas) tidak membawa identitas, ada yang lupa ada yang kehilangan. Jadi ini kendalanya,” cerita Kalapas.

Tetapi, pihaknya sendiri sudah mencoba berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk solusi dari hal ini. Yang mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebut Amico bisa melakukan perekaman ulang untuk narapidana yang tanpa identitas.

“Kita sudah rapat dan menyarankan kepada Disdukcapil untuk perekaman ini. Kami siap memfasilitasinya di sini, dan kita juga sudah serahkan data warga binaan dengan alamatnya,” katanya.

Sejauh ini, penghuni lapas Banjarbaru kata Amico tak sekadar warga Banjarbaru. Namun di antaranya ada juga warga Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Makanya ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait soal perekaman KTP identitas diri para narapidana.

“Karena memang banyak juga warga domisili Banjarmasin dan Kabupaten Banjar yang berada di sini tidak punya identitas diri. Tentu kita berharap Dinas yang berwenang melakukan perekaman bisa mengakomodir ini, kita dari Lapas siap memfasilitasi proses perekaman,” pungkasnya. (rvn/ram/ema)

BANJARBARU – Pilkada sejatinya harus mengakomodir seluruh hak dan suara warga yang memenuhi syarat mencoblos. Namun kenyataannya, tak semua warga yang berada di kondisi tertentu bisa mendapatkan hak suaranya. Salah satunya adalah mereka yang kini mendekam dalam sel.

Di Banjarbaru sendiri, KPU mengklaim akan menjamin hak para narapidana. Makanya, kini ada dua TPS yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Banjarbaru di Pilkada 9 Desember nanti.

Menurut data pihak Lapas, total narapidana yang menjalani masa hukumannya berjumlah mencapai 1600 an. Namun yang telah memenuhi syarat dan masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada tak sampai setengahnya.

Kepala Lapas Banjarbaru, Amico Balalembang menyebut jika DPT untuk Pilkada nanti yang ada di Lapas Banjarbaru berjumlah 833 narapidana. “833 orang untuk Pilgub Kalsel dan yang warga Banjarbaru berkisar 250 an orang,” katanya kemarin.

Karena jumlahnya melebihi batas maksimum dari TPS. Maka TPS yang akan ditempatkan katanya berjumlah 2 buah. Hal ini disebutnya sudah dikoordinasikan dengan pihak KPU serta unsur pengamanan TNI-Polri.

“Mekanismenya saat hari H nanti untuk warga binaan yang terdaftar DPT akan kita bagi dan dipanggil secara bertahap. Untuk lokasi TPS ini terpisah satu sama lain, karena saat ini masih pandemi dan harus menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Namun meski sudah ada 833 orang yang dipastikan bisa menggunakan hak suaranya. Amico mengakui masih ada narapidana yang tidak bisa mencoblos. Hal ini lantaran saat proses pendataan pemilih, sebagian narapidana tidak memenuhi syarat, dalam hal ini tidak ada identitas diri.

“Jadi memang warga binaan yang tidak terdata (DPT) kendalanya tidak punya identitas diri. Pengakuan mereka ketika sudah masuk (Lapas) tidak membawa identitas, ada yang lupa ada yang kehilangan. Jadi ini kendalanya,” cerita Kalapas.

Tetapi, pihaknya sendiri sudah mencoba berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk solusi dari hal ini. Yang mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebut Amico bisa melakukan perekaman ulang untuk narapidana yang tanpa identitas.

“Kita sudah rapat dan menyarankan kepada Disdukcapil untuk perekaman ini. Kami siap memfasilitasinya di sini, dan kita juga sudah serahkan data warga binaan dengan alamatnya,” katanya.

Sejauh ini, penghuni lapas Banjarbaru kata Amico tak sekadar warga Banjarbaru. Namun di antaranya ada juga warga Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Makanya ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait soal perekaman KTP identitas diri para narapidana.

“Karena memang banyak juga warga domisili Banjarmasin dan Kabupaten Banjar yang berada di sini tidak punya identitas diri. Tentu kita berharap Dinas yang berwenang melakukan perekaman bisa mengakomodir ini, kita dari Lapas siap memfasilitasi proses perekaman,” pungkasnya. (rvn/ram/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/